Pengantar Penerbit

Saat buku ini terbit, baik tokoh yang dibicarakan maupun pengarangnya, telah meninggal. Amir Sjarifuddin meninggal tahun 1948, menyusul Peristiwa Madiun yang melibat dirinya. Ia meninggal dalam arus revolusi yang bergerak begitu cepat, melebihi kemampuan tiap-tiap orang untuk menangkap apalagi mengarahkannya. Seperti ditulis Abu Hanifah ketika menutup tulisannya tentang tokoh ini dalam majalah Prisma, “Revolusi memakan anaknya sendiri”.

Jejak langkah Amir Sjarifuddin sudah berulangkali berusaha ditulis orang, tapi selalu saja terasa kekurangannya di sana-sini. Menulis tentang tokoh kontroversial seperti Amir memang bukan barang mudah. Mengambil satu aspek saja dari dirinya berarti melupakan aspek lain. Melihatnya sebagai seorang Kristen yang taat saja, dan menelusuri seluruh perjalanannya dari perspektif ini, akan membuat kita kedodoran memahami sikap politiknya yang radikal sebagai “anak revolusi”. Di pihak lain, melihatnya hanya sebagai politisi radikal, pemimpin Partai Sosialis (dengan segala kekeliruan dan kekacauan tentang paham dan partai ini di zaman sekarang), juga tidak akan membuahkan apa-apa. Apalagi mengingat perjalanan politiknya tidak hanya dituntun oleh pikiran, tapi lebih oleh pergolakan dalam masyarakat sezaman.

Mungkin paling baik jika kita menempatkannya kembali dalam zamannya; membiarkan dirinya tampil melalui pikiran dan tindakannya dalam sejarah.

Jacques Leclerc, meninggal bulan April 1995, setelah mengidap kanker ganas dalam tubuhnya selama bertahun-tahun. Ia juga sosok kontroversial dalam bidangnya, seorang penulis yang tidak kenal lelah dalam memahami proses revolusi yang rumit dan berliku.

Jacques mengerahkan banyak tenaganya untuk meneliti dan menulis tentang kurun yang sulit dan penuh perdebatan, yakni revolusi Indonesia. Ia menjadi kontroversial karena cara pikir dan tradisi yang dibawanya tidak lazim dalam studi tentang Indonesia. la gemar membandingkan kehidupan politik di tahun 1940-an dengan kisah-kisah revolusi Prancis yang sangat akrab baginya, dan menyumbangkan tradisi penulisan sejarah Prancis yang kaya dalam wilayah studi ini.

Sejak tahun 1970-an is mulai menulis tentang gerakan rakyat tahun 1940-an, dan di situlah ia menyelami kehidupan Amir Sjarifuddin. Sepagi 1982 ia sudah menulis biografi Amir Sjarifuddin, dan sejak itu terus membuat penelitian tentang pemikiran dan perjalanan hidup tokoh ini. Tulisan di hadapan ini lebih sebuah renungan tentang Amir ketimbang tulisan ilmiah yang menyajikan fakta dan interpretasi dalam langgam yang ketat. Mungkin sekali bukan yang terbaik, tapi di sinilah ia mengerahkan pengetahuan dan kepiawaiannya dalam menulis, untuk mengambil kesimpulan yang cerdas tentang seorang manusia, lingkungan dan zamannya.

Januari 1996

I

TANGGAL 19 Desember 1948, sekitar tengah malam, di dekat desa Ngalihan, Amir Sjarifuddin ditembak dengan pistol pada kepalanya oleh seorang letnan Polisi Militer, sebuah satuan khusus dalam Angkatan Bersenjata Indonesia. Sebelum itu beberapa orang penduduk desa setempat diperintahkan menggali sebuah lubang kubur besar. Dari rombongan sebelas orang yang diangkut dengan truk dari penjara di Solo, Amir orang pertama yang dieksekusi malam itu. Beberapa hari sebelumnya ia, dan beberapa orang lainnya lagi, secara diam-diam telah dipindahkan ke rumah penjara ini dari tempat penahanan mereka di Benteng Yogyakarta.

Pada malam itu juga Polisi Militer berkeliling ke rumah-rumah penjara besar, yang masih bisa mereka datangi, khususnya di Magelang dan Purworejo, untuk meneruskan rencana eksekusi-eksekusi mereka. Perintah pembantaian itu turun langsung dari mantan kepala satuan khusus tersebut, Kolonel Gatot Subroto, yang pada 17 September 1948 telah diangkat sebagai Gubernur Militer Surakarta. Barangkali Gatot takut, bahwa para tahanan akan memanfaatkan keadaan untuk melarikan diri, seperti yang memang telah terjadi di rumah penjara di Yogyakarta. Seperti diketahui, pasukan payung Belanda telah diterjunkan di Yogyakarta pada pagi hari sebelumnya, dan segera menduduki daerah ini.

Kalangan dekat dengan para korban eksekusi mengatakan, bahwa tanpa jaminan atasannya Gatot tidak akan mungkin berani mengambil prakarsa sendiri, membunuh tokoh seperti Amir, seorang mantan perdana menteri dan juga menteri pertahanan selama lebih dua tahun. Oleh karena itu tuduhan lalu mereka lempar kepada perdana menteri pengganti Amir saat itu, yaitu Mohammad Hatta. Desas-desus juga beredar, yaitu tentang sidang kabinet terakhir sebelum Yogyakarta diserang Belanda, yang disusul dengan peristiwa penangkapan Sukarno, Hatta dan beberapa tokoh negara lainnya. Konon pada sidang kabinet tersebut juga dibicarakan nasib Amir dan tawanan-tawanan sesama lainnya, yang pada saat itu masih ada di Yogyakarta; dan bahwa Sukarno menentang keras dijatuhkannya hukuman mati secara sumir. Karena itulah, di luar pengetahuan Sukarno, mereka itu diserahkan kepada Gatot. Barangkali ini merupakan sebuah rekonstruksi, sengaja untuk membebankan seluruh tanggungjawab atas apa yang terjadi pada pundak Hatta sendiri. Notulen sidang kabinet itu, seandainya pernah ada, sampai sekarang tidak pernah ditemukan. Tetapi bagaimanapun juga, jika pembicaraan tentang nasib mereka itu memang pernah terjadi di dalam sidang tersebut, kiranya tidak akan termasuk sebagai bahan yang boleh disiarkan.

Ketika Gatot meninggal mendadak tahun 1962, sekali lagi terdengar kabar burung tentang apa penyebabnya. Sejak malam di bulan Desember 1948 itu, ia terus-menerus hidup dalam bayangan rasa takut terhadap pembalasan. Sementara orang bahkan mengatakan: bayangan rasa sesal yang mendalam. Tetapi semuanya patut kiranya diragukan.

Gatot telah diangkat sebagai dewa pelindung dari sistem, yang telah disusun sejak Oktober 1965, di bawah pimpinan Jenderal Suharto. Pada bas-relief untuk memperingati kemenangan ABRI atas kaum komunis, yang merupakan bagian sentral dari sebuah monumen simbolis yang dibangun di Lubang Buaya pada awal tahun 70-an, Gatot dan Suharto digambarkan sebagai tokoh-tokoh yang sejajar dan dalam pose yang sama pula. Di tengah-tengah kemelut politik ini sebelas makam di Ngalihan, yang dalam bulan November 1950 telah digali oleh keluarga masing-masing, dan yang setelah diautopsi dimakamkan kembali, semuanya hilang tanpa bekas. Bahkan ketika majalah Prisma pada hari ulang tahun Amir Sjarifuddin ke-75, dalam bulan November 1982, menerbitkan ringkasan biografinya yang ditulis dengan sangat berhati-hati itu, Menteri Penerangan mengancam pembreidelan majalah tersebut. Disertasi Pendeta Frederiek Djara Wellem, di bawah bimbingan Pendeta Belanda Th. van den End, tentang pemikiran keagamaan Amir, Amir Sjarifoeddin, Pergumulan Imannya Dalam Perjuangan Kemerdekaan, yang telah berhasil terbit oleh penerbit Kristen Sinar Harapan tahun 1984, terpaksa harus dihancurkan ketika izin peredarannya ditolak pemerintah. “Saya ingin melihat sejauh mana yang bisa kita lakukan”, kata penerbit W.B. Sidjabat tentang naskah tesis itu setahun sebelumnya. “Kita ingin tahu, apakah sekarang sudah mungkin berbicara secara terbuka tentang Amir Sjarifuddin”.

Tesis Wellem yang mencerminkan pandangan sementara orang Kristen Indonesia, yang secara kebetulan mengenal Amir ini, melukiskan Amir sebagai semacam rasul. Justru karena cintanya kepada manusia, Amir menjadi terseret oleh godaan untuk menandatangani perjanjian dengan setan komunis, yang akhirnya ternyata harus ditebus dengan nyawanya. Dengan sangat emosional tesis itu bermaksud memulihkan nama tokoh yang dilaknat ini. Kiranya para pejabat yang telah menjatuhkan larangan terhadap buku itu tidak mungkin mengetahui lebih selain dari judulnya saja. Tetapi usaha untuk mengusir setan dari tokoh yang oleh Negara telah dinyatakan kerasukan, dan kemudian menjadikannya semacam Faustus politik ini, sudah merupakan langkah awal tindak subversi, jika Negara yang dimaksud di sini ialah negara yang dibayangkan Gatot dan Suharto.

II

MASA hidup Amir Sjarifuddin terentang sepanjang paruh pertama abad ke-20. Usia itu habis diserap oleh penemuan dan kegagalan harapan-harapan besar dari jamannya, seperti yang terungkap dalam kata-kata “kemerdekaan nasional”, “kedaulatan rakyat”, dan “sosialisme”. Seperti juga di mana-mana, di Indonesia pun, bagi barang siapa yang ambil bagian di dalamnya, semua kata-kata itu dipadatkan dalam sepatah kata saja: “revolusi”.

Amir, seperti beberapa pemuda Indonesia lain yang seangkatan dan sepergaulan dengannya, disadarkan tentang arti kata “revolusi” dan janji-janjinya, pertama-tama melalui apa yang dipelajarinya dari guru-guru Belanda mereka tentang Revolusi Prancis, ketika masih belajar di sekolah menengah dan sekolah tinggi hukum. Memang lebih banyak kepada Revolusi Prancis inilah, dan bukan revolusi-revolusi Amerika atau Rusia, ia selalu memalingkan pandangannya.

Bagi Amir “Prinsip Harapan” (meminjam kata-kata kunci Ernst Bloch) untuk Indonesia pertama-tama memperoleh bentuknya pada manifestasi tiga gabungannya: “satu nusa, satu bangsa, satu bahasa”. Rangkaian konsep-konsep ini didasarkan pada gagasan akademis Belanda tentang Taal-, Land- en Volkerakunde sebagai keseluruhan, dan diambil oleh para mahasiswa yang menamakan diri sebagai bangsa Indonesia, serta mengubahnya menjadi tuntutan Yakobin dalam tahun 1928. Tetapi “Prinsip Harapan” itu juga berfungsi lain. Sebagai sarana memasuki Indonesia yang baru saja dirumuskan, yang sepertinya sudah ada, bisa dimengerti dan diterima oleh semua, prinsip ini juga membentuk suatu labirin yang kabur dan goyah walaupun telah diberi contoh-contoh untuk meneranginya.

Sepanjang duapuluh tahun, 1928-1948, Amir telah membaktikan separuh umurnya kepada politik. Dan untuk itu ia pun harus menempuh sepanjang labirin, untuk menemukan jalan ke luar daripadanya. Namun tidak jarang harus menemui jalan buntu.

Bagi Amir labirin itu berbentuk permainan enam orang tokoh, yang satu sama lain saling berhadapan dalam pasang-pasangan yang selalu berubah-ubah. Ada pemain-pemain utama, yaitu Sukarno dan Hatta sebagai pimpinan golongan “partai nasional” (inilah yang dimaksud sebagai “Prinsip Harapan”), yang tertambat pada perjuangan tak terdamaikan untuk menguasai kendali. Sifat permusuhan persekutuan itu mengabadikan mereka dengan sebutan “dwitunggal”, sebagai suatu monumen sejarah yang tak bisa diganggu-gugat, simbol persatuan Indonesia yang tak terpisahkan, sejak mereka bersama menandatangani naskah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945.

Selanjutnya ada persekutuan-persekutuan yang masing-masing tersusun dengan pemain-pemain mudanya, yaitu Hatta dengan Sjahrir; dan, walaupun dengan cara yang kurang jelas benar, Sukarno dengan Amir. Ada lagi pasangan antara dua sesama pemain muda saja, yaitu Amir dan Sjahrir. Mereka ini hanya dihubungkan sebagai pasangan untuk para pemain utama, ketika empat pemimpin itu-ibarat empat pilar penyangga dunia-tampil sebagai lambang negara Indonesia antara November 1945 sampai Juni 1947. Tetapi terjadi juga formasi berbalikan: pemain muda yang kuat berpasangan dengan pemain tua yang lemah, yaitu Sjahrir sebagai perdana menteri dan Hatta sebagai wakil presiden. Dalam hal ini Amir sebenarnya sudah menjadi semacam ‘kartu mati’. Hatta dan Sjahrir praktis tak terpisahkan lagi sejak mereka pertama kali bertemu, dan mereka pun pernah tinggal bersama selama di pengasingan dari tahun 1934 sampai 1942. Tetapi Amir, bintang Partindo (Partai Indonesia) yang tengah marak itu, dijebloskan ke penjara ketika Sukarno, pimpinan partainya, dibuang ke pulau pengasingan seperti halnya juga Hatta dan Sjahrir. Terpisah dengannya sejak tahun 1933, Amir baru bertemu kembali dalam tahun 1942, dan itu pun hanya selama beberapa minggu. Jika pasangan dua tokoh muda Amir-Sjahrir ini selama bulan-bulan terakhir tahun 1945 oleh sementara sejarawan ditonjolkan, namun tidak dengan kata-kata yang digunakan pasangan tokoh-tokoh yang tua: kata-kata rujukan pada sosialisme menggantikan nasionalisme (inilah salah satu cara bicara tentang arti Perang Dunia II dari sudut sang pemenang), walaupun tetap di dalam acuan yang ditempa para tokoh tua itu. Partai Rakyat Sosialis yang diumumkan berdirinya oleh Sjahrir dalam bulan November 1945 itu (walaupan hanya hidup di atas kertas, tetapi ini masalah lain lagi), dapat disepadankan dengan Nationale Volkspartij (Partai Rakyat Nasional) bentukan Hatta di Negeri Belanda lima belas tahun sebelumnya, sesudah Partai Nasional Indonesia didirikan Sukarno di Indonesia. Dari Sukarno ke Amir dan Partai Sosialis Indonesia, urutan hubungannya pun sama: “sosialisme” menggantikan “nasionalisme”. Kata “revolusioner” yang, dalam rapat-rapat pendahuluan bulan Oktober 1945, disarankan agar dicantumkan pada nama partai sosialis (partai masa depan dari generasi akan datang), ternyata tidak tercantum. Walaupun hal ini tidak disebabkan oleh ketakutan terhadap akibat yang bisa timbul dari sepatah kata itu.

Lalu ada pula pasangan Kanan-Kiri, yang biasa dipakai untuk mengenali kandungan gerakan kebangsaan, untuk pengganti pasangan Kolot-Modern. Ini justru timbul dalam tahun-tahun 1936-1940, ketika Amir telah bebas dari penjara dalam bulan Juni 1935, dan dipandang sebagai sisa hidup dan saksi dari jaman kepahlawanan. Strategi heroisme, yaitu strategi yang dinamakan “nonkoperasi” dengan pemerintah kolonial, telah mengalami kegagalan. Oposisi radikal terhadap pemerintah menjadi lumpuh, oleh karenanya terlalu lemah untuk berhadapan dengan represi yang keras. Dalam debat tentang strategi jangka panjang untuk mengusir Belanda (karena “kaum loyalis” juga menginginkan kekuasaan), masalah nonkoperasi dan koperasi lalu tersisih (menurut istilah saat itu koperasi ialah “loyalitas”). Masalah beralih pada usaha mencari cara-cara aksi yang lain, sehingga karenanya cita-cita sosial dari aksi-aksi politik menjadi jelas, dan bentuk-bentuk identifikasi baru pun ditemukan. Golongan yang menempuh jalan nonkoperasi menamakan diri mereka sebagai “Kiri”, dan menyebut golongan “loyalis” sebagai “Kanan”. Kaum Kiri baru ini diidentifikasi pada pribadi Amir, dan berdasar ini juga tahun-tahun 1936-1940 merupakan “tahun-tahun Amir”. Tetapi juga kaum Kanan mempunyai tokoh simbolnya, yang baik oleh para pejabat Belanda maupun sementara tokoh Kiri sebagai lawan berdebat, yaitu Thamrin. Pada akhir tahun ’30-an gerakan anti-kolonialisme yang luas beraneka macam, seperti yang pada tahun 1939 tergabung dalam GAPI atau Gabungan Partai-Partai Politik Indonesia itu, mempunyai dua kepala: Amir dan Thamrin. Ini sungguh keterlaluan. Ternyata kedua-duanya memang digeser, masing-masing ditarik oleh partainya dari sekretariat GAPI. Namun sebenarnya ini hanya suatu krisis baru dalam gerakan, yang diakibatkan oleh invasi Jerman atas Negeri Belanda. Krisis ini berakibat tragis. Oleh alasan-alasan yang sama sekah tidak jelas, Amir menarik diri atau minggir dari percaturan. Langkah ini dilakukannya sesudah terjadi polemik yang panjang dan ramai dengan Thamrin, yang berlangsung melalui seorang wartawan (yaitu Tabrani, pemimpin redaksi Pemandangan, yang ingin membuat perhitungan pribadi dengan Thamrin). Thamrin, yang dicurigai melakukan hubungan gelap dengan Jepang itu, dalam bulan Januari 1941 meninggal oleh serangan jantung pada umur 47 tahun, yaitu sesudah rumahnya digerebek dan digeledah oleh polisi Belanda.

Kemudian ada tokoh keenam, yaitu Musso. Beberapa bulan sesudah disingkirkan Sukarno, Amir diberi tanggungjawab (atau, tergantung bagaimana orang melihatnya, dibiarkan mengambil tanggungjawab sendiri), untuk atas nama Indonesia menandatangani perundingan gencatan senjata Renville yang sangat buruk itu. Ini terjadi bulan Januari 1948. Beberapa bulan sesudah itu Amir menyatakan dirinya sebagai anggota Partai Komunis Indonesia, yang menurut sejarah resmi partai ini telah “dibangun kembali” oleh Musso dalam tahun 1935.

Dalam bulan Agustus 1948, setelah bertahun-tahun dalam pengasingannya di Moskow, Musso kembali ke Indonesia. Segera sesudah tiba ia berusaha menempatkan dirinya sebagai pengasuh citarasa politik bangsa Indonesia. Dengan demikian pernyataan keanggotaan Amir pada Partai Komunis yang retroaktif, pada periode kritis pencarian strategi yang menjelaskan tentang sambutan terhadap kedatangan Musso saat itu, juga harus diartikan bahwa yang disebut “tahun-tahun Amir” sebenarnya adalah “tahun-tahun Musso”. Artinya, bahwa sejak 1935 Amir tidak lagi sebagai anak-buah Sukarno, melainkan anak-buah Musso. Tetapi justru Hatta yang melempar ide pasangan Musso-Amir ke tengah gelanggang, sebagai alternatif pasangan Sukarno-Hatta. Yaitu pada tanggal 20 September 1948, ketika ia mengumumkan pernyataan seperti yang diucapkan Sukarno sehari sebelumnya, bahwa sebuah republik soviet baru saja diproklamasikan di Madiun. “Malahan kabarnya, saya tidak tahu benar dan tidaknya, bahwa Musso akan menjadi presiden republik serobotannya ini, dan Amir menjadi perdana menterinya.”¹⁾ Sukarno mengecam kup golongan Musso itu, tetapi tanpa menyebut-nyebut nama Amir. Secara fungsional memang Musso yang sama dengannya. Sedangkan Amir adalah masalah Hatta. Dan bukankah Hatta juga yang telah mengambil alih dua jabatan Amir, sebagai perdana menteri dan menteri pertahanan?

Empat tokoh yang memimpin negara Indonesia selama bulan-bulan pertama, yaitu Sukarno-Hatta-Sjahrir-Amir, menurut urutan kehormatan institusional, naik-turun kursi perdana menteri beriring-iringan seperti angka-angka sebuah arloji otomatis. Satu demi satu mereka turun, angka-angka masing pun berkurang. Akhirnya formasi segi-empat itu hancur, dengan Sukarno dan Hatta saja tersisa. Angkatan muda lenyap. Dan bersama itu, untuk jangka waktu yang lama, juga impian mereka tentang sosialisme, serta harapan mereka tentang kehidupan politik Indonesia sebagai bagian dari sejarah dunia Kiri.

Generasi muda tampil bersama-sama mengecam kekuasaan berlebihan, yang diberi oleh Undang Undang Dasar 18 Agustus 1945 pada presiden Republik, yang sekaligus juga perdana menteri. Tentu saja pendirian itu mendapat tumpuannya yang kuat pada Wakil Presiden. Maka sudah dalam bulan November 1945, pemerintah Sukarno diganti pemerintah yang dipimpin Sjahrir. Mungkin sekali justru hubungannya dengan wakil presiden inilah yang telah memudahkan pengangkatan baginya. Sejak itu dewan menteri bertanggung jawab kepada suatu majelis yang diangkat dari wakil-wakil berbagai organisasi, dan yang sifat perwakilannya tidak diketahui. Orang hanya mengharap bahwa kelak, pada suatu ketika, majelis ini dapat diganti suatu badan perwakilan rakyat hasil pemilihan umum.

Amir yang mengganti Sjahrir memimpin pemerintahan selama enam bulan hanyalah merupakan suatu parentesis. Sekalipun masa enam bulan ini merupakan bulan-bulan perang dan perundingan gencatan senjata. Situasinya eksplosif, dan terasa sedang mencari-cari kambing hitam. Seketika Amir telah dikorbankan, demi dirinya Hatta merestorasi sistem presidentil (yang dahulu ia sendiri membantu menghapusnya itu), dengan dukungan mereka yang selalu melawan pemerintah apa pun sejak November 1945. Dialah pemenang besar dalam permainan ini. Dan seperti Sukarno yang telah meninggalkan Amir, Hatta pun dapat berjalan sendiri tanpa Sjahrir, yang memang tidak lagi tampil di dalam pemerintahan.

Dari Empat Serangkai itu Amir yang paling lemah. Satu-satunya kekuatan padanya hanyalah karena ia pernah dipenjara dan dijatuhi hukuman mati oleh Jepang. Kecuali itu sebagai menteri ia bisa dipakai sebagai jaminan pemerintah (tetapi yang sekaligus menimbulkan rasa tidak enak), yang risau ingin memperlihatkan kedekatannya pada Sekutu yang pada 29 September 1945 telah mendarat. Amir ialah jaminan, bahwa kemerdekaan yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 bukanlah tanda-mata perpisahan dari Jepang. Secara eksplisit Amir tidak pernah mengatakan, bahwa nyawanya telah disambung berkat campur-tangan Sukarno atau Sukarno dan Hatta, sebagai pemimpin-pemimpin pemerintah Indonesia saat di bawah Jepang itu. Tetapi ketika masalah ini diangkat oleh pers, ia juga tidak membantahnya. Dengan demikian Amir telah ikut membantu menyebar citra Sukarno dan Hatta sebagai pelindung-pelindung gerakan bawah tanah, yang untuk saat itu diperlukan dan bahkan sangat penting. Namun demikian, walaupun sementara itu Amir sudah diangkat sebagai menteri, ia baru dibebaskan dari penjara pada tanggal 1 Oktober, enam minggu sesudah proklamasi kemerdekaan; karena Sekutu sudah mendarat, maka menjadi sangat penting tokoh Amir ditampilkan. Hal ini menimbulkan beberapa tanda tanya: sejauh mana sesungguhnya pengetahuan Sukarno dan Hatta tentang nasib Amir selama masa pendudukan Jepang; dan selanjutnya juga tentang kapasitas mereka mengintervensi penguasa Jepang di dalam masalah ini. Selain itu, sekali percaturan politik telah beralih dari masalah perlawanan terhadap Jepang, dan kisah tentang gerakan bawah tanah itu pun sudah tidak terlalu diperlukan lagi, maka tanpa malu-malu Sjahrir berbicara sarkastis tentang kegiatan anti-Jepang Amir (misalnya jika kita baca bagian terakhir Out of Exile). Lebih dari itu Sjahrir bahkan melukiskan Amir tidak lebih sebagai seorang kacung Belanda belaka. Jelas, juga Sjahrir pribadi mempunyai citra “pejuang bawah tanah” yang hendak dibelanya. Karena masing-masing orang angkatan tua harus mempunyai “tokoh pejuang”-nya sendiri-sendiri, jika Amir untuk Sukarno, maka Sjahrir untuk Hatta. Tetapi karena citra “pahlawan” pada dirinya itu agak kabur, tentu saja Sjahrir hanya akan berhasil membelanya dengan jalan mendiskreditkan citra tokoh-tokoh lain yang lebih jelas gambarannya.

III

BERBEDA dengan Sukarno, Hatta dan Sjahrir, yang ditahan jauh dari Jakarta karena exorbitante rechten Gubernur Jenderal, Amir tidak pernah diasingkan. Tetapi gelombang-gelombang penahanan besar-besaran, yang membawa banyak korban pada gerakan kebangsaan dalam tahun 1933-1934, juga menyeret dirinya. Saat itu ia sebagai salah seorang di antara aktivis mahasiswa yang sangat dikenali polisi, dan juga sebagai salah seorang pembantu terdekat Sukarno di dalam Partindo. Oditur Jenderal sebenarnya sudah menyusun tuntutan untuk “menginternir” (pengasingan di dalam negeri), ketika ia pada tahun 1933 dijatuhi hukuman 18 bulan penjara karena pelanggaran undang-undang pers. Tetapi hukuman penjara itu menyebabkan keputusan internir tersebut menjadi tertunda. la dipenjarakan di rumah penjara politik pusat Sukamiskin di dekat Bandung, semacam “Bastille” Indonesia., tempat segala macam tokoh menarik dapat dijumpainya. Namun sesudah Amir dibebaskan, Oditur Jenderal segera mengambil langkah untuk membuangnya jauh-jauh. Maka pengasingannya ke Digul kembali diperbincangkan. Setelah berunding dengan Dewan Hindia Belanda, Gubernur Jenderal menolak tuntutan mahkamah pengadilan, dan memutuskan pembebasan bersyarat untuk Amir. Tampaknya sedikit pun tidak ada jaminan pada Amir untuk memenuhi syarat tersebut. Namun Schepper dan Mulia, yang memohonkan pengampunan bagi pembebasannya kepada Gubernur jenderal, menjamin Amir akan bertingkah-laku baik. Orang tersebut pertama ialah bekas guru Amir di Sekolah Hukum, dan pejabat tinggi di departemen kehakiman; dan yang kedua ialah saudara sepupu Amir, dan anggota Volksraad. Kedua mereka terutama mempunyai pengaruh besar di kalangan misi Kristen.

Tidak lama sesudah itu diduga Amir berusaha menjalin hubungan dengan Musso, tetapi waktu tidak memungkinkan hal itu. Musso tidak hendak mengambil resiko, apalagi Amir. Di samping itu, kawan-kawan yang mengatur pertemuannya dengan Musso mempunyai banyak alasan untuk mencurigainya sebagai perangkap; atau menduga-duga, bahwa pembebasannya itu disebabkan oleh karena Amir telah menyeberang ke pihak sana.

Masalah yang dihadapi Amir dalam bulan-bulan terakhir tahun 1935 tersebut, juga dirasakan oleh siapa saja yang dari sudut tinjauan politik mempunyai pandangan yang sama. Yaitu bahwa perjalanan gerakan sepanjang tahun-tahun sebelum 1935 mereka pandang sebagai telah membentur tembok represi. Oleh karenanya masalah yang mereka hadapi ialah bagaimana mencari jalan baru untuk maju, baik secara praktis maupun secara intelektual. Strategi konfrontasi yang ditempuh Partindo ternyata telah menghancurkan kehidupan partai itu sendiri, sehingga sarana politik pokok ini perlu dibangun kembali dengan dan demi strategi yang lain. Selama bulan-bulan yang serba tak menentu dan menggelisahkan ini banyak dibicarakan orang tentang “partai baru” dan tentang “reorientasi”. Amir sajalah yang, dari kalangan kelompoknya, memprakarsai adanya sebuah harian baru Kebangoenan, yang hanya bisa terbit berkat bantuan kelompok Cina Siang Po. Redaktur kelompok ini ialah penyair dan dramawan Sanusi Pane, yang dalam awal tahun 1937 menerbitkan serangkaian karangan berjudul “Herorientatie”.

Dari pergolakan pikiran-pikiran itu lahirlah putusan untuk membentuk partai baru Gerindo, Gerakan Rakyat Indonesia. “Gerindo bukan hanya partainya Amir dan Yamin saja”, berkata suatu ketika Asmara Hadi, salah seorang muda pimpinan partai ini. la menjadi jengkel terhadap kesan “kaum reduksionis” (sekali lagi memandang suatu kelompok sebagai terdiri dua orang saja!), yang suaranya bergema di dalam tubuh Gerindo. Bagaimanapun memang segera ternyata, bahwa partai itu bukanlah milik Yamin. la belakangan memasuki Gerindo karena hatinya yang masih tertambat pada Partindo, dan kemudian segera pula meninggalkannya untuk kembali kepada partainya sendiri itu. Ketika berdirinya Gerindo diumumkan Amir masih tinggal di Sukabumi bekerja di sebuah kantor pengacara, yang dalam bulan Agustus 1938, tak lama sesudah kongres partai yang pertama ditinggalkannya, untuk kembali ke Jakarta. Di sini ia pun mendapat pekerjaan di kantor pengacara yang dipimpin oleh Lie Tjiong Tie. Tokoh ini baru saja terpilih sebagai wakil golongan Cina untuk dewan kota Jakarta, guna menghadapi gembong-gembong, yang sampai saat itu tak terlawan, dari Perserikatan Cina di bawah pimpinan H.H. Kan, seorang anggota terkemuka Volksraad. Ini merupakan pertanda datangnya kemungkinan-kemungkinan baru yang sangat penting. Sambil memimpin partai Amir mencurahkan perhatiannya terutama pada masalah-masalah komunikasi dan pendidikan politik, bahasa, pers dan kantor berita, sekolah dan pendidikan civik. Sebenarnya sudah sejak awal karir politiknya bidang kegiatan tersebut selalu ditekuninya, terutama bidang pers, penerbitan dan pendidikan. Walau secara simbolik ia ikut mengusahakan penerbitan beberapa majalah; dan tidak selalu majalah yang terang-terangan politik. Beberapa di antara majalah penerbitannya itu, misalnya Poedjangga Baroe, cukup menjadi terkenal walaupun bertiras kecil saja. Dalam konteks pencarian bentuk-bentuk baru komunikasi itulah, ia mulai memikirkan tentang kampanye pemilihan, dan di atas prinsip-prinsip ini pulalah Gerindo mengarahkan pandangannya ke depan.

Orisinalitas strategi fundamental partai baru ini terletak pada dua hal. Pertama pada analisisnya mengenai perkembangan hubungan-hubungan internasional dan sistem-sistem politik global, dan kedua pada idenya bahwa krisis ekonomi kolonial yang di Indonesia ditandai dengan runtuhnya perkebunan-perkebunan, dapat mengakibatkan terjadinya krisis bagi politik kolonial. Dan krisis politik kolonial ini akan menimbulkan persoalan tentang pemilikan tanah-tanah jajahan oleh negara-negara kolonial. Strategi ini menegaskan tentang kemungkinan dilakukannya dialog antara Belanda dan Indonesia tentang masalah demokrasi, dan tentang hubungan komplementer antara pembelaan demokrasi di Negeri Belanda menghadapi fasisme yang sedang bangkit di Eropa, dengan memasukkan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia, khususnya tentang “hak-hak manusia dan warga negara” seperti yang dalam bentuknya yang klasik dinyatakan oleh Revolusi Prancis. Strategi partai menegaskan, bahwa Indonesia merupakan sasaran ekspansi Jepang, seperti halnya Belanda sasaran Jerman; dan bahwa pertahanan bersama melawan ambisi-ambisi negara-negara Poros di semua bidang, menuntut dilaksanakannya prinsip-prinsip demokrasi di segala bidang, baik politik, ekonomi, sosial maupun kebudayaan. Khusus untuk Indonesia hal ini menuntut terbentuknya dewan-dewan yang dipilih dan berlakunya prinsip pemilihan umum. Tidak ada masalah jalan tengah, dalam arti berusaha mencari kompromi yang bisa diterima kedua belah pihak, yang berdasar atas ketakutan terhadap perebutan kekuasaan. Strategi ini berdasarkan teori mengenai analisis terhadap krisis hubungan internasional (Amir menulis banyak karangan tentang ini), dan mengenai hubungan antara negeri jajahan dan negara penjajah yang merupakan bagian integral daripadanya. Tetapi strategi ini pun dapat dipandang sebagai sekedar langkah taktis belaka, suatu sikap mundur untuk mengurangi tuntutan kemerdekaan. Maka karenanya lalu dapat dituduh sebagai meninggalkan prinsip-prinsip para pendiri pergerakan, bertekuk-lutut di depan kesulitan perjuangan anti kolonialisme, dan de facto memang melakukan kerjasama dengan kaum penjajah. Tuduhan pokok terhadap Amir sebagai “intel Belanda” oleh lawan-lawannya dari segala pihak, kaum ultra-nasionalis ataupun bukan, sedikit banyak bersumber dari penafsiran mereka yang demikian itu.

Strategi front persatuan untuk membela dan mengembangkan hak-hak dan prinsip-prinsip demokratis itu mengingatkan pada apa yang ketika itu diajukan dengan nama “Front Rakyat” oleh kaum kiri, khususnya oleh partai-partai yang dekat dengan Komunis Internasional. Strategi ini terjadi khususnya di Eropa, tetapi juga di seluruh bagian dunia lainnya. Perkataan Belanda “Volksfront” (front rakyat) muncul dalam penerbitan-penerbitan Gerindo, dan tetap tertera dalam kosakata politik bangsa Indonesia selama satu dasawarsa, yang diberi arti menurut pandangan masing-masing partai tentangnya. Konon untuk membuktikan dirinya sebagai komunis sejak lama itu, konon Amir dalam tahun 1948 pernah mengatakan bahwa inspirasi garis politik Gerindo ditariknya dari analisis Komunisme Internasional. Memang Perhimpunan Indonesia di Negeri Belanda pun sejak tahun 1936 selalu berbicara tentang strategi demikian. Dan ketika dalam tahun 1936 itu juga Dr. Sutomo berkunjung ke Eropa, Perhimpunan Indonesia mengajukan usul kerjasama dengan Parindra yang didirikan setahun sebelumnya oleh Dr. Sutomo tersebut. Bagaimanapun juga strategi yang ditempuh dan dikembangkan oleh Gerindo dilaksanakan juga oleh kaum aktivis, yang pada umumnya termasuk golongan kiri (seperti mereka sendiri menyatakannya). Dari sudut intelektualitas mereka berbeda-beda, tetapi semuanya mempunyai kebutuhan yang sama untuk memulai lagi dari awal. Front Rakyat sebagai bentuk resam persatuan nasional, baik jika kita berbicara tentang Gerindo maupun tentang suatu aliansi dengan Gerindo terlibat, merupakan suatu pihak yang mendapat solidaritas demokrasi dari gerakan internasional.

Pemerintah kolonial dan Negeri Belanda tidak sedikit pun mengacuhkan Gerindo. Satu-satunya mitra bicara yang diacuhkannya ialah Parindra, walaupun apa yang dinamakan pemimpin-pemimpin tradisional itu tidak mempunyai wibawa di kota-kota. Pada pemilihan dewan kotapraja tahun 1938, “pribumi” yang berhak ambil bagian (sekitar 2% penduduk kota-kota bersangkutan) sebagian besar diwakili oleh orang Parindra. Pemerintah tidak mau memperluas jumlah pemilih pribumi, karena hal ini akan membuka kesempatan bagi Gerindo untuk mengajukan calon-calonnya. Juga pemerintah tidak bersedia memberi kursi pada Gerindo di dalam Volksraad, dengan jalan menunjuk salah seorang dari pimpinan mereka, seperti yang lazim berlaku bagi organisasi-organisasi yang dipandangnya sebagai “loyal”. Terbentuknya badan-badan perwakilan, khususnya Parlemen sejati untuk menggantikan Volksraad yang ada, menjadi tuntutan pokok dari komite penghubung di mana Gerindo duduk di dalamnya, seperti yang dilakukan oleh komite pusat pendukung petisi Sutardjo (1936) dan GAPI, Gabungan Politik Indonesia (1939).

Sesungguhnya antara Parindra dan Gerindo, sebagai elemen-elemen pokok dalam setiap kesatuan nasional itu, pada dasarnya saling bertentangan terutama dalam sepak-terjang ketimbang prinsip. Pertentangan itu bertolak dari analisis mereka tentang situasi internasional, dan dalam pemahaman mereka yang bertolak belakang dalam hal konflik Sino-Jepang. Walhasil pendirian mereka dalam hal kedudukan orang-orang yang oleh hukum Belanda digolongkan sebagai “bangsa Timur Asing” (dalam hal ini Cina) di tengah masyarakat dan lembaga-lembaga Indonesia juga saling bertentangan. Bagi Parindra hanyalah mereka yang oleh Belanda digolongkan sebagai “pribumi” itulah yang Indonesia sejati. Baik ke dalam maupun ke luar Parindra berpandangan anti Cina. Karena itu pula Parindra mendapat cap sebagai pro-Jepang, dan dalam pada itu penerbitan-penerbitan mereka pun umumnya memperlihatkan sikap yang sama sekali tidak kritis terhadap fasisme, termasuk fasisme Eropa. Dari sudut ini barangkali Gerindo lebih mewakili perasaan umum di kalangan kaum nasionalis Indonesia saat itu.

Bagaimanapun juga Amir, yang sebagai ahli hukum dan jurnalis bekerja bersama-sama orang Cina rekan-rekannya, mempunyai konsep tentang kewarganegaraan Indonesia atas dasar tempat kediaman dan bukan darah, seperti sudah dikemukakan juga oleh Tjipto Mangunkusumo dan sementara tokoh lainnya. Konsep kewarganegaraan yang demikian ini diajukan dalam kongres ke-2 Gerindo tahun 1939. Apakah konflik ini, yang diperburuk oleh wakil-wakil Gerindo dan Parindra dalam sekretariat GAPI yaitu Amir dan Thamrin, yang mengakibatkan terjadinya krisis antara kedua partai bersangkutan? Sehingga pimpinan mereka masing-masing berusaha mengatasinya dengan mengganti Amir dengan Gani dan Thamrin dengan Sukardjo? Ataukah semata-mata karena pertentangan antara kedua tokoh itu, sehingga masing-masing saling caci-mencaci?

Sudah dalam bulan Juli 1940 suasana di Jakarta menjadi terasa sangat tegang. Ketika itu Negeri Belanda sudah diduduki Jerman, dan pemerintahnya pun sudah mengungsi ke London. Konflik antara Amir dan Thamrin terjadi untuk pertama kali pada waktu menghadapi pemilihan dewan kota praja yang direncanakan tanggal 12 Juni. Dalam awal bulan Mei Gerindo mengusulkan Amir sebagai calon bersama GAPI, dan semua partai menerimanya kecuali Parindra (Partai Indonesia Raya). Karena pemilihan ini untuk dewan kota praja Jakarta, maka yang menentang Amir sebagai calon bersama GAPI itu pun pimpinan Parindra Jakarta, yaitu Thamrin. Amir tampil sebagai calon koalisi berhadapan dengan calon Parindra, dan mendapat sepertiga jumlah suara. Perolehan suara yang kecil ini, sekitar seribu suara, merupakan pertanda yang tidak baik. Apakah benar karena Thamrin berusaha menghalangi terpilihnya Amir, yang dipandangnya dapat menjadi saingan berbahaya baginya di dalam dewan? Komunike Gerindo tentang penarikan Amir dari pengurus GAPI menyebut usul Amir, tentang langkah yang harus diambil berkaitan dengan didudukinya Belanda oleh Jerman, tetapi usul itu ditolak GAPI. Bagaimana isi setepatnya usul itu tidak dijelaskan. Tetapi apakah memang demikian? Dalam bulan Juni hanya Parindra yang menolak mendukung pencalonan Amir dalam pemilihan dewan kota. Tetapi kemudian perhatikanlah, pada pemilihan untuk pimpinan baru Gerindo, baik Amir sebagai ketua lama maupun Wikana dan bahkan sesudah penghitungan kembali suara ternyata juga Adam Malik, termasuk tokoh-tokoh yang tidak lagi dicalonkan. (Wikana dan Adam Malik, kedua-duanya anggota pimpinan partai). Pemilihan ini dilakukan melalui surat menyurat, oleh karena adanya pelarangan hak berkumpul berkenaan dengan dilakukannya keadaan darurat. Menurut komunike yang ditandatangani Gani dan agak membingungkan Gerindo, hal itu terjadi atas permintaan mereka yang bersangkutan sendiri. Dalam bulan Juni Amir dan Wikana diinterogasi lama oleh polisi politik, untuk menyidik pamflet-pamflet komunis yang mereka dapati di daerah Bandung. Isi pamflet itu sendiri tidak diumumkan. Apakah Amir dan Wikana sudah masuk dalam jaringan perjuangan bawah-tanah? (Gerindo memang merupakan partai pelarian aktivis-aktivis dari semua partai yang terlarang). Apakah karena inilah mereka sendiri memutuskan, atau atas permintaan jaringan tersebut, menarik diri dari kehidupan umum agar tidak menarik perhatian polisi? Kepada orang-orang yang dekat dengannya Amir mengatakan, dalam interogasi itu ia diperingatkan pada syarat-syarat pembebasannya lima tahun yang lalu, dan diancam bisa segera dibuang ke Digul atau karena pimpinan harian Gerindo mulai menjadi panik, di tengah-tengah “keadaan darurat” dan menghadapi pada satu pihak konflik dengan Parindra dan pada lain pihak pemeriksaan polisi, yang kedua-duanya terpusat pada diri Amir? Pendamping Gani waktu itu ialah Sartono, tokoh yang sesudah Sukarno dipenjara dalam tahun 1929 telah membubarkan PNI.

Namun kenyataan yang terjadi ialah, bahwa Amir yang sampai bulan Juni 1940 masih ketua Gerindo, dalam bulan Juli tidak lebih selain sebagai anggota biasa. Dalam bulan September ia meninggalkan pekerjaan sebagai pengacara dan memasuki lapangan pemerintahan. Dalam hubungan ini Amir sama sekah bukan saja sekedar seorang militan angkatan lama, tetapi juga salah satu dari sebagian besar calon-calon pimpinan pemerintahan sipil Indonesia merdeka kelak. la bekerja pada bagian ekspor Departemen Perekonomian yang dikepalai H.J. van Mook, yang pengangkatannya pada jabatan ini mendapat sambutan hangat dari Sanusi Pane di dalam Kebangoenan (ia menyebutnya sebagai “seorang merah”). Dalam tahun 1945 kelak H.J. van Mook kembali ke Jakarta, sebagai Letnan Gubernur Jenderal untuk berusaha membangun kembali kekuasaan Belanda. Bahwa ia menduduki jabatan demikian, dan dipimpin atasan yang demikian pula, menjadi bukti tambahan tentang keterlibatan Amir yang ultranasionalis itu dengan kolonialisme. Dalam tahun 1940 Amir menjelaskan, bahwa dalam asas-asas Gerindo tidak ada sepatah kata pun yang melarangnya bekerja sebagai pegawai negeri. Pekerjaan dalam bidang ekspor justru akan memberi kesempatan baginya, untuk memperdalam pengetahuannya tentang perekonomian kolonial dan hubungan-hubungan perekonomian internasional.

Tetapi sesungguhnya menarik diri dari kehidupan politik tidak mungkin. Kalangan diskusi Kristen mengundangnya hadir pada pembahasan-pembahasan yang tidak selalu tentang teologi. Amir seorang ahli dalam pembentukan dan pengorganisasian partai. Gerindo tampaknya tidak lagi menghendaki dirinya, bahkan juga sesudah keadaan darurat perang dicabut. Partai cabang Jakarta usul, agar dia dan Wikana duduk lagi dalam komite eksekutif partai, tetapi usul ini tidak diterima kongres bulan Oktober 1941. Beberapa hari kemudian ia mengikuti konperensi tahunan Perhimpunan Misi, yang antara lain membahas masalah pembentukan Partai Kristen Indonesia. Tidak diketahui, apakah kehadirannya pada konperensi ini berkaitan dengan kekalahannya di dalam Gerindo. Tampaknya Amir tidak melihat adanya kebutuhan mendesak untuk mendirikan partai Kristen, kecuali seandainya ada partai Islam yang kuat, dan yang akan mengancam kebebasan beragama. Berita-berita sangat singkat dalam pers berbahasa Belanda seperti menabur sekam pada bara api. Polemik berkecamuk sepanjang satu bulan penuh, memenuhi seluruh halamanhalaman pada kebanyakan harian-harian berbahasa Indonesia. Dalam pada itu golongan Islam menolak pendapat, bahwa adanya partai Islam akan membahayakan bagi kebebasan beragama. Sedangkan dari kalangan kaum sekuler tidak seorang pun mengerti, mengapa urusan mempertahankan kemerdekaan beragama harus dilakukan oleh partai-partai agama, dan terutama tidak dapat diterima bahwa pandangan demikian dari seorang seperti Amir. Ketika Gani mengundangnya untuk menjelaskan masalah tersebut pada pimpinan Gerindo, Amir menyatakan bahwa ia semata-mata menyumbangkan pendapatnya dalam suatu pertukaran pikiran tanpa mengaitkan dirinya dengan sesuatu kedudukan apa pun. Maka Gerindo pun menyatakan, masalahnya telah selesai. Tetapi perdebatan itu masih terus berbekas sampai tahun 1945. Sejak berdirinya Masyumi memandang Amir sebagai salah seorang musuhnya yang paling jahat. Kenyataan asal-usul pribadinya yang dari keluarga Islam justru memperburuk persoalan.

Hanya beberapa bulan sesudah perselisihan itu Amir berusaha, setelah dihubungi oleh anggota-anggota kabinet Gubernur Jenderal, menggalang semua kekuatan anti-fasis untuk bekerja bersama dinas rahasia Belanda dalam menghadapi serbuan Jepang. Rencana itu tidak banyak mendapat sambutan. Sesama aktivis rekan-rekannya masih belum pulih kepercayaan mereka terhadapnya, yang sudah hilang sejak tahun 1940 itu.

Selama paroh kedua tahun 1942 Amir, mewakili organisasi-organisasi Kristen, menyusun pranata-pranata peralihan yang dipaksakan oleh Jepang. Pada bulan Januari 1943 ia tertangkap, di tengah gelombang-gelombang penangkapan yang berpusat di Surabaya. Kejadian ini dapat ditafsirkan sebagai terbongkarnya jaringan suatu kelompok terorganisasi, yang sedikit banyak mempunyai hubungan dengan Amir. Terutama dari sisa-sisa hidup kelompok inilah Amir, kelak ketika menjadi Menteri Pertahanan, mengangkat para pembantunya yang terdekat. Tetapi barangkali kelompok ini baru terbentuk belakangan, sesudah mereka di dalam penjara. Namun demikian identifikasi penting kejadian Surabaya itu, dari sedikit yang kita ketahui melalui sidang-sidang pengadilan mereka tahun 1944, hukuman terberat dijatuhkan pada bekas para pemimpin Gerindo dan Partindo Surabaya. Hal ini barangkali dapat diartikan, bahwa penerimaan mereka terhadap gagasan front anti-fasis dan terhadap pembentukan persekutuan dengan Belanda anti-poros, mempunyai hubungan dengan pekerjaan politik Musso dalam tahun 1936.

IV

PERISTIWA Madiun yang membersihkan FDR (Front Demokrasi Rakyat) pada akhir 1948, dan Peristiwa 3 Juli 1946 yang memusnahkan Persatuan Perjuangan, bagaimanapun juga terjadi menurut pola yang sama. Seperti dikatakan, jika sejarah berulang maka cenderung menjadi dagelan. Tetapi dalam hal ini bukan menjadi dagelan, melainkan suatu malapetaka dengan ribuan korban yang luasnya sama sekali berbeda. Pemerintahan tandingan yang buru-buru disusun di Madiun, barangkali bisa dipandang juga sebagai salah satu “Komune” dalam sejarah revolusi-revolusi abad ke-20, yang sedikit-banyak mengingatkan kita pada Komune Paris tahun 1871. Dalam banyak hal Hatta mengingatkan kita pada Thiers. Perebutan meriam-meriam Garda Nasional di Paris tahun 1871, di bawah tatapan rasa puas orang-orang Prusia, serupa dengan dilucutinya pasukan rakyat Pesindo tahun 1948, demi ketenteraman hati Amerika. Tetapi semuanya itu hanyalah sekedar analogi-analogi.

“Peristiwa” tahun 1946 seperti halnya “peristiwa” tahun 1948. Yaitu terjadi sebagai akibat pemerintah menolak mentoleransi terhadap setiap oposisi, yang berusaha berbicara kepada rakyat secara langsung. Kaum oposisi lalu bertindak menurut kepentingan sendiri, dan bukannya berunding dalam ruang tertutup bersama pemerintah. Pada setiap kesempatan pemerintah menegaskan, bahwa pengakuan internasional terhadap Indonesia merupakan pertaruhan. Artinya, pengakuan itu hanya akan diperoleh jika pemerintah dapat membuktikan adanya dukungan luas, yang berupa kemampuannya menguasai situasi di dalam negeri. Dalam pada itu perlu dikemukakan bahwa pemilihan umum, sebagai bukti keabsahan yang diterima Konstitusi satu-satunya, hanya dapat berlangsung dalam suasana dalam negeri yang damai dan aman. Belanda selalu berbicara tentang “rust en orde“. Itulah alasan tetap suatu “pemerintah yang kuat”, yang saling diperolok-olokkan oleh kedua belah pihak. Pemerintah mengatakan posisinya dibikin lemah oleh cara-cara oposisi, dan oposisi mengatakan bahwa politik pemerintah yang mencontoh Belanda itu suatu pertanda kelemahan. Pemerintah mengatakan konsolidasi kekuasaan, sedangkan oposisi mengatakan mempercepat jalannya Revolusi. Akibatnya ialah konfrontasi.

Dalam bulan Maret 1946 Menteri Pertahanan Amir Sjarifuddin dan Menteri Dalam Negeri Sudarsono, kedua-duanya tokoh penting Partai Sosialis, menemukan alasan bersama bahwa ide “masa genting” untuk memungkinkan penahanan Tan Malaka itu sama sekali tidak sah. Tan Malaka, kalau bukan pemimpin Persatuan Perjuangan yang sebenarnya setidak-tidaknya secara intelektual, adalah tokoh penentang politik berunding dengan Belanda. Walaupun merupakan suatu masalah penting namun barangkali tidak pernah diketahui, mengapa pada 19 September 1948 Sukarno memutuskan untuk mengubah kejadian-kejadian yang terjadi di Madiun tersebut menjadi suatu perang saudara, yaitu dengan menyatakannya sebagai proklamasi berdirinya sebuah Republik Soviet di sana. Padahal proklamasi seperti itu tidak seorang pun pernah mendengarnya, begitu juga tidak seorang pun berminat membuktikan kebenaran kabar yang diucapkannya itu.

Terlebih-lebih lagi, dalam dua kejadian tersebut, pemerintah pun telah memutuskan untuk menampakkan kemampuannya menguasai keadaan. Oleh karena kejadian-kejadian ini berlangsung di bawah pengawasan pengamat-pengamat yang sangat kuat, yang dukungan mereka sangat diperlukan, yaitu Inggris untuk kejadian tahun 1946 dan Amerika untuk kejadian tahun 1948. Bahwa drama kecil tahun 1946 itu telah menjadi drama besar tahun 1948, barangkali bisa diterangkan dengan perbedaan besarnya taruhan untuk dua kejadian itu masing-masing.

Perpindahan alat-alat pemerintah yang penting ke Yogyakarta pada tahun 1946, sementara Sjahrir tetap berada di Jakarta, menyebabkan peranan Amir sebagai Menteri Pertahanan menjadi lebih menonjol, dan praktis menjadi tokoh kedua pemerintah secara tidak resmi. Oleh karenanya dialah juga dan bukan Perdana Menteri, Menteri Dalam Negeri atau Menteri Kehakiman, yang dipandang sebagai orang yang bertanggungjawab terhadap penahanan Tan Malaka dan kawan-kawannya. Maka ketika ia harus mundur dalam tahun 1948, orang-orang yang telah meragukannya itu pun, segera melihat datangnya saat pembalasan.

Persaingan antara pemerintah dengan Persatuan Perjuangan (yang semula juga disebut sebagai “Volksfront”, suatu referensi sejarah yang diikuti juga oleh kaum sosialis) tidak banyak bersumber pada analisis yang bertentangan (menurut wacana Persatuan Perjuangan, dengan meminjam kata-kata Lenin, tidak ada “analisis kongkret tentang situasi kongkret”), melainkan lebih banyak pada rumusan-rumusan yang berbeda mengenai revolusi, demokrasi, negara, dan Indonesia. Sehingga pemerintah, seperti yang pernah diperbuat Hatta tahun 1945 sesudah terjadinya berbagai peristiwa, tergerak untuk menjawab slogan-slogan mereka: revolusi bukanlah sekedar konflik bersenjata, demokrasi bukanlah pembagian kekuasaan terus-menerus. Berbicara tentang perjuangan diplomasi Amir, dalam bulan November 1945 mengatakan, bahwa Indonesia harus menempuhnya jika ingin kemerdekaannya diakui pihak Belanda. Bagi para pendukung “perjuangan” kesempatan menjadi terbuka untuk membantah kata-kata yang diucapkan Amir tersebut. Walaupun merupakan kata-kata biasa di dalam bahasa militan saat itu, bagi lalu digunakan untuk mempertentangkan kata “perjuangan”, menurut artinya yang positif, dengan kata “diplomasi”, menurut artinya yang negatif. Dengan demikian kata “perjuangan” lalu mendapat arti absolut, yang dengan cara apa pun tidak dapat dirinci-rinci.

Dalam gayanya sendiri represi juga merupakan persoalan semantik, oleh karena pasal 28 Undang Undang Dasar berbicara tentang kemerdekaan berserikat, kemerdekaan berkumpul, dan kemerdekaan mengeluarkan pikiran. Benar bahwa komunike Jaksa Agung Kasman Singodimedjo 16 Januari 1946 telah memberikan penjelasannya tentang macam-macam kemerdekaan itu. Komunike itu memperingatkan para pembacanya, dalam melaksanakan kemerdekaan tersebut, tidak mengabaikan akibat- akibat yang terkandung di dalamnya. Di atas segala-galanya keamanan dan ketertiban itulah yang harus diutamakan.

Amir yang, sesuai dengan wewenangnya, dalam bulan April 1946 dibebani tugas sulit untuk meredakan ketegangan yang memuncak di Sumatra, tentang penahanan-penahanan yang terjadi di Jawa dalam bulan sebelumnya menerangkan di Medan sebagai berikut. “Marilah kita jadikan sebagai semboyan bersama: Bagaimanapun pemerintah itu, selama masih pemerintah kita, harus kita taati dan kita dukung seratus persen”. Kata-kata ini diucapkan seorang Amir yang sama, yang dua bulan kemudian mengucapkan pidatonya di depan para utusan Kongres Pemuda ke-2 di Yogyakarta. Di situ ia menyerukan agar para pemuda meneruskan revolusi yang telah mereka mulai, dan tidak membiarkannya jatuh ke tangan para calo-calo politik dan koruptor yang berjiwa dari jaman lain. Pemerintah memerlukan semangat para pemuda… Salah satu resolusi Kongres dirumuskan berdasarkan kata-kata tersebut: “Tugas para pemuda ialah memperbarui semua kekuatan, agar mereka dapat bertindak sesuai dengan tuntutan Revolusi. Dalam masa sekarang ini sikap yang korektif-konstruktif merupakan sikap yang paling sesuai dengan semangat pemuda. Korektif berarti berani mengubah segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Konstruktif oleh karena kita perlu membangun dan menempatkan kekuatan-kekuatan yang menegakkan dan mempertahankan Negara”.

Yang sukar ialah bagaimana menemukan cara yang bisa mempertemukan antara Negara dan Revolusi, antara stabilitas dan perubahan, dan antara yang lama dan yang baru. Ide tentang “sikap korektif-konstruktif” agaknya dirumuskan untuk menentang sikap kaum oposisi yang destruktif. Masalahnya ialah, bahwa dengan mengirim pasukan untuk melawan “PKI-Musso” dalam bulan September 1948, seperti dikatakannya sendiri, Sukarno menggunakan kata-kata “tindakan korektif” melawan kaum pengacau yang mengancam ketertiban umum dan keamanan nasional. Sementara itu mereka yang dikecamnya, antara lain termasuk Amir dan Suripno, membela diri dengan mengatakan justru mereka telah melakukan “tindakan korektif demi menyelamatkan kemerdekaan tanah air. “Koreksi” itu tidak secara “konstruktif”. Sistem dan kritiknya satu sama lain saling berlawanan.

Justru di Kementerian Pertahananlah, dalam usaha menyusun tentara rakyat nasional, Amir jelas dapat menilai lebih baik betapa sulitnya mengintegrasikan Revolusi dengan aparatur Negara. la memang dalam posisi untuk menarik pengalaman Revolusi Prancis, ketika suatu “amalgam” antara antusiasme pemuda dengan kemampuan militer dari bekas anggota pasukan kerajaan melebur dalam “levée en masse“. Model Tentara Merah yang tidak dikenal umum, pun Amir telah mengenalnya. Tetapi ia hampir tidak mempunyai kesempatan untuk menggunakannya. Ketika pada 14 November 1945 ia ditunjuk memangku jabatan Menteri Pertahanan, sebagai entitas administratif kementerian ini sebenarnya tidak ada. Lagi pula pada 11 November 1945 di Yogya diselenggarakan konperensi, yaitu di markas besar barisan kelasykaran, untuk memilih panglima tertinggi dan juga menteri pertahanan. (Pasukan Sukarela yang terdiri dari berbagai pasukan yang bergabung bersama-sama, di tengah suasana vakum kekuasaan itu, dan menyatakan diri sebagai tentara pemerintah). Sebagai menteri pertahanan terpilih saat itu ialah Sultan Yogya, yang berperanan selaku pelindung konperensi tersebut. Amir yang baru diangkat tiga hari sesudah itu tentu saja berada dalam kedudukan yang sulit. Bagaimanapun golongan tentara pastilah tidak pernah menerima, jika mereka tidak diberi hak untuk memilih menteri pertahanan mereka sendiri.

Bagi Amir tentara adalah batu-alang utama. Inilah juga penyebab kekalahannya secara politik dan militer dalam bulan Juli 1947. Bahkan sesudah kementeriannya pindah ke Yogyakarta pun, bulan Januari 1946, hubungannya dengan markas besar angkatan perang tetap sulit. Tiba-tiba golongan tentara menghadapi masalah dalam gabungannya dengan lasykar-lasykar lain, yang telah tumbuh di dalam keadaan yang berbeda dan tidak mau ikut serta bersikap memusuhi Kementerian Pertahanan. Pembentukan badan koordinasi kelasykaran, Biro Perjuangan, di bawah kementerian pertahanan dan bukannya markas besar angkatan perang, ditanggapi oleh golongan tentara sebagai usaha Menteri Pertahanan untuk membangun pasukan pribadinya. Ide “tentara masyarakat” yang merupakan ide sentral bagi politik militer, dan yang di dalam sejarah Prancis dilambangkan melalui pertempuran di Valmy, tidak pernah bisa berkembang menjadi semangat korps di kalangan tentara Indonesia. Bersamaan dengan perjalanan waktu justru ide “dwifungsi” yang telah meresapinya, dan mengangkatnya menjadi golongan “supra-masyarakat”. Segala daya-upaya Kementerian Pertahanan untuk memberi jiwa politik pada tentara, menanamkan ide “kemasyarakatan”, membuang paham korporatisme, patronase, faksionalisme dan, meminjam kata-kata Jenderal A.H. Nasution sendiri, segala macam “vertikalisme” memang telah selalu dirintangi oleh markas besar angkatan perang. Terbentuknya Staf Pendidikan Tentara di dalam Kementerian Pertahanan dalam bulan Januari 1946, dengan hebat telah diboikot oleh berbagai kesatuan tentara. Alasan pemboikotan mereka ialah bahwa pemerintah, dalam hal ini menteri yang bersangkutan atau pihaknya, hendak berusaha mengindoktrinasi tentara, dan mengganti fungsi perwira tentara dengan komisaris politik.

Sejak pengangkatan Sjahrir, tuntutan Partai Masyumi yang tak kunjung henti untuk posisi puncak dalam kekuasaan dan disingkirkannya Amir, berkat bantuan Hatta akhirnya berhasil. Ketika semuanya itu telah terjadi, angkatan muda di dalam partai ini pun beramai-ramai di depan kantor-kantor pemerintah menyerukan yel yel “Allahu Akbar, Kabinet Amir bubar”. Dan sulit bagi Amir untuk menempatkan dirinya dalam oposisi. Sejak pemerintah republik yang pertama terbentuk, ia terus-menerus menjadi menteri. Lebih dari itu dialah juga yang, dalam saat-saat sulit, telah selalu menegaskan tentang perlunya menyatukan kekuatan di belakang pemerintah. Pada waktu Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia) yang selalu mempunyai hubungan istimewa dengan Amir, mengorganisasi demonstrasi besar-besaran menentang penyingkiran Amir dari kedudukannya itu, ia justru membantu Hatta untuk melicinkan jalannya saat peralihan. Bersama Hatta ia pergi ke Sumatra selama beberapa hari. Di depan rapat pertama FDR (Front Demokrasi Rakyat) di Solo tanggal 26 Februari 1948, Amir mengritik pemerintah baru lebih banyak dari wataknya yang otoriter ketimbang dari program politiknya. Satu bulan kemudian, ketika harus memberi kesaksian di depan pengadilan terhadap para pengatur “komplotan” 3 Juli 1946, Amir tetap mempertahankan pendiriannya seperti yang telah dikemukakan pada saat peristiwa itu terjadi. Namun secara pribadi tanpa bimbang ia mengatakan, bahwa masalahnya berkenaan dengan pemberian jaminan kepada pihak Inggris, yang ketika itu bertindak sebagai juru damai antara pihak Indonesia dan Belanda. Janganlah kepada Inggris diberi kesempatan untuk memenangkan pihak Belanda, dengan berdasar pada dalih “bahaya kaum ekstremis”. Dengan kata-kata lain, sedikit banyak merupakan ulangan dari peristiwa bentrokan bersenjata di Surabaya, yang terjadi dalam bulan-bulan Oktober dan November 1945.

Perubahan pendirian 180 derajat yang dialami Amir itu berkaitan dengan suasana ketegangan Timur-Barat yang memburuk, dan perkembangan peranan diplomasi Amerika di Indonesia. Barangkali memburuknya hubungan Timur-Barat tersebut juga merupakan sebab-musabab jatuhnya pemerintah Amir, yang di dalamnya terdapat unsur-unsur partai komunis itu. Sejak bulan Oktober 1947 sejumlah lusinan penasihat dan wartawan Barat tiba di Indonesia, bersama-sama dengan para anggota Komisi Jasa-Jasa Baik PBB, yang menyebarkan seruan pembasmian kaum komunis, dan sejalan dengan itu mendesak para pengambil wewenang politik di Indonesia untuk segera mengambil tindakan. Dari bulan April 1948 dan seterusnya kampanye anti FDR yang luar biasa kasar dilancarkan oleh koran-koran Masyumi dan GRR (Gerakan Rakyat Revolusioner), suatu organisasi berkecenderungan teroris yang tumbuh dari tubuh Persatuan Perjuangan. Saat inilah ketika Amir mulai ditetapkan sebagai pengkhianat par excellence, yang pada masa kanak-kanaknya mengkhianati Islam untuk masuk Kristen agama penjajah, dan yang dalam masa mudanya meninggalkan nasionalisme untuk bekerjasama dengan Van Mook. Saat inilah juga ketika Amir, melihat Mao Ze-dong di Cina hampir memperoleh kemenangan dan Vietnam masih terus dalam perlawanan (yang di Indonesia, setelah perjanjian Fontainebleau, dikecam luas), mulai berpikir tentang kemungkinan menempuh jalan perjuangan lain. Untuk itu, is berpikir, kiranya akan lebih baik jika ia pun ikut melibatkan diri di dalam pemerintahan dan negerinya.

V

TIDAK seperti Sukarno, Hatta dart Sjahrir, Amir tidak banyak menulis. Hanya beberapa karangan pendek pernah ditulisnya di sana-sini. Ia tidak meninggali autobiografi, memoar, renungan, kumpulan pidato, dan catatan-catatan. Pihak keluarganya menyebut-nyebut tentang adanya sebuah buku harian, yang diduga selamat dari penggrebegan di rumah tinggalnya di Yogya dalam bulan September 1948, tetapi kemudian buku itu entah di mana. Ia memang seorang orator yang, agaknya, tidak pernah menyiapkan sebelumnya pidato-pidatonya. Para wartawan setidak-tidaknya tidak pernah menerima salinan pidato-pidatonya, sehingga masing-masing berbeda-beda dalam pemberitaannya. la seorang orator besar yang, menurut semua saksi, bisa disejajarkan dengan Sukarno. Tetapi menurut Surjono, yang bekerja pada bagian pers Pesindo, sebagai orator Amir tidak mempunyai gaya yang sama seperti Sukarno yang mendasarkan kiat pidatonya pada irama bahasa dan dampak suaranya. Gaya pidato Amir terletak pada permainan citra-citra. Jika bicara tentang Surabaya dipakainya kata-kata: kota Kalimas, kota Tanjung Perak, kota Gang Ringgit, kota kemelaratan. Laporan Belanda tahun 1933 menggambarkan Amir sebagai seorang orator yang sangat brilyan, yang suka membumbui penalaran-penalarannya dengan humor sarkastis, sehingga karenanya ia menjadi sangat populer.

Pemerintah Belanda menaruh hormat terhadapnya. Barangkali karena citra tokoh muda Kristen ini menjanjikan sebagai juru khotbah pada kemudian hari, suatu gema kerinduan pada Politik Etis tentang konvergensi Timur-Barat. Dalam suratnya tertanggal 10 November 1933, Gubernur Jawa Barat membandingkan antara Yamin dengan Amir. Tentang yang pertama dilukiskannya sebagai anak-panggung yang hingar-bingar dan demagog, ekstremis di gedung kesenian, pribadi yang tak berwatak, tak berpengaruh dan tak punya minat, yang bisa ditinggal sendirian tanpa khawatir. Adapun Amir, seorang ekstremis dengan sepenuh hati, tegas, yakin dan mantap, yang bagaimanapun juga harus ditahan. Pendapat Gubernur itu agaknya bertolak dari alasan, karena Amir sebagai redaktur, menolak menyebut nama pengarang anonim sebuah artikel berjudul “Massa Actie” yang diterbitkannya. Sementara itu, walaupun Yamin sendiri tidak pernah mengakui, semua orang tahu dialah yang menulisnya. Penolakan Amir itu berakibat pelarangan baginya untuk menulis dan juga memimpin sebuah penerbitan. Sekali lagi, dalam bulan Juli 1948 lima belas tahun kemudian, barangkali dengan harapan samar-samar untuk menarik Amir kembali, harian Belanda Nieuwsgier menulis sebuah karangan. Ditulisnya bahwa ia tidak seperti Sjahrir, yang sudah merasa senang dengan berada di tengah kalangan intelektual dan menyukai menulis di atas segala-galanya. Tetapi Amir memang seorang pemimpin rakyat yang senang berbicara di tengah-tengah massa, dan juga tabu bagaimana berbicara dengan mereka itu.

Sebuah dokumen NEFIS (Netherlands Expeditionary Forces Intelligence Service), jawatan rahasia yang dipimpin Van Mook, tertanggal 9 Juni 1947 menulis tentang Amir, “ia mempunyai pengaruh besar di kalangan massa dan orang yang tak mengenal kata takut”. Belanda mungkin tahu bahwa kultus terhadapnya di kalangan Pesindo berasal dari cerita para tahanan sesamanya, bagaimana ia menghadapi siksaan fisik dan moral yang dijatuhkan Jepang terhadapnya. Diceritakan, misalnya, bagaimana ia tertawa ketika para penyiksa menggantungnya dengan kaki di atas…

Dalam salah satu dari ceramahnya yang terakhir (Choises and Circumstances, 1988) Soedjatmoko berbicara tentang Amir: “orang yang tinggi pengetahuannya, dengan kehangatan dan pesona pribadi yang luar biasa”. Para penginjil yang dalam tahun 1941 pernah minta bantuan kepadanya mengatakan, bahwa mereka memerlukan seseorang yang “berpikir horisontal”. Orang-orang yang pernah mengunjungi Amir di rumahnya di Menteng Pulo, sebuah kawasan di Jakarta yang sangat sederhana, teringat pada sambutannya yang langsung dan lugas. Sesama pelajar teman-temannya dari Gymnasium di Haarlem juga mengenangnya sebagai seorang yang sangat senang bergaul.

Membaca Hatta dan Sjahrir orang akan diberi kesan yang sama sekali berbeda. Seorang ambisius yang mentah, tidak berwatak, tidak berkeyakinan, yang gampang berganti pikiran seperti berganti baju. Seorang yang berangasan dan sewenang-wenang. “la. suka memukuh istrinya”, kata Hatta (Bung Hatta Menjawab,1978: 23).

Mereka yang tidak percaya bahwa ia telah diperdayakan oleh setan, karena sedikit banyak dia sendiri pun setan, akan mengatakan: “Lihat dalam tahun 1927 ia kembali dari Belanda. Padahal di sana ia bisa belajar hukum, tetapi mengapa ia tidak melakukannya? Ia kembali tahun 1927, mengapa justru tahun ini? Karena Partai Komunis Indonesia baru saja dipukul hancur, dan ia mendapat mandat dari Partai Komunis Belanda untuk membangunnya kembali. Partai Komunis Indonesia yang baru bukanlah partainya Musso, tetapi partainya Amir.”

Hanyalah pada medan angan-angan, legenda hitam menjadi sangat dekat pada legenda keemasan: Amir Sang Pembangun.

oo0oo

Ikhtisar Riwayat Amir Sjarifuddin²⁾

27 April 1907: Hari bulan lahirnya Amir Sjarifuddin di Medan, menurut catatan yang disimpan keluarga. Ia anak sulung Djamin gelar Baginda Soripada (lk. 1885-1949) dari marga Harahap, dengan Basunu (lk. 1890-1931) dari marga Siregar. Dua marga ini termasuk dalam golongan masyarakat Batak Angkola. Ayah Baginda Soripada, yaitu Ephraim gelar Sutan Gunung Tua (lk. 1840-1916) keturunan keluarga kepala-kepala adat dari Pasar Matanggor di Padang Lawas Tapanuli. Ia bersekolah di sekolah yang dipimpin seorang penginjil Kristen A. Schreider di Parausorat antara 1868-1873. Sesudah dipermandikan Ephraim meniti karir sebagai djaksa di Sipirok dari 1875 sampai 1885. Kemudian menjadi hoofddjaksa di Padang Sidempuan sampai 1907, dan di Sibolga sampai 1909. Sesudah pensiun ia kembali ke Padang Sidempuan, ke rumah keluarga yang masih ada di sana. Soripada, anaknya yang ke-4, pindah ke Medan. Pada saat perkawinannya dengan seorang gadis, dari keluarga Batak yang telah membaur dengan masyarakat Melayu-Islam di Deli, sesuai dengan hukum adat yang berlaku, ia pun memeluk Islam.

28 Maret 1912: Soripada diangkat menjadi asisten hoofddjaksa di Medan.

1914 (?): Amir masuk sekolah dasar Belanda di Medan (ELS: Euroeeshe Lagere School).

4 Desember 1915: Berkat ayahnya Soripada mendapat kedudukan sebagai hoofddjaksa di Sibolga, dan di sini Amir masuk sekolah dasar.

Agustus 1921: Atas undangan saudara sepupunya, Mulia, Amir datang di Leiden, yang belajar di kota ini sejak 1911. Mulia baru saja diangkat sebagai anggota Volksraad, tak lama sebelum kedatangan Amir. Ia tinggal di rumah guru pemeluk Kristen Calvijn, Dirk Smink, dan di sini juga Mulia menumpang.

September 1921: Amir masuk Gymnasium di Leiden.

September 1925: Pindah dari Leiden, masuk Gymnasium di Haarlem.

Maret (?) 1926: Soripada dipecat, karena pada bulan April 1925 memukul seorang tahanan di penjara Sibolga.

25 Mei 1926: Soripada dijatuhi hukuman penjara 3½ tahun, ditambah 5 tahun tidak boleh bekerja sebagai pegawai negeri. Hukuman itu kemudian diperingan.

1926-1927: Amir menjadi anggota pengurus perhimpunan siswa Gymnasium di Haarlem.

September 1927: Sesudah lulus ujian tingkat kedua, karena masalah keluarga, Amir kembali ke kampung halaman, walaupun teman-teman dekatnya mendesak agar meneruskan pendidikannya di Belanda itu. Ia masuk Sekolah Hukum di Batavia (sekarang Jakarta). Mula-mula menumpang di rumah Mulia, direktur sekolah pendidikanguru di Jatinegara. Kemudian pindah ke asrama pelajar Indonesisch Clubgebouw, Kramat 106. Ia ditampung teman sependidikan yang beberapa tahun lebih tua darinya, Mr. Muhammad Yamin.

Oktober 1928: Sebagai wakil “Pemuda Batak” (Jong Batak) Amir duduk sebagai bendahara panitia penyelenggara Kongres Pemuda Ke-2 yang berlangsung di Jalan Kramat 106.

1928-1930: Pemimpin Redaksi Indonesia Raja, majalah Perhimpunan Pemuda Pelajar Indonesia (PPPI).

24 Mei 1929: Baginda Soripada diangkat sebagai juru tulis pemerintah daerah Batak di Tarutung.

1929-1930: Amir duduk dalam pengurus Jong Sumatranen Bond (Persatuan Pemuda Sumatera).

1931: Menjadi propagandis Partindo sejak berdirinya partai ini. Ia mulai lebih giat mengikuti kelompok-kelompok diskusi Kristen.

14 Juni 1931: Ibu Amir meninggal menggantung diri di dapur rumahnya di Tarutung.

15 Juli 1931: Amir menjadi wakil ketua Partindo cabang Jakarta urusan penerbitan.

1931-1933: Amir menggantikan Arnold Mononutu, pendiri universitas rakyat Perguruan Rakyat, sebagai kepala pendidikan.

Januari 1932: Ikut serta dalam Kongres ke-3 Indonesia Muda di Surabaya.

15-17 Mei 1932: Kongres ke-1 Partindo (Jakarta). Sartono dipilih sebagai ketua, dan Amir pengurus bagian “sekolah dan pendidikan”.

4-19 April 1933: Kongres ke-2 Partindo (Surabaya). Sukarno ketua, Sartono wakil ketua ke-1, Amir wakil ketua ke-2 dan wakil ketua “komite tetap” (sekretariat politik). Ia penanggung jawab komisi sekolah dan pendidikan. Ia membantu gerakan perlawanan terhadap peraturan pelarangan terhadap yang dinamakan “sekolah liar”.

30 Maret 1933: Terbit karangan anonim berjudul “Massa Actie” dalam Banteng, majalah Partindo cabang Jakarta yang di bawah pimpinan Amir. Penulis karangan ini sebenarnya Muhammad Yamin.

10 Oktober 1933: Penuntut Umum melalui Gubernur Jenderal menuntut hukuman internir bagi Amir, yaitu pengasingan di dalam negeri.

25 Oktober 1933: Soripada dinaikkan jabatannya di kantor register Balige.

5 Desember 1933: Amir lulus ujian akhir.

7 Desember 1933: Amir dijatuhi hukuman 18 bulan penjara karena kejahatan pers (karangan “Massa Actie” tersebut di atas). Ia ditahan 6 bulan di penjara Struiswijk (Salemba, Jakarta), dan 1 tahun di Sukamiskin (Bandung). Hukuman penjara ini membatalkan tuntutan hukuman internir tersebut.

22 Maret 1935: Departemen Kehakiman minta Gubernur Jenderal agar Amir diinternir begitu bebas dari penjara.

5 Juni 1935: Amir dibebaskan sesudah Dewan Hindia memeriksa berkas perkaranya. Kepadanya diperingatkan, sewaktu-waktu bisa diinternir jika ternyata ia mengulang melakukan kegiatan politik.

16 Oktober 1935: Menyimpang dari hukum adat Batak, Amir mengawini gadis sesama marga bernama Djaenah (1911-1987), di gereja Kristen Gang Kernolong Jakarta. Amir dan Djaenah (anak dari suami-istri beragama Islam) konon dipermandikan menjelang saat perkawinan mereka.

Medio 1935-medio 1936: Musso di Surabaya mencari kontak dengan pimpinan Partindo setempat, mungkin juga dengan sementara tokoh lain termasuk Amir.

9-13 April 1936: Kongres Perguruan Rakyat (Jakarta); Sumanang dipilih sebagai ketua, dan Amir wakil ketua.

5 Juni 1936: Nomor perdana harian Kebangoenan. Dewan redaksi: Muh. Yamin (pimpinan umum), Sanusi Pane (ketua redaksi), Liem Koen Hian dan Amir (staf redaksi).

September 1936: Nomor perdana berkala bulanan Ilmoe dan Masjarakat yang memuat karangan Amir “Pemberontakan di Spanyol dan Hukum Internasional”.

24 Mei 1937: Berdirinya Gerindo, A.K. Gani ketua. Amir anggota pimpinan urusan propaganda.

5 Oktober 1937-11 Mei 1939: Amir duduk di komite pusat “Petisi Sutardjo”.

3 Desember 1937: Terdaftar sebagai pengacara pada Mahkamah Agung (Hooggerechtshof). Praktek pengacara di Sukabumi sampai Agustus 1938, kemudian kembali ke Jakarta.

13 Desember 1937: Terbit buletin pertama kantor berita Antara, yang didirikan oleh Sumanang dan A.M. Sipahutar. Amir sebagai koresponden politik dan konsultan hukum kantor berita ini.

25-28 Juni 1938: Kongres Bahasa Indonesia di Solo. Amir berbicara dengan makalah tentang “Adaptasi kata-kata asing dan konsep-konsep ke dalam bahasa Indonesia”. Ia duduk sebagai wakil ketua panita kongres urusan pelaksanaan keputusan kongres.

20-24 Juli 1938: Kongres pertama Gerindo (Jakarta). Gani ketua, Amir wakil ketua (sementara itu ia masih di Sukabumi).

Oktober 1938: Kembali ke Jakarta Amir menjadi ketua komite tetap Partindo.

Oktober 1938: Nomor perdana majalah bulanan politik Toedjoean Rakjat; dewan redaksi: Amir Sjarifuddin, Asmara Hadi, A.M. Sipahutar, dan Wikana.

November 1938: Amir dan Sanusi Pane menjadi calon Partindo di Volksraad untuk daerah pemilihan Jakarta. Tetapi tidak seorang pun dari calon partai ini dipilih atau diangkat.

1938-1941: Amir sebagai salah seorang ketua redaksi majalah sastra Poedjangga Baroe, menulis karangan-karangan tentang politik internasional.

2 April 1939: Amir dicalonkan Partindo untuk pemilihan dewan kotapraja Jakarta tanggal 26 April 1939. Yamin, calon terpilih dari Sumatra Barat untuk Volksraad, menentang pencalonan Amir.

26 April 1939: Amir mendapat 241 suara (dari 1430); namanya dihapus pada pemilihan babak ke-2, dan Yamin mendapat 170 suara.

21 Mei 1939: Pembentukan GAPI, Amir duduk di sekretariat.

21 Juli 1939: Yamin mendirikan Parpindo (Partai Persatuan Indonesia).

24-30 Juli 1939: Kongres ke-2 Gerindo (Palembang), Amir dipilih sebagai ketua, Wilopo wakil ketua komite tetap. Kongres memutuskan, membuka kesempatan semua penduduk Indonesia, termasuk keturunan Cina, duduk dalam pimpinan partai.

23-25 Desember 1939: Kongres Rakyat Indonesia. Makalah Amir berjudul “Adat dan pergerakan”. Ia menandatangani manifesto kongres sebagai Ketua Gerindo.

10 Mei 1940: Amir diinterogasi sehari penuh oleh intelijen pilitik Belanda (PID; Politieke Inlichtingen Dienst, Dinas Pengawasan Politik).

12 Juni 1940: Pemilihan dewan kotapraja Jakarta baru. Terjadi perundingan-perundingan untuk menggagalkan pencalonan Amir oleh GAPI, karena Parindra menolak pencalonannya itu. Amir mendapat 359 suara, dan calon Parindra 698 suara.

20-27 Juni 1940: Amir ditangkap dan ditahan, sehubungan dengan penyelidikan yang sedang dilakukan terhadap tersiarnya buletin-buletin Komunis.

28 Juni-20 Juli dan 25-27 Juli 1940: Kampanye menentang Thamrin dilancarkan Moh. Tabrani di dalam korannya Pemandangan. Thamrin dituduh tidak membantu Amir selama ia di dalam tahanan.

21 Juli 1940: Gani mengganti Amir sebagai wakil Gerindo dalam sekretariat GAPI.

Agustus 1940: Kongres ke-3 Gerindo yang direncanakan di Semarang diundur, karena berlakunya SOB (Staat van Oorlog en Beleg; Keadaan Darurat Perang). Dalam daftar calon anggota komite eksekutif, yang akan dipilih dengan kartu suara melalui pos, tidak tercantum nama-nama Amir dan Wikana. Edaran partai menyatakan, tidak tercantumnya nama mereka karena permintaan yang bersangkutan.

September 1940: Amir bekerja di kantor perdagangan luar negeri Departemen Perekonomian, untuk urusan informasi dan dokumentasi. Di sini ia menerbitkan majalah mingguan Economisch Weekblad (Berkala Mingguan Ekonomi).

Oktober 1940: Pemungutan suara Gerindo melalui pos memilih Gani sebagai ketua partai dan Sartono ketua komite tetap.

1940-1941: Amir duduk di dewan redaksi penerbitan Marcel Koch, Kritiek en Opbouw (Kritik dan Pembangunan).

10-12 Oktober 1941: Kongres ke-3 Gerindo (Jakarta). Kedudukan Gani dan Sartono pada pimpinan partai dikukuhkan lagi. Tetapi pencalonan Amir dan Wikana, yang diusulkan cabang Jakarta, untuk duduk di komite partai ditolak.

20-24 Oktober 1941: Konperensi Perhimpunan Misi di Hindia Belanda (NIZB) diadakan di Karangpandan. Amir bicara tentang perlu dan tidaknya partai Kristen berdiri. Masalah ini menimbulkan polemik dalam pers. Amir tetap di dalam Gerindo, sesudah ia mempertanggungjawabkan pendiriannya di depan pengurus.

Desember 1941 (?): Amir menerima tawaran sekretaris kabinet Gubernur Jenderal, P.J. Idenburg, dan juga C.o. van der Plas untuk menyusun jaringan informasi sekitar invasi Jepang.

Maret-Juni 1942: Amir menyembunyikan diri.

Juli 1942: Amir muncul di Jakarta. Ia mengajar sosiologi, psikologi dan filsafat ketimuran pada kader-kader muda pergerakan, Angkatan Baru Indonesia, di Jalan Menteng 31 Jakarta.

September 1942: Amir mengetuai panitia pembentukan Persatuan Kaum Kristen.

Desember 1942: Amir menjadi anggota kelompok “7 S” wakil Kristen, atas penunjukan Shimizu Hitoshi.

30 Januari 1943: Amir ditangkap Kempetai (intelijen politik Jepang).

Januari 1943-Desember 1944: Ditahan di penjara Cipinang Jakarta dan penjara Kalisosok Surabaya.

29 Februari 1944: Dijatuhi hukuman mati oleh Mahkamah Militer Jepang di Jakarta. Hukuman tidak dilaksanakan (karena intervensi Sukarno dan Hatta?).

17 Desember 1944-1 Oktober 1945: Di dalam penjara Lowok Waru Malang.

4 Desember 1945: Diangkat sebagai menteri penerangan in absentia oleh Sukarno.

2 Oktober 1945: Kembali ke Jakarta. Memangku jabatan sebagai menteri.

17 Oktober 1945: Pembentukan BP-KNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat). Amir dipilih sebagai wakil ketua (Sjahrir ketua).

24 Oktober 1945: Sebagai menteri, melalui radio, ia membuka Kongres Pemuda di Yogyakarta 10-11 November 1945.

26 Oktober 1945: Rapat umum pemuda “revolusioner” di Yogyakarta dengan maksud mendirikan partai sosialis. Nama-nama yang dipilih sebagai pimpinan akhirnya ialah Amir, Sjahrir, dan Hindromartono.

12-13 November 1945: Kongres fraksi Partai Sosialis Indonesia (PARSI) di Yogyakarta memilih Amir sebagai ketua.

14 November 1945: Pembentukan pemerintah Sjahrir; Amir sebagai menteri penerangan dan pertahanan.

Desember 1945: Konperensi di Cirebon melebur PARSI dan PARAS (Partai Rakyat Sosialis, yang didirikan Sjahrir pada 20 November 1945). Partai baru ini dinamakan Partai Sosialis; Amir salah seorang di antara para pimpinannya.

28 Desember 1945: Mobil Amir dibakar, di luar rumah Sukarno.

1 Januari 1946: Amir diganti Moh. Natsir sebagai menteri penerangan.

4 Januari 1946: Karena Jakarta tidak aman lagi, Amir pindah ke Yogyakarta, untuk memangku jabatan sebagai menteri pertahanan. Ia bergabung dengan Sukarno, Hatta, dan beberapa pimpinan pemerintahan lainnya, Sjahrir tetap di Jakarta.

24 Januari 1946: Dibentuk Staf Pendidikan Tentara dalam Kementrian Pertahanan. Timbul ketidak-senangan pada sementara kalangan perwira panglima, karena memandangnya sebagai staf pendidikan politik.

17 Maret 1946: Tan Malaka dan Sukarni ditangkap, dengan tuduhan mengganggu ketirtiban umum, menjelang berlangsungnya kongres Persatuan Perjuangan di Madiun. Dikeluarkan komunike bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan, “Tindakan dalam Masa Genting”, berkenaan dengan masalah ketertiban umum itu.

10 April 1946: Pidato Amir di Medan, tentang penangkapan bulan Maret tersebut, menekankan perlunya masyarakat mendukung negara, pemerintah dan tentara sebagai institusi.

25 Mei 1946: Pembentukan Biro Perjuangan, yang memungkinkan Menteri Pertahanan melakukan kontrol dan koordinasi terhadap berbagai kesatuan lasykar bersenjata. Pimpinan tentara pemerintah menerima badan baru ini dengan enggan.

9 Juni 1946: Kongres Pemuda Ke-2 di Yogyakarta. Amir memperingatkan pemuda, sebagai pelopor revolusi, agar tidak sampai dipisahkan revolusi itu.

27 Juni-6 Juli 1946: “Peristiwa 3 Juli”. Beberapa pengikut Tan Malaka menculik atau mencoba menculik sementara menteri dan pejabat tinggi, termasuk Amir dan Sjahrir. Tujuannya untuk memaksa Sukarno agar menyusun pemerintahan, dengan Persatuan Perjuangan sebagai unsur pokok. Usaha ini akhirnya mengalami kegagalan.

6-10 September 1946: Kongres Partai Sosialis di Yogyakarta. Kongres memilih tiga tokoh ketua, yaitu Sjahrir, Oei Gee Hwat, dan Amir.

Maret-Juni 1947: Sesudah Persetujuan Linggajati, krisis di kalangan pimpinan negara dan pimpinan Partai Sosialis semakin tajam. Masalah penyebabnya ialah, cara bagaimana menghadapi tuntutan-tuntutan baru dari pihak Belanda.

27 Juni 1947: Pemerintah Sjahrir jatuh.

30 Juni 1947: Sukarno menghendaki terbentuknya pemerintah koalisi, dan menunjuk sebagai formatur Amir (Sosialis), Gani (PNI), Setiadjit (Partai Buruh), dan Sukiman (Masjumi). Karena tuntutan-tuntutan Sukiman, akibatnya terbentuk pemerintah tanpa Masjumi.

3 Juli 1947: Dalam kabinet baru ini Amir sebagai Perdana Menteri, dan Menteri Pertahanan; Gani dan Setiadjit Wakil-Wakil Perdana Menteri. Terjadi perpecahan di kalangan pimpinan Partai Sosialis. Golongan Sjahrir menolak duduk dalam kabinet. Dibentuk sekretariat darurat untuk menyelamatkan keutuhan Partai.

21 Juli 1947: “Aksi polisionil” Belanda.

4 Agustus 1947: Seruan gencatan senjata dari PBB.

27 Oktober 1947: Komisi Jasa-Jasa Baik PBB tiba di Jakarta.

11 November 1947: Wakil-wakil Masjumi duduk dalam kabinet.

8 Desember 1947: Perundingan gencatan senjata di atas kapal “Renville”. Amir ketua delegasi Indonesia.

23 Desember 1947: Karena perundingan menghadapi jalan buntu, Amir kembali ke Yogyakarta.

Awal Januari 1948: Tersiar desas-desus kabinet akan segera jatuh.

7 Januari 1948: Delegasi kembali ke Jakarta.

13 Januari 1948: Konperensi semua pimpinan partai politik dan departemen-departemen pemerintah berlangsung di Yogyakarta.

15 Januari 1948: Menteri-menteri Masjumi mengundurkan diri, diikuti para menteri PNI.

16 Januari 1948: Perdana Menteri memberi laporan pada BP-KNIP.

17 Januari 1948: Konperensi pers Perdana Menteri: “Pengunduran itu hanya untuk sementara. Saya tidak akan mengangkat menteri baru seorang pun”. Penandatanganan naskah gencatan senjata dengan pihak Belanda di atas kapal “Renville”.

22 Januari 1948: Deklarasi menteri-menteri Sayap Kiri/Front Demokrasi Rakyat, yang disiapkan oleh komite penghubung tetap partai-partai kiri (disiarkan radio sehari kemudian).

Sukarno mengumumkan pengunduran diri pemerintah Amir, dan menunjuk Wakil Presiden Moh. Hatta membentuk pemerintah baru.

23-29 Januari 1948: Dengar pendapat untuk pembentukan kabinet baru. Hatta menawarkan memberi tiga kursi kelas dua pada Sayap kiri, antara lain jabatan Menteri Pemuda untuk Amir. Sayap Kiri menolak tawaran itu.

24 Januari 1948: Gelombang pertama demonstrasi mendukung Amir di Yogyakarta. Kemudian juga satu kali di Madiun.

4 Februari 1948: Amir hadir pada upacara pelantikan kabinet Hatta.

4-9 Februari 1948: Amir mengikuti Hatta meninjau Sumatra dan Jakarta.

10 Februari 1948: Sidang pertama kabinet Hatta.

26 Februari 1948: Rapat umum pertama FDR (Front Demokrasi Rakyat) di Solo. Rapat menyerang karakter kabinet presidentil.

21 Maret 1948: Amir memberi kesaksian dalam pengadilan Peristiwa 3 Juli 1946; ia tetap pada pendirian yang pernah dikemukakannya pada saat peristiwa terjadi.

11 Agustus 1948: Musso di Yogyakarta. Menganjurkan agar partai-partai dalam FDR bersatu di bawah pimpinan Partai Komunis.

29 Agustus 1948: Pemimpim-pemimpin Partai Sosialis menerima anjuran Musso, dan mengadakan kongres luar biasa pada 29-30 September 1948.

30 Agustus 1948: Amir menyatakan telah menjadi anggota Partai Komunis sejak partai ini dibangun kembali Musso tahun 1935. Mengingat pertanggungjawaban masalah perlawanan dalam peta organisasi PKI sementara setelah dipersatukan.

7 September 1948: Amir meninggalkan Yogyakarta bersama Musso, Harjono (ketua SOBSI; Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia), dan beberapa tokoh lainnya lagi untuk menghadiri beberapa rapat. Tanggal 7 September di Solo menghadiri kongres serikat buruh gula; taanggal 8 September di Madiun; tanggal 10 dan 11 September di Kediri; tanggal 13 September di Jombang; tanggal 14 September di Bojonegoro; tanggal 15 September di Cepu; tanggal 17 September di Purwodadi, dan di sini Amir bermalam.

17-18 September 1948 malam: Sumarsono, ketua komite tetap Kongres Pemuda yang bertempat di Madiun, melucuti semua kesatuan tentara yang dianggapnya mengganggu keamanan umum di kota; dan Residen Sumadikun yang sedang tidak di tempat digantinya dengan Wakil Walikota Supardi (FDR).

18-19 September 1948 malam: Amir dan rombongan di Madiun, memenuhi permintaan pimpinan FDR setempat.

19 September 1948 petang: Pidato Sukarno mengutuk kudeta “PKI-Musso”, dan berseru pada golongan loyalis untuk merebut kembali Madiun.

23 September 1948: Pidato Amir melalui radio Madiun menolak tuduhan kudeta kaum Komunis di Madiun, dan berusaha meredakan suasana.

30 November 1948: Amir ditangkap batalyon Kemal Idris di Kelambu, Purwodadi, bersama Harjono dan Suripno (bekas menteri). Kemudian dibawa ke penjara Kudus.

2 Desember 1948: Interviu Amir di penjara Kudus, terbit di Hidup tanggal 18 Desember. Di situ ia menyangkal tuduhan kudeta yang telah sengaja direncanakannya.

4 Desember 1948: Ditahan di Benteng di Yogyakarta, setelah bersama dua kawannya diarak keliling kota.

Medio Desember 1948: Diam-diam Amir dibawa ke Solo.

19 Desember 1948: “Aksi polisionil” Belanda ke-2. Yogyakarta diduduki tentara Belanda.

19-20 Desember 1948 malam: Sebelas orang tahanan dieksekusi dengan cepat di Ngalihan dekat Solo. Mereka yang mati ialah Amir, Suripno, Harjono, Maruto Darusman dan Sardjono, semuanya anggota pimpinan sementara PKI baru; Oei Gee Hwat dari Badan Harian SOBSI; S. Karno dari pimpinan Pesindo; Djokosujono, mantan kepala Biro Perjuangan di Kementrian Pertahanan; serta tiga orang tahanan lainnya, yaitu Katamhadi, D. Mangku, Ronomarsono (kacau dengan Sumarsono?). Para mantan menteri dalam kabinet Amir dan beberapa teman dekatnya dieksekusi di berbagai tempat.

Catatan:

¹⁾ Mendayung Antara Dua Karang, hal. 97.

²⁾ catatan: Ejaan nama-nama diri dan peristilahan lama seperti “hoofddjaksa” berasal dari jamannya, walaupun “oe” Belanda telah diubah menjadi “u”, jika bukan soal kutipan, berasal dari dokumen tertulis.

ooo0ooo

Ini adalah diktat untuk KPS dan KPSS tentang “Pembangunan Partai” disusun oleh Depagitprop CC PKI

(Depagitprop CC PKI Djakarta 1958)

PKI ADALAH ANAK ZAMAN

Penanaman kapital di Indonesia pada sedjak achir abad ke-XIX meningkat dengan tjepat, jang membawa perubahan besar dalam kehidupan ekonomi dan sosial di Indonesia.

Untuk mengerdjakan bahan2 mentah, imperialisme Belanda mendirikan pabrik2, membikin pelabuhan2 dan djalan2 kereta-api. Tetapi, semuanja itu se-kali2 bukanlah untuk memadjukan Indonesia, melainkan untuk mengintensifkan penghisapan kolonial terhadap Rakjat Indonesia.

Dengan demikian pengaruh kapitalisme mendjadi merasuk kedalam masjarakat Indonesia, jang mendorong lahirnja klas2 baru dalam masjarakat Indonesia, jaitu : Klas proletar, intelektuil dan burdjuasi Indonesia.

Lahirnja klas proletar mendorong berdirinja organisasi serikatburuh. Dibanjak tempat di Indonesia mulai berdiri serikatburuh2, seperti serikatburuh pelabuhan, serikatburuh kereta-api, serikatburuh pertjetakan dan serikatburuh2 di-pabrik2 lainnja.

Pada tahun 1905 berdirilah serikatburuh kereta-api jang bernama SS-Bond (Staats-Spoor Bond). Dalam tahun 1908 berdirilah Perkumpulan Pegawai Spoor dan Trem (Vereniging van Spoor en Tram Personeel – VSTP), suatu serikatburuh kereta-api jang militan ketika itu.

Serikatburuh2 ini merupakan sekolah2 politik bagi massa kaum buruh. Tetapi, perdjuangan serikatburuh adalah perdjuangan jang terbatas untuk memenuhi kebutuhan2 langsung daripada para-anggotanja, untuk perbaikan upah dan sjarat2 kerdja, suatu perdjuangan jang terbatas pada soal2 sosial ekonomi. Kesedaran jang diperoleh lewat aksi2 dan pemogokan2 belumlah mentjapai tingkat kesedaran-klas jang sempurna, tetapi baru pada tingkat kesedaran pertentangan antara mereka sebagai buruh-upahan terhadap madjikannja itu sendiri jang memeras tenaganja, tingkat kesedaran jang elementer, kesedaran jang masih terbatas untuk memperdiuangkan nasibnja sendiri, nasib golongannja.

Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan gerakan buruh, kesedaran politik dan orgarisasi klas buruhpun meningkat pula. Klas buruh menghendaki suatu organisasi jang tidak hanja membatasi diri pada perdjuangan serikatburuh, sebab hanja dengan organisasi serikatburuh, sistim kapitalisme, jang merupakan sumber kemiskinan dan kesengsaraan bagi seluruh massa pekerdja, tidaklah dapat d.itumbangkan. Untuk menumbangkan sistim kapitalisme, klas buruh harus mendjalankan perdjuangan politik jang revolusioner, klas buruh harus mempunjai partai politik.

Tingkat kesedaran klas buruh inilah jang mendorong berdirinja suatu partai politik, jang merupakan alat untuk memperdjuangkan tjita2 dan politik daripada klas buruh. Partai politik klas buruh ini tidaklah hanja untuk memimpin perdjuangan klas buruh guna perbaikan upah dan sjarat2 kerdja kaum buruh, akan tetapi sampai dengan untuk merombak susunan masjarakat jang memaksa seseorang jang tidak bermilik harus mendjual tenaganja kepada kaum kapitalis.

Pada bulan Mei tahun 1914 di Semarang telah berdiri Perkumpulan Sosial-Demokratis Indonesia (Indische Sociaal Democratische Vereniging — ISDV), suatu organisasi politik jang menghimpun intelektuil2 revolusioner bangsa Indonesia dan Belanda. Tudjuannja jalah untuk menjebarkan Marxisme dikalangan kaum buruh dan Rakjat Indonesia. Perkumpulan Sosial-Demokratis Indonesia inilah jang pada tanggal 23 Mei tahun 1920 berubah nama mendjadi Partai Komunis Indonesia (PKI).

Lahirnja PKI merupakan peristiwa jang sangat penting bagi perdjuangan kemerdekaan Rakjat Indonesia. Pemberontakan kaum tani jang tidak teratur dan bersifat perdjuangan se-daerah atau se-suku dalam melawan imperialisme Belanda, jang terusmenerus mengalami kegagalan, sedjak PKI berdiri, mendjadi diganti dengan perdjuangan proletariat jang terorganisasi dan jang memimpin perdjuangan kaum tani dan gerakan revolusioner lainn]a.

Petjahnja Revolusi Oktober di Rusia tahun 1917 sangat berpengaruh pada proletariat Indonesia. Lahirnja PKI dan perkembangannja tidaklah dapat dipisahkan dari pengaruh kemenangan Revolusi Oktober itu.

Kemenangan Revolusi Oktober Besar di Rusia itu telah membangkitkan kesedaran Rakjat2 djadjahan. Revolusi Oktober, memberi kejakinan kepada Rakjat Indonesia, bahwa imperialisme Belanda pasti dapat digulingkan, dan Rakjat Indonesia akan dapat mendirikan negara Indonesia jang bebas dan merdeka.

Djadi Partai Komunis Indonesia lahir dalam zama imperialisme, sesudah di Indonesia ada klas buruh, sesudah di Indonesia berdiri serikatburuh2 dan Perkumpulan Sosial Demokratis Indonesia, jaitu organisasi politik jang pertama daripada kaum Marxis Indonesia, sesudah Revolusi Oktober tahun 1917.

Lahirnja PKI bukanlah suatu hal jang kebetulan, melainkan suatu hal jang sesuai dengan perkembangan sedjarah, suatu hal jang wadjar. PKI adalah anak zaman jang lahir pada waktunja.

IDEOLOGI PARTAI KOMUNIS

 Apakah idologi itu?

Ideologi adalah tjita2 dan pandangan2 jang menjatakan kepentingan2 suatu klas.

Didalam masjarakat modern, masjarakat kapitalis, pada pokoknja terdapat dua klas. Klas kapitalis, jaitu mereka jang memiliki alat2 produksi, jang tidak bekerdja dan hidup dari menghisap kerdja kaum buruh. Klas buruh, jaitu mereka jang tidak memiliki alat2 produksi, bekerdja keras pada kapitalis, tetapi tidak mendapat hasil jang tjukup untuk hidup jang lajak.

Bagaimana ideologi klas kapitalis?

Klas kapitalis hidup dari menghisap kerdja kaum buruh. Adanja klas kapitalis karena adanja klas buruh jang dihisap. Untuk mendapat laba jang lebih banjak, kapitalis jang satu harus bersaing melawan kapitalis2 lainnja. Dalam persaingan ini banjak kapitalis2 ketjil djatuh bangkrut.

Dengan menghisap kerdja kaum buruh, dan dengan bersaing, didalam klasnja sendiri, itulah jang merupakan sjarat2 pokok bagi perkembangan kapitalisme. Oleh karena itu kebahagiaan kapitalis didasarkan atas penderitaan dari ber-djuta2 massa Rakjat pekerdja.

Djadi kepentingan kapitalis jalah menghisap klas buruh, dan membangkrutkan kapitalis2 lainnja. Semuanja ihi ditudjukan untuk mempertahankan sistim penghisapan. Oleh karena itu, semua tjita2 dan pandangan2 jang ditudjukan untuk mewudjudkan kepentingan mengeduk laba sebanjak2nja, kepentingan untuk mempertahankan sistim penghisapan, adalah merupakan ideologi daripada klas kapitalis.

Bagaimana ideologi klas buruh?

Klas buruh tidak memiliki alat2 produksi. Klas buruh bekerdja didalam pabrik2, bekerdjasama dan mengadakan pembagian pekerdjaan dengan mempunjai tanggungdjawab perseorangan menurut pembagian pekerdjaan masing2, dan mendjalankan produksi setjara kolektif. Dalam produksi jang madju di-pabrik2, terpeliharalah kebiasaan kaum buruh untuk bersatu, untuk saling membantu, berorganisasi dan berdisiplin.

Untuk perkembangan diri klas buruh sendiri, klas buruh harus bersatu dengan massa Rakjat pekerdja lainnja. Hanja dengan persatuan dikalangan klas buruh dan massa Rakjat pekerdja lainnja itulah, klas buruh dapat membebaskan dirinja dan selandjutnja membebaskan seluruh massa Rakjat pekerdja dari penghisapan kapitalisme.

Klas buruh menaruh perhatian pada perdjuangan2 untuk pembebasan Rakjat pekerdja sedunia, pada kemenangan2 dan kekalahan2nja. Mereka mengerti, bahwa setiap kemenangan atau kekalahan Rakjat pekerdja dimana sadja adalah berarti kemenangan atau kekalahan mereka sendiri.

Djadi kepentingan klas buruh jalah pembebasan semua Rakjat pekerdja dari kapitalisme. Semua tjita2 dan pandangan2 jang diwudjudkan dalam perbuatan untuk men tjapai kepentingan klas buruh merupakan ideologi klas buruh.

Partai Komunis adalah Partainja klas buruh. Karena itu ideologi Partai Komunis adalah ideologi klas buruh. Setiap anggota Partai Komunis harus memiliki ideologi klas buruh iri.

DASAR2 ORGANISASI PARTAI KOMUNIS

Klas buruh mempunjai ber-matjam2 organisasi perlawanan. Ada serikatburuh jang saban hari terlibat dalam pertempuran2 terhadap kapital. Ada organisasi kooperasi kaum buruh jang dengan usaha sendiri meringankan beban dari anggota2nja. Ada pula perkumpulan2 pendidikan, organisasi2 pemuda, dan lain2 sebagainja. Semua organisasi adalah organisasi klas buruh jang meninggikan kesedara klas buruh.

Akan tetapi kesedaran jang diperoleh buruh lewat perdjuangan organisasi2 ini, dan ketjerdasan politik jang.didapatnja dari organisasi2 ini, tidaklah sampai membiki klas proletar tjukup kuat dan bersatu untuk melawan sistim kapitalisme. Untuk itu harus ada partai politik dari klas proletar, artinja harus ada teori perdjuangan jang diinjeksikan kedalam gerakan buruh itu. Teori itu adalah teori Marxisme-Leninisme. Hanja dengan adanja teori jang revolusioner, jaitu Marxisme-Leninisme terdapat suatu partai jang revolusioner, Partai Komunis, partainja klas proletar. Hanja partai jang sematjam itulah jang mempersatukan semua organisasi2 klas buruh lainnja dan memimpinnja, jang membikin terang sasaran perdjuangannja dan bisa menjusun taktik2 perdjuangannja.

Sebab itu, Partai Komunis itu adalah barisan depan jang terorganisasi, adalah bentuk organisasi jang terttinggi jang paling berdisiplin. Tetapi untuk bisa mendjadi barisan terdepan, mendjadi organisasi jang tertinggi, untuk dapat memenuhi tugasnja, maka Partai klas buruh harus mempunjai dasar2 organisasi sebagai berikut :

a. DASAR SENTRALISME-DEMOKRATIS

Partai itu harus merupakan satu kesatuan politik dan kesatuan organisasi. Kebulatan dalam politik dan kebulatan dalam organisasi adalah sjarat mutlak bagi Partai Komunis.

Untuk memperoleh kebulatan dalam organisasi, Partai Komunis disusun berdasarkan prinsip sentralisme-demokratis. Sentralisme-demokratis adalah prinsip organisasi Partai Komunis jang mengatur pemberian kekuasaan jang perlu pada badan2 pimpinan Partai, dan sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi jang tertinggi didalam Partai.

Ini berarti, bahwa sentralisme dalam Partai itu dibangun atas dasar demokrasi, dan demokrasi dalam Partai itu dibawah pimpinan jang dipusatkan.

Sjarat2 pokok untuk dapat melaksanakan prinsip sentralisme-demokratis dalam organisasi jalah:

a. Bahwa semua badan pimpinan Partai dari bawah sampai keatas harus dipilih oleh anggota setjara demokratis;

b. Bahwa semua badan piinpinan Partai harus memberi laporan pada waktu tertentu kepada organlsasi Partai jang memilihnja;

c. Bahwa setiap anggota Partai harus tunduk kepada putusan2 organisasi Partai dimana ia tergabung; djumlah tersedikit harus tunduk kepada djumlah terbanjak; organisasi Partai bawahan harus tunduk kepada organisasi Partai diatasnja dan segenap bagian daripada organisasi Partai harus tunduk kepada CC;

d. Bahwa disiplin Partai harus didjalankan dengan sungguh2 dan putusan2 Partai harus dilaksanakan dengan tanpa sjarat.

Segi sentralisme akan mendjamin adanja satu pimpin jang memusat. Dengan begitu Partai merupakan satu kekuatan jang bulat, jang memberi pimpinan dengan baik kepada anggota dan massa Rakjat. Ini akan memperbesar kepertjajaan massa anggota dan massa Rakjat kepada Partai, dan ini merupakan sjarat untuk. mentjapai kemenangan2 didalam setiap aksi.

Segi demokrasi akan mendorong anggota Partai aktif memperbintjangkan persoalan2 jang dihadapi se-hari2. Segi demokrasi akan mengembangkan inisiatif dan daja-tjipta anggota Partai.

Djadi sentralisme dan demokrasi didalam Partai adalah merupakan satu kesatuan dari dua segi jang satusamalain berdjalinan. Satusamalain tak dapat terpisahkan. Sentralisme tanpa demokrasi dapat mendjurus kese-wenang2an dan menekan daja-tjipta anggota, tetapi demokrasi tanpa sentralisme, tanpa pimpinan jang memusat berarti ultra-demokrasi, jaitu demokrasi jang ber-lebih2an, demokrasi jang tidak terpimpin. Demokrasi sematjam ini sama dengan liberalisme (se-mau2nja).

Prinsip sentralisme-demokratis ini harus difahami dan harus dilaksanakan dalam kehidupan Partai se-hari2 oleh setiap anggota disemua tingkat organisasi Partai, disemua lapangan pekerdjaan. Dengan susunan organisasi Partai jang berdasarkan prinsip sentralisme-demokratis, maka terdjaminlah persatuan antara pimpinan Partai dengan anggota dan antara Partai dengan massa Rakjat.

b. TENTANG DISIPLIN

Partai Komunis itu harus mempersatukan semua kekuatan dan organisasi2 klas proletar, harus selalu berhubungan erat dengan semua klas2 pekerdja lainnja, dan harus bisa memimpin perdjuangan Rakjat. Oleh sebab itu, disamping kesatuan politik dan kesatuan organisasi, Partai mempunjai kesatuan disiplin. Artinja, didalam Partai hanja ada satu matjam disiplin jang berlaku bagi semua anggota, dari tjalon-anggota sampai fungsionaris2 jang tertinggi. Hanja dengan adanja kesatuan disiplin jang kuat ini Partai bisa tetap memelihara sifat memimpin, bisa tetap mempertahankan sifat berdiri sendiri dalam politik dan organisasi, dan bisa tetap memelihara hubungan jang erat dengan massa Rakjat lainnja.

Darimana sumber disiplin jang kuat didalam Partai Komunis? Kehidupan se-hari2 dari kaum buruh mendjadi dasar daripada disiplin itu. Klas burdjuis dengan peraturan2 jang berat di-pabrik2 mengadjarkan disiplin pada kaum buruh. Akan tetapi kekerasan disiplin burdjuis itu bersifat niengantjam dan menakut-nakuti. Sebaliknja kaum buruh mengambil peladjaran jang berguna bagi perdjuangannja dari peraturan2 jang keras itu jaitu, bahwa dengan mentaati aturan2 pabrik terdapat tjara kerdja dan pembagian kerdja jang effektif, terdapat hasil2 jang berkwalitet tinggi dan pengaturan waktu jang rasionil dan kerdjasama jang harmonis. Hal2 inilah jang dipeladjari kaum buruh dan ditinggikan mendjadi suatu, disiplin sukarela, jang tidak bersifat menakut-nakuti, tidak bersifat mengantjam, melainkan bersifat mendorong, dan mempersatukan serta, mempertinggi mutu dari pekerdjaan.

c. KRITIK DAN SELFKRITIK

Konstitusi Partai menegaskan sebagai berikut : “PKI harus terusmenerus memeriksa kesalahan2 dan kekurangan2nja dengan djalan mengadakan kritik dan selfkritik jang tadjam. Dengan demikian dapatlah dikoreksi pada waktunja semua kesalahan dan kekurangan2 dan dapat mendidik anggota dan kader Partai. PKI menentang sikap sombong, sikap jang tidak mau mengakui kesalahan2 dan takut kiltik dan selfkritik”.

Mengapa kritik dan selfkritik perlu?

Dalam perdjuangan ada kalanja perhitungan kita tidak tjotjok dengan keadaan objektif. Maka timbullah kesalahan2 atau kekurangan2 dalam pekerdjaan.

Untuk mengatasi kekurangan dan kesalahan, kita harus selalu mengadakan tindjauan pada pekerdjaan kita. Dengan menggunakan kritik dan selfkritik dalam menindjau pekerdjaan itu, kita membetulkan kesalahan dan mengikis kekurangan2. Dengan demikian pekerdjaan kita mendja terus madju.

Kritik dan selfkritik perlu untuk memadjukan Partai kita, untuk memelihara kemurnian ideologi proletar, untuk memegang teguh garis politik dan organisasi, untuk mendidik anggota supaja dengan beladjar dari kesalahan2 dan kekurangan2 itu, pekerdjaan jang akan datang lebih baik.

Dengan kritik dan selfkritik, ideologi kita makin hari makin tergembleng. Ibarat kita membersihkan rumah kita setiap hari, demikian pula hendaknja kita membersihkan fikiran2 kita dan rnembetulkan ideologi kita setiap waktu.

Bagaimana tjaranja mendjalankan kritik dan selfkritik?

Untuk mendjalankan kritik dan selfkritik dengan tepat, kita harus mengingat beberapa hal sebagai berikut : kesalahan atau kekurangan itu hendaknja dianggap sebagai suatu penjakit jang perlu diobati. Bagi jang mengkritik hendaknja bersifat ingin mengobati “sisakit”. Bagi jang dikritik hendaknja suka menerima dengan ichlas bantuan dari orang jang akan mengobati. “Sisakit” akan bisa segera sembuh, djika ia sungguh2 mengemukakan kesalahannja tepat pada waktunja, atau mendjalankan selfkritik tepat pada waktunja.

Oleh karena itu djika dalam mendjalankan kritik dan selfkritik timbul saling mentjurigai pasti tidak menguntungkan persatuan Partai dan harus ditentang.

Dalam mendjalankan kritik dan selfkritik ada kalanja tidak diperhatikan soal2 pokok, tetapi terlibat pada soal jang ketjil. Djanganlah dilupakan bahwa tugas terpenting daripada kritik dan selfkritik jalah menundjukkan kesalahan2 politik, organisasi dan ideologi.

Bagaimana tjara mengembangkan kritik dan selfkritik?

Adanja rapat2 periodik dan diskusi2 periodik adalah sangat penting untuk senantiasa mengadakan tindjauan dalam pekerdjaan dan untuk mengembangkan kritik dan selfkritik.

d. PIMPINAN KOLEKTIF

Djaminan untuk suksesnja pimpinah Partai atas massa ialah adanja tjara kerdja dan pimpinan kolektif.

Tjara pimpinan kolektif dilaksanakan dengan mengumpulkan pendapat2 dari massa untuk disimpulkan, dan setelah mendjadi kesimpulan kolektif didjadikan pedoman dalam memberikan pimpinan. Karena itu pimpinan kolektif jang sedemikian itu adalah pimpinan kolektif jang realis, jang objektif.

Tjara pimpinan kolektif berlawanan dengan tjara pimpinan perseorangan. Tjara pimpinan perseorangan mengingkari pendapat2 massa, dan se-mata2 menguntungkan pendapat2 perseorangan sadja. Karena itu tjara pimpinan persoorangan adalah subjektif.

Bagaimana tjara melaksanakan pimpinan kolektif?

Tjara melaksanakan pimpinan-kolektif jaitu dengan mengadakan rapat2 periodik didalam badan2 kolektif. Rapat2 periodik itu harus teratur. Masing2 anggota kolektif harus inempersiapkan diri sebelum berapat. Masing2 anggota kolektif melaporkan apa jang dikerdjakan dan bagaimana tjaranja mengerdjakannja.

Apakah tjara pimpinan kolektif itu menghilangkan perasaan perseorangan?

Tidak! Partai Komunis menghargai perasaan perseorangan dan selalu berusaha mengembangkan ketjakapan perseorangan. Dengan berkembangnja ketjakapan perseorangan dari anggota2 kolektif itu, maka kwalitet kolektif itu meningkat mendjadi lebih tinggi.

Tjara kerdja kolektif tidak berarti meniadakan tanggungdjawab perseorangan. Tanpa tanggungdjawab perseorangan kita akan terdjerumus dalam bentjana dimana tidak ada orang jang bertanggungdjawab. Dalam setiap organisasi harus ada tanggungdjawab perseorangan menurut pembagian kerdja, dan harus ada orang jang bertanggungdjawab kepada seluruh pekerdjaan. Tiap badan kolektif memilih kepala kolektif, jaitu anggota jang paling madju diantara anggota2nja. Selain seorang kepala kolektif dipilih djuga seorang atau lebih wakil2 kepala supaja dengan begitu periodik- dari kolektif bisa selalu berdjala Partai akan lebih terkonsolidasi dan tambah besar pengaruhnja dikalangan massa, djika setiap orang Komunis bekerdja berdasarkan tjara pimpinan kolektif.

SJARAT2 KEANGGOTAAN PARTAI

 a. ARTI DARI TERIKAT DALAM SALAH SATU ORGANISASI PARTAI

Mengenai penerimaan mendjadi anggota Partai, Konstitusi mendjelaskan sebagai berikut : “Jang dapat diterima mendjadi anggota Partai jalah setiap warganegara jang telah berumur 18 tahun, jang menjetudjui Program dan Konstitusi Partai, masuk dan bekerdja aktif disalahsatu organisasi Partai, ta’at kepada putusan2 Partai, membajar uang pangkal dan iuran Partai, mengundjungi rapat2 dan kursus2 Partai”.

Program dan Konstitusi Partai adalah garis politik d organisasi jang terpokok. Persetudjuan seseorang pada Program dan Konstitusi Partai adalah persetudjuan seseorang kepada garis politik dan organisasi Partai. Sjarat ini adalah penting bagi seorang jang mau mendjadi anggota Partai, karena persetudjuan pada Program dan Konstitusi itu merupakan langkah penting kearah kesatuan politik dan organisasi didalam Partai.

Tetapi, persetudjuan pada Program dan Konstitusi atau persetudjuan pada garis politik dan organisasi sadja belum tjukup bagi orang jang mau mendjadi anggota. Garis politik dan garis organisasi jang benar dan jang telah disetudjui itu harus diperdjuangkan, harus diwudjudkan. Dimana tempat untuk memperdjuangkannja? Dengan masuk dan bekerdja aktif disalahsatu organisasi Partai, maka seseorang anggota dapat dengan aktif memperdjuangkan garis politik dan garis organisasi Partai jang benar.

Setiap anggota Partai harus mentaati putusan Partai. Setiap putusan Partai adalah putusan kolektif, putusan jang diambil dalam organisasi Partai. Dengan mentaati putusan Partai itulah, maka anggota Partai bersikap menghargai dan mendjundjung tinggi organisasi Partai. Kaum Komunis itu tidak mempunjai sendjata lain ketjuali organisasi!

Anggota Partai harus menibajar uang-pangkal dan iuran Partai. Ini membuktikan, bahwa seorang anggota Partai djuga bersedia menjerahkan kepada Partai sebagian dari penghasilannja.

Achirnja dengan mengundjungi rapat2 dan kursus2 serta membatja penerbitan2 Partai, anggota dapat selalu mengikuti kehidupan intern-Partai, kehidupan politik dan organisasinja, dan dengan begitu terus-menerus berusaha untuk meningkatkan kwalitet keanggotaannja.

Dengan memenuhi sjarat2 keanggotaan seperti tersebut diatas, setiap anggota Partai Komunis dapat mengabdikan dirinja sepenuhnja kepada kepentingan Partai dan Rakjat. Karena itu djanganlah ada satu sadja dari sjarat2 keanggotaan itu jang dilalaikan.

b. ARTI DARI MASA-PENTJALONAN

Sebelum seseorang dapat disahkan mendjadi anggota Partai, didalam Konstitusi Partai ada disebut mengenai masa-pentjalonan bagi seseorang.

Apa arti masa-pentjalonan itu? Mengapa penerimaan mendjadi anggota Partai diatur melalui masa-pentjalonan?

Mengapa orang tidak lalu terus diterima mendjadi anggota?

Pada pokoknja masa-pentjalonan diperlukan untuk memberikan pendidikan permulaan tentang ideologi Komunis kepada tjalon-anggota, dan djuga untuk mendjamin pengawasan oleh organisasi2 Partai terhadap kwalitet politik tjalon-anggota tersebut.

Mengenai Program dan Konstitusi Partai pada umum sudah diketahui garis pokoknja oleh tjalon-anggota, tetapi mengenai hidup berorganisasi dan mengenai ideologi Komunisme ia harus terlebih dulu dilatih.

Lama masa-tjalon ditentukan oleh kedudukan sosial d masing2 orang. Bagi kaum buruh, buruh-tani dan tani-miskin masa-tjalonnja lebih pendek daripada bagi tani-sedang, pegawai-kantor dan kaum intelektuil atau pekerdja-merdeka.

Rol dari para penanggung tjalon-anggota jang bersangkutan adalah penting sekali, sebab merekalah sebetulnja jang mendjadi pelatih pertama dari tjalon-anggota. Sedikit banjaknja tergantung pada para penanggung inilah djadi tidaknja tjalon itu mendjadi seorang Komunis jang baik.

Dalam pada itu Partai menegaskan bahwa setiap orang jang sudah diterima mendjadi tjalon-anggota, pada saat penerimaan itu ia sudah mendjadi anggota klas buruh, sudah mendjadi anggota proletariat walaupun kedudukan sosialnja tidak sebagai buruh-upahan.

Kewadjiban Partai terhadap para tjalon-anggota jalah berusaha agar para tjalon-anggota dapat ditingkatkan mendjadi anggota tepat pada waktunja.

c. TENTANG KEWADIIBAN DAN HAK ANGGOTA PARTAI

Untuk mendjadi anggota Partai Komunis, dari seseorang hanja diperlukan memenuhi sjarat2 keanggotaan seperti jang ditetapkan didalam penerimaan mendjadi anggota di atas — jaitu setiap warganegara jang telah berumur 18 tahun, jang menjetudjui Program dan Konstitusi Partai, ….bekerdja aktif disalahsatu organisasi Partai, taat kepada putusan2 Partai dan membajar uang-pangkal dan iuran Partai, mengundjungi rapat2 dan kursus2 Partai serta membatja penerbitan2 Partai. Ini ddalah sjarat2 minimum jang harus dipenuhi oleh setiap anggota Partai.

Tetapi, setiap anggota Partai Komunis, seharusnja tidak mendjadi seorang anggota jang hanja memenuhi sjarat2 minimum sadja. Seorang anggota harus tidak merasa puas dengan hanja membatasi diri pada sjarat2 minimum ini.

Oleh sebab itu mengenai kewadjiban anggota Partai, Konstitusi mewadjibkan anggota untuk mempertinggi kesedarannja dan memperdalam pengertiannja tentang dasar2 daripada teori Marxisme-Leninisme. Ini adalah djalan bagi setiap anggota untuk dapat senantiasa memperbanjak amalnja kepada Rakjat dan kepada revolusi, dan dengan begitu sekaligus meninggikan kwalitet keanggotaannja.

Konstitusi djuga menekankan tentang kewadjiban anggota Partai untuk sungguh2 mendjalankan disiplin Partai, ambil bagian jang aktif dalam kehidupan politik intern Partai dan dalam gerakan revolusioner di Indonesia, melaksanakan dengan sungguh2 politik serta putusan2 Partai dan menentang segala sesuatu jang membahajakan kepentingan2 Partai. Tidak dapat disangsikan, bahwa pelaksanaan kewadjiban ini akan membikin Partai Komunis mendjadi Partai jang kuat dan bulat.

Konstitusi Partai menekankan tentang kewadjiban anggota Partai untuk mengembangkan kritik dan selfkritik dari bawah, mengemukakan kekurangan2 dan mengatasinja, menentang kepuasan-diri jang ber-lebih2an. dan kesombongan karena mendapat hasil2 dalam pekerdjaan. Tidak dapat disangsikan, bahwa ketentuan ini akan mendorong untuk membuka dan melenjapkan kekurangan2 dan kesalahan2 dalam pekerdjaan Partai, dan achimja akan memadjukan Partai.

Dalam Konstitusi ditentukan, bahwa anggota Partai wadjib mengabdi kepada Rakjat banjak, mengkonsolidasi hubungan Partai dengan massa, mempeladjari dan melaporkan tepat pada waktunja kehendak2 massa kepada Partai serta mendjelaskan politik Partai kepada massa. lni mengandung arti bahwa kepentingan2 Partai Komunis adalah sama dengan kepentingan2 Rakjat dan bahwa tanggungdjawab terhadap Partai adalah sama dengan tanggungdjawab terhadap Rakjat. Perwudjudan dari kewadjiban ini akan mendjadikan Partai kita takterkalahkan, karena Partai tidak terpisah dari massa Rakjat.

Kewadjiban lain dari setiap anggota jalah supaja menguasai garis pekerdjaannja dan mendjadi teladan dalam berbagai lapanoan ckerdjaan revolusidner. Ketentuan ini mendorong anggota untuk menguasai segi2 pekerdjaan dan mendorong untuk mengetahui hubungan pekerdjaan dengan seluruh perdjuangan revolusioner.

Mengenai hak2 anggota Partai, Konstitusi menekankan sebagai berikut:

1. Ambil bagian dalam diskusi2 jang bebas dan luas tentang pelaksanaan politik Partai;
2. Memilih dan dipilih didalam Partai;
3. Mengadjukan usul2 atau keterangan2 kepada tiap organisasi Partai, sampai kepada CC;
4. Mengkritik tiap fungsionaris Partai dalam rapat2 Partai.

Untuk mengembangkan demokrasi-intern Partai, maka setiap anggota harus menggunakan hak2nja ini dengan se baik2nja.

ORGANISASI BASIS DARIPADA PARTAI

 Organisasi-basis Partai dibangun menurut tempat-tinggi atau kesatuan tempat-kerdja, dimana terdapat paling sedikit 3 anggota Partai. Berdasarkan ketentuan ini, maka organisasi-basis bisa mempunjai hanja 3 anggota, tetapi bisa djuga mempunjai ratusan anggota.

Organisasi-basis Partai atau Resort Partai merupakan kesatuan Partai jang berhubungan langsung dengan anggota2 Partai dan jang bekerdja langsung di-tengah2 masa Rakjat ia merupakan djembatan jang menghubungkan massa Rakjat dengan badan2 pimpinan Partai. Oleh karena itu, militansi dari keseluruhan Partai sangat tergantung pada militansi daripada organisasi-basis Partai.

Didalam Resort Partai dimana terdapat banjak anggota, harus dibentuk Grup2 jang anggotanja, terdiri dari se-banjak2nja 7 orang anggota. Grup2 ini merupakan bagian daripada Resort, tetapi bagian jang tidak mempunjai hak untuk menentukan garis atau sikap politik. Grup2 ini melaksanakan putusan2 dari Resort.

Tiap Grup memilih seorang Kepala Grup dan kalau perlu wakil Kepala.

Apa tugas organisasi-basis? Resort Partai harus melakukan pekerdjaan propaganda dan organisasi dikalangan Rakjat untuk mendjelaskan pendirian politik Partai dan putusan2 organisasi Partai atasan. Tugas lain dari Resort jalah untuk mengetahui dengan djelas hal-ihwal daripada anggota2nja, sedjarahnja, perasaannja dan tingkat kesedaran politiknja.

Resort Partai berkewadjiban membuka kedok musuh2 Rakjat jang bersembunji di-tengah2 Rakjat, dan membasmi mereka dengan bekerdja-sama jang erat dengan Rakjat sekitarnja.

Selandjutnja tugas Resort jalah meninggikan tingkat kebudajaan dari anggota Partai dengan mengadakan pendidikan dan mengorganisasi peladjaran2, terutama peladjaran membatja-tulis (PBH) bagi anggota rang butahuruf.

Rapat2 anggota Resort dibagi dalam rapat2 Grup, dan rapat2 Resort dihadiri utusan2 jang dipilih oleh rapat Grup. Tetapi rapat Grup itu tidaklah bersifat menentukan politik melainkan mengumpulkan pendapat2 anggota untuk diteruskan pada Recom, atau sebaliknja untuk menjampaikan putusan2 Recom supaja dipetjahkan pelaksanaan putusan itu. Djadi bagaimanapun djuga Grup tidak boleh menggantikan Resort sebagai organisasi-basis Partai, Grup tidak boleh menghalang-halangi hubungan seorang anggota dengah Recom Partai.

Salahsatu tugas penting, dari Grup menurut Konstitusi jalah : mempertimbangkan permintaan mendjadi anggota dan setelah mengambil keputusan, meneruskannja kepada Recom Partai; setelah masa-tjalon selesai, mengusulkan pensahan mendjadi anggota Partai kepada Recom; menerima dan menjampaikan permintaan berhenti sebagai anggota atau tjalon-anggota kepada rapat Resort dan memilih utusan untuk menghadiri rapat Resort.

TENTANG GARIS MASSA DARIPADA PARTAI

 Apakah garis massa daripada Partai itu?

Garis massa daripada Partai adalah suatu garis klas, jaitu garis massa klas proletar. Ini berarti, bahwa garis politik dan garis organisasi Partai itu harus selaras denga kepentingan massa Rakjat. Djadi mendjalankan garis massa daripada Partai berarti bahwa garis politik dan garis organisasi Partai harus berasal dari massa dan kembali kepada massa.

Salahsatu perbedaan jang penting antara Partai Komunis dengan partai2 burdjuis jalah terletak dalam hubungan masing2 Partai itu dengan massa Rakjat.

Partai2 burdjuis dan tuantanah berhubungan dengan massa Rakjat untuk mempertahankan penghisapannja terhadap massa. Mereka mentjari hubungan2 dengan massa tidak untuk membantu memperdjuangkan tuntutan massa melainkan untuk memerintah dan mentjari djalan jang se baik2 nja guna memenuhi keinginan2 menghisap klas burdjuis.

Sedangkan hubungan Partai Komunis dengan massa sudah ditjantumkan dalam Konstitusi sebagai beriku “Kaum Konaunis Indonesia harus mentjurahkan segenap tenaga dan fikirannja untuk mengabdi kepada Rakjat. Kaum Komunis Indonesia harus mengadakan hubungan2 jang luas dengan massa buruh, tani dan semua Rakjat revolusioner lainnja serta terus menerus mentjurahkan perhatiannja untuk memperkuat dan meluaskan hubungan2 ini. Tiap anggota Partai harus mengerti, bahwa kepentingan mereka adalah sama dengan kepentingan2 Rakjat, dan bahwa tanggungdjawab terhadap Partai adalah sama dengan tanggungdjawab kepada Rakjat”.

Garis massa daripada Partai tidak hanja merupakan garis politik dan organisasi bagi Partai, melainkan djuga mendjadi moral bagi setiap orang Komunis. Bagi orang Komunis, ukuran jang tertinggi untuk semua perkataannja seharusnja jalah, apakah perkataan dan perbuatannja itu sesuai atau tidak dengan kepentingan jang terbesar dari massa Rakjat, dan apakah perkataan serta perbuatannja disokong atau tidak oleh massa Rakjat jang luas.

Setiap massa dapat dibagi atas tiga elemen dilihat dari sudut aktivitetnja. Sebagian jang ketjil merupakan elemen madju, jang paling aktif. Sebagian lagi merupakan elemen tengah, jang berdiri diantara aktif dan pasif, sedang bagian jang terbesar terdiri dari elemen jang pasif. Djika dalam suatu persoalan jang dihadapi oleh massa itu, elemen jang pertama sadja, atau elemen pertama dan jang kedua sadja jang bergerak, itu berarti bahwa bagian terbesar daripada massa belum bergerak, dan tidak akan banjak hasjlnja. Oleh sebab itu harus diusahakan supaja massa jang paling belakang itu, jaitu jang merupakan bagian jang terbesar turut bergerak. Djadi melaksanakan garis massa berarti, membantu elemen2 jang madju supaja bisa ber-angsur2 melahirkan pemimpin2, mendorong elemen tengah hingga mendjadi madju, dan selandjutnja mempertinggi kesadaran elemen ketiga atau jang terbelakang hingga melepaskan pasivitetnja dan turut bergerak.

Materialisme historis adalah perluasan prinsip² materialisme dialektis pada studi mengenai kehidupan masjarakat, pentrapan prinsip² materialisme dialektis pada gedjala² kehidupan masjarakat, pada studi tentang masjarakat dan sedjarahnja.

Bila menguraikan metode dialektis mereka, biasanja Marx dan Engels menjebut Hegel sebagai ahlifilsafat jang telah merumuskan tjiri² jang pokok dari dialektika. Tetapi, hal ini tidak berarti bahwa dialektika Marx dan Engels adalah identik dengan dialektika Hegel. Sebenarnja, Marx dan Engels mengambil dari dialektika Hegel hanja “intinja jang rasionil” sadja, membuang kulitnja jang idealis dari Hegel, dan mengembangkannja lebih djauh untuk dapat memberikan kepadanja bentuk ilmiah jang modern.

“Metode dialektis saja”, kata Marx, “menurut dasarnja tidak sadja berlainan dari metode Hegel, tapi adalah lawannja jang langsung. Bagi Hegel, ….. proses berfikir, jang, dengan nama ‘Ide’ olehnja malahan diubah mendjadi subjek jang berdiri-sendiri, adalah pentjipta (demiurge) dunia njata, dan dunia njata itu hanjalah bentuk luar, bentuk gedjala dari ‘Ide’. Sebaliknja bagi saja, jang ideal itu tidaklah lain daripada dunia materiil jang ditjerminkan oleh fikiran manusia, dan diwudjudkan mendjadi bentuk² fikiran”. (Karl Marx, Kapital, Djilid I, halaman XXX, George Allen & Unwin Ltd, 1938)

Bila menguraikan materialisme mereka, Marx dan Engels biasanja menjebut Feuerbach sebagai ahlifilsafat jang memulihkan materialisme pada kedudukannja. Tetapi, hat ini tidak berarti bahwa materialisme Marx dan Engels adalah identik dengan materialisme Feuerbach. Sebenarnja, Marx dan Engels mengambil dari materialisme Feuerbach “inti-sari”nja. mengembangkannja mendjadi teori filsafat-ilmiah dari materialisme dan membuang beban²nja jang idealis dan religiusetik. Kita tahu bahwa Feuerbach, sungguhpun, dia pada dasarnja seorang materialis, berkeberatan terhadap nama materialisme. Engels menerangkan lebih dari sekali bahwa “sekalipun dasarnja” materialis, Feuerbach “tetap …. terikat oleh belenggu² idealis jang tradisionil” dan bahwa ,idealisme jang sesungguhnja dari Feuerbach mendjadi terang segera setelah kita sampai pada filsafatnja tentang agama dan etika”. (Karl Marx, Pilihan Tulisan², Edisi Inggeris, Moskow 1946, Djilid 1, halaman 373, 375.)

Dialektika berasal dari perkataan Junani dialego, artinja ber-tjakap², berdebat. Dalam zaman kuno dialektika adalah tjara mentjapai kebenaran dengan membeberkan kontradiksi² dalam argumen seorang lawan dan mengatasi kontradiksi² ini. Dalam zaman kuno ada ahlifilsafat² jang pertjaja bahwa membeberkan kontradiksi² dalam fikiran dan bentrokan pendapat² jang bertentangan adalah tjara jang terbaik untuk mentjapai kebenaran. Tjara berfikir jang dialektis ini kemudian diperluas sampai pada gedjala alam, dikembangkan mendjadi metode dialektis dalam memahami gedjala alam, jang memandang gedjala alam sebagai senantiasa dalam keadaan bergerak dan senantiasa mengalami perubahan, dan menganggap perkembangan alam sebagai akibat perkembangan kontradiksi² dalam alam, sebagai akibat saling-mempengaruhinja kekuatan² jang bertentangan dalam alam.

Pada hakekatnja, dialektika adalah lawan jang langsung dari metafisika.

1) Tjiri² pokok metode dialektis Marxis adalah sbb.:

a) Berlawanan dengan metafisika, dialektika tidak memandang alam sebagai tumpukan segala sesuatu, tumpukan gedjala jang kebetulan sadja, tiada berhubungan, terpisah dan bebas satu sama lain, tetapi sebagai keseluruhah jang berhubungan dan utuh, dimana segala sesuatu, gedjala² setjara organik adalah saling-berhubungan, saling bergantung dan saling-menentukan.

Karena itu metode dialektis berpendapat bahwa tidak ada gedjala dalam alam jang bisa dimengerti djika ia diambil sendirian, terpisah dari gedjala² disekelilingnja, karena sesuatu gedjala dalam suatu lapangan alam bisa tidak berarti bagi kita, bila ia tidak dipandang dalam hubungannja dengan keadaan² disekitamja, tetapi terlepas dari keadaan² itu; dan bahwa, sebaliknja, sesuatu gedjala bisa dimengerti dan diterangkan kalau dipandang dalam hubungannja jang tak terpisahkan dengan gedjala² disekelilingnja, sebagai gedjala jang ditentukan oleh gedjala² disekitarnja.

b) Berlainan dengan metafisika, dialektika berpendapat bahwa alam bukanlah suatu keadaan jang diam dan tidak bergetak, berhenti dan tidak berubah, tetapi keadaan jang terus menerus bergerak dan berubah, keadaan jang terus-menerus mendjadi baru dan berkembang, dimana sesuatu senantiasa timbul dan berkembang, dan sesuatu senantiasa rontok dan mati.

Karena itu metode dialektis menghendaki, supaja gedjala² dilihat bukan sadja dari sudut hubungan dan bergantungnja satu sama lain, tapi djuga dari sudut gerak, perubahan, perkembangan, kelahiran dan kematiannja.

Metode dialektis menganggap penting pertama-tama bukanlah apa jang pada saat tertentu kelihatannja tahan lama sekalipun sudah mulai akan mati, tetapi apa jang sedang tumbuh dan berkembang, sekalipun pada saat tertentu mungkin nampaknja tidak tahan lama, karena metode dialektis memandang sesuatu jang tiada terkalahkan hanjalah apa jang sedang tumbuh dan berkembang.

“Seluruh alam”, kata Engels, “dari jang se-ketjil²nja sampai pada jang se-besar²nja, dari sebutir pasir sampai pada matahari, dari protista (sel hidup jang mula², – red.) sampai pada manusia, adalah dalam keadaan senantiasa timbul dan lenjap, dalam keadaan senantiasa mengalir, dalam keadaan bergerak dan berubah jang tak henti²nja”. (F. Engels, Dialektika Alam).

Dariitu, dialektika, kata Engels, “memandang segala sesuatu beserta gambaran² tanggapannja pada hakekatnja dalam hubungannja satu sama lain, dalam rangkaiannja, dalam geraknja, dalam timbul dan lenjapnja” (F. Engels, Anti-Dühring).

c)Berlawanan dengan metafisika, dialektika tidak menganggap proses perkembangan sebagai proses per tumbuhan jang sederhana, dimana perubahan² kwantitatif tidak membawa perubahan² kwalitatif, melainkan sebagai suatu perkembangan jang melalui perubahan² kwantitatif jang tidak berarti dan tidak kelihatan ke perubahan² jang terbuka dan fundamentil, ke perubahan² kwalitatif; suatu perkembangan dimana perubahan² kwalitatif tidak terdjadi dengan ber-anngsur², melainkan dengan tjepat dan mendadak, dalam bentuk lompatan dari satu keadaan kekeadaan lainnja; perubahan² kwalitatif itu tidak terdjadi setjara kebetulan tapi sebagai akibat jang sudah sewadjarnja dari suatu tumpukan perubahan² kwantitntif jang tidak kelihatan dan ber-angsur².

Karena itu metode dialektis berpendapat bahwa proses perkembangan tidak boleh diartikan sebagai gerak dalam lingkaran, sebagai ulangan biasa dari apa jang sudah terdjadi, tetapi sebagai gerak jang madju dan naik, sebagai peralihan dari keadaan kwalitatif jang lama ke keadaan kwalitatif jang baru, sebagai perkembangan dari jang sederhana kepada jang rumit, dari jang rendah kepada jang tinggi.

“Alam”, kata Engels, “adalah batu-udjian dialektika, dan mengenai ilmualam² modern harus dikatakan bahwa ia telah memberikan bahan² jang banjak sekali dan jang saban hari bertambah banjak untuk batu-udjian ini, dan dengan demikian telah membuktikan bahwa pada achirnja proses alam itu adalah dialektis dan bukan metafisis, bahwa ia tidak bergerak dalam lingkaran jang se-lama²nja sama dan terus-menerus diulangi, tetapi berdjalan melalui sedjarah jang njata. Dalam hal ini pertama² harus disebut nama Darwin, jang telah memberikan pukulan keras kepada pengertian metafisis tentang alam dengan membuktikan bahwa dunia organik jang sekarang ini, tumbuh²an dan binatang², dan oleh karena itu djuga manusia, semuanja adalah hasil proses perkembangan jang telah berlangsung selama djutaan tahun”. (F. Engels, Anti-Dühring).

Dalam menerangkan perkembangan dialektis sebagai peralihan dari perubahan² kwantitatif ke-perubahan² kwalitatif, Engels mengatakan:

“Dalam fisika…. tiap² perubahan adalah suatu peralihan kwantitet mendjadi kwalitet, sebagai akibat perubahan kwantitatif dari sesuatu bentuk-gerak baik jang terkandung di dalam suatu benda ataupun jang diberikan kepadanja. Misalnja, suhu air mula² tidak mempengaruhi keadaan tjairnja; tetapi setelah suhu air tjair itu naik atau turun, maka tibalah suatu saat ketika keadaan kohesi ini berubah, dan air itu dalam hal jang satu berubah mendjadi uap dan dalam hal lainnja mendjadi es…. Untuk menjalakan kawat-platina dibutuhkan sedjumlah minimum aliran listrik; tiap logam mempunjai suhu leburnja sendiri; tiap zat tjair mempunjai titik-beku dan titik-didih jang pasti pada tekanan tertentu, selama kita dengan alat jang ada pada kita bisa menimbulkan suhu jang diperlukan itu; achirnja, tiap² gas mempunjai titik-kritiknja, pada titik mana, dengan tekanan dan penjedjukan jang setjukupnja, ia bisa diubah mendjadi keadaan tjair…. Apa jang dinamakan konstante² fisika (titik dimana satu keadaan berubah mendjadi keadaan lain – red.) dalam kebanjakan hal adalah tidak lain daripada sebutan² (nama²) untuk titik² pertemuan (knooppunten) dimana penam bahan atau pengurangan (perubahan) kwantitatif dari gerak menjebabkan perubahan kwalitatif dalam keadaan sesuatu benda, dan dimana, oleh karena itu, kwantitet berubah mendjadi kwalitet”. (Dialektika Alam).

Beralih ke soal kimia, Engels berkata seterusnja:

“Kimia bolehlah dinamakan ilmu tentang perubahan² kwalitatif jang terdjadi dalam benda sebagai akibat perubahan² komposisi kwantitatif. Hal ini sudah diketahui oleh Hegel. Ambillah zat asam (oxygen), sebagai tjontoh: kalau molekul itu terdiri dari tiga atom dan bukannja dua sebagai biasanja, maka kita mendapatkan ozon, suatu benda jang dalam baru dan reaksinja sangat berlainan dengan zat asam biasa. Dan apakah jang akan kita katakan tentang perbandingan² jang berlainan dalam mana zat asam bertjampur dengan nitrogen (stikstof) atau belerang, dan jang masing² menghasilkan benda jang kwalitatif berbeda dari sernua benda² lainnja!” (Dalam buku itu djuga).

Achirnja, dalam mengkritik Dühring, jang dengan se-kuat²nja mentjela Hegel, tetapi jang dengan diam² memindjam daripadanja dalil jang terkenal bahwa peralihan dari alam tak berperasaan ke berperasaan, dari alam materi anorganik ke alam kehidupan organik, adalah lompatan ke suatu keadaan baru, Engels mengatakan:

“Ini adalah djustru garis pertemuan Hegelian tentang ukuran perbandingan, dalam mana, pada titik² pertemuan tertentu penamhahan atau pengurangan kwantitatif se-mata² menimbulkan lontjatan kwalitatif, misalnja, dalam hal air jang dipanaskan atau didinginkan, dimana titik-uap dan titik-beku adalah titik² pertemuan dimana-dibawah tekanan biasa-terdjadi lontjatan kekeadaan seluruhnja baru, dan dimana karena itu kwantitet berubah mendjadi kwalitet”. (F. Engels, Anti-Dühring).

d) Berlawanan dengan metafisika, dialektika berpendapat bahwa kontradiksi² intern terdapat di dalam segala sesuatu dan gedjala alam, karena semuanja ini mempunjai segi² negatif dan positifnja, masa lampau dan masa depannja, sesuatu jang berangsur-angsur mati dan sesuatu jang berkembang; dan bahwa perdjuangan antara pertentangan² ini, perdjuangan antara jang lama dengan jang baru, antara apa jang sedang mati dengan jang sedang lahir, antara apa jang sedang lenjap dengan jang sedang berkembang, merupakan inti-sari proses perkembangan, inti-sari perubahan² kwantitatif ke perubahan² kwalitatif.

Dariitu metode dialektis berpendapat bahwa proses perkembangan dari jang lebih rendah ke jang lebih tinggi, terdjadi bukan sebagai pengembangan jang harmonis dari gedjala², tetapi sebagai pernjataan kontradiksi² jang terdapat di dalam segala sesuatu dan di dalam gedjala², sebagai “perdjuangan” tendens² jang berlawanan jang berlangsung di atas dasar kontradiksi² ini.

“Menurut artinja jang sebenarnja”, kata Lenin, “dialektika adalah studi tentang kontradiksi di dalam hakekat segala sesuatu itu sendiri“. (Lenin, Bukutjatatan Filsafat, Edisi Rusia, hal. 263).

Dan selandjutnja:

“Perkembangan adalah ‘perdjuangan’ dari jang bertentangan”. (Lenin, Pilihan Tulisan², Edisi Rusia, Djilid XIII, halaman 301).

Demikianlah dengan ringkas, tjiri² pokok metode dialektis Marxis.

Mudahlah untuk mengerti betapa sangat pentingnja perluasan prinsip² metode dialektis pada studi tentang kehidupan sosial dan sedjarah masjarakat, dan betapa sangat pentingnja pemakaian prinsip² ini pada sedjarah masjarakat dan pada aktivitet² praktis Partai proletariat.

Kalau didunia tidak ada gedjala² jang terpisah, kalau semua gedjala itu saling-berhubungan dan tergantung kepada satu sama lain, maka teranglah bahwa tiap sistim sosial dan tiap gerakan sosial dalam sedjarah harus dinilai tidak dari sudut “keadilan jang kekal” atau sesuatu ide lainnja jang sudah difikirkan terlebih dahulu, sebagai mana sering dilakukan oleh ahli² sedjarah, melainkan dari sudut keadaan² jang melahirkan sistim atau gerakan sosial itu dan dengan mana mereka itu berdjalin.

Sistim pemilikan-budak akan mendjadi tidak mempunjai arti, merupakan kebodohan dan tidak wadjar dalam keadaan² modern. Tetapi dalam keadaan² sistim komune primitif jang sedang runtuh, sistim pemilikan-budak itu adalah gedjala jang sepenuhnja bisa difahamkan dan wadjar, karena ia merupakan suatu kemadjuan dibandingkan dengan sistim komune primitif.

Tuntutan untuk republik burdjuis-demokratis pada waktu ada tsarisme dan masjarakat burdjuis, seperti, kita katakan sadja, di Rusia dalam tahun 1905, adalah tuntutan jang sepenuhnja bisa difahamkan, tepat dan revolusioner, karena pada waktu itu suatu republik burdjuis akan berarti suatu langkah madju. Tetapi sekarang, dalam keadaan² di URSS, tuntutan untuk republik burdjuis-demokratis akan mendjadi tuntutan jang tidak mempunjai arti dan kontra-revolusioner, sebab republik burdjuis akan berarti suatu langkah mundur dibandingkan dengan republik Sovjet.

Segala sesuatu bergantung kepada keadaan, waktu dan tempat.

Djelaslah bahwa tanpa pendekatan berdasarkan sedjarah jang serupa ini terhadap gedjala² sosial, maka adanja dan perkembangan ilmu sedjarah tidaklah munkin, karena hanja pendekatan serupa itulah jang bisa menjelamatkan ilmu sediarah supaja tidak mendjadi suatu tjampur-baur kedjadian² kebetulan dan suatu timbunan kesalahan² jang pating bodoh.

Seterusnja, djika dunia itu berada dalam keadaan senantiasa bergerak dan berkembang, djika hilang-lenjapnja jang lama dan tumbuhnja jang baru adalah hukum perkembangan, maka djelaslah bahwa tidak akan bisa ada sistim² sosial jang “tidak bisa berubah”, tidak akan bisa ada “prinsip² jang abadi” dari hak milik perseorangan dan penghisapan, tidak akan bisa ada “ide² jang abadi” tentang pembudakan petani oleh tuantanah, buruh oleh kapitalis.

Dari itu sistim kapitalis bisa digantikan oleh sistim Sosialis, persis seperti pada satu waktu sistim feodal digantikan oleh sistim kapitalis.

Karena itu kita tidak boleh mendasarkan orientasi kita atas lapisan² masjarakat jang tidak berkembang lagi, sekalipun pada waktu sekarang ini mereka merupakan kekuatan jang berkuasa, tetapi atas lapisan² jang sedang berkembang dan mempunjai hari depan dimukanja, meskipun pada waktu ini mereka tidak merupakan kekuatan jang berkuasa.

Dalam tahun delapanpuluhan abad jang lalu, dalam masa perdjuangan antara kaum Marxis dengan kaum Narodnik, proletariat di Rusia merupakan djumlah terketjil jang tidak berarti dari penduduk, sedang kaum tani perseorangan merupakan djumlah terbanjak jang luas dari penduduk. Akan tetapi proletariat sebagai klas sedang berkembang, sedangkan kaum tani sebagai klas sedang rontok. Dan djustru karena proletariat sebagai klas sedang berkembang, maka kaum Marxis mendasarkan orientasinja atas proletariat. Dan mereka tidak salah, sebab, sebagaimana kita ketahui, proletariat kemudian tumbuh dari kekuatan jang tidak berarti mendjadi kekuatan sedjarah dan politik jang nomor satu.

Dari itu, supaja tidak membikin kesalahan dalam politik, kita harus melihat ke depan, djangan ke belakang.

Selandjutnja, djika peralihan dari perubahan² kwantitatif jang pelan² ke perubahan² kwalitatif jang tjepat dan mendadak adalah hukum perkembangan, maka teranglah bahwa revolusi² jang dilakukan oleh klas² jang tertindas adalah suatu gejala yang sangat wadjar dan tidak bisa dihindarkan.

Karena itu peralihan dari kapitalisme ke Sosialisme dan pembebasan klas buruh dari penindasan kapitalisme tidak bisa dilaksanakan dengan perubahan² jang pelan², dengan reform², tetapi hanja dengan suatu perubahan kwalitatif atas sistim kapitalis, dengan revolusi.

Karena itu, supaja tidak membikin kesalahan dalam politik kita harus mendjadi seorang revolusioner, bukan seorang reformis.

Seterusnja, djika perkembangan berlangsung dengan terbukanja kontradiksi² intern, dengan bentrokan² diantara kekuatan² jang berlawanan berdasarkan kontradiksi² ini dan guna mengatasi kontradiksi² ini, maka teranglah bahwa perdjuangan klas dari proletariat adalah suatu gedjala jang sangat wadjar dan tidak bisa dielakkan.

Dari itu kita tidak boleh menutup-nutupi kontradiksi² dari sistim kapitalis, tetapi menelandjangi dan membeberkannja; kita tidak boleh mentjoba mengekang-perdjuangan klas itu tetapi melandjutkannja sampai pada achirnja.

Dari itu, supaja tidak membikin kesalahan dalam politik, kita harus mendjalankan politik klas proletar jang tidak kompromis, bukan politik reformis berupa penjesuaian kepentingan² proletariat dengan kepentingan burdjuasi, bukan politik kaum kompromis tentang “pertumbuhan kapitalisme mendjadi Sosialisme”.

Demikianlah metode dialektis Marxis djika ditrapkan pada kehidupan sosial, pada sedjarah masjarakat.

Tentang materialisme filsafat Marxis, ia pada dasarnja adalah lawan jang langsung daripada idealisme filsafat.

2. Tjiri² pokok materialisme filsafat Marxis adalah sebagai berikut:

a) Berlawanan dengan idealisme, jang menganggap dunia sebagai pendjelmaan suatu “ide jang mutlak”, suatu “djiwa universil”, “kesedaran”, maka materialisme filsafat Marx berpendapat bahwa dunia menurut sifatnja sendiri adalah materiil, bahwa gedjala² jang ber-matjam² dari dunia merupakan berbagai bentuk materi jang bergerak, bahwa saling-berhubungan dan saling-bergantungnja gedjala², sebagaimana ditetapkan oleh metode dialektis, adalah hukum perkembangan materi jang bergerak, dan bahwa dunia berkembang sesuai dengan hukum² gerak materi dan tidak memerlukan sesuatu “djiwa universil”.

“Pandangan-dunia materialis tentang alam”, kata Engels, “adalah se-mata² penanggapan alam sebagai mana adanja, tanpa tambahan sesuatupun dari luar”. (F. Engels, Ludwig Feuerbach, Edisi Inggeris, Moskow 1934, hal. 79).

Berbitjara tentang pandangan” materialis ahlifilsafat kuno Heraclitos jang berpendapat bahwa “dunia, kesatuan daripada seluruhnja, tidak ditjiptakan oleh sesuatu Tuhan atau seseorang manusia, tetapi data, sekarang dan seterusnja adalah suatu api jang hidup, menjala setjara sistimatis dan padam setjara sistimatis”, Lenin menerangkan: “Suatu uraian jang baik sekali tentang dasar² pertama materialisme dialektis”. (Lenin, Buku-tjatatan² Filsafat, Edisi Rusia, hal. 318).

b) Berlawanan dengan idealisme, jang menegaskan hahwa hanja kesedaran kitalah jang benar² ada, dan bahwa dunia materiil, jang ada, alam, hanja ada dalam kesedaran kita, dalam perasaan, ide dan tjita-rasa kita, maka filsafa materialis Marxis berpendapat bahwa materi, alam, jang ada, adalah kenjataan jang objektif jang berada di luar dan terlepas dari kesadaran kita; bahwa materi adalah primer, karena ia adalah sumber perasaan, ide, kesedaran, dan bahwa kesedaran, adalah sekunder, akibat, karena ia adalah refleksi materi, refleksi jang ada; bahwa kesedaran adalah hasil materi, jang dalam perkembangannja telah mentjapai tingkat kesempurnaan jang tinggi, jaitu otak, dan otak adalah alat untuk berfikir; dan bahwa karena itu kita tidak bisa memisahkan fikiran dari materi tanpa membikin kesalahan besar. Engels mengatakan:

“Soal hubungan antara pemikiran dengan jang ada, hubungan antara djiwa dengan alam adalah soal jang terpenting dari seluruh filsafat….. Djawaban² jang diberikan oleh ahlifilsafat² kepada soal ini membagi mereka dalam dua kubu jang besar. Mereka jang menegaskan bahwa djiwa adalah jang primer daripada alam…. merupakan kubu idealisme. Lain²nja, jang menganggap alam sebagai jang primer, termasuk dalam berbagai aliran materialisme”. (Karl Marx, Pilihan Tulisan², Edisi Inggeris, Moskow 1946, Djilid I, hal. 366-367).

Dan seterusnja:

“Dunia jang materiil, jang bisa ditanggap dengan pantja-indera dalam mana termasuk diri kita sendiri, adalah satu²nja kenjataan…. Kesedaran dan pemikiran kita, bagaimanapun djuga tampaknja seakan-akan di luar tanggapan pantja-indera, adalah hasil anggota tubuh djasmani jang materiil, jaitu otak. Materi bukanlah hasil kesedaran, tapi kesedaran itu sendiri hanjalah hasil jang tertinggi dari materi”. (Karl Marx, Pilihan Tulisan², Edisi Rusia, Djilid 1, hal. 332).

Mengenai soal materi dan fikiran, Marx mengatakan:

“Tidaklah mungkin untuk memisahkan fikiran dari materi jang berfikir. Materi adalah subjek dari semua perubahan”. (Dalam buku itu djuga, hal. 335).

Dalam menerangkan materialisme filsafat Marxis, Lenin mengatakan:

Materialisme pada umumnja mengakui keadaan njata jang objektif (materi) sebagai terlepas dari kesedaran, perasaan, pengalaman…. Kesedaran adalah hanja refleksi dari keadaan, paling², suatu refleksi jang mendekati kebenaran (tjotjok, sungguh² tepat) daripadanja”. (Lenin, Materialisme dan Empirio-Kritisisme, Edisi lnggeris, Moskow 1941, hal. 337-338).

Dan selandjutnja:

• “Materi jalah apa jang dengan mengenai pantja-indera kita, menghasilkan perasaan; materi jalah kenjataan objektif jang diberikan pada kita dalam perasaan…. Materi, alam, keadaan, djasmani-adalah primer, dan djiwa, kesedaran, perasaan, rohani-adalah sekunder”. (Dalam buku itu djuga, hal. 145, 146).
• “Gambaran dunia adalah gambaran bagaimana materi bergerak dan bagaimana ‘materi berfikir‘.” (Dalam buku itu djuga, hal. 367).
• “Otak adalah alat untuk berfikir”. (Dalam buku itu djuga, hal. 152).

c) Berlawanan dengan idealisme, jang tidak mengakui kemungkinan untuk mengetahui dunia dan hukum²nja, jang tidak pertjaja akan kebenaran pengetahuan kita, jang tidak mengakui kebenaran jang objektif, dan jang berpendapat bahwa dunia itu penuh dengan “benda-dalam-dirinja” jang tidak akan bisa diketahui oleh ilmu, maka materialisme filsafat Marxis berpendapat bahwa dunia dan hukum²nja sepenuhnja bisa diketahui, bahwa pengetahuan kita tentang hukum² alam, jang diuji dengan pertjobaan dan praktek, adalah pengetahuan jang benar jang mempunjai kekuatan kebenaran jang objektif, dan bahwa tidak ada sesuatu di dunia ini jang tidak bisa diketahui, jang ada hanjalah hal² jang belum diketahui, tetapi jang akan terbuka dan mendjadi diketahui dengan usaha² ilmu dan praktek.

Ketika mengkritik dalil Kant dan kaum idealis lainnja bahwa dunia tidak bisa diketahui dan bahwa ada “benda-dalam-dirinja” jang tidak dapat diketahui, dan ketika membela dalil materialis jang terkenal bahwa pengetahuan kita adalah pengetahuan jang benar, Engels menulis:

“Bantahan jang paling kena terhadap ini seperti djuga terhadap semua ide² filsafat lainnja jalah praktek, jaitu experimen dan industri. Djika kita dapat membuktikan kebenaran konsep kita tentang proses alam dengan kita sendiri membikinnja, dengan mentjiptakannja dari sjarat²nja dan menggunakannja untuk tudjuan² kita sendiri, maka berachirlah sudah ‘benda-dalam-dirinja’ jang tidak bisa difahami dari Kant. Bahan² kimia jang dihasilkan dalam tubuh tumbuh²an dan binatang tetap merupakan ‘benda-dalam-dirinja’ sampai ilmu kimia organik mulai menghasilkannja satu demi satu; dengan demikian ‘benda-dalam-dirinja’ mendjadi benda untuk kita, seperti misalnja, alizarin, bahan tjat dari pohon Rubiatinetorum, jang tidak susah² lagi menanam akar² pohon tsb. dikebun, tetapi menghasilkannja djauh lebih murah dan gampang dari tir arang-batu. Selama 300 tahun sistim tatasurja menurut Copernikus adalah satu hipotese, dengan seratus, seribu atau sepuluh ribu lawan satu di fihaknja, tetapi masih tetap merupakan satu hipoteste. Tetapi ketika Leverrier, dengan bahan² jang diberikan oleh sistim ini, bukan hanja menarik kesimpulan akan harus adanja suatu planit jang tidak diketahui tetapi djuga memperhitungkan kedudukan di langit jang mesti ditempati oleh planit ini, dan ketika Gallilei benar² menemukan planit ini, maka terbuktilah kebenaran sistim Copernikus itu”. (Karl Marx, Pilihan Tuhsan², Edisi Inggeris, Moskow 1946, Djilid 1, hal. 368).

Dalam menuduh Bogdanov,- Bazarov, Jusjkewitsj dan pengikut² Mach lainnja dengan fideisme, dan dalam rnembela dalil materialis jang terkenal bahwa pengetahuan ilmiah kita tentang hukum² alam adalah pengetahuan jang benar, dan bahwa hukum² ilmu itu merupakan kebenaran jang objektif, Lenin mengatakan:

“Fideisme modern se-kali² tidak menolak ilmu; jang ditolaknja hanjalah ‘tuntutan jang berlebih-lebihan’ dari ilmu jaitu, tuntutannja akan kebenaran objektif. Djika kebenaran objektif itu ada (sebagaimana pendapat kaum materialis), djika ilmu² alam sadjalah, jang mentjerminkan dunia luar dalam ‘pengalaman’ manusia, jang bisa memberikan kebenaran jang objektif kepada kita, maka semua fideisme terbantah samasekali”. (Lenin, Marerialisme dan Empirio-Kritisisme, Edisi Inggeris, Moskow 1947, hal. 123-124).

Demikianlah dengan singkat tjiri² jang kirnkteristik dari materialisme filsafat Marxis.

Mudahlah untuk difahamkan bagaimana amat sangat pentingnja perluasan prinsip² materialisme filsafat pada studi tentang kehidupan sosial, tentang sedjarah rnasjarakat, dan bagaimana amat sangat pentingnja pemakaian prinsip² ini pada sedjarah masjarakat dan pada aktivitet² praktis Partai proletariat.

Kalau hubungan antara gedjala² alam dan saling bergantungnja gedjala² itu adalah hukum² perkembangan alam, maka kelandjutannja jalah bahwa hubungan dan saling bergantungnja gedjala² kehidupan sosial adalah djuga hukum perkembangan masjarakat, dan bukan sesuatu jang kebetulan.

Maka itu, kehidupan sosial, sedjarah masjarakat, tidak lagi mendjadi timbunan “kedjadian² kebetulan”, melainkan mendjadi sedjarah perkembangan masjarakat menurut hukum² jang tetap, dan studi tentang sedjarah masjarakat mendjadi suatu ilmu.

Makaitu aktivitet praktis Partai proletariat tidak boleh didasarkan atas keinginan² jang baik dari “orang² terkemuka”, tidak atas tuntutan² “akal”, “moral jang universil”, dll., melainkan atas hukum² perkembangan masjarakat dan atas studi tentang hukum² ini.

Selandjutnja, djika dunia dapat diketahui dan pengetahuan kita tentang hukum² perkembangan alam adalah pengetahuan jang benar, jang mempunjai kekuatan kebenaran objektif, maka menurut ini kehidupan sosial, perkembangan masjarakat, djuga bisa diketahui, dan bahwa bahan² ilmu mengenai hukum² perkembangan masjarakat adalah bahan² jang benar jang mempunjai’ kekuatan kebenaran² objektif.

Maka itu ilmu tentang sedjarah masjarakat, sekalipun dengan segala kerumitan gedjala² kehidupan sosial, bisa mendjadi ilmu jang djuga exak seperti, kita katakan sadja, ilmu biologi, dan bisa menggunakan hukum² perkembangan masjarakat untuk tudjuan² praktis.

Maka itu Partai proletariat dalam aktivitet praktisnja tidak boleh membiarkan dirinja dituntun oleh motif² jang kebetulan, tetapi harus oleh hukum² perkembangan masjarakat, dan oleh kesimpulan² praktis hukum² ini.

Maka itu Sosialisme diubah dari impian tentang hari depan jang lebih baik untuk kemanusiaan mendjadi ilmu.

Dari itu hubungan antara ilmu dan aktivitet praktis antara teori dan praktek, kesatuannja, harus mendjadi bintang-pedoman Partai proletariat.

Seterusnja, djika alam, jang ada, dunia materiil, adalah primer, dan kesedaran, fikiran, adalah sekunder, akibat; djika dunia materiil merupakan kenjataan objektif jang adanja terlepas dari kesedaran manusia, sedangkan kesedaran adalah tjerminan (refleksi) kenjataan objektif ini, maka menurut ini kehidupan materiil masjarakat, keadaannja, adalah djuga primer, dan kehidupan kedjiwaannja sekunder, akibat, dan bahwa kehidupan materiil masjarakat adalah kenjataan objektif jang adanja terlepas dari kemauan manusia, sedangkan kehidupan kedjiwaan masjarakat adalah refleksi kenjataan objektif ini, suatu refleksi dari jang ada.

Dari itu sumber penjusunan kehidupan spirituil masjarakat, asal-mulanja ide² sosial, teori² sosial, faham² politik dan badan² politik, tidak boleh ditjari dalam ide², teori², faham² dan badan² politik itu sendiri, melainkan dalam sjarat² kehidupan materiil masjarakat, dalam keadaan sosial, jang refleksinja berupa fikiran², teori². faham², dll.

Karena itu, kalau dalam berbagai zaman sedjarah ma sjarakat tampak berbagai ide², teori², faham² sosial dan badan² politik; kalau dalam sistim pemilikan-budak kita djumpai ide², teori², faham² sosial dan badan² politik tertentu, dalam feodalisme lain, dan dalam kapitalisme lain lagi, maka hal ini tidak bisa diterangkan dari “watak”, “sifat²”, ide², teori², faham² dan badan² politik itu sendiri tetapi dari sjarat² kehidupan materiil jang berlainan dari masjarakat pada masa² perkembangan sosial jang berlainan.

Begitu keadaan suatu masjarakat, begitu sjarat² kehidupan materiel suatu masjarakat, begitu pulalah ide², teori², faham² politik dan badan² politik masjarakat itu.

Berhubungan dengan ini, Marx mengatakan:

“Bukanlah kesedaran manusia jang menentukan keadaannja, tetapi sebaliknja, keadaan sosial merekalah jang menentukan kesedaran mereka”. (Karl Marx, Pilihan Tulisan², Edisi Inggeris, Moskow 1946, Djilid I, hal. 300).

Maka itu, supaja tidak membikin kesalahan dalarn politik, supaja tidak djatuh ke dalam kedudukan tukang mimpi jang kosong, Partai proletariat tidak boleh mendasarkan aktivitet²nja atas “prinsip² akal manusia” jang abstrak, tetapi atas sjarat² kongkrit dari kehidupan materiil masjarakat, sebagai kekuatan jang menentukan dari perkembangan sosial ; bukan atas keinginan² jang baik dari “orang² besar”, akan tetapi atas kebutuhan² jang njata dari perkembangan kehidupan materiil masjarakat.

Djatuhnja kaum utopis, termasuk kaum Narodnik, Anarkis dan kaum Sosialis-Revolusioner, adalah, antara lain, karena kenjataan.bahwa mereka tidak mengakui rol primer jang dilakukan oleh sjarat² kehidupan materiil masjarakat dalam perkembangan masjarakat dan, karena tenggelam dalam idealisme, tidak mendasarkan aktivitet praktisnja atas kebutuhan² perkembangan kehidupan materiil masjarakat, tetapi, dengan terlepas dari dan tidak memperdulikan kebutuhan² ini, atas “rentjana² jang muluk²” dan “rentjana² jang meliputi se-gala²nja” jang terpisah dari kehidupan jang sebenarnja dari masjarakat.

Kekuatan dan vitalitet Marxisme-Leninisme terletak dalam kenjataan bahwa ia sungguh mendasarkan aktivitet praktisnja atas kebutuhan² perkembangan kehidupan materiil masjarakat dan tidak pernah memisahkan dirinja dari kehidupan jang sebenarnja dari masjarakat.

Tetapi dari perkataan² Marx bukanlah lalu berarti bahwa ide-ide, teori-teori sosial, faham² politik dan badan² politik tidaklah penting dalam kehidupan masjarakat, bahwa mereka tidak mempengaruhi setjara timbal-balik keadaan sosial, perkembangan sjarat² materiil kehidupan masjarakat. Kita telah membitjarakan baru tentang asal-usul ide², teori², faham² sosial dan badan² politik, tentang bagaimana mereka timbul, tentang kenjataan bahwa kehidupan spirituil masjarakat adalah refleksi sjarat² kehidupan materiilnja. Mengenai arti ide², teori², faham² sosial dan badan² politik, mengenai peranannja dalam sedjarah, materialisme historis djauh daripada menjangkalnja, malahan menekankan peranan dan arti jang penting dari faktor² ini dalam kehidupan masjarakat, dalam sedjarahnja.

Ada berbagai matjam ide dan teori sosial. Ada ide² dan teoril lama jang hidup melampaui zamannja dan jang mengabdi kepada kepentingan² kekuatan² jang sekarat dalam masjarakat. Artinja terletak dalam kenjataan bahwa mereka merintangi perkembangan, merintangi kemadjuan masjarakat. Kemudian ada ide² dan teori² baru dan madju jang mengabdi kepada kepentingan² kekuatan² jang madju dalam masjarakat. Artinja terletak dalam kenjataan bahwa mereka mempermudah perkembangan, mempermudah kemadjuan masjarakat; dan semakin tepat mereka mentjerminkan kebutuhan² perkembangan kehidupan materiil masjarakat semakin besarlah artinja.

Ide² dan teori² sosial baru hanja lahir sesudah perkembangan kehidupan materiil masjarakat memberikan tugas² baru kepada masiarakat. Tetapi sekali mereka timbun mereka menjadi kekuatan jang paling perkasa jang mempermudah pelaksanaan tugas² baru ang diletakkan oleh perkembangan kehiupan materiil masiarakat, suatu kekuatan jang mempermudah kemadjuan masjarakat. Di sinilah djustru nilai mengorganisasi, memobilisasi, dan mengubah jang sangat besar dari ide² baru, teori² baru, faham² politik baru dan badan² politik baru, menampakkan dirinja. Ide² dan teori² sosial baru timbul djustru karena mereka perlu bagi masjarakat, karena tidaklah mungkin untuk melaksanakan tugas² jang mendesak dari perkembangan kehidupan materiil masjarakat tanpa aksi mereka jang mengorganisasi, memobilisasi dan mengubah. Lahir dari tugas² baru jang diletakkan oleh perkembangan kehidupan materiil masjarakat, maka ide² dan teori² sosial baru menembus djalan mereka, mendjadi milik massa, memobilisasi dan mengorganisasi mereka melawan kekuatan jang sekarat dalam masjarakat, dan dengan demikian memudahkan penggulingan kekuatan² ini jang menghambat perkembangan kehidupan materiil masjarakat.

Dengan demikian ide², teori² sosial dan badan² politik, setelah lahir atas dasar tugas² jang mendesak dari perkembangan kehidupan materiil masjarakat, perkembangan keadaan sosial, mereka itu sendiri kemudian memberikan pengaruhnja kembali atas keadaan sosial, alas kehidupan materill masjarakat, mentjiptakan sarat² jang diperlukan untuk dengan sepenuhnja melaksanakan tugas² jang mendesak dari kehidupan materiil masjarakat, dan untuk memberikan kemungkinan bagi perkembangannja jang lebih djauh.

Bertalian dengan ini, Marx mengatakan:

“Teori mendjadi kekuatan materiil segera sesudah ia menguasai massa”. (Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie).

Maka itu, supaja bisa mempengaruhi sjarat² kehidupan materiil masjarakat dan mempertjepat perkembangan serta perbaikannja, Partai proletariat harus bersandar pada teori sosial jang sedemikian rupa, ide sosial jang sedemikian rupa jang dengan tepat nentjerminkan kebutuhan² perkembangan kehidupan materiil masjarakat, dan jang karena itu bisa menggerakkan massa jang luas dari Rakjat dan bisa memobilisasi mereka dan mengorganisasi mereka mendjadi suatu tentara, jang mahabesar dari Partai proletariat, jang siap sedia untuk menghantjurkan kekuatan² reaksioner dan melapangkan djalan bagi kekuatan² jang madju dari masjarakat.

Ambruknja kaum “Ekonomis” dan kaum Mensjewik antara lain disebabkan oleh kenjataan bahwa mereka tidak mengakui rol memobilisasi, mengorganisasi dan mengubah dari teori, jang madju, dari ide² jang madju dan, karena tenggelam dalam materialisme jang vulger, membikin peranan faktor² ini, hampir mendjadi tidak berarti sama sekali, dangan demikian membikin Partai mendjadi pasif dan tidak berdaja.

Kekuatan dan vitalitet Marxisme-Leninisme timbul dari kenjataan bahwa ia bersandar pada teori jang madju jang dengan tepat mentjerminkan kebutuhan² perkembangan kehidupan materiil masjarakat, bahwa ia mengangkat teori pada tingkatan jang selajaknja, dan bahwa ia menganggap mendjadi kewadjibannja uniuk menggunakan sepenuhnja kekuatan memobilisasi, mengorganisasi dan mengubah dari teori ini.

Itulah djawaban jang diberikan oleh materialisme historis mengenai soal hubungan antara keadaan sosial dan kesedaran sosial, antara sjarat² perkembangan kehidupan materiil dan perkembangan kehidupan spirituil masjarakat.

3. Materialisme Historis

Sekarang tinggal mendjelaskan soal berikut: apakah, dilihat dari sudut pendirian materialisme historis jang dimaksud dengan “sjarat² kehidupan materiil masjarakat” jang pada tingkat terachir manentukan pisiognomi (wadjah) masjarakat, ide²nja, faham²nja, badan² politiknja, dll.?

Apakah, pada achirnja, “sjarat² kehidupan materiil masjarakat” ini, bagaimanakah tjiri² chususnja?

Tidak bisa disangsikan lagi bahwa dalam pengertian “sjarat² kehidupan materiil masjarakat”, termasuk per-tama², alam jang mengelilingi masjarakat, lingkungan geografi, jang mendjadi salah satu sjarat kehidupan materiil jang tidak bisa ditiadakan dan tetap dari masjarakat dan jang sudah barang tentu, mempengaruhi perkembangan masjarakat. Peranan apakah jang didjalankan oleh lingkungan geografi dalam perkembangan masjarakat? Apakah lingkungan geografi merupakan kekuatan pokok jang menentukan wadjah masjarakat, watak sistim sosial manusia, peralihan dari satu sistim ke sistim lainnja?

Materialisme historis mandjawab pertanjaan ini dengan sangkalan.

Memang tak dapat disangkal lagi bahwa lingkungan geografi merupakan salah satu sjarat jang tetap dan tak dapat ditiadakan dari perkembangan masjarakat, dan, sudah tentu, mempengaruhi perkembangan masjarakat, mempertjepat atau memperlambat perkembangannja. Akan tetapi pengaruhnja itu bukanlah pengaruh jang menentukan, karena perubahan² dan perkembangan masjarakat itu berlangsung dengan ukuran jang lebih tjepat jang tidak bisa dibandingkan dengan ketjepatan perubahan² dan perkembangan lingkungan geografi. Dalam tempo tiga ribu tahun di Eropa telah berganti ber-turut² tiga sistim sosial jang berlainan: sistim komune primitif, sistim pemilikan-budak dan sistim feodal. Di bagian timur Eropa, di URSS, malahan telah berganti empat matjam sistim sosial. Tetapi selama masa ini keadaan² geografi di Eropa tidak berubah sama sekali, atau telah berubah begitu sedikitnja hingga geografi tidak memperhitungkan mereka. Dan ini memang sudah sangat sewadjarnja. Perubahan² jang penting dalam lingkungan geografi membutuhkan djutaan tahun, sedangkan beberapa ratus atau dua tiga ribu tahun sadja sudah tjukup untuk perubahan² jang malahan sangat penting dalam sistim masjarakat manusia.

Dengan ini teranglah bahwa lingkungan geografi tidak bisa mendjadi sebab pokok, sebab jang menentukan dari perkembangan sosial, karena sesuatu jang dalam tempo puluhan ribu tahun hampir tetap tidak berubah, tidak bisa mendjadi sebab pokok perkembangan sesuatu jang dalam tempo beberapa ratus tahun sadja mengalami perubahan² jang fundamentil.

Seterusnja, tidak bisa di-ragu²kan lagi bahwa dalam pengertian “sjarat² kehidupan materiil masjarakat” djuga termasuk pertumbuhan penduduk, padatnja penduduk pada tingkatan jang satu atau lainnja, karena manusia adalah elemen jang utama dari sjarat² kehidupan materiil masjarakat, dan tanpa adanja sedjumlah minimum manusia maka tidak akan bisa ada kehidupan materiil masjarakat. Apakah pertumbuhan penduduk tidak merupakan kekuatan pokok jang menentukan karakter sistim sosial manusia?

Materialisme historis mendjawab pertanjaan ini djuga dengan sangkalan.

Sudah tentu, pertumbuhan penduduk memoengaruhi perkembangan masjarakat, memudahkan atau menghambat perkembangan masjarakat, tetapi ia tidak bisa merupakan kekuatan pokok perkembanean masjarakat, dan pengaruhnja pada perkembangan masjarakat tidak bisa merupakan pengaruh jang menentukan sebab, pertumbuhan penduduk itu sendiri tidak memberikan kuntji untuk mendjawab pertanjaan mengapa sesuatu sistim sosial diganti djustru oleh sistim baru jang begini atau begitu dan tidak oleh jang lainnja, mengapa sistim komune primitif diganti djustru oleh sistim pemilikan-budak, sistim pemilikan-budak oleh sistim feodal, dan sistim feodal oleh sistim burdjuis, dan tidak oleh sesuatu sistim lainnja.

Kalau pertumbuhan penduduk merupakan kekuatan jang menentukan dari perkembangan sosial, maka kepadatan penduduk jang lebih besar pasti akan melahirkan matjam sistim sosial jang lebih tinggi jang sesuai dengan itu. Akan tetapi jang kita lihat tidak demikian halnja. Padatnja penduduk di Tiongkok adalah empat kali lebih besar daripada di Amerika Serikat, sekalipun demikian Amerika Serikat dalam tingkatan perkembangan sosial berdiri lebih tinggi daripada Tiongkok, karena di Tiongkok masih berlaku sistim setengah-feodal, sedangkan Amerika Serikat telah sedjak lama mentjapai tingkat jang tertinggi dari perkembangan kapitalisme. Padatnja penduduk di Belgia adalah 19 kali sebesar di Amerika Serikat, dan 26 kali sebesar di URSS. Sekalipun demikian dalam tingkat perkembangan sosial Amerika Serikat berada pada tingkat jang lebih tinggi daripada Belgia; dan mengenai URSS, Belgia ketinggalan satu zaman sedjarah sendiri di belakang negeri ini, sebab di Belgia masih bcrlaku sistim kapitalis, sedangkan URSS telah menghapuskan kapitalisme dan telah mendirikan sistim Sosialis.

Dari sini teranglah bahwa pertumbuhan penduduk bukanlah, dan tidak bisa, merupakan kekuatan pokok perkembangan masjarakat, kekuatan jang menentukan karakter sistim sosial, wadjah masjarakat.

a) Maka apakah jang merupakan kekuatan pokok dalam keseluruhan sjarat² kehidupan materiil masjarakat jang menentukan wadjah masjarakat, karakter sistim sosial, perkembangan masjarakat dari satu sistim ke sistim lainnja?

Kekuatan ini menurut materialisme historis ialah tjara mendapatkan keperluan² hidup jang dibutuhkan untuk hidupnja manusia, tjara memproduksi nilai² materiil-makanan, pakaian, perkakas² produksi, dll-jang tidak bisa dipisahkan untuk kehidupan dan perkembangan masjarakat.

Untuk hidup manusia harus mempunjai pangan, sandang, kasut, tempat berlindung, bahan bakar, dsb.; untuk mempunjai nilai² materiil ini, manusia harus menghasilkannja; dan untuk menghasilkannja, manusia harus mempunjai perkakas produksi dengan mana pangan, sandang, kasut, tempat berlindung, bahan bakar dll. dihasilkan; mereka harus bisa menghasilkan perkakas² ini dan bisa menggunakannja.

Perkakas² produksi dengan mana nilai² materiil dihasilkan, manusia jang menggunakan perkakas² produksi dan melakukan produksi nilai² materiil berkat pengalaman produksi dan ketjakapan kerdja tertentu-semua elemen ini ber-sama² merupakan tenaga² produktif masjarakat.

Akan tetapi tenaga² produktif hanjalah merupakan satu segi dari produksi, hanja merupakan satu segi dari tjara produksi, suatu segi jang menjatakan hubungan manusia dengan benda² dan kekuatan² alam jang mereka gunakan untuk memproduksi nilai² materiil. Segi lainnja dari produksi, segi lainnja dari tjara produksi, jalah hubungan manusia satu sama lainnja dalam proses produksi, huhungan² produksi manusia. Manusia melakukan perdjuangan melawan alam dan menggunakan alam untuk memproduksi nilai² materiil tidak terpisah satu dengan lainnja, tidak sebagai orang² jang ter-pisah², tetapi ber-sama², dalam grup², dalam masjarakat². Oleh karena itu, produksi selamanja dan dalam segala keadaan adalah produksi sosial. Dalam menghasilkan nilai² materiil manusia memasuki hubungan timbal-balik matjam jang satu atau jang lain di dalam produksi, memasuki satu atau lain matjam hubungan² produksi. Hubungan² ini bisa merupakan hubungan² kerdjasama dan saling bantu antara manusia jang bebas dari penghisapan; hubungan² ini bisa merupakan hubungan penguasaan dan pengabdian; dan achirnja, hubungan² ini bisa merupakan hubungan peralihan dari satu bemtuk hubungan produksi ke bentuk lainnja. Tetapi apapun djuga wataknja hubungan² produksi itu, selamanja dan dalam tiap² sistim, mereka itu merupakan elemen produksi jang sama sangat pentingnja seperti tenaga² produktif masjarakat.

“Dalam produksi,” kata Marx, “manusia bukan sadja bertindak terhadap alam tetapi djuga terhadap satu sama lain. Mereka berproduksi dengan bekerdja-sama menurut tjara tertentu dan saling menukarkan kegiatan mereka. Untuk berproduksi, mereka memasuki hubungan dan pertalian timbal-balik jang tertentu, dan hanja di dalam hubungan dan pertalian kemasjarakatan inilah dilakukan pengaruh mereka atas alam, dilakukan produksi”. (Karl Marx, Pilihan Tulisan, Edisi Inggris, Moskow 1946, Djilid I, hal. 211).

Oleh karena itu produksi, tjara produksi, meliputi ke-dua²nja, tenaga² produktif masjarakat dan hubungan² produksi dari manusia, dan dengan demikian merupakan pendjelmaan kesatuan mereka dalam proses produksi nilai² materiil.

b) Tjiri jang pertama dari produksi jalah bahwa ia tidak pernah tinggal diam pada satu titik untuk waktu jang lama dan selalu berada dalam keadaan berubah dan berkembang, dan bahwa, selandjutnja, perubahan² dalam tjara produksi tidak boleh tidak menimbulkan perubahan² dalam seluruh sistim sosial, ide² sosial, pandangan² politik dan badan² politik-mereka menimbulkan pembangunan kembali seluruh susunan sosial dan politik. Pada tingkat perkembangan jang berlainan, manusia menggunakan tjara produksi jang berlainan, atau, kalau dinjatakan setjara lebih sederhana, mempunjai tjara hidup jang berlainan. Dalam komune primitif terdapatlah satu tjara produksi, dalam sistim pemilikan-budak terdapat tjara produksi jang lain, dalam feodalisme tjara produksi jang lain lagi, dan seterusnja. Dan sesuai dengan itu sistim sosial manusia, kehidupan spirituil manusia, pandangan² dan badan² politik mereka djuga ber-lain²an.

Begitu tjara produksi masjarakat, begitu pulalah pada pokoknja masjarakat itu sendiri, ide² dan teori²nja, pandangan² dan badan² politiknja.

Atau, kalau dinjatakan lebih sederhana, begitu tjara hidup manusia, begitu pulalah tjara berfikirnja.

Ini berarti bahwa sedjarah perkembangan masjarakat adalah per-tama² sedjarah perkembangan produksi, sedjarah tjara² produksi jang silih berganti dalam masa ber-abad² lamanja, sedjarah perkembangan tenaga² produktif dan hubungan² produksi dari manusia.

Dari itu sedjarah perkembangan sosial adalah djuga sedjarah kaum penghasil nilai² materiil itu sendiri, sedjarah massa jang bekerdja jang mendjadi kekuatan pokok dalam proses produksi dan jang melakukan produksi nilai² materiil jang diperlukan untuk hidupnja masjarakat.

Dari itu, djika ilmu sedjarah hendak mendjadi ilmu jang sungguh², maka ia tidak bisa lebih lama lagi mendjadikan sedjarah perkembangan sosial sebagai perbuatan radja² dan djenderal², sebagai perbuatan “penakluk²” dan “pendjadjah²”‘ negara, tetapi per-tama² harus mentjurahkan perhatiannja kepada sedjarah kaum penghasil nilai-nilai materiil, sedjarah massa pekerdja, sedjarah bangsa².

Dari itu kuntji untuk mempeladjari hukum² sedjarah masjarakat tidak boleh ditjari dalam fikiran manusia, dalam pandangan² dan ide² masjarakat, tapi dalam tjara produksi jang dipraktekkan oleh masjarakat dalam sesuatu periode sedjarah tertentu; ia harus ditjari dalam kehidupan ekonomi masjarakat.

Dari itu kewadjiban jang pertama dari ilmu sedjarah jalah mempeladjari dan menjingkap hukum² produksi, hukum² perkembangan tenaga² produktif serta hubungan² produksi, hukum² perkembangan ekonomi masjarakat.

Dari itu, djika Partai proletariat hendak mendjadi Partai jang sungguh², maka ia harus per-tama² menguasai pengetahuan tentang hukum² perkembangan produksi, tentang hukum² perkembangan ekonomi masjarakat.

Dari itu, djika tidak hendak membikin kesalahan dalam politik, Partai proletariat baik dalam merentjanakan programnja maupun dalam aktivitet² praktisnja harus per-tama² berpangkal pada hukum² perkembangan produksi, pada hukum’ perkembangan ekonomi masjarakat.

c) Tjiri jang kedua dari produksi jalah bahwa perubahan dan perkembangannja selalu dimulai dengan perubahan² dan perkembangan tenaga² produktif, dan per-tama², dengan perubahan² dan perkembangan perkakas² produksi. Karena itu tenaga² produktif adalah elemen produksi jang paling mobil dan revolusioner. Mula² tenaga² produktif masjarakat berubah dan berkembang, dan kemudian, bergantung kepada perubahan² ini dan sesuai dengan mereka, berubahlah hubungan² produksi dari manusia, hubungan² ekonomi mereka. Akan tetapi ini tidak berarti bahwa hubungan² produksi tidak mempengaruhi perkembangan tenaga² produktif dan bahwa jang tersebut belakangan ini tidak bergantung kepada jang pertama. Sedangkan perkembangan mereka bergantung kepada perkembangan tenaga² produktif, hubungan² produksi sebaliknja mempengaruhi kembali perkembangan tenaga² produktif, mempertjepat atau memperlambatnja. Dalam hubungan ini perlu ditjatat bahwa hubungan² produksi tidak bisa terlalu lama ketinggalan dibelakang dan berada dalam keadaan jang bertentangan dengan pertumbuhan tenaga² produktif, karena tenaga² produktif bisa berkembang menurut ukuran jang sepenuhnja hanja bila hubungan² produksi sesuai dengan karakter, keadaan tenaga² produktif dan memberikan kebebasan sepenuhnja bagi perkembangannja. Karena itu, biar bagaimana djuga ketinggalannja hubungan² produksi di belakang perkembangan tanaga² produktif, mereka mesti, tjepat atau lambat, mendjadi sesuai-dan memang benar² mendjadi sesuai-dengan tingkat perkembangan tenaga² produktif, dengan karakter tenaga produktif. Kalau tidak kita akan mengalami pelanggaran jang fundamental dari kesatuan tenaga² produktif dan hubungan² produksi di dalam sistim produksi, suatu kekatjauan produksi pada umumnja, suatu krisis produksi, suatu kehantjuran tenaga² produktif.

Suatu tjontoh dimana hubungan² produksi tidak sesuai dengan karakter tenaga² produktif, bertentangan dengan mereka, jalah krisis² ekonomi di-negeri² kapitalis, dimana hak milik perseorangan setjara kapitalis atas alat² produksi adalah sangat bertentangan dengan karakter sosial dari proses produksi, dengan karakter tenaga² produktif. Ini berakibat krisis² ekonomi, jang menjebabkan kehantjuran tenaga² produktif. Selandjutnja; pertentangan ini sendiri merupakan dasar ekonomi dari revolusi sosial, jang tudjuannja jalah menghantjurkan hubungan² produksi jang ada dan mentjiptakan hubungan² produksi baru jang sesuai dengan karakter tenaga² produktif.

Sebaliknja, suatu tjontoh dimana hubungan² produksi sepenuhnja sesuai dengan karakter tenaga² produktif jalah ekonomi nasional Sosialis di URSS, dimana hak milik sosial atas alat² produksi sepenuhnja sesuai dengan karakter sosial proses produksi, dan dimana, karena itu, tidak dikenal krisis ekonomi dan kehantjuran tenaga² produktif.

Oleh karena itu, tenagaa produktif tidak hanja merupakan elemen jang paling mobil dan revolusioner dalam produksi, tapi adalah djuga elemen jang menentukan dalam perkembangan produksi.

Begitu keadaan tenaga² produktif, begirtulah tentu keadaan hubungan² produksi.

Kalau keadaan tenaga² produktif memberikan djawaban pada pertanjaan-dengan perkakas² produksi apakah manusia menghasilkan nilai² materiil jang mereka butuhkan?-maka keadaan huhungan² produksi memberikan djawaban pada pertanjaan lainnja-siapakah jang memiliki alat² produksi (tanah, hutan, air, sumber² pelikan, bahan² mentah, perkakas² produksi, gedung² perusahan, alat² pengangkutan dan perhubungan, dsb.), siapakah jang menguasai alat² produksi itu, apakah seluruh masjarakat, atau orang² perseorangan, grup² atau klas² jang menggunakannja untuk menghisap orang², grup² atau klas² lainnja?

Di bawah ini adalah gambaran kasar perkemhangan tenaga² produktif mulai dari zaman purbakala sampai pada zaman kita sekarang. Peralihan dari perkakas² batu jang kasar sampai pada busur dan anak panah dan peralihan jang menjertai ini dari hidup berburu kepemeliharaan hewan² dan pengangonan jang primitif; peralihan dari perkakas² batu ke-perkakas² logam (kapak besi, badjak kaju dengan najam besi, dsb.), disertai dengan peralihan jang sesuai ke tjotjok-tanam dan pertanian; perbaikan jang lebih djauh dari petkakas² logam untuk mengerdjakan bahan², permulaan penggunaan embusan pandai-besi, mulai dibikinnja barang² grabah sedjalan dengan perkembangan keradjinan-tangan, pemisahan keradjinaa-tangan dari pertanian, perkembangan industri keradjinan tangan jang berdiri sendiri dan kemudian perkembangan manufaktur; peralihan dari perkakas² keradjinan-tangan ke-mesin² dan perubahan keradjinan-tangan dan manufaktur mendjadi industri mesin; peralihan ke sistim mesin dan lahirnja industri mesin modern, setjara besar²an-demikianlah gambaran setjara umum dan jang djauh daripada lengkap dari perkembangan tenaga² produktif masjarakat selama sedjarah manusia. Mendjadi djelaslah bahwa perkembangan dan perbaikan perkakas² produksi itu dilaksanakan oleh manusia jang bersangkutan dengan produksi, dan tidak terlepas dari manusia; dan karena itu, perubahan dan perkembangan perkakas² produksi disertai oleh perubahan dan perkembangan manusia, sebagai elemen jang terpenting dari tenaga² produktif, oleh perubahan dan perkembangan pengalaman mereka dalam produksi, ketjakapan bekerdja mereka, kepandaian mereka memakai perkakas² produksi.

Selaras dengan perubahan dan perkembangan tenaga² produktif masjarakat di dalam perdjalanan sedjarah, djuga huhungan² produksi dari manusia, hubungan² ekonomi mereka berubah dan berkembang.

Sedjarah menganal lima matjam hubungan produksi jang pokok jaitu: komune primitif, pemilikan budak, feodal, kapitalis dan Sosialis.

Dasar hubungan² produksi dalam sistim komune primitif jalah bahwa alat² produksi dimiliki setjara sosial. Ini pada dasarnja sesuai dengan karakter tenaga² produktif pada masa itu. Perkakas² batu, dan kemudian, busur dan panah, menutup kemungkinan bagi manusia setjara sendiri² melawan kekuatan alam dan binatang² buas. Untuk mengumpulkan buah²an dari hutan, menangkap ikan, membikin sematjam rumah, manusia terpaksa bekerdja bersama djika mereka tidak hendak mati kelaparan, atau djatuh mendjadi mangsa binatang buas atau masjarakat² jang tinggal berdekatan. Bekerdja bersama menimbulkan hakmilik bersama atas alat² produksi, begitu djuga atas hasil² produksi. Disini belum ada pengertian hak milik perseorangan atas alat² produksi, ketjuali hak milik pribadi atas beberapa perkakas produksi, jang bersamaan dengan itu djuga merupakan alat untuk pembelaan diri terhadap binatang buas. Disini tidak ada penghisapan, tidak ada klas².

Dasar hubungan² produksi dalam sistim pemilikan budak jalah bahwa pemilik budak memiliki alat² produksi; dia djuga memiliki pekerdja jang melakukan produksi budak, jang bisa dia djual, dia beli atau dia bunuh seperti hewan sadja. Hubungan² produksi sedemikian itu pada dasarnja sesuai dengan keadaan tenaga² produktif pada masa itu. Sebagai ganti perkakas² batu, sekarang manusia mempunjai perkakas² logam jang bisa mereka pergunakan; sebagai ganti mata-pentjarian jang menjedihkan dan primitif dari pemburu, jang tidak mengenal baik pengangonan maupun pertanian, sekarang timbullah pengangonan, pertanian, keradjinan-tangan, dan suatu pembagian kerdja di antara tjabang² produksi ini. Timbullah kemungkinan tukar-menukar hasil² di antara orang² dan di antara masjarakat², kemungkinan penumpukan kekajaan dalam tangan beberapa orang, penumpukan jang sungguh² dari alat² produksi dalam tangan golongan tersedikit, dan kemungkinan penaklukan golongan terbanjak oleh golongan tersedikit dan didjadikannja mereka sebagai budak. Disini kita tidak mendapatkan lagi kerdja bersama dan bebas dari semua anggota masjarakat dalam proses produksi-disini berlaku kerdja paksa budak², jang dihisap oleh kaum pemilik budak jang tidak bekerdja. Karena itu disini tidak ada hak milik bersama atas alat² produksi atau atas hasil produksi. la diganti oleh hak milik perseorangan. Di sini pemilik budak nampak sebagai pemilik harta benda jang terutama dan terpenting dalam arti kata jang sesungguhnja.

Kaja dan miskin, kaum penghisap dan kaum terhisap, orang² jang mempunjai hak penuh dan orang² jang tidak mempunjai hak, dan perdjuangan klas jang sengit di antara mereka demikianlah gambaran sistim pemilikan-budak.

Dasar hubungan² produksi dalam sistim feodal jalah bahwa tuan feodal memiliki alat² produksi dan tidak memiliki sepenuhnja pekerdja jang melakukan produksi-hamba, jang tidak bisa lagi dibunuh legitu sadja oleh tuan feodal, tetapi jang bisa dia beli dan djual. Di samping hak milik feodal di situ terdapat hak milik perseorangan petani dan tukang keradjinan-tangan atas perkakas produksinja serta perusahaan, perseorangannja jang didasarkan atas tenaga-kerdjanja sendiri. Hubungan² produksi sedemikian itu pada dasarnja sesuai dengan keadaan tenaga² produktif pada masa itu. Perbaikan² lebih landjut dalam melebur dan mengerdjakan besi; meluasnja badjak besi dan pertenunan; perkembangan jang lebih djauh dari pertanian, perkebunan, penanaman anggur dan pembikinan hasil² dari susu; timbulnja perusahaan² manufaktur di samping bengkel² keradjinan-tangan-demikianlah tjiri² jang karakteristik dari keadaan tenaga² produktif.

Tenaga² produktif jang baru menuntut supaja pekerdja menundjukkan inisiatif dalam produksi, dan ketjenderungan untuk bekerdja, minat dalam pekerdjaan. Karena itu tuan feodal melemparkan budak, sebagai pekerdja jang tidak mempunjai minat dalam pekerdjaan dan sama sekali tanpa inisiatif, dan lebih suka berurusan dengan hamba, jang mempunjai perusahaannja sendiri, perkakas² produksinja sendiri, dan sekedar minat dalam pekerdjaan jang perlu untuk menggarap tanah dan untuk membajar kepada tuan feodal dengan sebagian dari hasil panennja dalam udjud bahan.

Di sini hak milik perseorangan telah berkembang lebih djauh. Penghisapan hampir sama hebatnja dengan penghisapan dalam sistim pemilikan-budak-ia hanja sedikit diperlunak. Perdjuangan klas antara kaum penghisap dan kaum terhisap merupakan tjiri pokok dari sistim feodal.

Dasar hubungan² produksi dalam sistim kapitalis jalah bahwa si kapitalis memiliki alat² produksi, tetapi tidak memiliki kaum pekerdja di dalam produksi-kaum pekerdja upahan, jang tidak bisa dibunuh atau didjual oleh si kapitalis sebab mereka perseorangan adalah merdeka, tetapi tidak mempunjai alat² produksi dan supaja tidak mati kelaparan, terpaksa mendjual tenaga-kerdja mereka kepada si kapitalis dan harus memikul beban penghisapan. Di samping hakmilik kapitalis atas alat² produksi kita dapati, mula² sangat luas, milik perseorangan petani² dan tukang² keradjinan-tangan atas alat² produksi, petani² dan tukang² keradjinan-tangan ini tidak lagi mendjadi hamba dan milik perseorangan mereka ini berdasarkan kerdja perseorangan mereka sendiri. Sebagai pengganti bengkel² kemdjinan-tangan dan manufaktur, maka timbullah perusahaan² dan fabrik² raksasa jang diperlengkapi dengan mesin². Sebagai pengganti perusahaan pertanian kaum bangsawan, jang dikerdjakan dengan perkakas produksi jang primitif dari petani, timbul sekarang perusahaan² pertanian kapitalis jang besar jang didjalankan setjara ilmiah din diperlengkapi dengan mesin² pertanian.

Tenaga² produktif jang baru menghendaki supaja kaum buruh di dalam produksi mempunjai pendidikan lebih baik dan lebih tjerdas daripada hamba² jang tertindas dan tidak berpengetahuan, hingga mereka bisa memahami mesin² dan mendjalankannja dengan tepat. Karena itu, kaum kapitalis lebih suka berurusan dengan kaum buruh upahan jang bebas dari ikatan² perhambaan d²n jang tjukup terdidik untuk dapat mendjalankan mesin² dengan tepat.

Tetapi sesudah mengembangkan tenaga² produktif sampai tingkat jang hebat sekali, kapitalisme mendjadi terdjirat dalam pertentangan² jang tidak bisa ia petjahkan. Dengan memproduksi djumlah baring-dagangan² jang semakin banjak, dan menurunkan harga²nja, kapitalisme memperhebat persaingan, membinasakan pemilik² perseorangan ketjil din menengah, membikin mereka mendjadi kaum proletar dan mengurangi daja beli mereka, dengan akibat bahwa mendjadi tidak mungkin untuk mendjual baring-dagangan² jang dihasilkan. Di fihak lain, dengan meluaskan produksi dan memusatkan djutaan kaum buruh, dalam perusahaan² dan fabrik² raksasa, kapitalisme memberikan watak sosial pada proses produksi dan dengan demikian merusak dasarnja sendiri, karena watak sosial produksi menuntut pemilikan sosial alas alat² produksi; tetapi alat² produksi tetap mendjadi milik perseorangan setjara kapitalis, jang bertentangan sama sekali dengan watak sosial proses produksi.

Pertentangan² jang tidak bisa didamaikan ini antara watak tenaga² produktif dan hubungan² produksi bisa dirasakan dalam krisis² kelebihan produksi jang periodik, di waktu kaum kapitalis, karena tidak mendapatkan permintaan jang tjukup banjak atas barang²nja berhubung dengan kemiskinan massa penduduk jang mereka timbulkan sendiri, terpaksa membakar hasil², menghantjurkan barang² jang telah dibikin, menghentikan produksi, dan menghantjurkan tenaga² produktif pada saat ketika djutaan Rakjat terpaksa mengalami pengangguran dan kelaparan, bukan karena tidak ada tjukup barang², tetapi karena kebanjakan barang² jang dihasilkan.

Ini berarti bahwa hubungan² produksi kapitalis sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan tenaga² produktif masjarakat dan telah mendjadi pertentangan jang tidak bisa didamaikan dengan mereka.

Ini berarti bahwa kapitalisme telah hamil dengan revolusi, jang tugas kewadjibannja jalah menggantikan pemilikan setjara kapitalis atas alat² produksi jang sedang berlaku dengan pemilikan setjara Sosialis.

Ini berarti bahwa tjiri pokok sistim kapitalis jalah perdjuangan klas jang paling sengit antara kaum penghisap dan kaum terhisap.

Dasar hubungan² produksi dalam sistim Sosialis, jang sementara ini baru didirikan di URSS, jalah pemilikan setjara sosial atas alat² produksi. Di sini tidak ada lagi kaum penghisap dan kaum terhisap. Barang² jang dihasilkan dibagikan menurut kerdja jang dilakukan, atas prinsip: “Siapa jang tidak bekerdja, ia djuga tidak akan makan”. Di sini huhungan² orang satu sama lain dalam proses produksi ditandai oleh kerdjasama setjara persaudaraan dan saling-bantu setjara Sosialis antara kaum buruh jang bebas dari penghisapan. Di sini hubungan² produksi sepenuhnja sesuai dengan keadaan tenaga² produktif, karena watak sosial proses produksi diperkuat oleh pemilikan setjara sosial atas alat² produksi.

Karena itu produksi setjara Sosialis di URSS tidak mengenal krisis² kelebihan produksi jang periodik dengan segala keedanan jang meagikutinja.

Karena itu, tenaga² produktif di sini berkembang dengan langkah jang tjepat, sebab hubungan² produksi jang sesuai dengan tenaga² produktif memberikan keleluasaan se-penuh²nja bagi perkembangan sedemikian itu.

Demikianlah gambaran perkembangan hubungan² produksi dari manusia dalam perdjalanan sedjarah manusia.

Demikianlah ketergantungan perkembangan hubungan² produksi pada perkembangan tenaga² produktif masjarakat, dan terutama sekali, pada perkembangan perkakas² produksi oleh karena ketergantungan itu maka perubahan² dan perkembangan tenaga² produktif tjepat atau lambat membawa perubahan² dan perkembangan hubungan² produksi jang sesuai.

“Pemakaian dan pembikinan perkakas² kerdja” kata Marx, “meskipun terdapat da1am tingkat permulaan diantara djenis² binatang tertentu, adalah mendjadi sifat chusus proses-kerdja manusia. dan dari itu Franklin membikin definisi manusia sebagai hewan pembikin perkakas. Bekas² perkakas kerdja zaman dulu adalah sama pentingnja bagi penjelidikan bentuk² ekonomi masjarakat jang lampau, seperti halnja dengan bekas² (fosil) tulang-belulang bagi penentuan djenis² binatang jang sudah tidak ada lagi. Bukanlah barang² apa jang dibikin, tetapi bagaimana barang² itu dibikin, dan dengan perkakas² apa, jang memungkinkan kita membeda-bedakan berbagai zaman ekonomi. Perkakas-perkakas kerdja tidak hanja memberikan ukuran tingkat perkembangan jang telah ditjapai oleh kerdja manusia, tetapi mereka adalah djuga penundjuk bagi keadaan² sosial dalam mana kerdja itu dilakukan”. (Karl Marx, Kapital, London 1908, Djilid 1, halaman 159).

Dan seterusnja:

• “Hubungan² sosial adalah rapat hubungannja dengan tenaga² produktif. Dalam memperoleh tenaga² produktif baru manusia mengubah tjara produksi mereka; dan dalam mengubah tjara produksi mereka, dalam mengubah tjara memperoleh penghidupan mereka, mereka mengubah sernua hubungan sosialnja. Kilang-tangan memberikan pada kita masjarakat dengan tuan feodal; kilang-uap, suatu masjarakat dengan kaum kapitalis industri”. (Karl Marx,

Kemiskinan Filsafat, Edisi Inggris, Moskow 1935, hal 92).

• “Ada gerak jang terus-menerus dari pertumbuhan dalam tenaga² produktif, dari kehantjuran dalam huhungan² sosial, dari pemhentukan dalam ide²; satu²nja jang tidak bergerak jalah abstraksi dari gerak”. (Dalam buku itu djuga, hal. 93).

Berbitjara tentang materialisme historis sebagaimana dirumuskan dalam Manifes Komunis Engels mengatakan:

“… produksi ekonomi dan susunan masjarakat setiap zaman sedjarah jang tidak boleh tidak mesti timbal daripadanja, merupakan dasar sedjarah politik dan intelek zaman itu ; …. karena itu (sedjak hantjurnja pemilikan bersama primitif atas tanah) seluruh sedjarah adalah sedjarah perdjuangan klas, sedjarah perdjuangan antara klas jang dihisap dengan jang menghisap, antara klas jang dikuasai dengan jang menguasai dalam berbagai tingkat perkembangan masjarakat; tetapi…. perdjuangaa ini sekarang telah mentjapai suatu tingkat dimana klas jang dihisap dan ditindas (proletariat) tak dapat lagi membebaskan dirinja dari klas jang menghisap dan menindasnja (burdjuasi), tanpa bersamaan dengan itu membebaskan untuk se-lama²nja seluruh masjarakat dari penghisapan, penindasan dan perdjuangan klas.” (Pendahuluan pada Manifes Partai Komunis, J. “Pembaruan”, tjetakan III, hal. 22).

d) Tjiri jang ketiga dari produksi jalah bahwa lahirnja tenaga² produktif jang baru dan hubungan² produksi jang sesuai dengan tenaga² produktif itu tidak terdjadi setjara terpisah dari sistim jang lama, sesudah lenjapnja sistim jang lama, tetapi didalam sistim jang lama; ia terdjadi bukan sebagai hasil aktivitet jang difikirkan dan sedar dari manusia, tetapi setjara spontan, tidak sedar, lepas dari kemauan manusia. Ia terdjadi setjara spontan dan lepas dari kemauan manusia karena dua sebab.

Pertama, karena manusia tidak bebas untuk memilih satu atau lain tjara produksi, karena pada saat tiap generasi baru memasuki kehidupan ia mendjumpai tenaga² produktif dan hubungan² produksi jang sudah ada sebagai pekerdjaan generasi² jang dulu, berhubung dengan itu ia mula² harus menerima dan menjesuaikan dirinja dengan semua jang sudah djadi dalam lapangan produksi supaja bisa menghasilkan nilai² materiil.

Kedua, karena, pada waktu memperbaiki satu atau lain perkakas produksi, satu atau lain elemen tenaga²’ produktif, manusia tidak sedar, tidak mengerti atau tidak memikirkan akibat² sosial apa jang akan dibawa oleh perbaikan² ini, tetapi hanja memikirkan kepentingan² mereka se-hari², bagaimana meringankan kerdja mereka dan memperoleh beberapa manfaat jang Iangsung dan njata bagi mereka sendiri.

Ketika beberapa aagggota masjarakat komune primitif, dengan ber-angsur² dan me-raba², beralih dari pemakaian perkakas² batu ke pemakaian perkakas² besi, mereka, sudah tentu, tidak mengetahui dan tidak memikirkan akibat² sosial apa jang akan dibawa oleh pembaruan ini; mereka tidak mengerti atau menginsjafi bahwa perubahan ke-perkakas² logam berarti suatu revolusi dalam produksi, bahwa ia pada achirnja akan menudju ke sistim pemilikan-budak. Mereka hanja mau meringankan kerdja mereka dan memperoleh manfaat jang langsung dan njata; aktivitet mereka jang setjara sedar hanja terbatas dalam lingkungan² jang sempit dari kepentingan perseorangan se-hari² ini.

Ketika dalam masa sistim feodal, burdjuasi Eropa jang masih muda mulai mendirikan, di samping bengkel² pertukangan gilda jang ketjil, fabrik² besar, dan dengan demikian memadjukan tenaga² produktif masjarakat, mereka sudah tentu tidak tahu dan tidak memikirkan akibat² sosial apa jang akan dibawa oleh pembaruan ini; mereka tidak sedar atau mengerti bahwa pembaruan jang “ketjil” ini akan menimbulkan penghimpunan kembali kekuatan² sosial jang mesti akan berachir dengan revolusi baik terhadap kekuasaan radja², jang karunia²nja sangat mereka hargai, maupun terhadap kaum bangsawan, ke dalam barisan siapa wakil² mereka jang terkemuka tidak djarang sangat ingin memasukinja. Mereka hanja ingin menurunkan ongkos produksi barang², membandjiri pasar² Asia dan Amerika jang baru sadja diketemukan dengan barang-barang dalam djumlah jang lebih besar, dan memperoleh keuntungan-keuntungan jang lebih besar. Aktivitet mereka jang sedar terbatas dalam lingkungan² jang sempit dari tudjuan praktis se-hari² jang biasa ini.

Pada waktu kaum kapitalis Rusia, ber-sama² dengan kaum kapitalis asing dengan sekuat tenaga mendirikan industri mesin modern jang besar² di Rusia, dengan membiarkan tsarisme tetap utuh dun menjerahkan kaum tani pada belas-kasihan tuantanah², mereka sudah tentu tidak mengetahui dan tidak memikirkan akibat² sosial apa jang akan dibawa oleh pertumbuhan jang luas dari tenaga² produktif ini; mereka tidak sedar atau mengerti bahwa lompatan jang djauh ini dalam dunia tenaga² produktif masjarakat akan menimbulkan penghimpunan kembali kekuatan² sosial jang akan memungkinkan proletariat menggalang persatuan dengan kaum tani dan menimbulkan revolusi Sosialis jang menang. Mereka hanja ingin memperluas produksi industri sampai kepada puntjaknja, menguasai pasar dalam negeri jang besar, mendjadi kaum monopolis, dan memeras laba sebanjak mungkin dari ekonomi nasional. Aktivitet mereka jang sedar tidak melewati batas kepentingan² mereka jang sangat praktis dan biasa.

Sesuai dengan ini, Marx mengatakan:

“Dalam produksi sosial jang dilakukan oleh manusia (jaitu, dalam memproduksi nilai² materiil jang diperlukan untuk hidup manusia-Red.) mereka memasuki hubungan² tertentu jang tidak boleh tidak dan tidak bergantung [Kursif dari Red.] pada kemauan mereka; hubungan² produksi ini sesuai dengan tingkat perkembangan tertentu dari kekuatan² produksi materiilnja”. (Karl Marx, Pilihan Tulisan², Edisi Inggris, Moskow 1946, Djilid I, halaman 300).

Akan tetapi ini tidak berarti bahwa perubahan² dalam hubungan² produksi, dan peralihan dari hubungan² produksi jang lama ke hubungan² produksi jang baru berlangsung dengan lantjar, tanpa bentrokan², tanpa pergolakan². Sebaliknja, peralihan sematjam itu biasanja terdjadi dengan djalan penggulingan hubungan² produksi jang lama setjara revolusioner dan pembentukan hubungan² produksi jang baru. Sampai pada masa tertentu perkembangan tenaga² produktif dan perubahan² di bidang hubungan² produksi berlaku dengan spontan, tidak bergantung pada kemauan manusia. Tetapi jang demikian ini hanja sampai pada saat tertentu, sampai tenaga² produktif jang baru dan jang sedang berkembang mentjapai keadaan jang tjukup matang. Setelah tenaga² produktif jang baru matang, maka huhungan² produksi jang ada beserta pendukung²nja-klas² jang berkuasa-mendjadi rintangan jang “tidak bisa diatasi” jang hanja bisa disingkirkan oleh aksi jang sedar dari klas² baru, oleh tindakan² kekerasan dari klas² ini, oleh revolusi. Di sini menondjol dengan djelas sekali peranan jang besar dari ide² sosial baru, dan badan² politik baru, dari kekuasaan politik baru², jang tugasnja jalah menghapuskan dengan kekerasan hubungan² produksi jang lama. Dari bentrokan antara tenaga² produktif jang baru dan hubungan² produksi jang lama, dari kebutuhan² ekonomi jang baru dari masjarakat, lahirlah ide² sosial baru; ide² jang baru mengorganisasi den memobilisasi massa; massa mendjadi terpadu di dalam suatu tentara politik baru, mentjiptakan suatu kekuatan revolusioner jang baru dan menggunakannja untuk menghapuskan dengan kekerasan sistim hubungan² produksi jang lama, dan untuk dengan teguh mendirikan sistim baru, proses perkembangan jang spontan memberi tempat kepada aksi jang sedar dari manusia, perkembangan setjara damai kepada pergolakan jang hebat, evolusi kepada revolusi.

“Proletariat”, kata Marx, “selama perbandingannja dengan burdjuasi terpaksa, karena tekanan keadaan, mengorganisasi dirinja sebagai klas dengan djalan revolusi, ia mendjadikan dirinja klas jang berkuasa, dan, sebagai klas jang berkuasa, menghapuskan dengan kekerasan hubungan² produksi jang lama”. (Manifes Partai Komunis, J. “Pembaruan”, tjetakan III, hal. 81).

Dan selandjutnja:

“Proletariat akan menggunakan keunggulan politiknja untuk merebut, dengan ber-angsur², semua kapital dari burdjuasi, untuk memusatkan semua perkakas produksi ke dalam tangan negara, jaitu, ke dalam tangan proletariat jang terorganisasi sebngai klas jang berkuasa, den untuk meningkatkan keseluruhan tenaga produktif setjepat mungkin”. (Dalam buku itu djuga, halaman 129).

• “Kekerasan adalah bidan bagi setiap masjarakat lama jang hamil dengan masjarakat baru”. (Karl Marx, Kapital, Djilid 1, halaman 776).

Dibawah ini adalah formulasi jang brilian dari hakekat materialisme historis jang diberikan oleh Marx pada tahun 1859 dalam Kata Pendahuluannja jang bersedjarah pada bukunja jang terkenal, Kritik atas Ekonomi Politik:

“Dalam produksi sosial jang dilakukan oleh manusia, mereka memasuki hubungan² tertentu jang tidak boleh tidak dan jang tidak bergantung pada kemauan mereka; hubungan² produksi ini sesuai dengan tingkat perkembangan tertentu tenaga² produksi materiilnja. Djumlah seluruhnja dari hubungan² produksi ini merupakan susunan ekonomi masjarakat-dasar jang sesungguhnja, di atas mana timbullah suatu susunan-atas juridis dan politik dan dengan mana bentuk² kesedaran sosial jang tertentu bersesuaian. Tjara produksi dalam kehidupan materiil menentukan proses kehidupan sosial, politik dan intelek pada umumnja. Bukanlah kesedaran manusia jang menentukan keadaan mereka, akan tetapi sebaliknja, keadaan sosial merekalah jang menentukan kesedaran mereka. Pada tingkat tertentu perkembangannja, tenaga² produktif materiil dalam masjarakat berbentrokan dengan hubungan² produksi jang ada, atau-ini hanjalah suatu istilah hukum untuk maksud jang sama–dengan hubungan² milik di dalam mana mereka (tenaga² produktif materiil itu) telah bergerak selama ini. Dari bentuk² perkembangan tenaga² produktif hubungan² ini berubah mendjadi belenggunja. Maka mulailah zaman revolusi sosial. Dengan berubahnja dasar ekonomi, maka seluruh bangunan-atas jang mahabesar itu berubah dengan lebih atau kurang tjepat. Dalam menindjau perubahan² jang demikian itu harus selalu diadakan perbedaan antara perubahan materiil dari sjarat² produksi ekonomi jang bisa ditentukan dengan tepat menurut ilmu alam, dan bentuk² hukum, politik, keagamaan, estetika atau filsafat-pendeknja, bentuk² ideologi dalam mana rnanusia mendjadi sedar akan bentrokan ini dan berdjuang menjelesaikannja. Sebagaimana pendapat kita tentang seseorang tidaklah didasarkan atas apa jang dia fikirkan tentang dirinja sendiri, demikian djugalah kita tidak bisa menetapkan pendapat kita mengenai masa perubahan jang demikian itu menurut kesedarannja sendiri; sebaliknja, kesedaran ini harus diterangkan terutama dari kontradiksi² kehidupan materiil, dari bentrokan jang ada antara tenaga² produktif sosial dan hubungan² produksi. Tidak pernah ada susunan sosial jang lenjap sebelum semua tenaga² produktif, jang mempunjai tempat di dalamnja, telah berkembang; dan hubungan² produksi baru jang lebih tinggi tidak pernah lahir sebelum sjarat² materiil dari pada hidupnja telah masak di dalam kandungan masjarakat jang lama itu sendiri. Karena itu umat manusia selalu menentukan sebagai tugasnja hanja apa jang ia bisa petjahkan; sebab djika ditindjau persoalan itu lebih teliti lagi, kita akan selalu melihat bahwa tugas itu sendiri timbul hanja djika sjarat-sjarat materiil jang diperlukan untuk pemetjahannja ada atau se-kurang²nja berada dalam proses sedang mendjadi”. (Karl Marx, Pilihan Tulisan², Edisi lnggris, Moskow 1946, Djilid I, halaman 300 – 301).

Demikianlah materialisme Marxis kalau dikenakan pada kehidupan sosial, pada sedjarah masjarakat.

Demikianlah tjiri² pokok daripada materialisme dialektis dan historis.

Sebuah Tinjauan Historis Dalam Perspektif Diskriminasi Ras Terhadap Etnis Tionghoa

Ester Indahyani Jusuf, S.H

Rasialisme, suka atau tidak suka, adalah satu kenyataan yang masih menghantui dunia ini.  Seringkali ide tentang rasialisme itu sendiri terasa begitu menyesakkan perasaan kita, manusia yang mengenal peradaban. Tapi, belum kunjung jua datang masanya bahwa rasialisme di negeri kita terhapuskan. Sejak pendudukan yang dilakukan VOC sampai saat ini, detik ini, diskriminasi ras masih merupakan masalah berat yang harus sesegera mungkin dipecahkan.

Perlu kiranya kita menengok pada catatan sejarah kita bahwa sebelum kedatangan para merkantilis bersenjata dari daratan Eropa, semua suku bangsa dan agama yang ada di negeri ini hidup berdampingan secara damai (peaceful coexistence).[1] Keadaan ini disebabkan oleh adanya kepentingan bersama untuk mempertahankan stabilitas kawasan perdagangan. Semua pihak saling menyadari bahwa keadaan perang akan merugikan sekali secara ekonomi dan sosial. Hidup saling berdampingan secara damai ini memberi kesempatan penyerapan budaya-budaya di luar budaya asli satu masyarakat. Bahkan, dalam beberapa kasus, perpaduan budaya ini telah demikian kuatnya sehingga kita malah memberikan pengakuan terhadap budaya-budaya baru tersebut sebagai suatu budaya “asli”.[2] Perpaduan semacam ini bukan hanya menyangkut budaya yang merupakan warisan suku bangsa, melainkan juga perpaduan budaya yang melatari agama-agama. Sudah kita ketahui bersama-sama bahwa banyak mesjid yang mengambil arsitektur khas Hindu sebagai campuran atas arsitektur Islami sendiri. Demikian pula dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang semula dimaksudkan untuk menjadi alat pemersatu bagi agama-agama yang dianut di bawah Imperium Majapahit.

Dari kondisi di atas jelaslah kiranya bahwa ketidakakuran antar-ras atau antar-agama ataupun antar-suku bangsa bukanlah merupakan suatu hal yang alamiah. Kalau itu terjadi, pastilah itu merupakan hasil dari sebuah rekayasa sosial yang memiliki tujuan tertentu. Semua pihak yang melakukan rekayasa sosial pastilah mempunyai niatan khusus sehingga mereka perlu bersusah-payah membangun satu citra yang memungkinkan terjadinya pertentangan antar ras, suku atau agama.

Diskriminasi Rasial Sepanjang Pemerintahan Kolonial Belanda

Kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Asia Tenggara membawa misi dagang yang amat penting.  Namun, sebagai pemain baru dalam pasar Asia Tenggara, mereka tidak memiliki kesempatan yang seimbang dengan para pedangang dari suku bangsa lain yang telah lebih dahulu berdagang di kawasan itu. Tidak ada jalan lain terbuka bagi mereka selain melakukan penaklukan dan merampas kekuasaan di negeri-negeri Asia Tenggara yang akan mereka jadikan pasar mereka.

Keadaan peaceful coexistence yang terjadi di Asia Tenggara amat tidak menguntungkan bagi sebuah penaklukan. Karena itulah Kongsi Dagang Hindia Timur (VOC) kemudian melakukan politik devide et impera, adu domba, untuk memperlemah kohesi sosial-ekonomi yang terjadi di antara bangsa-bangsa dan negeri-negeri di kawasan Asia Tenggara.

Kita dapat melihat peperangan panjang yang terjadi antar para sultan dengan kerangka yang sama yang kita pergunakan untuk meninjau perasaan bermusuhan yang terjadi antara kaum etnis Tionghoa dengan kaum dari suku bangsa lainnya. Semuanya terjadi dalam rangka upaya penaklukan yang dilakukan oleh para merkantil bersejata dari Eropa itu.

Setelah para pedagang Belanda berhasil menguasai struktur kekuasaan politik di Indonesia, mereka harus memelihara kelanggengan struktur politik yang telah memberi mereka keuntungan tersebut.  Untuk itu, sistem adu domba itu diadaptasi untuk memelihara rasa bermusuhan di antara sektor-sektor masyarakat. Cara yang mereka tempuh adalah dengan memberikan keistimewaan kepada kaum tertentu. Dalam hal ini mereka memilih kaum etnis Tionghoa untuk diberi fasilitas dagang istimewa. Ini adalah hal yang mutlak perlu dilakukan agar kaum yang dirugikan oleh penganakemasan itu terlena untuk memusuhi kaum yang dianakemaskan, dan dengan demikian akan gagal melihat pokok permasalahannya (misal: penjajahan bangsa asing secara ekonomi dan politik). Di lain pihak, kaum yang di-anakemas-kan akan selalu berada dalam keadaan terancam dan membutuhkan perlindungan dari pemerintah yang berkuasa — dengan demikian tidak akan berani menentang apapun keinginan penguasa. Terlebih lagi, kerusuhan-kerusuhan rasial yang terjadi dapat dipergunakan oleh pemerintah kolonial untuk membenarkan penindasan besar-besaran atas gerakan nasionalis yang menuntut kemerdekaan dengan alasan bahwa gerakan nasionalis inilah yang memicu terjadinya kerusuhan-kerusuhan itu.[3]

Pilihan atas kaum etnis Tionghoa didasarkan pada kemenyolokannya dibandingkan dengan kaum etnis asing lainnya di Indonesia seperti etnis Arab atau India.[4] Lagi pula, faktor kesamaan agama (misalnya: Islam) telah membuat kaum etnis Arab atau India lebih mudah berbaur dengan penduduk “pribumi”.[5] Perbedaan ciri-ciri fisik dan kultural yang dicampuradukkan dengan perbedaan agama telah menjadi alat penghasutan yang ampuh untuk menjaga rasa permusuhan di antara masyarakat.

Salah satu bukti bahwa kepentingan yang mendasari pemberian fasilitas istimewa itu adalah semata-mata kepentingan dagang adalah adanya pembatasan-pembatasan yang dikenakan pada kaum etnis Tionghoa yang berkaitan dengan kepentingan kaum pedagang Belanda sendiri. Sebagai salah satu contoh yang agak ekstrim haruslah diungkapkan pembantaian yang dilakukan VOC terhadap kaum etnis Tionghoa pada tahun 1740 dengan alasan kaum Tionghoa akan mengadakan pemberontakan. Mereka yang masih bertahan pergi ke timur untuk bergabung dengan Sunan Kuning (juga seorang beretnik Tionghoa) yang sedang berperang melawan VOC dalam soal pergantian Paku Buwana II.

Tentu harus pula dikemukakan berbagai pembatasan bergerak bagi kaum etnik Tionghoa. Setelah peristiwa 1740 itu, pemerintahan VOC mengeluarkan suatu keputusan yang disebut passenstelsel, yaitu keharusan bagi setiap orang Tionghoa untuk mempunyai surat jalan (pass) khusus apabila hendak bepergian ke luar distrik tempat dia tinggal.  Dengan adanya surat jalan ini, pemerintah dapat mengawasi aktivitas sosial kaum Tionghoa, mencegah percampuran budaya (untuk memelihara perbedaan ala rasisme), dan mencegah interaksi ekonomi-politik-sosial mereka dengan penduduk lainnya. Selain passenstelsel, pemerintahan VOC juga mengeluarkan peraturan yang disebut wijkenstelsel. Peraturan ini melarang orang Tionghoa untuk tinggal di tengah kota dan mengharuskan kaum Tionghoa untuk membangun satu ghetto berupa pecinan untuk tempat mereka tinggal.

Memang, pemerintah kolonial Belanda memberikan banyak fasilitas kemudahan berbisnis dan banyak hak monopoli kepada para pengusaha etnik Tionghoa. Namun, status sosial mereka dipertahankan di tingkat necessary evil, satu kambing hitam yang diperlukan sebagai saluran bagi ledakan-ledakan kemarahan rakyat atas penindasan ekonomi-politik yang mereka alami.

Diskriminasi terhadap Etnis Tionghoa di bawah Pemerintahan Sukarno

Kemerdekaan Republik Indonesia dari penjajahan Belanda tidaklah otomatis membawa kemerdekaan pula bagi etnis Tionghoa di Indonesia. Kerusuhan-kerusuhan berbau rasial masih saja merebak di mana-mana.  Posisi kaum etnik Tionghoa banyak terselamatkan oleh karya-karya dari John Lie (yang membantu penyelundupan senjata untuk keperluan TNI yang baru lahir itu), Liem Koen Hian (di BPUPKI), dan Yap Tjwan Bieng (di PPKI). Sumbangsih mereka yang besar amat membantu memberi pandangan positif tentang posisi politik kaum etnik Tionghoa.[6] Karena pandangan yang positif inilah banyak kaum etnis Tionghoa terselamatkan selama periode revolusi Kemerdekaan 1945.

Pemerintahan Sukarno menjanjikan persamaan hak-hak sipil dan politik kepada kaum etnis Tionghoa. Banyak warga Indonesia dari etnis Tionghoa aktif dalam politik dan juga dalam kemiliteran. Namun, tetap saja diskriminasi itu muncul. Di antaranya dalam kesempatan untuk menjadi Pimpinan Nasional Indonesia, seperti yang diatur dalam UUD 1945. Selain itu, posisi ekonomi kaum etnis Tionghoa yang masih menguasai perdagangan eceran tetap merupakan ganjalan bagi satu integrasi yang normal dengan sektor masyarakat yang lain. Untuk mengatasi kesenjangan itu, pemerintah Sukarno menerapkan politik Benteng yang bertujuan untuk mengembangkan usaha kaum etnis lainnya di Indonesia, terutama yang dianggap sebagai “pribumi”. Politik Benteng ini pada dasarnya bersifat diskriminatif terhadap kaum etnis Tionghoa dengan diberikannya fasilitas kemudahan usaha yang tidak berlaku untuk pengusaha etnis Tionghoa. Lebih lanjut lagi, larangan-larangan berdagang di tingkat eceran dan grosir menengah mulai dijalankan. Bahkan, Panglima Militer Jawa Barat melarang penduduk etnis Tionghoa untuk bertempat tinggal di pedesaan setelah diberlakukannya PP No 10/59.[7] Pemerintahan Sukarno telah gagal untuk memecahkan masalah kesenjangan ekonomi melalui pendekatan yang adil bagi semua orang. Kegagalan ini menyebabkan ditempuhnya jalan pintas dengan menerapkan diskriminasi rasial terhadap kaum etnis Tionghoa.

Akibat dari suasana diskriminatif ini, pecahlah beberapa kerusuhan rasial di beberapa tempat di Jawa Barat pada tahun 1963. Dalam hal ini, ada kasus yang menarik di mana Pramudya Ananta Toer yang berusaha membela kaum etnis Tionghoa lewat bukunya Hoakiau di Indonesia malah diculik selama sebulan oleh pihak militer. Mulailah terlihat kepentingan pihak militer untuk menjaga jarak sosial antara warga etnis Tionghoa dengan warga dari etnis lainnya. Kepentingan ini berakar dari kedekatan pihak militer dengan pengusaha etnis non-Tionghoa yang mereka jalin semasa politik Benteng. Praktek inilah yang melahirkan istilah kabir (kapitalis-birokrat), istilah yang merujuk pada penyelewengan kekuasaan oleh pejabat sipil atau militer untuk memperoleh akses ke dunia usaha. Sekalipun Sukarno telah membuka ruang bagi warga etnis Tionghoa untuk hidup sejajar dengan warga dari etnis lainnya, praktek diskriminasi belumlah dapat dihapuskan secara tuntas.

Diskriminasi untuk Menjaga Kelanggengan Orde Baru

Usaha putsch PKI pada tanggal 30 September 1965 yang gagal itu telah membawa akibat yang buruk terhadap kaum etnis Tionghoa. Tuduhan bahwa RRC terlibat di belakang usaha putsch tersebut dan aktivitas Baperki (organisasi massa kaum etnis Tionghoa yang terbesar masa itu) yang dekat dengan PKI di parlemen telah membawa kebencian yang membabi-buta terhadap warga beretnis Tionghoa. Ini masih pula bercampur-aduk dengan sentimen terhadap kemakmuran yang dinikmati banyak warga etnis Tionghoa selama masa kesulitan ekonomi yang berlangsung pada tahun-tahun terakhir pemerintahan Sukarno.

Selain pembantaian-pembantaian yang berlangsung selama tahun-tahun gelap pasca peristiwa G30S, rejim Suharto sendiri secara terang-terangan memberlakukan diskriminasi-diskriminasi yang tajam terhadap warga etnis Tionghoa. Berbagai macam peraturan (yang kesemuanya dalam bentuk keputusan presidensil, baik langsung maupun melalui kabinetnya) dibuat untuk memberikan pagar pembatas agar jurang perbedaan antara warga etnis Tionghoa dan warga dari etnis lain terjaga tetap lebar dan dalam.[8]

Keputusan ini diambil bahkan ketika rejim Orde Baru memakai banyak warga etnis Tionghoa dalam program pengembangan kapitalismenya. Jaringan dagang etnis Tionghoa ini telah terbukti kuat melintasi masa semenjak di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Lagipula, dengan memakai warga etnis Tionghoa, yang merasa membutuhkan perlindungan dari gelombang amuk massa, rejim Suharto boleh merasa yakin bahwa keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut tidak akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan kaum oposisi.[9] Sentimen rasis diperlukan oleh rejim Suharto untuk mengontrol kepatuhan warga etnis Tionghoa terhadapnya. Kerusuhan-kerusuhan rasial juga memberi legitimasi bagi penekanan pendekatan keamanan yang memperbolehkan rejim Suharto untuk menekan oposisi secara keras.[10]

Jatuhnya banyak korban dalam massacre yang terjadi pasca G30S menyebabkan timbulnya satu trauma pada kaum etnis Tionghoa yang mendorong mereka untuk menjadi phobi pada segala hal yang berbau politik. Phobia ini lebih dipertajam lagi dengan berbagai keputusan politik pemerintahan Suharto yang menjadikan warga etnis Tionghoa sebagai warga negara kelas 2 di bidang hak-hak sipil dan politik. Dalam pembuatan KTP, misalnya, ada tanda khusus yang menunjukkan bahwa pemegangnya merupakan warga keturunan Tionghoa.  Warga etnis Tionghoa juga dikeluarkan dari kesempatan masuk ketentaraan dan sangat dipersulit dalam upaya menjadi pegawai pemerintah ­­­— dua kesempatan untuk menduduki jabatan kekuasaan politik. Terlebih lagi, dibuatlah satu badan intelijen khusus yang bertugas mengatasi “masalah Cina”, badan yang disebut Badan Koordinasi Masalah Cina, suatu penamaan yang mengesankan bahwa keberadaan warga etnis Tionghoa di Indonesia memang merupakan masalah.

Lenyapnya kesempatan berpolitik ini membuat banyak warga etnis Tionghoa memilih untuk menekuni jalur profesional, terutama sektor perdagangan dan pekerjaan “kerah putih” (white color). Pilihan ini ternyata semakin memperbesar jurang segregasi atau pemisahan sosial antara warga etnis Tionghoa dengan warga dari etnis lainnya. Terbentuklah satu stereotipe bahwa warga etnis Tionghoa adalah warga dari kelas kaya.

Lenyapnya kesempatan berpolitik ini juga membuat posisi-tawar dari warga etnis Tionghoa menjadi sangat rendah. Kaum etnis Tionghoa tidak berdaya dalam menghadapi berbagai peraturan diskriminatif yang dipikulkan ke pundak mereka. Ketidakberdayaan ini jugalah yang membuat mereka menjadi sasaran empuk pemerasan dari berbagai aparat birokrasi, baik sipil maupun militer.  Memang, pemerasan ini tidak disyahkan dalam sebuah peraturan formal. Tapi, sudah menjadi rahasia umum bahwa begitu banyak pungutan yang dibebankan pada warga etnis Tionghoa dalam pengurusan berbagai surat resmi atau kegiatan-kegiatan di masyarakat. Demikian pula berbagai pajak liar dan pungutan “uang keamanan” yang dibebankan pada para usahawan beretnis Tionghoa. Bahkan, dalam sebuah perjanjian yang tidak diumumkan kepada publik yang dibuat di tahun 1970 antara Bulog dan PT Bogasari, dinyatakan bahwa PT Bogasari diwajibkan menyetorkan 2% keuntungannya kepada Yayasan Harapan Kita dan Yayasan Dharma Putra (milik Kostrad).[11]

Kedua hal di atas (segregasi ekonomi dan ketidakberdayaan secara politik) membuat warga etnis Tionghoa menempuh jalan yang mampu membuat mereka merasa kuat, yaitu dengan menempa solidaritas di kalangan mereka sendiri. Kecenderungan kaum minoritas untuk berkumpul dalam satu wilayah mukim mendapat peluang untuk berkembang. Kantung-kantung pemukiman warga etnis Tionghoa bermunculan di mana-mana. Segregasi pemukiman ini menambah parah benang kusut yang harus diurai sebelum masalah diskriminasi rasial ini dapat dipecahkan.

Ketiga hal ini menjadi pagar pemisah yang memungkinkan tumbuhnya citra bahwa warga etnis Tionghoa adalah “orang asing” dalam masyarakat Indonesia. Tidak ada orang yang tidak menjadi kikuk ketika berhadapan dengan orang asing. Kekikukan ini biasanya menimbulkan salah paham, dan dalam hal ini merupakan kesalahpahaman yang sudah kronis sifatnya. Masing-masing pihak menutup diri dari kesempatan berinteraksi, satu syarat mutlak bagi komunikasi sosial yang lancar. Persoalan diskriminasi rasial ini menghadapi tembok labirin yang memusingkan dan lingkaran setan yang entah di mana harus memulai pemecahannya. Padahal, semua sektor masyarakat, baik itu beretnis Tionghoa atau etnis apapun, menghadapi penindasan yang sama beratnya secara politik dan ekonomi. Tapi, dengan adanya tembok-tembok pemisah yang tebal itu, mereka menjadi saling berhadapan, saling bermusuhan, dan gagal melihat akar permasalahan yang sesungguhnya. Pada titik ini, konsep pembauran yang ditawarkan pun menjadi amat sulit diterapkan. Apalagi bila konsep pembauran yang ditawarkan merupakan pembauran secara biologis.[12] Kecurigaan etnis menjadi sangat tinggi yang mengakibatkan hubungan antar etnis menjadi semakin rentan dan laten.

Dengan demikian, politik diskriminasi rasial terhadap warga etnis Tionghoa memberikan dua keuntungan sekaligus kepada rejim Suharto. Pertama, ada kambing hitam untuk semua kesenjangan sosial yang terjadi.  Seakan-akan, bukanlah korupsi besar-besaran dari Suharto dan antek-anteknya yang menyebabkan kebangkrutan perekonomian Indonesia, melainkan karena di Indonesia masih terdapat warga etnis Tionghoa. Political Image yang dibangun oleh rejim Suharto begitu merasuki kehidupan masyarakat begitu klop di dalam kesadaran masyarakat yang melihat kehidupan etnis Tionghoa yang leading dalam bidang ekonomi. Seolah-olah rusaknya tatanan ekonomi di Indonesia dikarenakan etnis Tionghoa. Padahal, seperti disebutkan di atas bahwa posisi etnis Tionghoa yang mayoritas memilih hidup dalam bidang ekonomi adalah dikarenakan peluang di bidang kehidupan yang lain seperti politik dan militer sangat sempit. Kedua, rejim Suharto bisa memerah warga etnis Tionghoa untuk menyediakan dana bagi pembangunan sarana dan prasarana represi yang dipergunakannya untuk menindas oposisi dan mencegah timbulnya satu gerakan demokrasi yang benar-benar kuat di Indonesia.  Kerusuhan Mei 1998 hanyalah satu puncak gunung es yang meletus dari sekian banyak puncak pegunungan es yang tidak tertutup kemungkinan untuk meletus.

Penutup

Sejak masa kolonial Belanda hingga masa kepemimpinan Suharto, etnis Cina telah dipilih untuk dihadapkan sebagai tameng rejim yang berkuasa dalam rangka mempertahankan kekuasaannya. Strategi menghadapkan satu sektor masyarakat dengan sektor masyarakat lain telah menyebabkan semua sektor masyarakat sibuk dengan konflik-konflik horisontal dan melupakan bahwa akar penindasan yang mereka alami adalah kepentingan ekonomi dan poltiik dari pihak yang berkuasa. Strategi ini telah terbukti berhasil melanggengkan kekuasaan kolonial Belanda dan memberikan hambatan hebat bagi kemajuan gerakan demokrasi di bawah rejim Suharto.

Keadaan saling memahami antar berbagai sektor dalam masyarakat hanya dapat dibuka dengan interaksi yang intens di antara mereka sendiri. Untuk itu, diperlukan kebesaran hati untuk memulai dialog dan kerjasama dalam memecahkan berbagai masalah sehari-hari. Sudah saatnya kita singkirkan berbagai perbedaan di antara kita, bukan dengan mengabaikannya, tapi justru dengan menerimanya sebagai satu keragaman yang dapat memperkaya khasanah pemikiran dan tindakan kita. Kita tidak menginginkan lagi timbulnya satu pemerintahan yang menindas rakyatnya, yang mempertahankan kekuasaannya dengan menindas dan membodohi rakyatnya sendiri. Dan, tidak ada yang dapat kita andalkan untuk mewujudkan hal itu selain diri kita sendiri.

Lantas, apa yang harus kita lakukan? Pertanyaan ini tidak mudah untuk dijawab. Akan tetapi di bawah ini ada bebarapa catatan penting yang menurut hemat saya dapat memperbaiki hubungan antar etnis.

Di dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa, “Setiap warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemeritahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dari sini jelas bahwa prinsip persamaan hak itu dijamin sepenuhnya oleh dan dalam UUD 1945. Pasal ini tentu saja bukan sekedar sebuah teks tanpa makna. Sebagai sesuatu yang lahir dari sebuah perjalanan sejarah perkembangan masyarakat Indonesia hal ini akan selanjutnya menjelaskan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang plural, baik suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun antar golongan. Kesamaan di dalam kemajemukan ini jelas dijamin di dalam UUD 1945.  Pasal ini merupakan karya besar para pendiri bangsa kita yang harus kita pertahankan dan lakukan secara sungguh-sungguh di dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat dan berbangsa. Sayangnya, ungkapan yang indah ini tidak mudah untuk dilaksanakan, apalagi bila karakter politik sebuah penguasa negara tidak demokratis.

Barangkali kita harus kembali kepada semangat kebangsaan yang ada di dalam pasal di atas. Konsep negara hukum di mana di dalamnya ada kesamaan hak dan kepastian hukum, membuka ruang bagi kita untuk memahami perbedaan satu sama lain tanpa harus melakukan penetrasi. Kunci pelaksanaannya terletak pada negara. Dalam hal ini, apakah negara (baca: penguasa) sudah menunjukkan sikap yang anti diskriminasi ras. Sikap pemerintah yang anti diskriminasi ras dapat dilihat dengan mudah di dalam produk perundang-undangan yang ada. Di bawah ini terlihat tabel jenis perundang-undangan yang pernah ada dan yang masih ada di negeri kita.

Tabel: Jenis Perundang-undangan Yang Rasial

Sepanjang masih ada peraturan perundang-undangan yang rasialis, maka sulit bagi kita untuk terbebas dari penghapusan diskriminasi ras. Disamping itu, menjadi penting bagi negara Indonesia meratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras tahun 1966, dan membenrtuk UU Anti Diskriminasi Ras.­ Menurut hemat saya, hal ini yang harus kita perjuangkan agenda perubahan sistem sosial politik dan hukum di Indonesia, di samping perjuangan kearah pemerintahan yang terbebas dari KKN dan anti demokrasi ***

Bahan Bacaan

• Alexander Irwan, Ph.D. “Unsur-unsur Politik Ekonomi yang mendorong rasisme terhadap Etnis Cina di Masa Orde Baru”. Dipresentasikan pada seminar yang diselenggarakan Solidaritas Nusa Bangsa, 25 Juli 1998.

• Benny Subianto. “Diskriminasi Rasial terhadap Orang Cina: dari VOC sampai Orde Baru”. Makalah untuk Solidaritas Nusa Bangsa, 1998.

• Dhia Prekasa Yoedha. Kepentingan Politik Anti-Cina dalam Poltiik Ekonomi Kekuasaan di Indonesia. Risalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Politik dan Ketahanan Nasional di Program Pasca-Sarjana Pengkajian Ketahanan Nasional di Universitas Indonesia,  Januari 1998.

• Gondomono.  ”Upaya mencari Jatidiri”. Makalah untuk pertemua studi tematis di Jakarta, 67 Agustus 1998.

• I Wibowo, Dr.  “Stigmatisasi, Marjinalisasi, Viktimisasi”. Makalah untuk pengantar diskusi di Galeri Cipta II, TIM, Jakarta, 23 Juli 1998.

• Stanley.  “Arus dari Utara”. Makalah untuk pelatihan relawan Solidaritas Nusa-Bangsa di STT Jakarta, 27 Juni 1998.

Kemiskinan Mencolok.

Di Amerika Latin, gelombang privatisasi yang diminta Word Bank dan Imf telah menghasilkan penganguran, mengantarkan ribuan buruh turun ke jalan menjadi rombongan penganguran. Kontradiksi yang tak terselesaikan di benua ini menjadi terpolarisasi. Kita percaya bahwa Amerika Selatan adalah jaringanlemah dalam rantai imperialis transisional di era globalisasi.

Ide-ide ekonomi dan politik yang dihamburkan borjuasi imperialis dan intelejensia mereka tak punya maksud lain yaitu untuk memusnahkan suatu bagian dari masyarakat kita. Kita akan mencoba untuk menganalisa ide ini dalam bentuk yang ilmiah. Suatu tugas untuk intelejensia progreif revolusioner harus dikontribusikan lagi, sebagaimana nampaknya mereka masuk ke dalam periode swa sensor beberapa waktu lalu. Sebagai suatu organiasi politik yang telah berkembang di hati rakyat, kita akan mencoba untuk mengungkapkan ide-ide ini dalam bahasa yang sesederhana mungkin, tanpa kehilangan makna ilmihnya. Metode ini, dan aksi praktis kita, membuat kita selalu berada di hati dan kepala rakyat, mengesmpingkan harapan banyak orang yang masih mencoba untuk meyakinkan diri mereka sendiri pada tangisan kemenangan Fujimoriisme, dan lainnya yang mengumumkan bahwa penghancuran pada setiap kesempatan yang mungkin, sambil meminta maaf bagi kediktatoran. Ini bukanlah tujuan kita untuk jatuh pada pemakaian “terminologi yang enak” tetapi kita sadar itu sebuah permohonan maaf untuk konsep klarifikasi, dimana banyak orang yang dulunya aktif dalam putaran progersif dan revolusioner mulai memakai, karenanya hanya membuat kebingungan dan harapan yang salah dalam rakyat kita.

Pada saat apa yang disebut “model neo-leberal” menunjukkan dirinya sebenarnya, ada sebuah rangkaian protes sosial dengan kekerasan, sebagaimana di Mexico, Venezuela, Argentina dll, yang membuktikan bahwa tak mencapai hasil yang mereka inginkan , dan bahwa mereka tak bisa lagi menjual harapan yang salah kepada jutaan orang miskin didorong ke dalam kondisi kesedihan ekstrim, di Peru, di Andes kita dan diseluruh benua.

“Statement intensi” atau suatu program untuk neo koloni.

Dalam bayangan “statemen intensi” yang dikembangkan IMF, mereka bermaksud untuk menswastakan tanah, sumber daya alam, dan yang tertinggal dari industri kita . Statemen ini adalah program sejati dari pemerintahan (neo kolonial) Amerika Latin dan telah menjadi penyebab penganguran yang besar, kemiskinan, dan kesedihan, dan mereka membuat jutaan orang mati kelaparan, seperti di Somalia. Adalah dalam kondisi ini ketika orang Peru dan Amerika Latin dan organisasi revolusioner mereka harus merencanakan alternatif objektif dan ilmiah untuk melawan sistem pembunuh dan pembinasa ini.

LIBERALISME DAN NEO LIBERALISME

Model ini secara teoritis berasal dari teori klasik liberal milik Adam Smith dan David Ricardo, dan diterapkan di zaman globalisasi. Bagaimanapun jika kita menekankan perbedaan kelas kita dengan klasik ekonomi borjuis, yang tak bermaksud untuk mengatakan bahwa kita tak melihat kontribusi mereka pada teori ekonomi umum; teori tentang nilai kerja, dimana dengan kelas elemen  lain diperlakukan sebagai basis dimana ketidak adilan teori ekonomi kapitalis diumumkan, dimana mereka yang membuat kesejahteran yang berputar di dunia tak punya akses  untuk itu. Disamping pertanyaan subjektif tentang keadilan dan ketidak-adilan, sistem ini membuat kelas revolusioner, yaitu proletariat, yang dengan kapasitasnya membuat kesejahteraan dan dengan bentuk organisasi sosial dalam proses produksi adalah satu-satunya yang mampu untuk memberi alternatif radikal terhadap kapitalisme. Krisis kapitalisme bukan dibuat oleh kelangkaan barang, seperti dalam ekonomi sebelum kapitalisme, tetapi dengan dampaknya. Dari titik pandang ini, apa yang di sebut “Neo liberal” adalah lebih jauh dari Smith dan Ricardo daripada Marxisme; apologi borjuis mereka tak diharapkan atau mampu untuk masuk ke dalam perdebatan tentang “Teori Nilai”, dan dengan usaha mereka untuk mengurangi krtesi produk dan kesejahteraan pada kekuatan besar kapital dan pasar. Mungkin mereka tak mau tahu bahwa kapital ada sebagai produk nilai yang diakumulasikan dan dibuat pekerja, yang kemudian dikonsentrasikan ke dalam tangan swasta. Pada titik ini, yang adalah tulang belakang liberalisme, tak ada pertemuan dengan neo liberal. Dengan cara yang sama  “perdagangan Bebas” yang ditawarkan oleh kaum liberal tak punya hubungan dengan monopoli komersial yang diterapkan oleh kaum globalisasi, atau monopoli multinasional (imperialis). Menurut Jonathan Elliot tahun 1987: “terhitung bahwa pada level pasar dunia, 40% perdagangan tak melalui suatu pasar bebas tetapi melalui perdagangan internal (dalam beberapa perusahaan)”. Tahun 1994, Julies Kagian mengatakan dalam “Midle East Internasional” bahwa : “di Amerika Serikat, lebih 80% pendapatan dari barang yang dijual diluar, terbatas dalam dollar, tak datang dari ekspor tetapi dari menjual oleh perusahaan yang berafiliasi”.

Globalisasi : Topeng baru Imperialisme

Pendewan pasar adalah tak lain dari produk modal nasional pada tingkat internasional, menghancurkan rintangan fisiknya . Fenomena ini dipelajarii pada permulaan abad ini dan dinamakan “imperialisme” oleh Lenin. Dalam cara ini globalisasi ekonomi hanyalah konsentrasi nilai yang dibuat masyarakat dunia dalam multinasional. Dapat dikatakan kemajuan penyatuan modal bank, finansial dan produksi.

Jumlah perusahaan multinasional telah meningkat dari 7000 pada tahun 1970 menjadi 37.000 pada tahun 1992. Bekas perusahan nasional telah bersatu dengan yang lainnya dari negara lain dan mereka menjaga ketergantungan pada yang terbesar. Kekuatan ekonomi perusahaan multinasional lebih besar dari banyak negara-negara nasional. Contohnya penjualan mereka telah naik menjadi 5,5 milliard dollar, 90% yang dibuat negara imperialis utara  dan hanya 10% dibuat di negara produsen selatan. Kekuatan ekonomi multinasional memberi mereka  kekuatan politik tak terbatas melampaui negara nasional.

SEDIKIT SEJARAH

Perkembangan produksi membuat kontradiksi antagonistik antara kepemilikan swasta terhadap alat produksi dan sosialisasi produksi itu sendiri antara modal dan buruh, dan hal ini dihasilkan dalam banyak krisis dan dua perang dunia. Perang-perang ini mengizinkan pemenang untuk memotong pasar dunia lagi, dan mengubur krisis mereka .

Pada akhir perang dunia 2, berkumpulnya kapital melalui multinasional sebagian besar Kapital amerika utara, melalui Marshall Plan, untuk mengabsorb apa yang tertinggal modal jepang dan eropa. Multinasional membuat  sebagian besar dari tingkat tinggi pembangunan yang dicapai oleh buruh di negara-negara ini. Bagaimanapun disamping fakta bahwa pekerja menjual labor mereka dalam kondisi baik, dikarenakan pengaruh kompetisi dari negara-negara sosialis, maka tak mungkin untuk mengutamakan kontradiksi antagonis antara modal dan buruh, atau antara produksi alam sosialis produksi dan perampasan  swasta produknya. Tanpa kesadaran ini tak akan mungkin bagi kita untuk menjelaskan ketidak-puasan dan pemogokan di Perancis.

Mungkin bahwa Imperialis atau Globalizer (untuk menggunakan istilah baru), telah menanam uang banyak untuk menginvestigasi bagaimana menghindari krisis dan kebangkitan kekerasan, dan bahwa mereka telah mencapai tahapan kontrol fikiran melalui media massa, tetapi mereka tak berhasil dalam menutupi ketidakpuasan ini, yang tetap tumbuh hari demi hari, dan setiap saat ia jadi lebih sulit bagi mereka untuk membuat orang percaya  bahwa sistem ini tak bertanggung-jawab terhadap persoalan dunia; di utara mereka melihat gelombang imigran dan jutaan dollar dikirim sebagai “bantuan” kemanusiaan pada negara “terbelakang”. Pada era pasca perang, mereka mengamankan pasar internal di utara, yang meningkat dalam kedalaman tetapi tak meluas. Hal ini membawa kepada perkembangan konsumerisme. Hal ini dihasilkan dalam borjuisifikasi kelas pekerja, memisahkan mereka dari tugas sejarah mereka. Alasan bahwa ia yang bisa memuaskan kebutuhan dasarnya tak punya kepentingan dalam perubahan sosial. Meskipun mereka sadar akan kenyataan bahwa standar tinggi mereka akan hidup datang dari pemusnahan seluruh orang, setelah sumber daya alam bangsa-bangsa ini telah dirampok. Pemerintahan imperialis mensyahkan hal ini dengan mengatakan bahwa orang selatan itu pemalas dan kepala batu. Diluar itu, mereka juga telah dijangkiti oleh pertumbuhan tak putus-putus dalam pengangguran, yang meskipun bisa ditutupi dengan manipulasi statistik tetapi tak dapat dibantah bahwa kasus dan memindahkan sektor penting populasi dari pasar konsumen.

Cara lain yang mereka coba untuk menghindari atau bangkit dari krisis mereka adalah dengan mengembangkan perang regional jauh dari pusat mereka, yang didasarkan pada agama, rasisme, teritori dll. Mereka menyediakan pasar yang bagus untuk senjata.

Tetapi sesuatu yang mengerikan terjadi di dunia globalisasi. Tahun demi tahun  profit terus menurun dan satu-satunya jalan bagi mereka untuk bangkit dari situasi ini adalah dengan memotong upah dan tunjangan sosial, dan hal ini telah menyebabkan gelombang kemubaziran yang massif, pertama di negara-negara selatan dan kemudian di metropol mereka di utara. Tendensi ini tak punya peluang untuk diperbaiki. Perbedaan nya adalah di utara efek sosial tendensi ini ditutupi dengan negara kesejahteraan, sesuatu yang tak kita miliki di selatan.

Negara kesejahteraan di utara semakin memburuk, pada saat yang sama kelas menengah di Amerika Latin menghilang, meningkatkan gelombang migrasi eksternal dan internal dalam upaya untuk meningkatkan kondisi hidup mereka.

Proletariat internasional dan organisasinya masuk ke dalam suatu periode pembengkokan kepada pengaruh “negara kesejahteraan-isme” dan “reformisme”. Hal ini memundurkan perkembangan praktis dan teori sosialisme dunia untuk waktu yang lama. Bagaimanapun peningkatan luar biasa dari kekuatan-kekuatan produksi tidak dibarengi dengan program alternatif, yang tak hanya akan menahan  peningkatan disproporsi dalam eksploitasi kekuatan buruh dan perampokan sumber daya alam. Itu adalah sebagai contoh tak mungkin untuk mengabaikan fakta bahwa hari ini, disamping kenyataan bahwa kekuatan produksi telah berlipat ganda sejak abad terakhir dan kita telah memasuki fase sebuah revolusi dalam teknologi informasi dan cybernet, orang masih bekerja 8 jam sehari di utara dan jauh lebih lama di selatan. Hal ini masuk akal karena pasti penganguran ketika seseorang dipaksa untuk bekerja  dua atau tiga. Ini di dalam kapasitas setiap pekerja untuk menyadari bahwa hari kerja tak dipotong paling tidak tiga atau setengahnya. Di Amerika Latin, privatisasi terkenal yang diminta oleh World Bank dan IMF telah memicu terjadinya pengangguran. Bagaimanapun melalui tingkatan perkembangan kekuatan produksi yang dicapai di Amerika Latin dan melalui polarisasi kontradiksi yang tak terselesaikan di benua kita.

Kita adalah jaringan lemah di dalam rantai Imperialis. Benua kita telah melalui banyak jalan, kita telah membuat banyak kesalahan dari mana kita percaya kita telah belajar dan sekarang kita menawarkan untuk membangun alternatif sosialis, karena kalau tidak, jika kita tinggal di kerajaan globalisasi imperialis, kita terancam  pengangguran, kesedihan dan pemusnahan.

Lawan Neo Liberalisme dan Globalisasi !!!

Sosialisme atau mati !!

Venceramos !!

Tupac Amaru Revolusinary Movement (MRTA)

Negara-Negara Nasional[1]

oleh: Friedrich Engels

(dari Bab IV “Perang Tani di Jerman” edisi Inggris, FLPH, Moskow, 1956)

Ketika pertempuran-pertempuran buas yang dilakukan oleh kaum bangsawan  feodal yang berkuasa mengisi suasana Zaman Tengah dengan keriuhannya, dalam saat bersamaan pekerjaan tak bersuara dari klas-klas tertindas menggerogoti sistem feodal di seluruh Eropa Barat dan menciptakan syarat-syarat di mana makin sempit ruang yang tersisa untuk tuan feodal.

Benar, kalangan tuan-tuan itu masih terus seperti sediakala di pedesaan, yaitu menyiksa hamba-hamba mereka, hidup mewah berkat keringat para hamba itu, menunggang kuda menerjang roboh tanaman-tanaman mereka yang hampir panen dan memperkosa istri serta anak-anak perempuan mereka. Tetapi kota besar dan kecil bermunculan di mana-mana: di Italia, di Perancis Selatan, dan di sepanjang sungai Rhein kota-kota tersebut adalah kota-kota utama Romawi yang dibangunkan dari keruntuhannya; di tempat lain, terutama di Jerman pedalaman, kota-kota itu dibangun kembali. Terlindung oleh tembok dan parit, kota-kota itu merupakan basis yang lebih hebat ketimbang benteng-benteng kaum bangsawan, karena basis-basis itu hanya dapat direbut dengan menggunakan kelompok yang besar. Di belakang tembok dan parit, tergabung dalam gilda-gilda dan dalam ukuran yang cukup kecil, berkembang kerajinan tangan Jaman Tengah. Terjadi akumulasi kapital yang pertama, dan lambat laun timbul kebutuhan akan perdagangan dengan kota-kota lain dan dengan daerah-daerah lain di dunia ini, dan dengan itu alat-alat untuk melindungi perdagangan tersebut.

Pada abad ke limabelas orang-orang kota mutlak sudah lebih diperlukan bagi masyarakat ketimbang kaum bangsawan feodal. Benar, pertanian tetap merupakan pekerjaan sebagian besar rakyat, dan dengan begitu, cabang utama dari produksi. Tetapi petani-petani merdeka yang di sana-sini berhasil dapat mempertahankan diri terhadap pelanggaran dari kaum bangsawan, adalah bukti yang meyakinkan bahwa dalam pertanian hal yang terpenting bukan terletak pada kelambanan dan pemerasan ala lintah-darat dari kaum bangsawan, tetapi pada kerja membanting-tulang dari kaum tani. Dan lagi, keperluan-keperluan kaum bangsawan itu sendiri telah berlipat-ganda juga dan berubah, sehingga kota-kota mutlak telah menjadi diperlukan bagi mereka pula; bukankah perkakas-perkakas produksinya yang satu-satunya, lapisbesi pelindung dan senjatanya, diperoleh di kota-kota? Kain tenunan  dalam negeri, perabotan dan perhiasan, sutera Italia, renda Brabant, bulu binatang daerah utara, minyak wangi Arabia, buah-buahan Levantin dan rempah-rempah India—semuanya, kecuali sabun—dibeli oleh kaum bangsawan di kota. Suatu perdagangan dunia tertentu telah berkembang; orang-orang  Italia berlayar ke Laut Tengah dan pantai Atlantik hingga Flander, dan kota-kota Hanseatik menguasai Laut Utara dan Laut Baltik dengan menghadapi persaingan yang makin hebat dari Belanda dan Inggris. Hubungan darat dipelihara terus antara pusat-pusat utara dan selatan dari lalulintas  laut; jalan-jalan raya bagi mereka melintasi Jerman. Sedang kaum bangsawan makin menjadi lebih tak ada gunanya lagi dan makin lebih menjadi halangan bagi perkembangan, maka dalam pada itu warga kota menjadi suatu klas yang menjelmakan perkembangan selanjutnya dari produksi dan perdagangan, pendidikan, dan lembaga-lembaga sosial dan politik.

Segala kemajuan ini yang diakibatkan oleh produksi dan pertukaran adalah, memang, dibandingkan dengan ukuran saat ini, bersifat sangat terbatas. Produksi hanya terbatas pada gilda-gilda, dengan demikian masih mengandalkan watak feodalnya, dan perdagangan terbatas pada laut-laut Eropa; yang tidak meluas melampaui pelabuhan-pelabuhan laut Levantin, di mana hasil-hasil dari Timur Jauh dipertukarkan. Tetapi gilda-gilda, meskipun kecil dan terbatas, dan bersama itu anggota-anggota gilda, cukup kuat untuk membentuk kembali masyarakat feodal, dan paling tidak terus      bergerak, sedang kaum bangsawan macet.Lagi pula, kaum warga kota mempunyai uang—senjata perkasa terhadap feodalisme. Hampir-hampir tidak ada suatu tempat untuk uang di dalam usaha   pertanian feodal di masa awal Jaman Tengah. Si tuan memperoleh segala yang dibutuhkan untuknya dari para hambanya, baik dalam bentuk kerja, maupun sebagai hasil jadi; para perempuan menenun rami dan bulu domba, dan memproduksi bahan pakaian; kaum laki-laki mengerjakan tanah ladang,  anak-anak menggembala ternak sang tuan, dan mengumpulkan buah-buah dari hutan, sarang burung dan jerami; di samping itu, seluruh keluarga masih harus menyetorkan gandum, buah-buahan, telur, mentega, keju, unggas, hewan piaraan, dan barang-barang lain yang tak terhitung. Setiap rumah feodal sanggup mencukupi diri; sampai pula pembiayaan militer pun dimintakan dalam bentuk hasil bumi; perdagangan dan pertukaran belum ada, dan uang adalah sesuatu yang berlebihan. Eropa telah jatuh ke derajat yang begitu rendah, ia telah memulai segalanya begitu antusias dari awal lagi, sehingga saat itu uang lebih banyak semata-mata berfungsi politik ketimbang berfungsi sosial: uang digunakan untuk membayar pajak, dan pada dasarnya diperoleh melalui perampokan di jalan raya.

Namun semua itu berubah. Uang menjadi perantara umum untuk pertukaran lagi, dan bagiannya yang terbesar, karena itu, berlipat ganda secara besar-besaran; bahkan kalangan tuan-tuan pun tak dapat hidup lagi tanpa uang, dan karena mereka hanya mempunyai sedikit atau sama sekali tidak punya apapun untuk dijual, dan karena perampokan-perampokan di jalan raya tidak begitu mudah dilakukan lagi, mereka terpaksa lari pada lintah darat kota. Lama sebelum alat-alat perang baru menembak menggempur tembok-tembok puri ksatria-feodal, tembok-tembok ini sudah digerogoti oleh uang; memang, serbuk peledak, boleh dikatakan, hanyalah pelaksanaan dalam pengabdian terhadap uang. Uang adalah alat politik yang besar di tangan kaum warga kota. Di mana hubungan-hubungan antara orang dengan orang didesak dan dikuasai oleh hubungan-hubungan uang, di mana cukai hasil bumi diganti   oleh pembayaran uang, di situlah hubungan-hubungan borjuis menggeser hubungan-hubungan feodal. Benar, ekonomi alamiah lama yang kejam itu pada umumnya masih berkuasa di pedesaan; tetapi telah muncul pula daerah-daerah utuh di mana kaum tani, seperti di negeri Belanda, Belgia dan Rhein hilir, membayar uang kepada tuan-tuan mereka dan bukan lagi rodi dan pungutan-paksa, di mana tuan dan vasal sudah mengadakan langkah pertama dan menentukan ke arah perubahan menjadi pemilik tanah dan penyewa, dan di mana, sebagai akibat darinya, lembaga-lembaga politik feodalisme mulai kehilangan dasar kemasyarakatannya juga di pedesaan.

Sampai derajat mana dalam abad ke limabelas feodalisme telah tergerogoti dan dari dalam diceraiberaikan oleh uang, dengan menyolok dicerminkan dalam kehausan akan emas yang pada masa itu menguasai Eropa Barat. Orang Portugal mencari emas di sepanjang pantai Afrika, di India, dan di seluruh Timur Jauh; emas adalah kata mujijat yang mendorong orang Spanyol menyeberangi Samudra Atlantik ke Amerika; emas adalah barang yang pertama-tama ditanyakan oleh orang kulit putih ketika mereka menginjakkan kakinya di tanah yang baru ditemukan. Dan hasrat akan perjalanan jauh dan petualangan untuk merebut emas ini, biarpun sudah begitu banyak terwujud pada mulanya dalam bentuk-bentuk feodal dan setengah-feodal, pada dasarnya sudah bertentangan dengan feodalisme, yang landasannya bertumpu pada pertanian, dan yang perebutan-perebutannya pada hakekatnya tertuju pada  memperoleh tanah. Dan lagi, berlayar di laut adalah nyata-nyata pekerjaan borjuis, yang meninggalkan jejak bekasnya yang anti-feodal juga pada setiap angkatan laut modern.

Demikianlah maka pada abad ke limabelas feodalisme berada dalam keruntuhan yang sempurna di seluruh Eropa Barat. Kota-kota dengan kepentingan-kepentingan anti-feodal, dengan undang-undangnya sendiri dan kaum wargakotanya yang bersenjata, telah menancapkan dirinya dan menembus ke dalam wilayah-wilayah feodal di manapun, dan telah menjadikan sebagian tuan-tuan feodal tergantung pada mereka secara sosial, melalui uang, dan di sana-sini bahkan juga secara politik. Sampai pula di lingkungan-lingkungan di mana teristimewa syarat-syarat menguntungkan telah memberikan sumbangannya kepada kemajuan pertanian, ikatan-ikatan feodal lama telah mulai kendor di bawah pengaruh uang; hanya di negeri-negeri yang baru direbut, seperti jajahan-jajahan Jerman di sebelah timur sungai Elbe, atau kalau tidak di daerah-daerah terbelakang yang jauh dari lalu-lintas perdagangan, kaum bangsawan berjalan terus sebagaimana di waktu lampau. Di mana pun—di kota dan desa—terdapat makin banyak orang di atas segala peperangan yang silih berganti dan bodoh itu, dihentikannya permusuhan-permusuhan feodal yang mengekalkan adanya perang dalam negeri bahkan di waktu musuh asing ada di dalam negeri, dan dihentikannya keadaan yang berupa pembinasaan tak henti-henti dan tak berperasaan yang berlangsung selama Jaman Tengah. Masih terlalu lemah untuk menyatakan   serta mempertahankan kehendaknya, anasir-anasir ini menemukan dukungan kuat pada anak-tangga teratas dari seluruh sistem feodal—kekuasaan raja itu sendiri. Dan dengan begitu maka meningkatkan studi tentang syarat-syarat kemasyarakatan kepada syarat-syarat negara, dan pergilah kita meninggalkan bidang ekonomi ke bidang politik.

Lambat laun berkembang nasionalitas-nasionalitas baru dari kekacau-balauan suku-suku bangsa di masa paling awal dari Jaman Tengah, suatu proses di mana pemenangnya dikatakan telah dicernakan oleh yang dikalahkan di sebagian terbesar daerah yang dahulunya adalah propinsi-propinsi Romawi, yaitu, tuan Jerman oleh kaum tani dan orang-orang kota. Nasionalitas-nasionalitas modern dengan begitu adalah juga hasil dari klas-klas tertindas. Bagaimana perpaduan terjadi di sini dan pembagian di sana, ditunjukkan secara grafik dalam peta Lorraine Tengah[2] buatan Menke.

Seorang hanya perlu mengikuti garis pembagi antara nama-nama Romawi dan Jerman untuk mendapatkan bahwa garis itu sejalan dengan, pada pokoknya, batas antara bahasa Perancis dan Jerman, yang ada selama seratus tahun di Belgia dan Lorraine Bawah. Ada daerah sempit yang dipertengkarkan di sana-sini di mana dua bahasa itu bertempur merebut keunggulan; tetapi pada keseluruhannya adalah ditegaskan dengan baik apa yang Jerman dan apa yang Romawi. Tetapi bentuk Jerman tinggi dan Perancis rendah lama dari bagian terbesar nama-nama di peta tersebut menunjukkan bahwa nama-nama itu tergolong pada abad ke sembilan, atau selambat-lambatnya, pada abad ke sepuluh, dan bahwa batas antara mereka itu pada hakekatnya sudah diletakkan menjelang akhir periode Karolinga. Pada pihak Romawi, teristimewa di dekat batas bahasa, terdapat nama-nama campuran yang terjadi dari nama Jerman dan nama ilmu bumi Romawi; misalnya, di sebelah barat Maas dekat Verdun, Rofridi curtis, Ingolini curtis, Teudegisilo villa, sekarang bernama Ippecourt, Recourt la Creux, Amblainecourt sur Aire, Thierville. Itu semua adalah adalah wilayah-wilayah Frangkonia, koloni-koloni kecil Jerman di wilayah Romawi, yang cepat atau lambat menjadi di-Romawi-kan. Di kota-kota, dan di beberapa lingkungan pedesaan, terdapat koloni-koloni Jerman yang lebih kuat, yang mempertahankan bahasanya selama jangka waktu yang lebih lama; salah satu koloni semacam itu, misalnya, menghasilkan “Ludwigslied”[3] dalam bagian akhir abad ke sembilan; tetapi sumpah-sumpah raja-raja dan orang-orang besar dalam tahun 842 Masehi, yang di dalamnya bahasa Romawi sudah menjadi bahasa resmi Frangkonia, membuktikan bahwa sejumlah sangat besar tuan-tuan Frangkonia telah di-Romawi-kan lebih dahulu.

Sekali kelompok-kelompok bahasa itu dibatasi (kesampingkan perang-perang  perebutan dan pembinasaan yang terjadi kemudian, seperti yang dipertarungkan dengan orang-orang Slav Elbe),[4] maka wajarlah bahwa kelompok-kelompok bahasa itu akan berperanan sebagai dasar untuk pembentukan negara, dan bahwa nasionalitas-nasionalitas mulai berkembang menjadi bangsa (nasion). Keruntuhan yang cepat dari negara campuran Lorraine menunjukkan bagaimana kuatnya proses spontan ini sudah dalam abad ke sembilan. Benar, sepanjang seluruh Jaman Tengah batas-batas bahasa sama sekali tidak berpadu dengan batas-batas negara, namun setiap nasionalitas, terkecuali Italia barangkali, diwakili dalam suatu negara besar Eropa yang spesifik, dan kecenderungan untuk mendirikan negara nasional, yang tampil  lebih jelas lagi dan lebih sadar, merupakan satu di antara pengungkit-pengungkit yang paling hakiki dari kemajuan di masa Jaman Tengah.

Di dalam setiap negara macam Jaman Tengah ini raja mewakili anak-tangga teratas dari seluruh hirarki feodal, seorang kepala tertinggi yang mutlak diperlukan bagi vasal-vasal, tetapi yang terhadapnya mereka itu selalu dalam keadaan berontak terus-menerus. Hubungan-hubungan terutama dalam ekonomi feodal, yaitu hak mengusahakan tanah dengan upeti-upeti serta kerja-wajib perseorangan tertentu, tidak kurang memberikan dasar-dasar bagi pertentangan-pertentangan dalam bentuk yang paling sederhana, teristimewa di mana begitu banyak orang berkepentingan dalam hal       mendapatkan alasan untuk bersitegang. Niscaya, karena Jaman Tengah, di mana hubungan-hubungan hak di semua negeri merupakan suatu kekusutan yang membingungkan berupa hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diakui, dicabut, diperbarui, dibatalkan, diubah dan dengan cara lain diterapkan? Karel Pemberani, misalnya, adalah pemakai tanah Kaisar untuk sebagian dari tanahnya, dan pemakai tanah raja Perancis untuk sebagian lainnya lagi; pada lain pihak, raja Perancis, orang yang memberi hak-pakai tanah kepadanya, bersamaan dengan itu adalah pemakai tanah Karel Pemberani, vasal-nya sendiri, untuk daerah-daerah tertentu. Bagaimanakah bentrokan-bentrokan dapat dielakkan? Maka itu pergantian berabad-abad terikatnya kaum vasal kepada pusat kerajaan, yang itu sendiri sudah dapat  melindungi mereka terhadap musuh-musuh dari luar dan terhadap satu sama lain, dan pergantian berabad-abad penolakan mereka terhadap pusat itu, sehingga hal terikat tadi dengan tak terelakkan dan selalu senantiasa berubah menjadi penolakan; maka itu perjuangan yang terus-menerus antara raja dengan vasal, yang riuh menjemukan itu menghanyutkan segala sesuatu lainnya selama waktu yang panjang ketika perampokan merupakan sumber satu-satunya dari pendapatan yang dianggap layak bagi orang-orang merdeka; maka itu terjadi penghianatan, pembunuhan, racun, komplotan dan kebencian berlarut apa pun yang mungkin, yang mendasari pikiran puitis dari ke-ksatriaan feodal dan biarpun begitu bukan rintangan untuk berbicara tentang kehormatan dan kesetiaan.

Terang sudah bahwa dalam kekacauan umum ini kekuasaan raja adalah unsur yang progresif. Ia mewakili susunan tata-tertib dalam keadaan kacau, dan nasion yang sedang bertumbuh dihadapkan pada keterpisahan menjadi negara-negara vasal yang memberontak. Semua anasir revolusioner yang terbentuk di bawah permukaan feodal cenderung mendukung raja sama banyaknya seperti yang menolaknya. Persekutuan raja dengan warga kota sudah mulai sejak abad ke sepuluh; sering diganggu oleh berbagai bentrokan, karena dalam Jaman Tengah tidak satupun menempuh jalan secara konsekuen, persekutuan setiap kali diperbarui lebih kokoh dan lebih teguh,  sampai ia menolong raja mencapai kemenangannya yang terakhir, dan raja,  sebagai pernyataan terima kasih, menaklukkan dan merampok sekutunya.

Raja, seperti juga kaum warga kota, mendapatkan dukungan sangat kuat dari  para ahli hukum. Dengan penemuan-kembali hukum Romawi maka berkembang   suatu pembagian kerja antara alim-ulama, penasehat legal di masa feodal, dan para ahli hukum keduniawian. Para ahli hukum baru ini di atas segalanya pada hakekatnya adalah suatu lembaga borjuis; dan, lagi pula, peradilan yang mereka pelajari, maju dan terpakai, pada hakekatnya adalah anti-feodal dan, dalam hal tertentu, berjuis. Hukum Romawi sejauh itu adalah pernyataan yuridis klasik mengenai syarat-syarat hidup dan benturan-benturan di dalam masyarakat yang istimewa dikuasai oleh milik  perseorangan, sehingga segala perundang-undangan kemudian tidak mampu berkembang dengan berlandaskan padanya dengan jalan wajar dan layak. Tetapi hal milik warga kota selama Jaman Tengah masih kuat dikepung oleh pembatasan-pembatasan feodal, dan, misalnya, sebagian terbesar berupa hak-hak istimewa. Karena itu Hukum Romawi, dalam hal ini adalah jauh lebih maju daripada hubungan-hubungan borjuis di masa itu. Tetapi semua perkembangan sejarah selanjutnya dari hak milik borjuis hanya dapat, seperti halnya yang terjadi, bergerak maju ke arah hak milik perseorangan sejati. Perkembangan ini tentu mendapatkan suatu pengungkit yang kuat dalam hukum Romawi, yang memuat dalam bentuk sudah jadi segala sesuatu yang dengan tidak sadar masih dicari-cari oleh kalangan wargakota dalam       paruh akhir dari Jaman Tengah.

Benar, dalam banyak hal hukum Romawi memberikan dalih untuk penindasan  yang lebih berat terhadap kaum tani oleh kaum bangsawan. Ini adalah demikian, misalnya, bilamana saja kaum tani tidak dapat menunjukkan bukti tertulis tentang kebebasannya dari upeti-upeti secara lain yang sudah lazim, namun hal ini tidak mengubah keadaan. Kaum bangsawan pasti mendapatkan berbagai dalih semacam itu, dan memang setiap saat selalu mendapatkannya, tanpa hukum Romawi. Setidak-tidaknya, adalah suatu kemajuan yang sangat pesat bahwa diberlakukan suatu hukum yang tidak memikirkan hubungan-hubungan feodal dan sepenuhnya mengharapkan hak milik perseorangan yang modern.

Kita telah melihat bagaimana kaum bangsawan feodal di bidang ekonomi telah berlebihan, dan malah merupakan rintangan, dalam masyarakat semasa paruh  akhir Jaman Tengah, dan bagaimana, di bidang politik pun juga, ia menjadi penghalang bagi perkembangan kota, dan perkembangan negara-negara nasional, yang pada masa itu hanya mungkin dalam bentuk monarkhi. Tetapi biarpun demikian ia masih dapat ditegakkan oleh monopolinya atau keahlian-perang; tak ada perang yang dapat dilakukan, tak ada pertempuran yang dapat diadakan, tanpa itu. Inipun harus berubah: langkah terakhir yang harus dibuat untuk menunjukkan kepada para bangsawan feodal bahwa periode dominasi mereka di bidang sosial dan politik sudah berakhir, bahwa mereka tidak dibutuhkan lagi dalam kedudukannya sebagai ksatria feodal, tidak juga di medan pertempuran.Untuk memerangi sistem feodal dengan tentara feodal, yang di dalamnya serdadu-serdadunya terikat lebih erat kepada atasannya yang langsung  daripada pada pimpinan tentara kerajaan, sudah terang akan berputar dalam lingkaran tak berujung-pangkal dan tak berakhir. Sudah sejak permulaan abad ke empatbelas raja-raja berupaya untuk menghapuskan pengelompokan-pengelompokan feodal semacam itu, dan mendirikan  tentara-tentara mereka sendiri. Bagian di dalam tentara kerajaan yang terdiri dari pasukan-pasukan terdaftar dan sejak itu serdadu-serdadu sewaan senantiasa semakin besar. Pertama-tama mayoritas mereka itu adalah   serdadu-serdadu jalan-kaki, orang-orang gelandangan dari kota dan hamba-hamba yang lari, orang-orang Lombardia, Genoa, Jerman, Belgia, dsb., digunakan dalam merebut kota dan untuk tugas-tugas dalam kota, dan mula-mula jarang sekali berguna dalam pertempuran terbuka. Tetapi pada akhir Jaman Tengah kita mendapati juga orang-orang berkuda yang bekerja mencari bayaran pada pengeran-pangeran asing dengan para pengikut mereka yang terhimpun dengan cara entah bagaimana, dan dengan itu memberi pertanda tentang kemusnahan yang tak terelakkan dari keahlian-perang feodal.

Bersamaan waktu dengan itu syarat pokok untuk pasukan jalan kaki yang cukup mampu untuk berperang, tercipta di kota-kota, dan di kalangan kaum tani merdeka telah muncul hal seperti itu. Sampai saat itu para ksatria feodal dengan pengiring-pengiring berkuda bukan saja merupakan intinya, tetapi tentaranya itu sendiri; kerumunan-kerumunan orang yang menyertainya berupa serdadu-serdadu jalan kaki tidak masuk hitungan, dan timbul tersedia di medan terbuka hanya untuk maksud berkelahi atau merampok belaka. Selama feodalisme menempati puncak kejayaannya sampai pada akhir abad ke-13, pasukan berkudalah yang bertempur dan menentukan semua pertempuran. Tetapi sejak itu keadaan berubah, dan memang benar, serentak di berbagai tempat. Menghilangnya perhambaan secara berangsur-angsur di Inggris menimbulkan berbagai klas kaum tani merdeka, pemilik tanah dan       penyewa, yang memberi bahan mentah untuk pasukan jalan kaki yang baru yang terampil menggunakan busur dan panah, senjata nasional Inggris pada masa itu. Mulai digunakannya secara umum para pemanah, yang selalu berperang dengan berjalan kaki, tak peduli menunggang kuda atau tidak selama dalam perjalanannya, menyebabkan munculnya suatu perubahan penting dalam taktik tentara Inggris. Dari abad ke-14 kaum ksatria feodal lebih suka bertempur dengan berjalan kaki di mana saja lapangan dan syarat-syarat lainnya mengarah ke situ. Di belakang barisan pemanah, yang membuka pertempuran dan mengusahakan kekacauan dalam barisan musuh, suatu barisan tentara yang padu terdiri dari ksatria-ksatria feodal yang tidak berkuda menunggu serangan musuh atau saat yang tepat untuk menyerang, sedangkan hanya sebagian dari mereka tetap menunggang kuda untuk melancarkan dukungan dengan serangan-serangan samping. Rangkaian kemenangan-kemenangan Inggris di Perancis pada masa itu secara prinsipil terletak pada hidupnya kembali anasir defensif di dalam tentara seperti tersebut di atas; dan kebanyakan adalah justru pertempuran-pertempuran yang sama bersifat defensif dengan pengaruh ofensif seperti halnya pertempuran-pertempuran Wellington di Spanyol dan Belgia. Sesudah Perancis menggunakan taktik baru—mungkin, sesudah penembak-penembak busur silang sewaan Italia dalam kelompok mereka mengisi tempat penembak-penembak busur Inggris—maka habislah kemenangan-kemenangan Inggris.

Sama dengan itu, pada awal abad ke-14 pasukan jalan kaki kota-kota Flandria memberanikan dirinya—dan seringkali dengan sukses—melawan kaum  ksatria feodal Perancis dalam pertempuran terbuka, dan percobaan Kaisar Albrecht untuk membujuk kaum tani merdeka (reichsfreie) Swiss supaya berpihak kepada Archduke Austria, yaitu, dia sendiri, memberikan dorongan untuk pembentukan pasukan jalan kaki modern pertama yang tersohor di Eropa. Dalam segala kemenangan Swiss atas Austria, dan, patut dicatat, atas Burgundia, ksatria-ksatria feodal berbaju lapis besi—menunggang kuda atau secara lain—menderita pukulan-kembali terakhir di tangan serdadu-jalankaki, kelompokan feodal di tangan tentara modern yang sedang bertumbuh, ksatria feodal di tangan orang kota dan tani merdeka. Dan orang Swiss, sebagai penegasan tentang watak borjuis dari republik merdeka  pertamanya di Eropa, segera mengubah kemashuran perangnya menjadi perak.

Segala pertimbangan politiknya menguap; kanton-kanton berubah menjadi pusat pendaftaran serdadu-serdadu sewaan yang mencari penawaran tertinggi. Di lain tempat juga, dan khususnya di Jerman, genderang berbunyi gemuruh penuh nafsu memanggil serdadu-serdadu baru, tetapi sinisme suatu pemerintah, yang maksud satu-satunya ternyata adalah penjualan orang-orang penduduk negerinya, tetap tak ada bandingannya sampai saat para pangeran Jerman melampauinya ketika terjadi kemunduran nasional yang terdalam.

Kemudian, dalam abad ke-14 juga, bahan peledak dan senjata meriam diperkenalkan ke Eropa melalui Spanyol oleh orang Arab. Sampai akhir Jaman Tengah senjata api tetap tidak penting, dan begini memahaminya, karena busur para penembak-busur Inggris di Crecy menembak sama jauhnya juga dan barangkali lebih pasti—biarpun, barangkali, dengan hasil yang—biarpun, barangkali, dengan hasil yang kurang—daripada senapan berlaras-halus serdadu-serdadu jalankaki di Waterloo. Alat-alat perang lapangan masih juga dalam keadaan sangat sederhana, meriam-meriam berat, sementara itu, telah berkali-kali menggempur merusak tembok-tembok puri ksatria feodal, dan meramalkan kepada bangsawan feodal bahwa bahan peledak menentukan nasib kekuasaannya.

Tersebarnya ketrampilan mencetak, studi yang hidup kembali tentang sastra kuno, seluruh gerakan kebudayaan, yang telah menghimpun tenaga dan menjadi makin lebih umum sejak tahun 1450—ini semua adalah baik bagi burjuasi dan bagi raja dalam perjuangan mereka melawan feodalisme. Pengaruh yang meningkat dari berbagai sebab ini, yang meningkat dari tahun ke tahun melalui aksi timbal-balik mereka yang meluas terhadap satu dengan lainnya mendorong mereka makin hebat ke arah yang sama, menentukan kemenangan atas feodalisme dalam paruh terakhir abad ke limabelas jika tidak masih untuk kaum warga kota, ya untuk monarkhi. Di manapun di Eropa, termasuk daerah-daerah terpencil yang tidak melalui tingkat feodalisme, kekuasaan raja dengan tiba-tiba memperoleh singgasana kemenangan. Di   Semenanjung Iberia dua golongan Romawi setempat bergabung ke dalam sebuah kerajaan Spanyol dan negara Aragon yang berbicara Provenca dikalahkan oleh  lidah sastra Kastilia; golongan ketiga menyatukan daerah bahasanya, terkecuali Galisia, ke dalam kerajaan Portugal. Belanda-nya Iberia, memalingkan punggungnya terhadap daerah pedalaman, dan menguatkan haknya untuk suatu kehidupan terpisah melalui kegiatan-kegiatan maritim.

Di Perancis Louis XI pada akhirnya berhasil, sesudah jatuhnya negara penyangga Burgundia,[5] menegakkan kesatuan nasional, yang terjelma dalam  kekuasaan kerajaan yang pada saat itu masih meliputi suatu wilayah terbatas dari Perancis, dan sampai pada suatu derajat sedemikian rupa sehingga penggantinya dapat ikut campur urusan Italia, dan kesatuan ini hanya pernah suatu ketika dalam waktu yang pendek terancam oleh Reformasi.[6]

Inggris pada akhirnya menghentikan peperangan-peperangannya yang seperti Don Kisot itu untuk merebut wilayah-wilayah Perancis, yang lama-kelamaan toh akan menghabiskan tenaganya juga; bangsawan feodalnya mencoba menggantinya dengan Perang Bunga Mawar,[7] dan memperoleh lebih banyak daripada apa yang diharapkan darinya. Ia menghabisi dirinya sendiri dan menempatkan keluarga bangsawan Tudor ke singgasana, yang kekuasaannya melampaui kekuasaan semua pendahulu dan penggantinya. Negeri-negeri Skandinavia sejak lama sudah dipersatukan, Polandia, dengan monarkhi yang sampai pada saat itu belum menjadi lemah, mendekati puncaknya sesudah persatuannya dengan Lituania, dan bahkan di Rusia juga penggulingan pangeran-pangeran penerima tunjangan raja dan pembebasan dari tindasan Tatar berlangsung bergandengan tangan dan pada akhirnya diresmikan oleh Ivan III. Di seluruh Eropa hanya terdapat dua negeri—Italia dan Jerman—di mana kerajaan dan kesatuan nasional yang pada masa itu tidak mungkin tanpa itu, atau tidak ada sama sekali, atau hanya ada di atas kertas saja. ***

dari Rosa Luxemburg

Bab I

Revolusi Rusia, Anarkisme dan Pemogokan Umum

Hampir semua karya dan pernyataan sosialisme internasional tentang persoalan pemogokan massa ditentukan dari saat sebelum Revolusi Rusia pada tahun 1905 , sebuah eksperimen historis pertama kali dalam skala besar yang bermakna perlawanan. Semua ini adalah bukti bahwa mereka sudah ketinggalan jaman. Pada dasarnya, titik sudut pandangan mereka adalah pandangan Engels yang pada tahun 1873 menulis kritik tentang kesalahan yang dibuat oleh revolusi Bakunin di Spanyol seperti di bawah ini:

“Pemogokan umum, dalam program Bakunin, adalah pengungkit yang sering digunakan untuk memperkenalkan revolusi sosial. Pada suatu pagi, semua pekerja di semua industri dalam suatu negara, atau mungkin di semua negara, akan berhenti bekerja, dan dengan demikian memaksa kelas-kelas yang berkuasa untuk menyerah selama 4 minggu, atau untuk melancarkan serangan pada semua pekerja sehingga para pekerja mempunyai hak untuk mempertahankan diri mereka sendiri, dan dapat mempergunakan kesempatan untuk meruntuhkan masyarakat lama. Tawaran-tawaran yang diberikan samasekali tidak baru: kaum sosialis Perancis dan Belgia telah memperagakannya secara terus menerus sejak 1848, tapi asal-usulnya tetap berasal dari Inggris. Selama perkembangan yang cepat dan kuat dari Chartisme (Chartism) pada kaum pekerja Inggris yang kemudian diikuti oleh krisis pada tahun 1837, bulan suci&emdash;suatu ketegangan kerja pada skala nasional&emdash;telah diajarkan secepat mungkin pada tahun 1839, dan telah diterima dengan baik juga bahwa pada bulan Juli 1842, para pekerja pabrik di daerah utara Inggris telah berusaha melakukannya. Dan pada kongres Aliansi di Geneva pada 1 September 1873, pemogokan umum memainkan peranan penting, tapi harus diakui pada semua sisi bahwa untuk melakukannya dibutuhkan sebuah organisasi kelas pekerja yang sempurna dan sebuah pertempuran penuh yang melegakan. Dan inilah sebenarnya inti pertanyaannya. Di satu sisi, pemerintah tidak akan pernah mengijinkan dana-dana kaum pekerja untuk berkembang menjadi lebih besar, terutama jika mereka didorong oleh ketidakhadiran kaum pekerja dari aksi politik, dan disatu sisi lain, peristiwa-peristiwa politik dan pelanggaran dari kelas yang berkuasa akan menghasilkan kebebasan dari kaum pekerja jauh sebelum kaum proletar akhirnya dapat membentuk organisasi yang ideal dan mendapatkan persediaan simpanan dana yang luar biasa besar. Tetapi jika mereka melakukan hal ini, mereka tidak perlu menggunakan jalan berputar dari pemogokan umum untuk mencapai tujuan mereka.”

Disini kita mempunyai alasan yang merupakan karakteristik tingkah laku dari sosial demokrasi internasional menuju pemogokan massa pada beberapa dekade setelahnya. Hal ini berdasar pada teori anarki pemogokan umum&emdash;yaitu teori pemogokan umum sebagai sesuatu yang mengawali revolusi sosial, berlawanan dengan perlawanan politik kelas pekerja pada umumnya&emdash;dan melemahkan diri mereka sendiri dalam sebuah dilema sederhana: jika kaum proletar sebagai sebuah keseluruhan belum menguasai organisasi yang kuat dan sumber-sumber keuangan yang dibutuhkan, maka dalam kasus ini mereka tidak dapat melaksanakan pemogokan umum: atau jika mereka telah terorganisir dengan cukup baik, dalam kasus ini mereka tidak membutuhkan pemogokan umum. Alasan-alasan ini sangat sederhana dan pada pandangan pertama tampak sangat tidak terbantahkan sehingga selama hampir seperempat abad, dapat memberikan pelayanan yang sempurna pada gerakan buruh modern sebagai senjata yang logis untuk melawan hantu-hantu anarkis dan sebagai sesuatu yang membawa ide-ide perlawanan politik pada lingkaran kaum pekerja yang lebih luas. Langkah-langkah besar yang dilakukan oleh gerakan buruh di semua negara-negara kapitalis selama 25 tahun terakhir ini adalah bukti yang paling meyakinkan dari nilai taktik perlawanan politik, dimana Marx dan Engels tetap bertahan untuk beroposisi dengan Bakunin; dan sosial demokrasi Jerman , dalam posisi barisan depannya atau seluruh gerakan buruh internasional, samasekali bukan produk langsung penerapan yang konsisten dan penuh semangat dari taktik-taktik ini.

Revolusi Rusia saat ini telah mengakibatkan perbaikan-perbaikan radikal pada alasan-alasan diatas, untuk pertama kali dalam sejarah perlawanan kelas, ia telah mencapai sebuah realisasi besar dari gagasan pemogokan massa dan&emdash;seperti yang akan kita diskusikan kemudian&emdash;bahkan telah mendewasakan pemogokan umum dan dengan demikian telah membuka babakan baru dalam perkembangan gerakan buruh.

Diikuti dari sini tidak berarti bahwa taktik perlawanan politik seperti yang direkomendasikan oleh Marx dan Engels adalah salah atau bahwa kritik-kritik yang diterapkan mereka kepada anarkisme adalah tidak benar. Sebaliknya, semuanya adalah gerbong gagasan-gagasan yang sama, metode yang sama, taktik Engels-Marxian, yang terdapat pada landasan praktek terdahulu dari sosial demokrasi Jerman, yang saat ini dalam Revolusi Rusia memproduksi faktor-faktor baru dan kondisi-kondisi baru dalam perlawanan kelas. Revolusi Rusia yang merupakan eksperimen historis pertama dari model pemogokan massa, tidak hanya tidak dapat menghasilkan sebuah usaha mempertahankan anarkisme, tapi sesungguhnya berarti penghapusan sejarah anarkisme.

Eksistensi yang menyedihkan ini oleh perkembangan kuat sosial demokrasi di Jerman ini dipandang sebagai kesalahan kecenderungan mental dalam dekade-dekade baru, dan pada tingkat tertentu dapat dijelaskan oleh dominion dan jangka waktu yang panjang dari periode parlementer. Suatu kecenderungan yang terpola pada ‘serangan pertama’ dan ‘aksi langsung’, sebuah tendensi ‘revolusioner’ yang telanjang, hanya dapat secara temporer mengendor dalam ketenangan massa parlementer dan pada kembalinya periode perlawanan terbuka secara langsung dapat hadir dan hidup kembali, dan membuka kekuatannya dari dalam.

Rusia, secara khusus, tampak menjadi lapangan eksperimental untuk jasa-jasa heroik anarkisme. Sebuah negara dimana kaum proletariat secara absolut tidak mempunyai hak-hak politik dan secara ekstrem lemah dalam berorganisasi, bagian-bagian dari populasi yang bermacam-macam dengan segala warna-warninya yang kompleks, kekacau-balauan akibat konflik kepentingan, standar pendidikan dalam massa rakyat yang lemah, brutalitas yang ekstrem dalam penggunaan kekerasan sebagai bagian dari rezim yang berlaku&emdash;semuanya ini tampak diciptakan untuk membangkitkan anarkisme secara tiba-tiba jika kekuatannya mungkin tidak berumur panjang. Dan akhirnya, secara historis Rusia adalah tempat kelahiran anarkisme. Tetapi tanah air Bakunin ini tampaknya menjadi tempat pemakaman bagi ajaran-ajarannya. Anarki di Rusia tidak hanya tidak berlandaskan pada gerakan pemogokan massa; tidak hanya seluruh kepemimpinan politik dalam aksi revolusioner dan juga pemogokan massa berada dalam genggaman organisasi sosial demokrasi dan kira-kira bisa dikatakan sebagai partai teroris, sosialis revolusioner, tetapi anarkis tidak secara sederhana berdiri sebagai kecenderungan politik yang serius dalam revolusi Rusia. Hanya dalam kota kecil Lithuania dengan kondisi kesulitan khusus&emdash;sebuah rangkaian kebangsaan berbeda-beda yang membingungkan antara pekerja, sebuah kondisi industri skala kecil yang terpencar-pencar secara ekstrem, proletar yang sangat tertindas di Bialystock, terdapat sekitar tujuh atau delapan kelompok-kelompok revolusioner, sedikit kaum anarkis setengah tumbuh yang meningkatkan kebingungan dan kekaguman antara kaum pekerja untuk kebaikan kemampuan mereka; dan terakhir di Moskow, dan mungkin di 2 atau 3 kota lainnya, dan sedikit orang yang diperhatikan. Tapi terpisah dari kelompok revolusioner yang sedikit, apa sebetulnya peranan anarkisme dalam Revolusi Rusia? Hal ini telah menjadi tanda bagi pencuri dan penjarah; proporsi yang besar dari pencurian-pencurian yang tidak terhitung dan tindakan penjarahan pribadi-pribadi telah dilakukan dibawah nama ‘anarkis-komunis’&emdash;tindakan yang tumbuh seperti gelombang ribut melawan revolusi dalam setiap periode depresi dan dalam setiap periode sikap bertahan sementara. Anarkisme telah terjadi dalam Revolusi Rusia, bukan teori perlawanan proletar, tetapi simbol ideologis dari lumpenproletariat sebagai lawan revolusioner , yang seperti sekelompok ikan hiu, berkerumun dalam keterjagaan pertempuran revolusi. Dan bersamaan dengan itu, riwayat historis anarkisme segera berakhir.

Di sisi lain, pemogokan massa di Rusia telah disadari sebagai sesuatu untuk menghindari perlawanan politik kelas pekerja, khususnya bagi parlementarisme, bukan sesuatu yang melompat tiba-tiba dalam revolusi sosial seperti kup yang teatrikal, tapi pertama-tama sebagai sesuatu untuk menciptakan kondisi perlawanan politik terus menerus, khususnya bagi parlementarisme. Perlawanan revolusi di Rusia dimana pemogokan massa adalah senjata yang paling penting bagi kelas pekerja, juga bagi kaum proletariat, dipimpin oleh hak-hak politik dan kondisi-kondisi yang diperlukan dan pentingnya perlawanan bagi emansipasi kelas pekerja seperti yang dikemukakan oleh Marx dan Engels, dan dalam pertentangan mereka melawan anarkisme, lengkap dengan segala kemungkinan yang terjadi di International.

Proses dialektika historis yang mengguncang keseluruhan proses pengajaran sosialisme Marxian, sampai menghasilkan anarkisme dengan ide-ide pemogokan massa yang tidak dapat dipecahkan, telah dengan sendirinya tampil berlawanan dengan pemogokan massa; sebaliknya, pemogokan massa yang bertolak belakang dengan aktivitas politik kaum proletar, telah siap sebagai senjata yang paling ampuh dalam perlawanan memperjuangkan hak-hak politik. Jika Revolusi Rusia mempertanyakan pemogokan massa, dan kemudian membuat perbaikan-perbaikan fundamental pada landasan lama Marxisme, maka sekali lagi metode-metode dan pandangan Marxisme pantas mendapatkan hadiah. Para pemuja Moor hanya dapat mati dengan tangan Moor.

Bab II

Pemogokan Massa, Sebuah Sejarah dan Bukan Produk Artifisial

Revisi pertama atas pertanyaan pemogokan massa yang dihasilkan dari pengalaman Rusia berhubungan dengan konsep umum persoalan ini. Sampai saat terdapat sokongan penuh semangat atas usaha pemogokan massa di Jerman atas pengaruh Bernstein, Eisner, dsb., dan lawan terkuat dari usaha-usaha seperti yang direpresentasikan di kamp-kamp serikat dagang seperti Bomelburg, ketika semuanya telah dikatakan dan dilakukan, ternyata berdiri pada konsep yang sama. Begitu juga dengan sesuatu yang anarkis. Lawan yang berhadap-hadapan dengan jelas satu sama lain tidak saling mengeluarkan seperti halnya yang selalu terjadi dengan kondisi, tapi pada waktu yang bersamaan mendukung satu sama lain. Bagi kaum anarkis, pola pikir ini secara langsung mengarah pada spekulasi tentang ‘great Kladderadatsch’, dan pada revolusi sosial sebagai karakteristik eksternal dan tidak esensial belaka. Sesuai dengan hal ini, apa yang esensial adalah keseluruhan pandangan yang abstrak dan ahistoris tentang pemogokan massa dan semua kondisi perlawanan kaum proletar secara umum.

Bagi kaum anarkis, hanya terdapat dua perkiraan material untuk spekulasi revolusioner&emdash;yang pertama adalah imajinasi, dan kedua adalah kehendak baik dan keberanian untuk menyelamatkan umat manusia dari koyakan kapitalisme. Model yang aneh dari alasan-alasan yang diberikan 60 tahun yang lalu memberi harapan bahwa pemogokan massa adalah suatu langkah tercepat, terpasti, dan termudah, serta bermunculan dimana-mana untuk masa depan sosial yang lebih baik. Pola alasan yang sama baru-baru ini memberi hasil bahwa perlawanan serikat dagang merupakan satu-satunya ‘aksi massa langsung’ yang nyata dan juga satu-satunya perlawanan revolusioner yang nyata&emdash;dan seperti telah diketahui dengan baik adalah ide terakhir dari sindikasi Perancis dan Italia. Hal yang paling fatal bagi anarkisme adalah selalu metode perlawanan yang berimprovisasi sendiri dan tidak hanya berupa perhitungan tanpa asal. Untuk itu mereka bisa disebut kaum utopis murni. Tapi ketika mereka setidak-tidaknya tidak memperhitungkan realitas kejahatan yang dipandang rendah, satu-satunya tempat dimana mereka berasal, maka hal ini bisa dikatakan sebagai spekulasi revolusioner.

Pada landasan metode observasi yang abstrak dan ahistoris yang berdiri saat ini, para pemimpin akan mengagendakan persoalan pemogokan massa di Jerman, juga mereka, para partisipan dalam kongres serikat dagang di Cologne oleh pelarangan propaganda, akan mengurangi problem pemogokan massa dari muka bumi. Semua tendensi mengarah pada asumsi-asumsi anarkis murni yang lazim bahwa pemogokan massa adalah murni alat perlawanan teknis yang dapat segera ‘diputuskan’ sesuai dengan kesenangan dan keketatan sesuai dengan kesadaran, atau ‘terlarang’&emdash;sejenis pisau saku yang dapat disimpan di saku siap siaga untuk ‘keadaan gawat darurat jenis apapun’, dan sesuai dengan keputusan, ia juga dapat tidak dilepaskan dan tidak digunakan. Lawan dari pemogokan massa benar-benar mengklaim keuntungan mempertimbangkan landasan historis dan kondisi material situasi saat ini di Jerman dalam oposisinya dengan kaum romantis revolusioner yang melayang-layang di udara, dan pada setiap poin tidak memperhitungkan situasi saat ini, lengkap dengan segala kemungkinan dan ketidakmungkinannya. ‘Fakta-fakta dan figur-figur; tokoh-tokoh dan figur-figur!’ jerit mereka, seperti Mr. Gradgrind dalam novel Hard Times karya Dickens.

Apa yang dipahami oleh serikat dagang&emdash;lawan dari pemogokan massa&emdash;tentang ‘landasan historis’ dan ‘kondisi material’ adalah dua hal&emdash;di satu sisi adalah kelemahan kaum proletariat, dan di sisi lain adalah kekuatan militerisme Prusia-Jerman. Organisasi pekerja yang tidak mencukupi dan bayonet Prusia yang mengagumkan&emdash;semuanya adalah fakta-fakta dan figur-figur dimana para pemimpin serikat dagang mendasarkan kebijakan praktis mereka dalam kasus-kasus yang terjadi. Benar bahwa kondisi keuangan serikat dagang dan bayonet-bayonet Prusia adalah sesuatu yang material dan sebuah fenomena yang sangat historis, tetapi konsep yang melandaskan diri pada mereka bukanlah materialisme historis seperti dalam pandangan Marx, melainkan materialisme polisi (policemanlike materialism) seperti dalam pandangan Puttkamer. Kehadiran polisi negara kapitalis sangat diperhitungkan, dan bahkan sangat eksklusif, dengan kekuatan kongkrit kaum proletar yang hadir sesekali, begitu juga dengan kekuatan material bayonet, dan dari contoh-contoh yang bisa dibandingkan dengan dua hal diatas, kesimpulan melegakan yang selalu bisa ditarik adalah bahwa gerakan buruh revolusioner ini diproduksi oleh para penghasut dan agitator individual; dan maka itu dalam fenomena penjara-penjara dan bayonet-bayonet terdapat cara yang tidak mencukupi untuk menundukkan fenomena yang telah berlalu dan tidak menyenangkan.

Kesadaran kelas para pekerja Jerman pada akhirnya memahami betul kejenakaan dari teori polisi (policemanlike theory) yang menyatakan bahwa keseluruhan gerakan buruh modern adalah produk artifisial yang bersifat arbitrer dari kelompok kecil penghasut dan agitator yang tidak punya kesadaran.

Bagaimanapun ini adalah konsepsi yang sama, yang menemukan ekspresi ketika dua atau tiga unit komrad dalam sebuah kelompok relawan penjaga malam untuk memperingatkan kelas pekerja Jerman melawan agitasi berbahaya kaum romantis revolusioner dan propaganda pemogokan massa mereka; atau ketika disisi lain, kampanye penuh kemarahan yang bising digerakkan oleh mereka dengan menggunakan kesepakatan rahasia antara kaum eksekutif partai dan komisi umum serikat dagang, semuanya percaya bahwa mereka dapat menghindari pecahnya pemogokan massa di Jerman.

Jika hal ini bergantung pada propaganda kaum romantis revolusioner yang berkobar-kobar atau pada keputusan publik maupun rahasia dari kebijakan partai, maka seharusnya kita samasekali belum pernah mempunyai sebuah pemogokan massa yang serius di Rusia ini. Tidak ada satu negara pun di dunia ini&emdash;seperti yang saya sebutkan dalam Sachische Arbeiterzeitung pada bulan Maret tahun 1905&emdash;dimana pemogokan massa menjadi sesuatu yang sangat sedikit disebarkan atau didiskusikan seperti di Rusia. Dan contoh-contoh keputusan yang terisolasi serta kesepakatan-kesepakatan dari kelompok eksekutif partai-partai Rusia yang sangat berusaha untuk memproklamirkan pemogokan massa sebagai sesuatu yang dikehendakinya sendiri&emdash;misalnya seperti usaha terakhir yang ditunjukkan pada bulan Agustus tahun ini setelah pembubaran Duma , adalah sesuatu yang hampir tidak ada nilainya.

Jika kemudian Revolusi Rusia mengajarkan kita sesuatu, maka ia mengajarkan bahwa pemogokan massa tidak dibuat secara artifisial, tidak diputuskan secara serampangan, dan tidak disebar-sebarkan, tetapi ia adalah fenomena historis yang pada momen-momen tertentu dihasilkan dari kondisi sosial dengan persoalan sejarah yang tidak dapat terhindarkan. Oleh karena itu, hal ini tidak disebabkan oleh spekulasi abstrak atas kemungkinan atau ketidakmungkinan, kegunaan dan ketidakberbahayaan dari pemogokan massa, melainkan hanya oleh pemeriksaan faktor-faktor dan kondisi sosial dimana pemogokan massa tumbuh pada fase-fase perlawanan kelas. Dengan kata lain, hal ini tidak disebabkan oleh kritisisme subyektif dari pemogokan massa dari sudut pandang yang diinginkan, tetapi hanya disebabkan oleh investigasi obyektif sumber-sumber pemogokan massa dari sudut pandang yang secara historis tidak terhindarkan, dan bahwa semua persoalan itu dapat digenggam atau bahkan dapat didiskusikan.

Dalam ruang analisis abstrak dan logis yang tidak nyata, hal ini dapat ditunjukkan dengan kekuatan yang tepat sama pada masing-masing sisi bahwa pemogokan massa adalah sesuatu yang samasekali tidak mungkin, dan pasti akan kalah, dan bahwa mungkin juga kemenangannya tidak dapat dipertanyakan. Dan oleh karena itu nilai-nilai dari bukti-bukti yang terdapat di masing-masing sisi adalah tepat sama&emdash;dan bahwa semua itu tidak ada artinya. Oleh karena itu, ketakutan dari penyebaran pemogokan massa, yang bahkan telah mengarah pada kutukan formal pada orang-orang yang telah dituduh bersalah dari kejahatan ini, adalah semata-mata produk dari kebingungan yang menggelikan dari orang-orang ini. Sangat tidak mungkin untuk menyebarluaskan pemogokan massa sebagai suatu cara perlawanan yang abstrak seperti halnya menyebarluaskan revolusi. Revolusi, seperti halnya pemogokan massa, tidak menandakan apapun kecuali bentuk eksternal dari perlawanan kelas, yang hanya dapat memiliki rasa dan makna dalam hubungannya dengan situasi politik tertentu.

Jika seseorang akan melakukan pemogokan massa secara umum, sebagai suatu bentuk aksi proletar, tujuan dari agitasi metodis, dan pergi dari rumah ke rumah mencari gagasan secara terus menerus untuk memenangkan kelas pekerja, maka ia akan menjadi pekerjaan yang tidak berjalan dan tidak mempunyai keuntungan seperti saat menciptakan gagasan revolusi atau pertempuran di barikade sebagai tujuan agitasi khusus. Pemogokan massa saat ini telah menjadi pusat daya tarik yang hidup bagi Jerman dan kalangan kelas pekerja internasional karena ia adalah bentuk baru sebuah pertempuran dan sebagaimana sebuah tanda yang pasti dari revolusi internal yang sedang berlangsung dalam hubungan kelas dan dalam kondisi perlawanan kelas. Ini adalah kesaksian terhadap suara insting revolusioner dan kecerdasan massa kaum proletar Jerman yang meskipun disana terdapat kekeraskepalaan para pemimpin serikat dagang, tetapi mereka menempatkan diri pada persoalan baru ini dengan rasa tertarik yang besar.

Tetapi tampaknya hal ini tidak semestinya jika dalam kehadiran daya tarik dan sesuatu yang bagus ini, gairah intelektual dan hasrat bagi perbuatan-perbuatan revolusioner sebagai bagian dari para pekerja, untuk memperlakukan mereka pada pelatihan mental yang abstrak dari segala kemungkinan dan ketidakmungkinan pemogokan massa; seharusnya mereka mendapat pencerahan dari perkembangan Revolusi Rusia, simbol internasional dari revolusi, pertentangan tajam kelas-kelas di Eropa Barat, perspektif politik yang lebih luas dari perlawanan kelas di Jerman, peranan dan kewajiban massa pada perlawanan selanjutnya. Hanya dalam bentuk ini, segala diskusi tentang pemogokan massa akan mengarah pada horison intelektual kaum proletar yang lebih luas, penajaman jalan pikiran mereka, dan kisah pencurian energi mereka.

Dilihat dari sudut pandang ini, bagaimanapun, kemajuan kriminal yang diinginkan oleh romantisme revolusioner tampak dalam semua absurditas mereka, karena untuk menyelesaikan persoalan ini, seseorang tidak mematuhi secara ketat isi Resolusi Jena. Praktek politik sepakat pada resolusi ini jika diperlukan, karena mereka merangkaikan pemogokan massa secara utama dengan takdir hak pilih universal, dimana dari sini kemudian mereka dapat mempercayai dua hal&emdash;pertama, bahwa pemogokan massa adalah karakter pertahanan yang murni, dan kedua, bahwa pemogokan massa bahkan ditempatkan dibawah parlementarisme, dan maka itu telah berubah menjadi bagian dari parlementarisme belaka. Tetapi inti sebenarnya dari resolusi Jena dalam hubungan ini adalah bahwa dalam posisi Jerman saat ini, segala usaha&emdash;sebagai bagian dari reaksi hak pilih parlementer yang umum&emdash;dalam segala kemungkinan akan menjadi momen perkenalan dan tanda dari periode perlawanan politik yang keras dimana pemogokan massa sebagai suatu cara perlawanan di Jerman akan diterima untuk digunakan pertama kali.

Tetapi untuk mempersempit dan menekan kepentingan sosial, dan untuk membatasi ruang historis dari pemogokan massa sebagai suatu fenomena dan sebagai persoalan perlawanan kelas dengan segala pernyataan yang muncul dari resolusi kongres, merupakan usaha yang secara singkat hanya dapat dibandingkan dengan hak veto pada diskusi serikat dagang pada kongres di Cologne. Dalam resolusi kongres Jena, Partai Demokratik Sosial Jerman secara resmi telah memperlihatkan perubahan mendasar dimana Revolusi Rusia telah dipengaruhi oleh kondisi internasional perlawanan kelas kaum proletar, dan telah mengumumkan kapasitasnya bagi pembangunan revolusioner dan kekuatannya untuk mengadaptasi kehendak baru dari fase perlawanan kelas selanjutnya. Disinilah letak pentingnya resolusi Jena. Sebagaimana aplikasi praktis pemogokan massa di Jerman, sejarah akan memutuskan seperti juga yang telah diputuskan di Rusia&emdash;proses sejarah dimana terdapat Partai Demokratik Sosial Jerman dengan keputusan-keputusannya adalah benar sebuah faktor penting, tapi pada waktu yang bersamaan adalah juga satu faktor diantara banyak faktor lainnya.

Bab III

Perkembangan Gerakan Mogok Masal di Rusia

Mogok masal, seperti yang tampak disebagian besar diskusi tentang Jerman, merupakan fenomena yang telah dipikirkan dengan sangat jelas dan sederhana, direncanakan secara menyolok dan terisolasi. Mogok masal yang dibicarakan tersebut hanyalah mogok masal politik. Yang dimaksudkan adalah sebuah kebangkitan proletariat industrial yang berasal dari motif kepentingan politik tertinggi, dan dilakukan berdasarkan kepentingan dan saling memahami dari pihak otoritas kelompok yang memegang kendali dengan uni perdagangan, dan dijalankan dalam semangat disiplin kelompok dan ketertiban, yang dengannya komite regulasi dukungan, biaya dan pengorbanan&emdash;singkatnya semua keseimbangan material dari pemogokan masal&emdash;telah ditentukan sebelumnya dengan pasti.

Kini, ketika kita membandingkan skema teoritis ini dengan mogok masal yang nyata, seperti yang terlihat di Rusia lima tahun yang lalu, kita terpaksa mengatakan bahwa representasi ini, yang di dalam diskusi tentang Jerman menempati posisi sentral, hampir tidak berhubungan dengan salah satu dari berbagai pemogokan masal di Rusia yang pernah terjadi. Dan di sisi lain kita terpaksa mengatakan bahwa mogok masal di Rusia menampilkan multiplisitas dari berbagai aksi yang jika kita ambil secara keseluruhan tampaknya tidak mungkin untuk berbicara tentang “mogok masal,” tentang sebuah mogok masal skematik yang abstrak. Semua faktor dari mogok masal, dan juga semua karakternya, tidak hanya berlainan di berbagai kota dan distrik yang berbeda di dalam negara ini, namun karakter umumnya juga seringkali berubah di sepanjang jalannya revolusi. Mogok masal di Rusia telah melalui sejarah tertentu dan akan masih terus berjalan melalui sejarah. Karena itu orang yang ingin berbicara tentang mogok masal di Rusia juga harus mengamati sejarahnya.

Boleh dikatakan bahwa periode Revolusi Rusia yang resmi dimulai sejak kebangkitan kaum proletariat pada tanggal 22 Januari 1905 ketika 200.000 buruh berdemonstrasi dan berakhir dengan genangan darah yang mengerikan di depan istana kaisar. Pembantaian berdarah di St. Peterburg, seperti yang telah kita ketahui, merupakan tanda awal bagi meletusnya serangkaian pemogokan masal yang luar biasa yang menyebar ke seluruh Rusia dalam beberapa hari dan memicu aksi revolusi di setiap penjuru kerajaan dan di kalangan kaum proletariat yang terbesar. Namun kebangkitan 22 Januari di St. Peterburg tersebut hanyalah momen kritis dari sebuah pemogokan masal proletariat sebelum 1905 yang pernah berlangsung di ibukota kekaisaran. Pemogokan masal 22 Januari tersebut jelas terjadi karena pengaruh dari pemogokan umum besar besaran yang meletus pada Desember 1904 di Caucasus, Baku, dan membuat seluruh kawasan Rusia menjadi tegang. Peristiwa Desember di Baku adalah salah satu bagian terakhir dan dahsyat dari pemogokan pemogokan masal besar lainnya yang, seperti gempa bumi periodik, mengguncang seluruh Rusia bagian selatan, yang diawali oleh pemogokan masal di Batum, Caucasus, pada bulan Mei 1902.

Gerakan mogok masal yang pertama di dalam rangkaian yang berkesinambungan dari gejolak revolusi akhirnya berhenti selama lima sampai enam tahun sejak pemogokan umum pada tahun 1896 dan 1897, dan jika gerakan ini tampaknya dipisahkan dari revolusi oleh stagnasi dan reaksi yang keras, setiap orang yang mengenal perkembangan di dalam politik proletariat Rusia sampai pada tahap kesadaran kelas dan energi revolusioner akan menyadari bahwa sejarah periode perjuangan masal sekarang ini dimulai dari berbagai pemogokan umum di St. Peterburg tersebut. Karena itu pemogokan pemogokan tersebut mempunyai arti penting bagi problem pemogokan masal karena pemogokan tersebut telah mengandung benih dari semua faktor utama dari berbagai pemogokan masal yang terjadi sesudahnya.

Sekali lagi, pemogokan umum di St. Petersburg pada tahun 1896 tampaknya merupakan sebuah perjuangan yang murni berhubungan dengan ekonomi, yakni persoalan upah. Penyebabnya adalah kondisi kerja para pemintal dan penenun di St. Petersburg yang sudah tidak dapat ditoleransi lagi, jam kerja selama tiga belas, empat belas atau lima belas jam sehari, tingkat bayaran kerja yang menyedihkan, dan serangkaian penipuan yang keterlaluan oleh majikan. Akan tetapi kondisi seperti itu tampaknya masih ditahan dengan sabar oleh para buruh dalam jangka waktu yang lama sampai sebuah peristiwa yang kelihatannya sepele menghilangkan kesabaran mereka. Penobatan kaisar Nicholas II, yang telah tertunda selama dua tahun karena kekhawatiran akan adanya revolusi, dirayakan pada bulan Mei 1896, dan pada perayaan itu para majikan St Petersburg memperlihatkan semangat patriotik mereka dengan memberikan hari libur wajib selama tiga hari dan mereka tidak mau membayar untuk itu. Para pekerja yang marah karena hal ini mulai bergerak. Setelah pertemuan sekitar 300 pekerja yang cerdas di Ekaterinhorf Garden maka diputuskan untuk mengadakan pemogokan dan kemudian ditetapkan tuntutan sebagai berikut: pertama, pembayaran upah untuk liburan penobatan; kedua, jam kerja dikurangi menjadi sepuluh jam sehari; dan ketiga, kenaikan upah kerja. Hal ini terjadi pada tanggal 24 Mei. Dalam seminggu setiap pabrik penenunan dan pemintalan tidak beroperasi, dan 40.000 buruh melakukan pemogokan umum. Dibandingkan dengan mogok masal besar besaran saat revolusi, jumlah ini tidak banyak. Di dalam kekakuan kutub politik dari Rusia pada masa itu pemogokan umum adalah sesuatu yang tidak akan digubris; bahkan merupakan miniatur dari revolusi. Karenanya, tentu saja, dimulailah penganiayaan yang brutal. Sekitar seribu pekerja ditahan dan pemogokan umum tersebut ditindas.

Di sini kita telah melihat semua karakteristik fundamental dari pemogokan masal yang berikutnya. Gerakan berikutnya semuanya bersifat aksidental, bahkan tidak mengandung arti penting, dan meledak di bawah; namun di dalam keberhasilan gerakan ini buah agitasi, yang disebarkan selama bertahun tahun, dari demokrasi sosial mulai terlihat, dan pada saat berlangsungnya pemogokan para agitator dari pengikut sosial demokrasi berdiri di depan gerakan tersebut, mengarahkannya, dan menggunakannya untuk mengobarkan agitasi revolusi. Gerakan pmogokan selanjutnya dari luar tampak semata mata merupakan perjuangan ekonomi, namun sikap pemerintah dan adanya agitasi dari demokrasi sosial membuat fenomena politik mencuat ke permukaan. Dan akhirnya pemogokan ini juga ditekan; dan buruh mengalami “kekalahan.” Tetapi pada Januari tahun berikutnya para buruh tekstil sekali lagi mengadakan pemogokan dan kali ini mereka meraih keberhasilan yang luar biasa; yakni diperkenalkannya undang undang hari kerja selama sebelas jam sehari di seluruh Rusia. Meskipun demikian hasil yang jauh lebih penting adalah sebagai berikut: karena pemogokan umum yang pertama kali berlangsung di tahun 1896 tanpa meninggalkan jejak organisasi atau dana pemogokan, sebuah perjuangan yang benar benar intensif dari uni perdagangan Rusia telah dimulai, yang menyebar dari St Petersburg sampai ke bagian lain dari negara itu dan membuka jalan bagi agitasi dan organisasi sosial demokrasi, yang dengannya periode revolusi berikutnya yang penuh pergolakan sedang dipersiapkan melalui gerakan bawah tanah.

Munculnya pemogokan di Caucasian pada bulan Maret 1902 tampaknya bersifat aksidental dan semata mata karena alasan ekonomi sebagaimana yang terjadi pada tahun 1896. Pemogokan ini berhubungan dengan krisis industri dan perdagangan yang serius, yang di Rusia merupakan awal dari perang Jepang dan yang, bersama dengan itu, merupakan faktor yang sangat kuat dari lahirnya benih benih revolusi. Krisis tersebut mengakibatkan pengangguran yang luar biasa sehingga menyuburkan agitasi di antara massa proletarian. Karena itu pemerintah, untuk menenangkan para buruh, mengirimkan bantuan yang berlebihan ke rumah di distrik mereka masing masing. Salah satu dari tindakan pemerintah tersebut, yang mempengaruhi 400 pekerja minyak, mengundang protes massa di Batum, yang menimbulkan demonstrasi, penahanan, pembantaian, dan akhirnya muncul aksi politik di mana persoalan yang pada awalnya semata mata hanya persoalan ekonomi kini tiba tiba menjadi peristiwa politik dan revolusioner. Gaung dari pemogokan di Batum yang “tidak berbuah,” melemah dan tertindas, adalah serangkaian demonstrasi masal dari para pekerja di Nizhni Novgorod, Saratov, dan kota kota lainnya, dan karena itu muncul gejolak yang menuju gelombang umum gerakan revolusi.

Pada bulan November 1902 gema revolusi pertama yang sebenarnya terjadi dalam bentuk pemogokan umum di Rostov on Don. Perselisihan mengenai tingkat upah dari perusahaan bengkel kereta api Vladicaucasus merupakan pemicu dari gerakan ini. Pihak manajemen berusaha mengurangi upah dan karena itu komite sosial demokrasi Don menyerukan diadakan pemogokan dengan tuntutan sebagai berikut: kerja sembilan jam sehari, kenaikan upah, penghilangan denda, memecat para insinyur yang mengganggu, dan sebagainya. Semua bengkel ikut serta dalam aksi pemogokan ini. Tak lama kemudian semua pekerja dari industri lain ikut bergabung dan tiba tiba terjadi peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya di Rostov: semua kegiatan industri berhenti, dan setiap hari diadakan pertemuan besar besaran yang dihadiri sekitar 15.000 sampai 20.000 orang di tempat terbuka, dan kadang kadang dikelilingi oleh penjagan Cossacks, dan untuk pertama kalinya juru bicara populer demokratik sosial berbicara di muka umum, pidato tentang sosialisme dan kebebasan politik disampaikan dan ditanggapi dengan antusias, dan seruan seruan revolusi disebarluaskan melalui puluhan ribu selebaran. Di tengah tengah kekuasaan absolut yang kaku kaum proletariat Rostov untuk pertama kalinya berhasil mendapatkan hak untuk berkumpul dan kebebasan berbicara, melalui kekacauan. Tak perlu dikatakan lagi bahwa kemudian terjadi pembantaian di sana. Perselisihan tentang upah di bengkel bengkel kereta api Vladicaucasus dalam beberapa hari berkembang menjadi pemogokan politik dan bentrokan revolusioner di jalan jalan. Peristiwa ini kemudian segera diikuti oleh pemogokan umum di stasiun Tichoretzkaia pada perusahaan kereta yang sama. Di sini juga terjadi pembantaian dan aksi berbau politik, dan bahkan, karena itu, Tichoretzkaia salah satu mata rantai faktor revolusi yang tak dapat dipisahkan.

Musim semi 1903 memberikan jawaban atas kekalahan pemogokan di Rostov dan Tichoretzkaia; seluruh kawasan Rusia selatan pada bulan Mei, Juni dan Juli bergejolak. Baku, Tiflis, Batum, Elizavetgrad, Odessa, Kiev, Nicholayev, dan Ekaterinoslav mengalami mogok masal dalam arti literal dari kata tersebut. Tetapi pemogokan ini tidak berasal dari rencana yang telah dipikirkan sebelumnya; pemogokan ini mengalir bersama dari maksud individu individu di masing masing tempat dan berasal dari sebab yang berbeda beda dan mengambil bentuk yang berlainan. Awalnya dimulai dari Baku di mana beberapa tuntutan demi upah di pabrik pabrik dan departemen departemen yang terpisah pisah akhirnya berpuncak pada pemogokan umum. Di Tiflis pemogokan dimulai oleh 2000 karyawan komersial yang bekerja sejak jam enam pagi sampai sebelas malam. Pada tanggal 4 Juli mereka semuanya meninggalkan tokonya dan membentuk iring iringan menuju ke kota kota untuk menuntut agar para pemilik toko memenuhi janjinya. Permintaan itu terpenuhi: para pekerja toko itu kini bekerja mulai jam delapan pagi sampai delapan malam, dan aksi mereka ini kemudian diikuti oleh semua pekerja pabrik, toko dan kantor kantor, dan lain sebagainya. Koran koran tidak terbit, dan jalur kereta tidak dapat dilalui tanpa pengawalan militer.

Di Elizaetgrad pada tanggal 4 Juli pemogokan dimulai di semua pabrik dengan tuntutan yang murni bermotifkan ekonomi. Pemogokan ini hampir semuanya menyerah, dan pada tanggal 14 pemogokan berakhir. Akan tetapi dua minggu kemudian pemogokan terjadi lagi. Kali ini para pembut roti yang menuntut dan kemudian diikuti oleh tukang batu, tukang kayu, tukang celup, pekerja tambang, dan akhirnya semua pekerja pabrik.

Di Odessa gerakan mogok ini dimulai dengan perjuangan menuntut perbaikan upah pada saat pembentukan serikat kerja “resmi” yang didirikan oleh agen pemerintah menurut program dari seorang pejabat kepolisian yang terkenal, Zubatov . Perjuangan ekonomi dari periode yang lebih awal (salah satunya adalah pemogokan umum besar di St Petersburg 1896) telah menyesatkan pengikut demokrasi sosial Rusia sehingga mereka melebih lebihkan arti penting dari apa yang dinamakan dengan “ekonomi,” dan dengan cara ini landasan dipersiapkan di kalangan pekerja untuk aktivitas demagogik dari Zubatov. Namun setelah beberapa waktu lamanya arus revolusioner yang besar mengubah haluan dan menunggangi barisan proletariat revolusioner. Uni Zubatovian memberikan sinyal untuk melakukan pemogokan umum besar besaran di Odessa pada musim semi 1904. Para pekerja di Odessa, yang tidak mau ditipu oleh persahabatan dan simpati yang diperlihatkan oleh pihak pemerintah kepada mereka, tiba tiba mengajukan tuntutan dan mendesak uni pekerja Zubatovian di sebuah pabrik untuk mengadakan pemogokan dengan tuntutan yang sangat moderat. Mereka segera turun ke jalan jalan, dan ketika mereka menuntut perlindungan dari otoritas yang telah dijanjikan oleh pemimpin mereka, sang “pelindung” ini menghilang dan meninggalkan pekerja dalam keadaan gelisah.

Para demokrat sosial segera mengambil alih kepeimpinan, dan pemogokan meluas sampai ke pabrik pabrik lainnya. Pada tanggal 1 Juli 2500 pekerja truk pelabuhan menuntut kenaikan upah dari delapan kopek menjadi dua rubel dan memperpendek jam kerja. Pada tanggal 16 Juli para pelaut ikut bergabung dalam gerakan ini. Sebelumnya, pada tanggal 13, para staf kereta api listrik melakukan aksi mogok. Kemudian diadakan pertemuan semua pemogok, sekitar enam sampai tujuh ribu pekerja; mereka membentuk prosesi dengan berjalan dari satu pabrik ke pabrik lainnya, dan terus bertambah jumlahnya seperti bola salju, dan massa sebanyak empat puluh atau lima pulu ribu pergi menuju pelabuhan untuk menghentikan semua kegiatan di sana. Tak lama kemudian pemogokan umum berlangsung di seluruh kota.

Di Kiev aksi pemogokan dimulai dari bengkel kereta api pada tanggal 21 Juli. Penyebabnya adalah kondisi buruh yang menyedihkan, dan muncullah tuntutan perbaikan upah. Pada hari berikutnya para pekerja dibagian pengecoran logam mengikuti aksi mogok tersebut. Pada tanggal 23 terjadi insiden yang menjadi sinyal pemogokan umum. Pada malam hari dua delegasi dari pekerja perkeretaapian ditahan. Para pemogok segera menuntut pembebasan mereka berdua, dan ketika hal ini tidak dipenuhi mereka memutuskan tidak mengijinkan semua kereta meninggalkan kota. Di stasiun semua pekerja bersama dengan anak dan istrinya duduk duduk di jalur rel kereta api dan tampaklah lautan manusia. Mereka diancam dengan tembakan peringatan namun para buruh membuka dadanya dan berteriak “tembak!” Sebuah tembakan pun diarahkan kepada massa yang sedang duduk tersebut, dan sekitar 40 sampai 50 orang, diantaranya anak anak dan perempuan, tersungkur ke tanah. Pada saat ini terdengar kabar bahwa semua kota di Kiev melakukan pemogokan pada hari yang sama. Para korban diangkat dan diarak ke tengah tengah demonstrasi masal. Terjadi pertemuan, pidato pidato, penahanan, bentrokan di jalanan Kiev sedang berada di tengah tengah revolusi. Gerakan ini berakhir tak lama kemudian tetapi tuntutan mereka dipenuhi dengan mengurangi hari kerja dan kenaikan upah sebesar satu rubel; hari kerja di pabrik selama delapan jam diterapkan; bengkel bengkel kereta api ditutup atas perintah menteri; departemen departemen lainnya masih melanjutkan pemogokan dengan tuntutannya sendiri sendiri.

Di Nicholayev pemogokan umum meletus akibat pengaruh langsung dari Odessa, Batum dan Tiflis, meskipun ditentang komite demokratik sosial yang menginginkan penundaan gerakan sampai militer meninggalkan kota umtuk melakukan manuver. Massa menolak untuk mundur; dimulai dari sebuah pabrik, pemogokan menjalar dari satu tempat ke tempat lainnya; resistensi militer hanya menambah kemarahan. Prosesi massa dengan lagu lagu revolusi terbentuk di mana yang ikut ambil bagian adalah semua buruh pabrik, pegawai, pejabat perkeretaapian, pria dan wanita. Semua kegiatan terhenti. Di Ejaterinoslav para tukang roti melakukan aksi mogok pada tanggal 5 Agustus, dan pada tanggal 7 Agustus semua pegawai kereta api juga melakukan pemogokan, dan kemudian diikuti semua buruh pabrik pada tanggal 8. Lalu lintas kereta api berhenti dan koran koran tidak terbit.

Pemogokan umum besar besaran terjadi di Rusia selatan pada musim panas 1903. Berawal dari berbagai tuntutan ekonomi dan kejadian kejadian “aksidental” kecil, pemogokan ini dengan cepat berkembang menjadi lautan kemarahan, dan mengubah seluruh kawasan selatan kekaisaran menjadi republik buruh revolusioner selama yang aneh selama beberapa minggu. “Pelukan persaudaraan, teriakan dan antusiasme, nyanyian kebebasan, tawa kegembiraan, canda dan humor, terlihat dan terdengar di tengah kerumunan ribuan massa yang datang bergelombang menuju kota mulai pagi hingga sore malam hari. Suasananya sangat luar biasa: kita hampir bisa mempercayai bahwa kehidupan baru yang lebih baik sedang dimulai di bumi ini. Tontonan yang paling mengesankan dan serius …” demikian tulis seorang koresponden Osvoboshdenye Liberal, Peter Struve.

Tahun 1904 gerakan pemogokan sempat terhenti karena adanya peperangan. Untuk pertama kalinya gelombang demonstrasi “patriotik” diselenggarakan oleh otoritas kepolisian yang menyebar ke seluruh negeri. Masyarakat borjuis “liberal” selama beberapa waktu ditekan oleh chauvinisme pejabat kerajaan. Tetapi tak lama kemudian para demokrat sosial terjun ke arena; demonstrasi buruh revolusioner dihadapkan dengan demonstrasi lumpenproletariat patriotik yang diorganisasikan di bawah patronase kepolisian. Akhirnya kekalahan memalukan dari tentara kerajaan dalam perang membangunkan masyarakat liberal dari kelesuan; maka dimulailah era konggres demokratik, orasi orasi, penyampaian pendapat, dan manifesto manifesto. Absolutisme, yang tertekan sementara karena kalah perang, memberikan ruang penuh kepada mereka, dam segera melihat segala sesuatu penuh optimisme. Selama enam bulan liberalisme borjuis menduduki pusat arena, dan proletariat tetap berada di bawah bayang bayang mereka. Tetapi setelah depresi panjang absolutisme sekali lagi bangkit kembali, camarilla mengumpulkan kekuatannya dan dengan satu gerakan yang dahsyat dari langkah langkah Cossack semua gerakan liberal mulai tersudut. Pesta, pidato dan konggres dilarang dengan alasan “kelancangan yang tak dapat ditoleransi” dan liberalisme telah kehilangan kesabarannya.

Tetapi begitu liberalisme terdesak aksi dari kaum proletariat dimulai. Pada bulan Desember 1904 pemogokan umum besar besaran, yang disebabkan pengangguran, meledak di Baku; kelas pekerja sekali lagi terlibat bentrokan. Karena pidato dilarang dan perubahan tidak dimungkinkan, maka aksi pun dimulai. Di Baku selama beberapa minggu di tengah tengah pemogokan umum para demokrat sosial memegang kendali penuh atas situasi yang ada, dan kejadian khusus pada bulan Desember di Caucasus mungkin akan menimbulkan kegemparan apabila mereka tidak dengan cepat dikalahkan oleh bangkitnya gelombang revolusi yang mereka ciptakan sendiri. Berita pemogokan umum di Baku belum sampai ke seluruh pelosok kerajaan ketika pada bulan Januari 1905 pecah pemogokan masal di St Petersburg.

Di sini juga, seperti yang telah kita ketahui, penyebab langsungnya adalah persoalan yang biasa saja. Dua orang pekerja di Putilov dipecat karena menjadi anggota uni Zubatovian yang sah. Tindakan ini mengundang pemogokan solidaritas oleh 12.000 buruh yang bekerja di bidang tersebut pada tanggal 16 Januari. Demokrat sosial menggunakan kesempatan ini untuk melancarkan agitasi yang bersemangat guna memperluas tuntutan dan mengajukan tuntutan delapan jam kerja sehari, hak untuk berkumpul, kebebasan berbicara dan pers, dan sebagainya. Kegelisahan dikalangan buruh Putilov tersebar dengan cepat sampai ke proletariat, dan dalam beberapa hari saja 140.000 buruh bergabung dengan aksi mogok. Konferensi bersama dan diskusi yang ramai kemudian menyebabkan berjalannya persoalan proletar dari kebebasan borjuis, dimana 200.000 buruh, pada tanggal 22 Januari, dipimpin oleh Father Gapon, dengan tuntutan delapan jam kerja sehari melakukan perjalanan menuju istana kaisar. Konflik antara dua kelompok buruh Putilov yang menjadi subyek hukuman disipliner dalam beberapa hari berubah menjadi pembuka dari revolusi yang paling keras di era modern.

Peristiwa yang terjadi sesudahnya mudah ditebak: pertumpahan darah di St Petersburg mengundang pemogokan masal yang luar biasa besarnya di bulan Januari dan Pebruari di semua pusat pusat industri dan kota kota di Rusia, Polandia, Lithuania, Propinsi Baltik, kawasan Caucasus, Siberia, dari utara sampai selatan, dan dari timur sampai ke barat. Namun jika kita mengamati lebih dekat akan terlihat bahwa pemogokan masal muncul dalam bentuk yang berbeda dengan pemogokan pemogokan yang telah terjadi sebelumnya. Pada saat itu di semua tempat organisasi demokrasi sosial muncul lebih dulu sebelum diajukan seruan; di semua tempat terjadi solidaritas revolusioner dengan proletariat St Petersburg yang dikatakan sebagai penyebab dan tujuan dari pemogokan umum; pada saat yang sama terjadi demonstrasi, orasi dan konflik dengan militer.

Namun di sini juga tidak ada perencanaan terlebih dahulu, tidak ada aksi yang terorganisir, karena daya tarik kelompok (partai) jarang yang dapat menyesuaikan diri dengan kebangkitan massa yang terjadi secara spontan; para pemimpinnya jarang yang memiliki waktu untuk merumuskan slogan slogan untuk massa proletariat yang bergerak dengan cepat. Lebih jauh, pemogokan umum dan masal yang lebih awal berasal dari gabungan individu individu yang berjuang demi perbaikan upah yang, dalam sifat umum dari situasi revolusioner di bawah pengaruh agitas demokrasi sosial, dengan cepat berubah menjadi demonstrasi politik; faktor ekonomi kondisi unionisme perdagangan yang terpecah merupakan titik awalnya, semuanya mencakup aksi kelas dan mengarah kepada politik. Gerakan tersebut kini telah berbalik.

Pemogokan umum Januari dan Februari muncul sebagai aksi revolusioner yang menyatu yang diawali dengan petunjuk dari demokrat demokrat sosial; tetapi aksi ini segera berubah menjadi serangkaian pemogokan lokal, parsial, bermotif ekonomi, yang tiada habis habisnya di distrik distrik, kota kota dan pabrik pabrik yang terpisah. Sepanjang musim semi 1905 dan sampai pertengahan musim panas di seluruh wilayah kerajaan tumbuh benih benih perjuangan ekonomi yang terus menerus dari sebagian besar proletariat melawan kapitalis perjuangan yang, di satu pihak, menarik semua borjuis kecil dan profesi liberal, pengusaha komersial, teknisi, aktor dan anggota profesi seni (seniman) dan di pihak lain masuk sampai ke pembantu rumah tangga, pegawai polisi kecil dan bahkan strata dari lumpenproletariat, dan secara simultan melanda mulai dari kota sampai distrik di pedesaan dan bahkan sampai ke pintu barak militer.

Ini adalah aransemen tenaga kerja dan kapital yang dahsyat dan penuh warna yang merefleksikan semua kompleksitas dari organisasi sosial dan kesadaran politik dari semua golongan dan setiap distrik; dan mencakup mulai dari perjuangan uni perdagangan reguler dari kelompok proletariat terpilih dan teruji yang berasal dari industri skala besar sampai ke protes dari segelintir proletarian pedesaan, dan sampai ke gerakan dari garnisun militer yang telah terhasut; mulai dari pemberontakan elegan kaum terdidik di kalangan kerah putih dan berjas yang bekerja di bank sampai ke keluhan diam diam dalam pertemuan polisi polisi yang tidak puas di ruang penjagaan yang kotor, gelap dan penuh asap.

Menurut teori dari pendukung “perjuangan yang tertib dan disiplin,” sesuai dengan rencana dan skema, menurut mereka yang secara khusus selalu tahu dengan lebih baik dari kejauhan tentang “apa yang seharusnya dilakukan,” menurunnya pemogokan umum politik besar pada Januari 1905 menjadi sejumlah perjuangan ekonomi mungkin adalah suatu “kesalahan besar” yang melumpuhkan aksi itu dan mengubahnya menjadi “bara dalam sekam.” Tetapi demokrasi sosial di Rusia, yang ikut ambil bagian dalam revolusi tetapi belum “berhasil,” sekilas mengakui kemunduran dari pemogokan umum yang penuh gejolak tersebut. Meskipun demikian, sejarah, yang telah membuat “kesalahan besar,” telah menyelesaikan, dengan mengabaikan penalaran dari ahli akademik yang suka turut campur, sebuah upaya raksasa demi revolusi yang, jelas tak terhindarkan, dan konsekuensinya, tak terhitung jumlahnya.

Kebangkitan mendadak kaum proletariat pada bulan Januari dengan dorongan kuat dari persitiwa St Petersburg secara lahiriah adalah aksi politik dari deklarasi perang revolusioner terhadap absolutisme. Namun aksi langsung pertama ini dari dalam mencerminkan kekuatan dahsyat yang untuk pertama kalinya membangkitkan perasaan dan kesadaran kelas berjuta juta orang seperti sebuah sengatan listrik. Dan kebangkitan perasaan kelas ini dengan segera mengekspresikan dirinya di dalam lingkungan di mana jutaan massa proletarian secara mendadak dan tegas menjadi sadar betapa parahnya keadaan sosial dan ekonomi yang selama ini mereka tahan selama beberapa dekade di dalam rantai kapitalisme. Oleh karena itu mulai muncul goncangan dan sentakan spontan pada rantai ini. Semua penderitaan yang tiada tara dari proletariat modern mengingatkan mereka pada luka berdarah yang lama. Ini adalah perjuangan demi pengurangan hari kerja menjadi delapan jam sehari, ada penolakan terhadap perbaikan upah, di sini terjadi “pengusiran” brutal para tukang dengan pemecatan. Di tempat lain sistem denda yang buruk dilawan, upah yang lebih baik diperjuangkan di mana mana dan di sana sini penghapusan pekerjaan lembur diperjuangkan. Pekerjaan yang tidak manusiawi di kota besar, kota kota kecil di propinsi propinsi yang sampai sekarang masih terbayang di dalam tidur, di desa desa dengan warisan dari feodalisme semuanya ini, tiba tiba terkuak oleh gejolak Januari, menyadarkan mereka akan hak haknya, dan kini mereka dengan tidak sabar berusaha mencari kembali apa yang dulu pernah diabaikan.

Pertempuran ekonomi disini tidak benar-benar merupakan suatu keruntuhan, suatu menghilangnya aksi, tetapi semata-mata perubahan bidang, suatu perubahan yang tiba-tiba dan alamiah dari keterlibatan umum pertama dengan absolutisme, dalam perhitungan modal yang umum, yang tetap menyimpan karakternya, mengasumsikan bentuk-bentuk individual pertempuran gaji yang tersebar dimana-mana. Bukan aksi kelas politis yang pecah pada bulan Januari oleh keruntuhan pemogokan umum dalam pemogokan ekonomi, sebaliknya; setelah isi yang mungkin dari aksi politis dalam situasi dan kondisi tertentu revolusi telah kehabisan tenaga, maka ia akan pecah, atau berubah menjadi aksi ekonomis.

Sebenarnya, apalagi yang telah dicapai oleh pemogokan umum pada bulan Januari? Hanya ketidakbijaksanaan dapat berharap bahwa absolutisme dapat hancur oleh satu gelombang pemogokan massa setelah rencana-rencana yang anarkis dijalankan. Absolutisme di Rusia harus dijatuhkan oleh kaum proletar. Tetapi untuk dapat menjatuhkannya, kaum proletar terlebih dulu harus mempunyai tingkat pendidikan politik, tingkat kesadaran kelas, dan organisasi yang bagus. Semua kondisi diatas tidak dapat hanya dipenuhi oleh pamflet-pamflet dan leaflet-leaflet belaka, melainkan oleh aliran politik kehidupan, lewat pertempuran demi pertempuran, dalam latihan revolusi yang berkelanjutan. Lebih jauh lagi: absolutisme tidak dapat jatuh pada setiap momen yang diinginkan, dimana pengerahan usaha dan ketahanan yang cukup sangat dibutuhkan. Kejatuhan absolutisme merupakan ekspresi luar belaka dari pembangunan kelas dan sosial pada masyarakat Rusia.

Sebelum absolutisme dapat dijatuhkan, kaum borjuis Rusia dalam ruang dan pembagian kelas modernnya harus dibentuk. Hal ini mensyaratkan penyatuan bersama-sama seluruh lapisan sosial dan kepentingan yang bermacam-macam, disamping pendidikan partai proletar revolusioner, dan tidak kurang partai-partai reaksioner, konservatif, liberal, radikal, dan borjuis kecil; ia membutuhkan kesadaran diri, pengetahuan diri, dan kesadaran kelas, yang tidak semata-mata merupakan lapisan dari masyarakat saja, tetapi merupakan lapisan dari kaum borjuis. Tetapi hal ini juga bisa dicapai dan berhasil tidak dengan cara lain kecuali lewat pertempuran, lewat proses revolusi itu sendiri, melalui aliran pengalaman hidup, dalam bentrokan dengan kaum proletar, serta dalam pergeseran yang tidak putus-putusnya. Pembagian kelas dan kedewasaan kelas dari masyarakat borjuis ini, begitu juga dengan aksi pertempuran melawan absolutisme, disatu sisi dirintangi dan dipersulit oleh peranan khusus kaum proletar, dan disisi lainnya dipacu dan dipercepat oleh hal-hal lainnya. Proses sosial revolusi yang terpendam dan bermacam-macam melintasi satu sama lain, saling menguji satu sama lain, dan meningkatkan kontradiksi internal revolusi, tetapi pada akhirnya dipercepat, dan dengan demikian membuat ledakan-ledakannya terdengar lebih keras.

Tampaknya, problem yang sederhana dan murni mekanis ini dapat dinyatakan sebagai berikut: kejatuhan absolutisme merupakan proses sosial yang panjang dan berkelanjutan, dan pemecahannya bergantung pada penghancuran lapisan masyarakat seluruhnya; bagian yang paling atas ditempatkan pada tempat yang terendah sementara bagian yang terendah diletakkan di tempat paling atas, tugas-tugas yang diberi harus berubah menjadi suatu kekacauan, dan tampaknya kekacauan anarkis harus dirubah dalam bentuk baru. Saat ini dalam proses transformasi sosial masyarakat lama Rusia, tidak hanya pada bulan Januari terjadi pemogokan massa umum yang pertama, tetapi topan badai yang mengikutinya pada musim semi dan musim panas ikut memainkan bagian yang sangat diperlukan. Hubungan umum antara gaji buruh dan modal ikut memberikan kontribusi dalam perkiraan yang sama untuk mencapai penyatuan kembali beberapa macam lapisan masyarakat dan kaum borjuis, pada kesadaran kelas kaum proletar revolusioner, dan pada kaum borjuis dan liberal yang konservatif. Dan begitu perselisihan tentang gaji kaum urban memberikan kontribusi pada pembentukan partai industri kaum monarki yang kuat di Tokyo, maka kekerasan kaum urban yang membara dan muncul di Livonia mengarah pada pelenyapan kaum liberalisme agraris-aristokrat zemstvo yang terkenal.

Tetapi pada waktu yang bersamaan, periode pertempuran ekonomi pada musim semi dan musim panas tahun 1905 memungkinkan kaum urban proletar, dengan memakai arah dan agitasi kaum demokrasi sosial yang aktif, untuk memahami lebih lanjut semua pelajaran dari bulan Januari dan untuk menggenggam dengan lebih jernih semua kewajiban lebih jauh dari revolusi. Hal ini ada hubungannya juga dengan keadaan lain dari karakter ketahanan sosial: pertumbuhan umum dari standar kehidupan kaum proletar, dan pertumbuhan sosial, ekonomi, dan intelektual.

Pemogokan pada bulan Januari 1905 berakhir dengan kemenangan seluruhnya. Sebagai bukti dari hal ini, beberapa data dari massa material dan di beberapa bagian lainnya tidak dapat diakses, mungkin dapat disebut disini berhubungan dengan pemogokan penting yang dilaksanakan di Warsaw oleh kaum demokrasi sosial Polandia dan Lithuania. Dalam pabrik-pabrik industri metal yang besar di Warsaw: Liplop Ltd, Ran and Lowenstein, Rudzki and Co., Borman, Schwede and Co., Handtke, Gerlach and Pultz, Geisler Bros, Eberherd, Wolski and Co., Konrad and Yarnuszkiewicz Ltd., Weber and Daehu, Ewizdzinski and Co., Wolonoski Wire Works, Gostynski and Co Ltd., Rrun and Son, Frage Norblin, Werner, Buch, Kenneberg Bros, Labor, Dittunar Lamp Factory, Serkowski, Weszk&emdash;seluruhnya berjumlah 22 pabrik, para pekerjanya memenangkan tuntutan 9 jam kerja, peningkatan gaji sebanyak 25 %, dan mencapai beberapa kelonggaran kerja, setelah melakukan pemogokan massa dari 4 sampai 5 minggu (dari tanggal 25 dan 26 Januari). Dalam bengkel-bengkel kerja besar industri kayu di Warsaw, sebutlah misalnya Karmanski, Damieki, Gromel, Szerbinskik, Twemerowski, Horn, Devensee, Tworkowski, Daab, dan Martens&emdash;semuanya berjumlah 12 bengkel kerja&emdash;pemogokan massa pada tanggal 23 Februari telah memenangkan tuntutan 9 jam kerja per hari, serta peningkatan gaji, setelah pemogokan berlangsung selama 1 minggu. Seluruh industri batu memulai pemogokan pada tanggal 27 Februari dan meminta pada kaum demokrasi sosial, sebuah tuntutan 8 jam kerja per hari; mereka memenangkan tuntutan 10 jam kerja per hari pada tanggal 11 Maret bersama-sama dengan peningkatan gaji bagi semua kategori, pembayaran gaji regular setiap minggu, dsb. Para pelukis, para penunggang kuda, para pandai besi, semuanya memenangkan tuntutan 8 jam kerja tanpa pengurangan gaji sedikit pun.

Bengkel kerja telepon mogok selama 10 hari dan memenangkan tuntutan 8 jam kerja dan peningkatan gaji dari 10-15%. Perusahaan tenunan linen yang besar, Hielle and Dietrich, dengan jumlah pekerja sebanyak 10.000 orang, setelah melakukan pemogokan yang berlangsung selama 9 minggu, mendapat pengurangan jam kerja sebanyak 1 jam, dan peningkatan gaji dari 5% ke 10%. Hasil yang sama dengan variasi yang berbeda-beda dapat dilihat pada cabang-cabang industri lama di Warsaw, Lodz, dan Sosnovitz.

Di Rusia, tuntutan 8 jam kerja telah menang pada bulan Desember 1904 oleh beberapa kategori para pekerja minyak di Baku; pada bulan Mei 1905 oleh para pekerja gula di distrik Kiev; pada bulan Januari 1905 oleh semua pekerja percetakan di Samara (dimana pada waktu yang bersamaan peningkatan rata-rata pencapaian kerja telah dicapai, dan denda-denda telah diakhiri); pada bulan Februari dalam sebuah pabrik dimana instrumen-instrumen medis bagi para tentara dibangun, para pabrik furnitur, dan dalam pabrik pengisi pulpen di St. Petersburg. Lebih jauh, tuntutan 8 jam kerja per hari telah diperkenalkan di pertambangan di Vladivostock, pada bulan Maret, di pemerintahan dimana bengkel kerja mekanis bekerja sama dengan stok pemerintah, dan pada bulan Mei antara para pegawai di kota listrik dan kereta api, Tiflis. Di bulan yang sama, sebuah hari kerja dengan jam kerja 8,5 jam per hari diperkenalkan di pabrik tenunan katun di Morosov (dan di waktu yang sama, penghapusan jam kerja malam dan peningkatan gaji sampai 8% telah menang); pada bulan Juni, pengenalan 8 jam kerja terjadi di antara para pekerja minyak di St. Petersburg dan Moskow; pada bulan Juli terjadi pengenalan 8,5 jam kerja antara para pandai besi di dermaga St. Petersburg; dan pada bulan November terjadi perkenalan pada semua perusahaan percetakan privat di kota Orel (dan pada waktu yang bersamaan terjadi rata-rata peningkatan waktu sampai 20%, dan rata-rata peningkatan hasil kerja sampai 100%, begitu juga dengan tindakan membangun usaha perdamaian dimana para pekerja dan para pegawai sama-sama direpresentasikan).

Sembilan jam kerja per hari terjadi pada seluruh bengkel jalan kereta api (pada bulan Februari), di banyak pemerintah, militer, dan bengkel kerja angkatan laut, pada sebagian terbesar pabrik-pabrik di kota Berdiansk, pada semua hasil percetakan di kota-kota Poltava dan Musk; 9,5 jam kerja per hari di galangan kapal, bengkel-bengkel kerja mekanis dan pengecoran di kota Nicholayev pada bulan Juni, setelah pemogokan umum para pramusaji di banyak restoran dan kafe-kafe di Warsaw (dan di waktu yang bersamaan, terjadi peningkatan gaji dari 20% ke 40%, dengan libur 2 minggu setiap tahun).

Sepuluh jam kerja per hari terjadi di hampir semua pabrik di kota-kota Lodz, Sosnovitz, Riga, kovno, Dorfat, Minsk, Kharkov, pada perusahaan-perusahaan roti di Odessa, diantara semua mekanik di Kishinev, pada beberapa kerja peleburan di St. Petersburg, pada pabrik korek api di Kovno (dengan peningkatan gaji sampai 10%), pada semua bengkel kerja angkatan laut pemerintah, dan antara para buruh pelabuhan.

Peningkatan gaji secara umum lebih kecil daripada percepatan jam kerja tetapi selalu lebih penting: pada pertengahan bulan Maret 1905 di Warsaw, sebuah peningkatan gaji sebesar 15% telah ditetapkan oleh departemen perusahaan kotapraja; sedangkan di pusat industri tekstil, Ivanovo-Vosnosensk, terjadi peningkatan gaji dari 7 sampai 15%, di Kovno, peningkatan tersebut mempengaruhi 73% para pekerjanya. Sebuah gaji minimum yang tetap telah diperkenalkan di beberapa pabrik roti di Odessa, pada galangan kapal Neva di St. Petersburg, dsb.

Hal ini terus berjalan tanpa mengatakan bahwa kelonggaran-kelonggaran ini telah ditarik kembali, kesini atau kesana. Hal ini, bagaimanapun, hanyalah sebab dari perselisihan baru yang mengarah pada pertempuran untuk pembalasan yang lebih pahit, dan kemudian periode pemogokan pada musim semi 1905 telah dengan sendirinya menjadi pembuka dari serangkaian pertempuran ekonomi yang tersebar dan tidak habis-habisnya sampai saat ini. Dalam periode kemacetan revolusi, ketika telegraf tidak membawa berita sensasional dari teater perang Rusia ke dalam dunia luar, dan ketika Eropa Barat menyatakan kekecewaannya dengan pernyataan bahwa ‘tidak ada apa-apa yang terjadi di Rusia’, maka kerja bawah tanah revolusi pada kenyataannya terus dilanjutkan tanpa henti, hari demi hari, jam demi jam, di jantung pemerintahan kerajaan. Pertempuran ekonomi yang intensif dan tidak henti-hentinya berjalan, melalui metode yang singkat dan cepat, mempengaruhi transisi kapitalisme dari metode kerja tidak metodis yang patriarkal ke bentuk metode kerja yang beradab dan sangat modern.

Saat ini, hari-hari kerja di industri Rusia telah ditinggalkan di belakang, tidak hanya aturan di perusahaan Rusia (yang aturan resminya memuat ketentuan 11 jam kerja per hari), tetapi bahkan kondisi aktual Jerman. Pada sebagian besar industri skala besar di Rusia berlaku ketentuan 10 jam kerja per hari, dimana di Jerman, hal ini dideklarasikan dalam aturan sosial sebagai tujuan yang tidak dapat dicapai. Terlebih lagi, hal ini berlaku bagi konstitusionalisme industrial, dimana terdapat begitu banyak antusiasme di Jerman, dan demi penyokong taktik kaum oportunis yang akan tetap menjaga angin dari badai kaum parlementer yang penuh penderitaan. Semua hal diatas telah lahir, bersama-sama dengan konstitusionalisme politik di tengah-tengah badai revolusioner, dari revolusi itu sendiri! Sebenarnya, hal ini tidak semata-mata peningkatan umum standar kehidupan, atau tingkat kebudayaan dari kelas pekerja yang telah mengambil tempat. Standar material kehidupan sebagai tingkat kehidupan yang permanen, tidak mempunyai tempat dalam revolusi. Begitu banyak kontradiksi dan kontras-kontras secara simultan membawa kemenangan ekonomi yang mengejutkan, juga tindakan paling brutal aksi balas dendam sebagai bagian dari iklim kapitalis; saat ini 8 jam kerja per hari, dan esoknya, keseluruhan larangan bekerja dan penderitaan kelaparan bagi jutaan orang.

Hal yang paling berharga dan abadi dalam air surut yang cepat dan alur gelombang adalan endapan mental kaum intelektual dan perkembangan kebudayaan kaum proletar, yang maju tidak teratur dan menawarkan jaminan yang tidak dapat diganggu gugat dari kemajuan lebih jauh yang tidak dapat ditahan-tahan lagi dalam pertempuran ekonomi maupun dalam pertempuran politik. Dan tidak hanya itu. Bahkan hubungan antara para pekerja dengan para pegawai telah terbalik-balik; sejak pemogokan massa pada bulan Januari dan pemogokan massa pada tahun 1905 yang mengikutinya, prinsip-prinsip penguasaan kapitalis secara de facto telah dihapuskan. Dalam perusahaan-perusahaan yang lebih besar pada semua pusat-pusat industri penting, pembentukan komite pekerja telah dengan sendirinya menempatkan diri dengan negosiasi kaum pekerja dan memutuskan semua perselisihan.

Dan akhirnya: pemogokan kacau balau yang tampak dan tindakan revolusioner yang tidak terorganisir setelah pemogokan umum bulan Januari menjadi titik awal kerja organisasi yang tergesa-gesa. Dame History, dari jauh, tersenyum memperdayakan figur-figur birokratik yang tetap teguh percaya pada pintu nasib serikat dagang Jerman. Sebuah organisasi firma sebagai hipotesis yang sangat diperlukan bagi pemogokan massa di Jerman pada akhirnya harus dibangun seperti benteng yang tidak terkalahkan&emdash;sebaliknya, organisasi-organisasi ini di Rusia, telah lahir dari pemogokan massa. Dan sementara para penjaga serikat dagang Jerman untuk bagian terbesar merasa takut bahwa organisasi ini akan jatuh berkeping-keping seperti porselin tertelan angin puyuh revolusioner, maka revolusi Rusia menunjukkan pada kita gambaran yang berlawanan samasekali; dari angin puyuh dan badai, keluar dari api dan cahaya pemogokan massa dan pertengkaran di jalan-jalan tumbuh kembali, seperti Venus yang keluar dari serikat dagang yang muda, kuat, dan penuh semangat seperti busa yang segar.

Disini sekali lagi terdapat contoh kecil, yang bagaimanapun merupakan tipikal dari seluruh kerajaan. Pada konferensi kedua serikat dagang Rusia yang bertempat di St. Petersburg akhir Februari 1906, para perwakilan serikat dagang St. Petersburg pada laporannya tentang pembangunan organisasi serikat dagang di ibukota Tsar mengatakan:

“Pada tanggal 22 Januari 1905 yang telah menghanyutkan serikat Gapon adalah sebuah titik balik. Sebagian besar pekerja telah belajar untuk menghargai dan memahami nilai penting sebuah organisasi, dan bahwa hanya mereka sendiri yang dapat menciptakan organisasi-organisasi ini. Serikat dagang pertama, yaitu percetakan, berasal dari hubungan langsung dengan gerakan bulan Januari. Komisi-komisi yang telah ditetapkan untuk menjalankan tarif telah membentuk status tertentu, dan mulai tanggal 19 Juli, serikat ini memulai eksistensinya. Hanya saja, pada saat ini, serikat para pekerja kantor dan penjaga buku dipertanyakan eksistensinya.

Sebagai tambahan untuk organisasi ini yang keberadaannya begitu terbuka, mulai bulan Januari sampai Oktober 1906, bermunculanlah serikat dagang legal dan semi-ilegal. Untuk model organisasi yang lama misalnya adalah serikat para asisten kimia dan pegawai komersial. Diantara seluruh serikat ilegal, perhatian khusus harus diberikan pada serikat tukang arloji yang pertemuan pertama rahasianya diadakan pada 24 April. Segala usaha untuk mengadakan pertemuan umum terbuka hancur oleh pertahanan polisi yang terus menerus dan Kamar Dagang yang terdiri dari para pegawai. Kegagalan ini tidak dapat menghindari keberadaan dari serikat. Ia mengadakan pertemuan rahasia para anggota pada tanggal 9 Juni dan 14 Agustus, terpisah dari sesi kaum eksekutif sebuah serikat. Serikat para tukang jahit didirikan pada tahun 1905 pada sebuah pertemuan di hutan dimana 70 orang tukang jahit hadir disitu. Setelah pertanyaan tentang pembentukan sebuah serikat dipertanyakan, sebuah komisi yang telah dipercaya telah ditetapkan dengan kewajiban untuk menjalankan undang-undang. Segala usaha komisi untuk mendapatkan eksistensi legal dari serikat sangat tidak sukses. Aktivitasnya dibatasi pada agitasi dan pendaftaran anggota baru dalam bengkel kerja individual. Nasib yang sama terjadi pula pada serikat tukang pembuat sepatu. Pada bulan Juli, sebuah pertemuan rahasia di malam hari diadakan di sebuah hutan dekat kota. Lebih dari 100 tukang sepatu menghadiri; laporan yang dibuat dari situ melihat nilai pentingnya sebuah serikat dagang. Sejarahnya hal ini di Eropa Barat, juga kewajiban-kewajibannya di Rusia. Maka kemudian diputuskan untuk membentuk sebuah serikat dagang; sebuah komisi 12 telah ditetapkan untuk menjalankan undang-undang dan perintah untuk melakukan pertemuan umum para tukang sepatu. Undang-undang untuk sementara tidak dapat memungkinkan, tetapi untuk sementara adalah sangat tidak mungkin untuk mencetak mereka maupun mengadakan pertemuan rahasia.”

Kemudian muncullah kesulitan awal yang pertama. Kemudian datanglah bulan Oktober dimana terdapat pemogokan umum yang kedua, manifesto kaisar pada tanggal 30 Oktober, dan periode konstitusi yang singkat. Kaum pekerja melemparkan diri mereka sendiri dengan semangat yang berapi-api dalam gelombang kebebasan politik untuk menggunakannya dengan segera untuk tujuan kerja-kerja organisasi. Disamping pertemuan politik, debat-debat, dan pembentukan klub-klub yang lazim, pembangunan serikat dagang dengan segera dapat ditangani. Pada bulan Oktober dan November, sekitar 40 serikat dagang yang baru muncul di St. Petersburg. Saat ini, sebuah biro pusat yang merupakan dewan serikat dagang telah didirikan. Bermacam-macam terbitan serikat dagang muncul, dan sejak bulan November, organ pusat telah dipublikasikan, The Trade Union.

Apa yang telah dilaporkan diatas termasuk tentang Petersburg juga benar dan berlaku untuk keseluruhan Moskow dan Odessa, Kiev dan Nikolayev, Sorotov dan Voronezh, Samara dan Nizhni-Novgorod, semua kota-kota besar di Rusia, dan kota-kota dengan derajat sedikit lebih tinggi di Polandia. Serikat dagang dari kota-kota yang berbeda mencari kontak antara satu dengan yang lainnya, sebuah konferensi pun diadakan. Akhir dari periode konstitusi dan kembalinya reaksi pada bulan Desember 1905, untuk sementara waktu berhenti pada aktivitas serikat dagang yang tersebar luas dan terbuka, tetapi bagaimanapun tidak bersama-sama memadamkannya. Mereka beroperasi sebagai suatu organisasi secara rahasia, dan kadang-kadang menjalankan pertempuran gaji yang cukup terbuka. Campuran khusus kondisi kehidupan serikat dagang yang legal dan ilegal telah dibangun, berhubungan dengan situasi revolusioner yang tinggi.

Tetapi di tengah-tengah pertempuran, kerja organisasi terbuka secara lebih luas dengan sempurna, tidak dengan tata cara keilmuan. Serikat dagang demokrasi sosial di Polandia dan Lithuania misalnya, yang pada kongres terakhir, bulan Juli 1906, diwakili oleh 5 delegasi dari 10000 anggotanya, dilengkapi dengan undang-undang yang lazim, kartu anggota, perangko berperekat, dan sebagainya. Dan para pembuat roti dan pembuat sepatu yang sama, para insinyur dan pencetak di Warsaw dan Lodz yang pada bulan Juni 1905 berdiri pada barikade-barikade dan yang pada bulan Desember hanya menantikan kata-kata dari St. Petersburg untuk memulai pertarungan jalanan, ternyata menemukan waktu dan berani, antara satu pemogokan massa dan lainnya, antara penjara dan larangan bekerja, dan di bawah kondisi pengepungan, untuk masuk ke dalam undang-undang serikat dagang dan mendiskusikannya dengan bersungguh-sungguh. Barikade para pejuang dari hari kemarin dan esok hari benar-benar telah mendapat teguran berat dari para pemimpin dan menakut-nakuti mereka dengan penarikan anggota dari partai karena kartu anggota serikat dagang yang tidak beruntung tidak dapat dicetak dengan lebih cepat&emdash;dalam kerja percetakan rahasia serta dalam penyiksaan polisi yang tidak henti-hentinya. Semangat dan ketidaksungguh-sungguhan ini berlanjut sampai sekarang. Sebagai contoh, pada 2 minggu pertama bulan Juli 1906, 15 serikat dagang tampak di Ekaterinoslav, 6 di Kostroma, beberapa yang lain di Kiev, Poltava, Smolenk, Tscherkassy, Proskurvo, sampai kota-kota propinsi yang tidak penting.

Pada sesi majelis serikat dagang di Moskow pada tanggal 4 Juni 1906, setelah penerimaan laporan dari para delegasi serikat dagang individu, telah diputuskan bahwa serikat dagang harus mendisiplinkan para anggota mereka dan menahan mereka dari kerusuhan di jalan karena saat sekarang tidak menguntungkan bagi kerusuhan massa. Di hadapan provokasi pemerintah yang mungkin, perhatian harus diberikan bahwa massa tidak akan mengalir keluar ke jalan-jalan. Akhirnya, majelis memutuskan bahwa jika pada suatu waktu, sebuah serikat dagang memulai pemogokan, yang lainnya harus ditarik kembali dari gerakan apapun. Sebagian besar pertempuran ekonomi sekarang diarahkan oleh serikat dagang.

Kemudian pertempuran ekonomi besar yang berasal dari pemogokan umum bulan Januari dan tidak berhenti sampai saat ini telah membentuk latar belakang yang luas bagi revolusi dimana dari sana timbul aksi timbal balik yang terus menerus dengan agitasi politik dan peristiwa eksternal revolusi ini, semuanya pernah muncul disini, dan disana sebagai ledakan yang terisolasi, dan saat ini menyerupai aksi umum kaum proletar yang besar. Kemudian disana menyala melwan latar belakang peristiwa demi peristiwa ; pada demonstrasi bulan Mei terdapat pemogokan umum yang belum pernah terjadi sebelumnya di Warsaw yang berakhir dalam pertempuran berdarah antara kerumunan massa yang tak berdaya dan para tentara. Pada bulan Juni di Lodz, keluar massa dalam jumlah besar yang dibuat terpencar-pencar oleh para tentara, dan mengarah pada demonstrasi 100000 pekerja dan pada pemakaman beberapa korban brutalisme militer dan perlawanan terbaru dengan para militer, dan akhirnya pada tanggal 23, 24, dan 25 Juni, berjalan dalam pertempuran barikade pertama dalam kekuasaan kaisar. Bersamaan dengan itu, pada bulan Juni, revolusi besar kaum pelaut yang pertama di Black Sea Fleet meledak di pelabuhan Odessa dari insiden yang membuang-buang waktu dalam kapal berlapis baja Potemkin yang dengan segera bereaksi atas Odessa dan Nikolayev dalam bentuk pemogokan massa yang keras. Lebih jauh, gema pemogokan massa dan revolusi kaum pelaut, diikuti dengan peristiwa serupa di Kronstadr, Libau, dan Vladivostok.

Pada bulan Oktober, terjadilah eksperimen besar pengenalan 8 jam kerja per hari di St. Petersburg. Delegasi majelis umum kaum pekerja memutuskan untuk mencapai tuntutan 8 jam kerja per hari secara revolusioner. Hal ini berarti bahwa pada hari yang ditentukan semua pekerja di St. Petersburg harus menginformasikan pada semua pegawai bahwa mereka tidak mau bekerja lebih dari 8 jam kerja per hari, dan bahwa mereka harus meninggalkan tempat kerja setelah bekerja 8 jam kerja per hari. Sesekali ide agitasi yang hidup diterima oleh kaum proletar dengan antusiasme tinggi, tetapi kesedihan yang besar dengan demikian tidak dapat dihindari. Contohnya, sistem 8 jam kerja per hari berarti penurunan gaji besar bagi para pekerja tekstil yang sampai saat bekerja 11 jam kerja per hari, begitu juga dengan sistem hasil karyanya. Dalam jangka waktu seminggu, sistem 8 jam kerja per hari berlaku di semua pabrik dan bengkel kerja di St. Petersburg, dan kegembiraan bagi para pekerja yang tidak merasakan ikatan lagi. Bagaimanapun, pada pertama kali para pegawai ini mengherankan juga, dimana mereka menyiapkan pertahanan mereka; dimana-mana mereka takut untuk menutup pabrik-pabrik mereka. Beberapa kaum pekerja berkonsentrasi untuk bernegosiasi dan berjuang mencapai sistem 10 jam kerja per hari atau sistem 9 jam kerja per hari. Bagaimanapun, kaum elit proletar Petersburg menganggap bahwa kaum pekerja menginginkan kemantapan dan mereka tetap tidak tergoyahkan, dan larangan bekerja yang terjadi telah membuat 45.000 sampai 50.000 pekerja ke jalan-jalan setiap bulan. Kestabilan gerakan 8 jam kerja per hari telah berjalan melalui pemogokan umum pada bulan Desember dimana larangan bekerja yang besar merintangi tujuan yang lebih besar.

Sementara itu bagaimanapun, pemogokan umum yang besar kedua di seluruh kerajaan pada bulan Oktober sebagai respon atas proyek Bulygin Duma -pada pemogokan dimana para pekerja kereta api dikumpulkan bersama-sama. Aksi kaum proletar besar yang kedua telah melahirkan karakter esensial yang berbeda dari yang pertama kali terjadi pada bulan Januari. Elemen kesadaran politik telah memainkan peranan yang lebih besar. Disini juga untuk memastikan, sesekali terjadi juga pecahnya pemogokan massa dengan segera yang berada pada posisi subordinat dan tampak sebagai suatu hal yang kebetulan belaka: konflik antara para pekerja kereta dengan manajemen tentang dana pensiun. Tetapi pertumbuhan umum kaum proletar telah diikuti oleh ide-ide politik yang jelas. Pembukaan pada pemogokan bulan Januari adalah proses untuk menanyakan tentang kebebasan politik: kata-kata yang dilontarkan pada pemogokan bulan Oktober berlalu dengan komedi konstitusional kekaisaran!

Rasa terima kasih diungkapkan juga pada kesuksesan pemogokan umum yang tiba-tiba, pada manifesto kaisar pada tanggal 30 Oktober, gerakan tidak mengalir kembali dengan sendirinya seperti yang terjadi pada bulan Januari, tetapi tampaknya akan berjalan dalam keberanian aktivitas kebebasan politik yang sama sekali baru. Demonstrasi, pertemuan-pertemuan, pers pemuda, diskusi publik, dan pembantaian berdarah adalah akhir sejarah, dan setelah itu pemogokan massa baru dan demonstrasi&emdash;semuanya adalah gambaran keras yang terjadi pada bulan-bulan November dan Desember. Pada bulan November misalnya, pemogokan massa kaum demokrasi sosial di Petersburg diatur sebagai demonstrasi protes melawan pertemuan berdarah dan proklamasi pengepungan di Polandia dan Livonia.

Proses fermentasi setelah periode konstitusi yang singkat dan keterjagaan yang mengerikan akhirnya membawa kita pada bulan Desember dimana pemogokan massa yang ketiga pecah sepanjang kerajaan. Pada saat ini, pelatihan dan hasilnya sama-sama berbeda dari aksi ekonomi yang terjadi pada bulan januari, tetapi hal ini tidak lagi dapat mencapai kemenangan besar pda bulan Oktober. Usaha camarilla kekaisaran dengan kebebasan politik yang nyata tidak lagi dibuat, dan bersamaan dengan aksi revolusioner, dan untuk pertama kali selama prosesnya, tertumbuk melawan dinding kuat kekerasan fisik absolutisme. Melalui pembangunan internal yang logis dari pengalaman pemogokan massa yang progresif, hal ini berubah melalui pemberontakan terbuka, untuk mempersenjatai barikade-barikade, dan para pejuang jalanan di Moskow. Bulan Desember di Moskow ditutup dengan tahun revolusi yang penuh kejadian sebagai titik tertinggi untuk menaiki garis aksi politik dan gerakan pemogokan massa.

Peristiwa-peristiwa di Moskow menunjukkan gambaran tipikal pembangunan yang logis dan pada waktu yang bersamaan mencakup masa depan gerakan kaum revolusioner secara keseluruhan: pemberontakan terbuka tidak dapat terhindarkan, dimana sekali lagi bagian-bagiannya tidak dapat datang dengan cara lain kecuali lewat serangkaian aliran persiapan pemberontakan terbuka, yang untuk sementara waktu berakhir dalam kekalahan sebagian dan secara individu tampak prematur.

Tahun 1906 membawa pemilihan ke Duma dan insiden Duma. Kaum proletar dari insting revolusioner yang kuat dan pengetahuan jelas dari situasi ini, memboikot seluruh konstitusi kekaisaran yang jenaka; dan sekali lagi liberalismenya menempati posisi pusat selama beberapa bulan. Situasi pada tahun 1904 tampak untuk datang kembali, datangnya periode percakapan daripada aksi-aksi, dan kaum proletar untuk sementara berjalan di awan untuk mencurahkan perhatian secara lebih rajin pada pertempuran serikat dagang dan kerja-kerja organisasi. Pemogokan massa tidak lagi dapat berbicara, sementara alat pendorong retorika liberal yang berisik telah dihentikan dari hari ke hari. Akhirnya, tirai-tirai diturunkan, para pemain dibubarkan, dan tidak ada lagi yang tersisa selain asap dan uap air. Usaha dari komite pusat demokrasi sosial Rusia untuk menimbulkan pemogokan massa, sebagai demonstrasi untuk Duma dan pembukaan kembali periode percakapan liberal, jatuh menjadi sesuatu yang datar. Peranan pemogokan massa sendiri sering kehabisan tenaga, tetapi pada waktu yang bersamaan, transisi pemogokan massa dalam pertumbuhan umum yang populer, belum selesai. Episode liberal telah berlalu, sementara episode kaum proletar belum diselesaikan. Untuk sementara waktu, panggung tetap dibiarkan kosong.

Perlawanan rakyat Indonesia melawan penindasan sudah berlangsung berabad-abad, semenjak masuknya imperialisme asing di abad 16. Pada masa sebelum terjadinya imperialisme di Indonesia, corak kehidupan bangsa mengikuti sistem feodalisme.

Pra-imperialisme asing

Pada masa feodalisme murni ini, terjadi pemusatan kekuasaan pada segelintir kelompok masyarakat yang dikenal sebagai kaum bangsawan, dan dipimpin oleh seorang raja atau sultan.

Dalam menjalankan roda perekonomian di daerah kekuasaannya para bangsawan menjalankan usaha agraris (pertanian) yang dilaksanakan oleh para tuan tanah, di mana para tuan tanah memerintahkan petani penggarap untuk bercocok tanam sesuai dengan apa yang diperintahkan para tuan tanah. Hasil dari pertanian yang dijalankan petani penggarap di berikan sepenuhnya kepada tuan tanah, dan sebagai upah atas kerja petani penggarap hanya diberikan sedikit hasil tani yang dapat menghidupinya sesuai dengan tingkat kebutuhan hidup yang sangat sederhana. Dan mereka diberi lokasi tempat tinggal di sekitar tanah garapan yang sebenarnya tanpa disadari petani juga dijadikan sebagai penjaga tanah dan garapannya tersebut.

Penjualan dan distribusi hasil tani dijalankan para tuan-tuan tanah dengan dibantu kelompok pedagang yang memilik akses ke berabagi daerah lain yang membutuhkan hasil-hasil pertanian tersebut. Keuntungan yang didapat dimiliki sepenuhnya oleh para tuan tanah. Sebagai imbalan ke pihak bangsawan, tuan tanah memberikan berupa upeti atau persembahan yang pada dasarnya memohon agar mereka diberi hak lagi untuk menjalankan usaha di lokasinya.

Di sini dapat dilihat bahwa pada corak kehidupan feodal, penindasan terhadap rakyat kecil (dapat dianggap bahwa para petani atau petani tak bertanah mempunyai kelompok masyarakat yang berjumlah besar dibanding kelompok masyarakat yang lain) terjadi secara sistematis (terstruktur). Penindasan secara langsung jelas dilakukan oleh para tuan tanah dengan tidak memberikan imbalan yang layak kepada petani penggarap yang sesuai dengan nilai kerja mereka. Dapat dipastikan bahwa tingkat kehidupan petani tidak akan beranjak ke tingkat yang lebih baik sampai kapanpun. Penindasan terhadap petani oleh tuan tanah dilakukan untuk mendatangkan keuntungan yang maksimal bagi tuan tanah mengingat mereka harus mengeluarkan biaya persembahan (upeti) kepada kaum bangasawan yang menguasai secara politik.

Sistem ekonomi feodal telah membentuk struktur masayarakat sebagai berikut :

Raja dan bangswan, mewakili kelas penguasa politik, dimana mereka membuat segala aturan dalam politik kekuasaan ataupun ekonomi.

Tuan tanah, sebagai pemilik alat produksi (berupa tanah) dan mengambil keuntungan dari hasil produksi tersebut. Perlu diingat bahwa kepemilikan alat produksi dari si tuan tanah tidaklah didapat dari suatu mekanisme kepemilikan yang mandiri. Kepemilikan tanah diberikan oleh raja (atau bangsawan)dalam bentuk hak pengelolaan dengan imbalan upeti. Ini nantinya yang akan membedakan corak produksi kapitalisme, kepitalisme pinggiran, dan feodal.

Pedagang, sebagai kelompok yang mendistribusikan barang. Mereka mengambil keuntungan dengan mendapatkan selisih harga beli dari tuan tanah dan harag jual pembeli di tempat lain.

Petani penggarap,merupakan kelompok mayoritas yang secara ekonomi tidak memiliki kekuasan apapun. Mereka mengabdikan diri sepenuhnya kepada tuan tanah, imbalan yang didapat sangat minim.

(lihat bab-bab awal Zaman Bergerak)

Penghisapan ekonomi dan penindasan politik ini telah membuat kaum tani memberontak melawan kekuasaan raja dan para bangsawan. Baik di masa kerajaan Mataram I (abad VIII-IX), dan jauh sebelumnya, yakni masa Kerajaan Kediri (awal abad XI-XIII), pemberontakan kaum tani yang dimanipulir Ken Arok serta pemberontakan-pemberontakan kaum tani lainnya.

Imperialisme asing

Tahun 1469 adalah tahun kedatangan ekspedisi mencari daerah baru yang dipimpin Vasco da Gama (Portugis). Tujuannya mencari rempah-rempah yang akan dijual kembali di Eropa. Kemudian menyusul penjelajah Spanyol masuk ke Nusantara di tahun 1512. Penjelajah Belanda baru datang ke Nusantara tahun 1596, dengan mendaratnya Cornelis de Houtman di Banten.

Selanjutnya didirikanlah kongsi dagang VOC (Verenidge Oost Indische Compagnie) tahun 1602. Dalam waktu singkat kapital dagang Belanda menguasai Nusantara. Banten dikuasai, sehingga Belanda dapat mengontrol pintu barat Nusantara, dan Makasar dikuasai agar mereka bisa mengontrol wilayah timurnya. Di Jawa, kekuasaan raja-raja feodal dapat mereka runtuhkan, dan menjadikan mereka antek kolonialisnya, dan keharusan membayar contingent, pajak natura. Kekuasaan Belanda ini terinterupsi 4 tahun dengan berkuasanya kolonialisme Inggris sampai tahun 1813. Kolonialisme Inggris masa Raffles, adalah tonggak penting hilangnya konsep pemilikan tanah oleh kerajaan. Sebab dalam konsep Inggris, tanah bukan milik Tuhan yang diwakilkan pada raja, tapi milik negara. Karenanya pemilik dan penggarap tanah harus membayar landrente (pajak tanah), Pajak ini mengharuskan sistim monetasi (keuangan) dalam masyarakat yang masih terbelakang sistim monetasinya, sehingga memberi kesempatan tumbuhnya renten dan ijon. Pengganti Raffles, Daendles, Gubernur kolonial Belanda, meneruskan kebijaksanaan itu.

Wilayah Nusantara jatuh lagi ke tangan Belanda. Politik mereka dijalankan dengan tetap mempertahankan kapitalisme kolonial yang primitif; bahkan tahun 1830-1870 pemerintah Belanda menyelenggarakan tanam paksa (Culturstelsel). Hal ini dikarenakan kebangkrutan kas mereka, yang selama ini dihabiskan untuk menumpas perlawanan-pelawanan rakyat di Nusantara dan perang pemisahan Belgia. Ciri-ciri tanam paksa ini berupa:

1. Kaum tani diwajibkan menanam tanaman yang laku dipasaran Eropa, yaitu tebu, kopi, teh, nila, kapas, rosela dan tembakau; kaum tani wajib menyerahkan hasilnya kepada pemerintah kolonial dengan harga yang telah ditentukan oleh pemerintah Belanda;

2. Perubahan (baca: penghancuran) sistim pengairan sawah dan palawija;

3. Mobilisasi kuda, kerbau dan sapi untuk pembajakan dan pengang kutan;

4. Optimalisasi pelabuhan, termasuk pelabuhan alam;

5. Pendirian pabrik-pabrik di lingkungan pedesaan, pabrik gula dan karung goni;

6. Kerja paksa atau rodi atau corvee labour untuk pemerintah;

7. Pembebanan berbagai macam pajak.

Hindia Belanda, Ajang Kolonialisme/Imperialis Pada pertengahan abad 19 terjadi perubahan di negeri Belanda, yaitu menguatnya kaum kapital dagang swasta (seusai mentransformasikan monarki absolut menjadi monarki parlementer dalam sistim kapitalisme) terjadi pula perubahan di Nusantara/Hindia Belanda. Akumulasi kapital yang dimiliki kapitalis dagang ini memberi basis perluasan ekspansi modalnya di Hindia Belanda, menuntut peran kekuasaan modalnya lebih besar dari pada negara. Logika modal seperti itu wajar, agar bisa mulus bertransformasi menjadi kapitalis industri-swasta, mengerosi monopoli negara lebih cepat. Namun, monopoli negara ini tidak berarti state qua state, negara demi negara, atau negara menciptakan kelas, karena logika modal, menyatakan bahwa negara adalah alat kaum modal, cepat atau lambat, kaum kapital akan mengerosi campur tangan negara, terutama untuk monopoli produksi, perdagangan dan keuangan. Perubahan syarat-syarat kapitalisme ini pun menuntut perubahan dalam metode penghisapan dan sistem politiknya: dari politik dagang kolonial yang monopolistik ke politik kapital dagang industri yang bersifat persaingan bebas, sebagai akibat tuntutan swastanisasi oleh kelas borjuis yang baru berkembang.

Metode penghisapan baru yang lebih modern ini, menuntut tersedianya tenaga produktif yang lebih modern, tanah jarahan yang lebih luas (yaitu Sumatera), perubahan dan pembangunan sistim irigasi yang lebih modern, tenaga kerja yang lebih banyak, terampil, dan lebih bisa menyesuaikan diri dengan hubungan produksi pengupahan; bahkan perubahan dalam supra struktur seperti; hukum poenale sanctie, birokrasi, bahasa, pendidikan, bacaan dan terbitan Di sinilah awal kelahiran kaum buruh di Hindia Belanda yang berkesadaran faru pula.

Kemunculan kaum buruh dalam jumlah besar diakibatkan dengan munculnya sistem produksi baru yang mengutamakan sistem pengupahan. Ini berbeda dengan sistem pemberian sedikit hasil tani kepada tani penggarap seperti pada saat sistem produksi feodal. Inilah saat di mana bangsa Indonesia mengenal sistem produksi kapitalis. Penumpukan modal dilakukan oleh para pemilik modal yang menguasai sumber-sumber daya alam dan suatu sistem produksi, bisa dalam bentuk pertanian atau pabrik manufaktur.

Ciri-ciri dari corak kehidupan industri yang muncul pada masa ini :

Munculnya kaum buruh upahan dengan sistem kerja industri kapitalis di tanah jajahan ;

Bertebarannya pabrik-pabrik, terutama pabrik gula, karung goni tekstil, kelapa sawit dan tembakau yang dimiliki kapitalis swasta Belanda dan bangsa Eropa lainnya dan belakangan minyak serta barang galian;

Perubahan dan pembangunan sistim pengairan baru;

Mobilisasi tenaga kerja dalam selubung transmigrasi;

Dikikisnya basis produksi feodal (penyakapan);

Lahirnya lembaga-lembaga pendidikan modern;

Lahirnya sistim hukum baru yang belum sepenuhnya mengemban ideologi liberal;

Alat propagandanya manipulasi masalah kemanusiaan kaum sosial-demokrat kanan- atau dikenal dengan politik etis.

Di masa kapitalisme kaum buruh upahan dengan produksi yang dihasilkannya mengalami perubahan-perubahan secara cepat. Pengolahan tanah, perubahan sistim irigasi, penggunaan kerbau, sapi dan kuda sebagai alat bajak dan alat angkut tambahan, mesin, pabrik, kapal laut, roda, kereta api, bangunan pabrik, jembatan dll, seluruhnya bermuara menjadi barang dagangan. Kesadaran dan tindakan politiknya -kesadaran membaca, berorganisasi, kursus, rapat, demonstrasi, pertemuan umum, persatuan, forum, debat, polemik, perpecahan, pengrahasiaan, dan akhirnya pemberontakan dan revolusi adalah tenaga-tenaga produktif yang terus berkembang. Itulah wajah cara produksi kapitalis yang bersifat menghisap/menindas dimasa Hindia Belanda, dan sedang mengalami perlawanan dari rakyat. Kemudian setelah sukses mengikis monopoli negara atau memperlancar swastanisasi, ekspor kapital, kapitalisme berkembang lebih jauh ke tahap imperialisme. Artinya kapitalisme dalam momen tertentu telah menghilangkan kontradiksi di negeri asalnya, namun kontradiksi kelas kemudian jadi meluas ke tanah jajahan dan kompleks. Itulah tanda dari konsekuensi hubungan sosial produksi kapitalis yang memiliki potensi mendapatkan perlawanan dari rakyat tanah jajahan dan rakyat yang sadar di negeri asalnya.

Tanda-tanda berkembangnya kapitalisme ke tanah jajahan sebagai hasil dari imperialisme, yaitu:

Pemusatan produksi dan modal berkembang pesat, hingga menciptakan monopoli-monopoli yang berperan menentukan dalam kehidupan ekonomi;

Paduan kapital bank dan industri. Di atas kapital finans ini dikembangkan oligarki finans;

Ekspor kapital memperoleh arti penting yang luar biasa –berbeda dengan ekspor barang dagangan (komoditi)

Pembentukan serikat-serikat kapitalis monopoli internasional yang membagi dunia di kalangan mereka sendiri;

Pembagian wilayah atas seluruh dunia di antara negara-negara kapitalis dalam tahap tertentu sudah diselesaikan.

Di atas syarat-syarat tersebut, justru gerakan rakyat menunjukkan elannya dalam praktek revolusi sejak akhir abad 19 hingga saat ini; artinya, terbukti bagaimana gerakan rakyat, sebagai lompatan kualitatif dari tenaga-tenaga produktif, terjadi pada tahap imperialisme.

Perkembangan kapitalisme persaingan bebas ke kapitalisme monopoli akhirnya menunjukan bahwa kaum borjuasi selain berhadapan dengan kaum buruh dalam negeri, juga berhadapan dengan seluruh rakyat di tanah-tanah jajahannya. Ia pun menunjukkan tentang perjuangan yang dipimpin kaum buruh pada masa imperialisme.

Kaum buruh yang terbentuk sebagai akibat dari penghisapan produksi kapitalis, menghasilakan kesadaran akan perlunya perlawanan terhadap pemilik-pemilik modal asing (Belanda). Ketidakpuasan mulai muncul karena dengan upah yang sangat rendah, kaum buruh juga ahrus menghadapi biaya-biaya kehidupan. Barang kebutuhan hidup sederahana mulai digantikan dengan barang-barang yang lebih maju (sebenarnya diciptakan dan diproduksi di pabrik-pabrik manufaktur yang ada). Namun demi menghasilakan keuntungan yang besar (konsekuensi logis dari watak seorang pemilik modal), maka barang-barang tersebut dijual dengan harga yang cukup tinggi. Menghadapi hal ini, jelas kehidupan kaum buruh Indonesia tidak akan mungkin meningkat. Sementara kaum pemilik modal (Belanda) semakin menunjukkan kelebihannya dalam hal kekayaan, maka konflik pun tidak terhindarkan.

Pruduksi kapitalis asing ini seperti disinggung di atas, menunjukkan hasil-hasil produksi manufaktur ataupun pertanian telah berhasil menggeser kekuatan-kekuatan produksi feodal yang masih dipegang segelintir pribumi yang dekan dengan kekuasaan kerajaan. Sistem produksi kapitalis ini sangat mengutamakan efisiensi, yang dibangun dari sisi manajemen dan alat-alat produksi yang modern. Jelas ini tidak dimiliki oleh para penguasa ekonomi feodal, yang pada akhirnya menyebabkan kekuatan ekonomi kerajaan setempat terus merosot. Akibat hal tersebutlah maka kekuatan kerajaan pribumi mulai menunjukkan sikap perlawanan terhadap Belanda.

Perasaan fanatisme terhadap kerajaan sengaja dibangkitkan oleh para raja dan bangsawan terhadap rakyatnya. Maka pada masa ini perlawanan kaum buruh terintegrasi ke dalam perlawanan nasionalisme.

Berawal dari ketertindasan ekonomi (pengupahan, harga barang, kesewenang-wenangan pemilik modal) dan didorong oleh rasa nasionalisme (yang muncul kemudian setelah melihat bahwa pemilik modal tersebut adalah bangsa lain), perlawanan tehadap kekuasaan kapitalis-imperialis muncul dan kaum buruh menjdi basis kekuatan utama.

Perlawanan Pangeran Diponegoro berawal dari adanya penyerobotan tanah oleh kapitalis Belanda (dengan didukung kekuatan militer pemerintah Belanda) terhadap tanah milik keluaraga kesultanan, perlawanan Sisingamraja XII juga berawal dari masalah tanah.Perang Aceh yang terjadi sangat lama berawal dari penguasaan bandar Malaka oleh Belada yang mengakibatkan kemajuan di bandar-bandar pelabuhan milik kerajaan Aceh. Maka Belandapun memutuskan untuk menyerang Aceh. Ini juga memperlihatkan bahwa persaingan ekonomi kerajaan pribumi dengan Belanda menjadi dasar bagi munculnya perlawanan nasionalisme.

KEBANGKITAN GERAKAN BURUH DI INDONESIA

Perjuangan buruh di Indonesia memiliki sejarah yang panjang, bersamaan dengan bangkitnya kesadaran nasionalisme.

Pada awal abad 20, praktis seluruh kerajaan di bumi nusantara telah dikuasai pemerintah Belanda. Dengan demikian babak sejarah perlawanan kerajaan-kerajaan telah selesai. Bersamaan dengan itu pemerintah Belanda yang dikuasai oleh partai Liberal mulai menegok ke pembangunan sumber daya manusia di Indonesia, yang sebenarnya juga merupakan kepentingan Belanda untuk mendapatkan tenaga murah (dari kaum pribumi) dan tetap membawa keuntungan (yang lebih besar) ke negeri Belanda. Maka dikenallah program Politik Etis. Salah satu programnya adalah pendidikan (educatie), disamping program irigasi, dan transmigrasi. Dengan pembukaan sekolah-sekolah baru (berorientasi ke Eropa) maka muncullah berbagai pengetahuan baru ke Indonesia. Salah satunya mengenai organisasi.

Salah seorang murid STOVIA, RM Tirto Adisuryo (berasal dari bangsawan rendah Jawa) mendirikan Serikat Priayi, yang berangotakan para bangasawan pengenyam pendidikan Belanda. Namun Serikat priayi tidak berumur panjang. Organisasi ini yang semula direncanakan menjadi alat perjuangan kaum intelektual, menjadi tidak realistis. Ini akibat dari sifat para bangsawan Jawa yang sudah sekian lama menikmati fasilitas dari kerajaan, dan kemudahan-kemudahan dari Belanda.

Sehabis Serikat Priayi, RM Tirto Adisuryo pun mulai melihat kekuatan lain yang cukup punya potensi. Maka bersama KH Ahmad Dahlan mendirikan Serikat Dagang Islam (SDI). Organisasi ini dibangun setelah mereka melihat bahwa kepentingan-kepentingan pedagang pribumi yang mayoritas Islam mengalami kekalahan dalam persaingan dengan pedagang-pedagan bermodal besar dari Belanda. SDI inilah organisasi modern pertama yang berbasis kepentingan. Perbesaran SDI sangat luar biasa, dan kemudian setelah beberapa lama, SDI diubah menjadi Sarekat Islam yang anggotanya tidak harus berprofesi pedagang, jenis keanggotaan mulai dari kaum petani, buruh perkebunan, buruk KA, samapai pembantu rumahtangga. Inilah cikal bakal dari munculnya kesadaran kaum buruh Indonesia untuk berorganisasi.

Serikat buruh pertama di Jawa didirikan pada tahun 1905 oleh buruh-buruh kereta api dengan nama SS Bond (Staatspoorwegen Bond). Kepengurusan organisasi ini sepenuhnya dipegang oleh orang-orang Belanda. Pada tahun 1910, orang-orang pribumi menjadi mayoritas anggota (826 dari 1.476 orang). Walau begitu, orang-orang pribumi tetap tidak memiliki hak pilih atau suara dalam organisasi. Serikat buruh ini tidak pernah berkembang menjadi gerakan yang militan dan berakhir pada tahun 1912. Pada tahun 1908 muncul serikat buruh kereta api yang lain, dengan naman Vereeniging van Spooor-en Tramweg Personeel in Nederlandsch Indie (vstp) Serikat ini memiliki basis yang lebih luas ketimbang SS Bond, Karena melibatkan semua buruh tanpa membedakan ras, jenis pekerjaan, dan pangkat dalam perusahaan. Organisasi ini berkembang menjadi militan, terutama sejak 1913, ketika berada di awah pimpinan Semaun dan Sneevliet. Kedua tokoh itu juga tercatat sebagai tokoh gerakan radikal di Jawa pada masa selanjutnya, dan sampai tahun 1920-an, nama-nama mereka masih sering terdengar di kalangan pergerakan.

Juru propaganda pribumi VSTP yang pertama, Semaoen, selain bekerja untuk serikat buruh juga menjadi ketua Sarekat Islam (SI) lokal Semarang.  Tidak seperti banyak pemimpin SI lain yang berlatar belakang wartawan, Semaoen seorang pegawai juru tulis di perusahaan pembangun rel kereta api. Umurnya masih sangat muda ketika memutuskan terjun ke dunia pergerakan. Lahir 1899 dari orang tua yang bekerja sebagai buruh kereta api, Semaoen pada usia 18 tahun telah terpilih menggantikan Mohammad Joesoef, ketua SI Semarang sebelumnya. Semaoen banyak belajar cara mengorganisasi buruh dari Sneevliet, tokoh sosialis-demokrat pendiri ISDV.

Di bawah kepemimpinan Semaoen, SI Semarang tumbuh besar. Anggotanya bertambah dengan cepat, dari hanya 1.700 orang (1916) menjadi 20.000 (1917). Berkecamuknya Perang Dunia I yang juga menyeret negara induk Belanda ke medan perang membuat perekonomian Hindia Belanda, negeri jajahannya, terkena imbas. Inflasi menanjak tajam, sementara upah buruh-buruh tidak ikut naik, atau bahkan turun. Maka mulailah Semaoen mengorganisasikan buruh-buruh SI Semarang untuk mogok. Keberhasilan buruh perabotan mogok diikuti oleh buruh pecetakan, buruh pembuat mesin jahit Singer, buruh bengkel mobil dan buruh transportasi kapal uap dan perahu. Jakarta, Bandung, Surabaya dan kota-kota lain menyusul dan menjadikan SI Semarang sebagai pemimpin pergerakan.

Menghadapi gelombang pemogokan buruh di Indonesia, pemerintah kolonial masih bersikap netral selama motifnya ekonomi (tuntuitan normatif). Pemerintah beranggapan bahwa usaha rakyat untuk mengangkat taraf hidupnya akan berpengaruh baik pada kesadaran politik kaum pribumi. Segera saja serikat-serikat buruh baru bermunculan, di samping VSTP, PGHB (serikat guru) dan PPPB (serikat pegawai pegadaian pribumi), antara lain VIPBOW (serikat buruh pekerjaan umum), PFB (serikat buruh pabrik gula), Typografenbond (serikat buruh percetakan), Sarekat Postel dan PPDH (serikat pegawai kehutanan). Serikat buruh terbesar adalah VSTP, PPPB dan PFB, semuanya di bawah naungan Sarekat Islam. PPPB dikontrol oleh SI Surabaya, sedangkan PFB oleh SI Yogyakarta.

PFB dipimpin oleh Soerjopranoto, “si raja mogok”. Berasal dari kalangan bangsawan Pakualaman yang dikenal progresif, Soerjopranoto membantu buruh-buruh pabrik gula menuntut kenaikan upah, perbaikan kondisi kerja, kerja delapan jam sehari, libur dengan bayaran satu hari dalam seminggu dan tambahan upah untuk lembur. Jika buruh-buruh berniat mogok, mereka meminta wakil PFB hadir dan membuka cabang. Hanya dalam setahun, PFB tumbuh menjadi serikat buruh terbesar dan paling militan di Indonesia dengan 90 cabang dan hampir 10.000 anggota. Yogyakarta pun menjadi pusat pergerakan baru, dengan SI sebagai motor didukung oleh organisasi keagamaan Muhammadiyah.

Medan pergerakan Soerjopranoto meluas hingga Solo. Dari 192 pabrik gula yang ada di Solo, PFB mempunyai cabang di 153 pabrik. Berhasilnya pemogokan merangsang buruh-buruh lain untuk ikut mogok. Pabrik-pabrik menghadapi aksi-aksi buruh dengan memecati para pemogok. Untuk itu PFB juga berusaha membantu keuangan buruh-buruh yang dipecat dan mengusahakan pekerjaan untuk mereka. Pabrik biasanya mengabulkan tuntutan kenaikan upah, tetapi menolak untuk mempekerjakan kembali buruh-buruh yang dipecat dan tidak bersedia mengakui PFB sebagai wakil buruh.

Bocornya rencana pemogokan umum se-Jawa pada Juli 1920 dimanfaatkan oleh residen Surakarta untuk menangkapi para pemimpin SI dan PFB, dengan tuduhan bahwa aksi-aksi buruh yang bersifat ekonomi itu mulai ditunggangi oleh aksi-aksi politik SI, sehingga dikhawatirkan “keamanan dan ketertiban” (rust en orde) bakal guncang. Tindakan pabrik-pabrik gula menaikkan upah buruh 20 – 30% memukul militansi buruh-buruh dan membangkitkan ketakutan mereka terhadap majikan. Beramai-ramai mereka mundur dari keanggotaan PFB. Tak lama PFB pun mati.

PPPB dipimpin Abdoel Moeis mendukung pemogokan buruh-buruh pegadaian Yogyakarta. Abdoel Moeis mengusahakan negosiasi dengan pemerintah agar buruh-buruh yang dipecat dipekerjakan kembali dan dibentuk komite penyelidikan ketidakpuasan para buruh. Penolakan pemerintah berkembang menjadi perjuangan nasional melawan pemerintah, karena tuntutan PPPB didukung pula oleh Central SI, PKI, Revolutionaire Vakcentrale, Boedi Oetomo, Muhammadiyah dan serikat-serikat buruh lainnya. Rencana pemogokan umum PPPB pada Februari 1922 dipotong oleh pemerintah dengan menangkapi para pemimpinnya. Dukungan pun surut, 1.000 buruh dipecat dan PPPB runtuh.

Rencana rasionalisasi semasa Gubernur Jenderal Fock menyulut buruh-buruh kereta api yang tergabung dalam VSTP untuk bergerak. Tahun 1923 pemerintah menghapus tunjangan biaya hidup. VSTP yang berada di bawah kontrol kaum komunis mengancam akan menggerakkan pemogokan jika negosiasi dengan pemerintah gagal atau ada satu saja pemimpin VSTP yang ditangkap. Sebelum VSTP betul-betul siap untuk mogok, pemerintah menangkap Semaoen. Kontan 10.000 buruh kereta api mogok di Semarang, Yogyakarta, Madiun, Surabaya, Pekalongan, Tegal dan Cirebon. Pemerintah menerjunkan tentara di sepanjang jalur kereta api, dan menangkapi para pemimpin VSTP. Pemogokan berhenti dan VSTP hancur karena ditinggal anggotanya.

Dimasa-masa kebesaran serikat Buruh, maka di bawah komando PKI (Perserikatan Komunis Indonesia, merupakan organisasi yang berdiri 23 Mei 1920, organisasi progresif dan berhaluan pada garis massa pertama di Asia), serikat-serikat Buruh komunis mulai melancarkan aksi-aksi massa yang bertujuan mematangkan kondisi revolusi, dan diharapkan akan mencapai puncaknya pada akhir 1926. Perencanaan aksi besar ini terinspirasi dari kemenangan kaum Bolshevik di Rusia, Oktober 1918. Perdebatan terjadi di antara kaum komunis sendiri atau kelompok progresif lain yang tidak berhaluan komunis. Perdebatan yang sangat terkenal terjadi antara Tan Malaka dengan Alimin (PKI), yang berakibat dikeluarkananya Tan Malaka dari Komintern (Komunis Internasional).

PKI pun akhirnya memaksakan rencana aksi tersebut. Pemberontakan pertama di Indonesia yang bertujuan langsung terhadap perebutan negara terjadi di akhir 1926. Seperti yang diduga Tan Malaka, ternyata kondisi rakyat Indonesia belumlah matang, terlihat dari kelambatan beberapa daerah merespon aksi di Jawa. Penumpasan besar-besaran terjadi, militer belanda bekerja keras untuk menumpas kekuatan massa radikal tersebut.

Usaha perjuangan pembebasan rakyat secara nasional ini, menunjukkan betapa takutnya pemerintah Belanda terhadap aksi-aksi massa yang radikal dan progersif. Sekitar 13.000 pejuang dibuang ke Boven Digul oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Salah satu sebabnya adalah ketidak-mampuan kaum radikal dalam mengkonsolidasikan secara baik dan menyeluruh kekuatan-kekuatan potensial rakyat, yaitu kaum buruh, kaum tani dan kaum tertindas lainnya. Sehingga kekuatan kaum radikal sendiri tidak cukup kuat untuk menghadapi aparat militer Pemerintah Kolonial. Satu pelajaran yang harus kita ambil adalah bahwa perjuangan bersenjata adalah kebutuhan nyata massa dan merupakan kulminasi dari situasi revolusioner perlawanan rakyat terhadap watak negara kolonial, dengan aparat kemiliterannya, yang selama ini melakukan penghisapan/penindasan terhadap segala bentuk perlawanan rakyat. Dengan demikian, kekalahan perlawanan 1926/1927, adalah kekalahan gerakan pada umumnya.

Pasca 1926 panggung perjuangan politik dikuasai oleh para pemimpin-pemimpin bearasal dari kaum intelektual, hanya sedikit yang melakukan pembangunan di basis massa, aksi-aksi massa yang sebelum 1926 sangat marak menjadi nyaris hilang. Perdebatan-perdebatan politik hanya terjadi di panggung-panggung politik ciptaan Belanda, seperti Volksraad. Ini tidak lain sebagai usaha Belanda memutus hubungan antara kaum terpelajar dengan massa rakyat. Karena akan lebih mudah bagi Belanda menumpas kaum terpelajar yang cukup “vokal”, dengan cara membuangnya ke Belanda atau Digul.

Sejarah perjuangan ternyata bergerak maju di beberapa kaum radikal/progersif. Pada tahun 1929 berdiri Partai Nasional Indonesia (PNI) dibawah pimpinan Ir. Sukarno. PNI berwatak kerakyatan dan garis massa. Sisa-sisa kaum progresif yang masih hidup lalu bergabung dengan PNI, sebagai alat perlawanan kolonialisme. Dukungan yang luas atas PNI membuat penguasa harus mengirim para aktivis PNI ke penjara, termasuk Sukarno. Aktivitas revolusioner yang dilakukan oleh kaum radikal tetap dilanjutkan dengan gerakan bawah tanah. Di bawah kondisi yang represif, terbitan dan pertemuan gelap lainnya terus dijalankan.

Ketika fasisme mulai merambah Eropa dan Asia, konsistensi perjuangan pembebasan tetap terjaga terus menerus. Kaum radikal kembali mengkonsolidasikan kekuatan-kekuatan rakyat dengan membentuk Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) dibawah pimpinan Amir Sjarifudin. Pada tahun l939 Gerindo bersama-sama Parindra dan PSII membangun suatu front bersama untuk menghadapi fasisme. Front tersebut bernama Gabungan Politik Indonesia (GAPI). Dengan GAPI kaum radikal berharap dapat menggunakan perjuangan anti fasisme sekaligus keperjuangan anti-kolonialisme.

Sementara itu di Erapa, tahun 1939 Perang Dunia II meletus ketika Jerman dibawah Hitler menyerbu Polandia. Jepang lalu mnyerbu Hindia Belanda dan mengusir kekuasaan Belanda digantikan dengan pemerintahan administrasi militer Kerja paksa (romusya) diberlakukan untuk membangun infrastruktur perang seperti pelabuhan, jalan raya dan lapangan udara tanpa di upah. Serikat buruh dan partai politik dilarang. Yang diperbolehkan berdiri hanya organisasi boneka buatan pemerintah militer Jepang seperti Peta, Keibodan dll. Sebab-sebab dari timbulnya PD II adalah persaingan diantara ne gara-negara imperialis untuk memperebutkan pasar dan sumber bahan baku. Siapapun yang menang maka kemenangannya adalah tetap atas nama imperialisme. Jadi dapat disimpulkan bahwa Perang Dunia Kedua Adalah Perang Kaum Imperialis.

Walaupun kaum radikal mengalami jatuh bangun dalam perjuangannya, namun garis perjuangan anti fasis tetap dipertahankan. Kaum radikal melalui organisasi-organisasi pergerakan bawah tanah mulai membentuk Gerakan Anti-fasis (Geraf), Gerakan Indonesia Merdeka (Gerindom) dan sebagainya. Amir Sjarifudin, sebagai orang yang paling konsisten anti-fasisme ditangkap dan dipenjarakan pada tahun l943. Di lain pihak, sebab besar kaum priyayi justru tidak mengambil praktek politik konfrontatif terhadap fasisme Jepang. Kompromi, konsesi, dan kolaborasi terhadap fasis Jepang menjadi Bab dari politik elit kaum feodal. Sementara kaum demokrat-liberal terpaksa harus menjalankan taktik politik koperasi dengan pemerintahan militer Jepang.

Revolusi Agustus 1945

Pada tanggal 17 Agustus l945 Sukarno-Hatta yang masih ragu-ragu berhasil dipaksa oleh kaum muda untuk memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Kemerdekaan dimungkinkan karena adanya kevakuman kekuasaan. Kevakuman kekuasaan tersebut disebabkan kekalahan Jepang dalam PD II, sementara pasukan sekutu belum datang. Momentum kekosongan kekuasaan negara ini yang membuat proklamasi dapat dibacakan berkat inisiatif dan keberanian dari kaum muda. Proklamasi pada tahun l945, juga didasari pada patriotisme bahwa kemerdekaan tidaklah boleh sebagai pemberian dari Jepang atau hadiah dari Sekutu, tapi berkat kepemimpinan dari para pejuang Indonesia.

Revolusi pembebasan nasional tahun l945 ternyata gagal menghasilkan demokrasi yang sejati bagi rakyat. Hal ini disebab kan karena kekuatan rakyat yang diorganisir oleh kaum radikal kerakyatan gagal mengambil kepemimpinan dalam perjuangan pembebasan nasional. Revolusi Agustus ’45 memang berhasil mengusir imperialis fasis Jepang dan menghalau imperialisme Belanda yang berusaha untuk kembali menjajah.

Namun, sebelum kekuatan-kekuatan rakyat mampu dikonsolidasikan oleh kaum radikal guna membentuk pemerintahan koalisi nasional, Amerika telah mengambil inisiatif untuk menggagalkannya dengan memperalat kekuatan-kekuatan politik yang ada di Indonesia. AS dengan dukungan beberapa sekutunya di Indonesia lalu membuat skenario teror putih dengan menghancurkan kaum radikal dan frontnya. Suksesnya skenario AS untuk menjalankan red drive proposal (proposal politik untuk melenyapkan kekuatan-kekuatan rakyat) sebenarnya juga merupakan produk tidak adanya unity of command antara kekuatan-kekuatan rakyat yang ada di dalam negeri dengan yang di luar negeri. Hal ini masih ditambah lagi dengan ketidak mampuan kaum radikal dalam mengarahkan sasaran perjuangannya ke arah kaum demokrat-liberal/borjuasi dan Imperialis, setelah kaum fasis dikalahkan pada PD II

Dengan peristiwa tersebut, situasi revolusioner mencapai anti klimaksnya. Hal ini hanya melicinkan jalan menuju persetujuan KMB (Konferensi Meja Bundar) pada 2 November, 1949. Dengan adanya persetujuan KMB, imperialisme Belanda memperoleh konsesi di lapangan ekonomi, politik, militer dan kebudayaan. Revolusi Agustus ’45 yang adalah berwatak revolusi borjuis demokratik, hanya berhasil sebagai revolusi pembebasan nasional (yakni berhasil mendirikan Republik Indonesia), namun gagal mendirikan pemerintahan kerakyatan.

Perjuangan mencapai kemerdekaan melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat, termasuk gerakan buruh. Pada tanggal 15 September 1945 sejumlah tokoh gerakan buruh berkumpul di Jakarta untuk membicarakan peranan kaum buruh dalam perjuangan kemerdekaan dan menentukan landasan bagi gerakan buruh. Pada pertemuan tersebut para wakil gerakan buruh sepakat mendirikan sebuah organisasi yang mewakili seluruh serikat buruh yang ada. Organisasi itu diberi nama Barisan Boeroeh Indonesia (BBI). Pilihan nama ‘barisan’ tersebut harus diletakkan pada konteks zamannya, yaitu ketika orang-orang Indonesia masih terlibat dalam perang kemerdekaan sampai tahun 1949. Dalam konferensi tersebut, BBI juga menuntut Komite Nasional Indonesia untuk memberi pengakuan terhadap organisasi tersebut. Karena sulitnya komunikasi dengan wilayah lain, maka gerakan buruh di luar Jawa mendirikan organisasi mereka masing-masing. Di Sumatra misalnya pada bulan Oktober 1945 telah berdiri Persatoean Pegawai Negara Repoeblik Indonesia (PPNRI). Komite Nasional Indonesia sementara itu juga menyerukan kepada perwakilan-perwakilan di daerah untuk mendukung pembentukan serikat-serikat buruh. Dalam perjuangan fisik, kaum buruh bergabung dalam Lasjkar Boeroeh Indonesia (LBI) yang dengan cepat didirikan di berbagai kota. Pada awalnya belum ada koordinasi yang jelas, sampai pada sebuah konferensi di Blitar pada bulan Desember 1945. Soediono Djojoprajitno terpilih sebagai ketua badan pimpinan. LBI ini juga ditetapkan sebagai badan yang secara organisasi terlepas dari BBI dan tidak memiliki hubungan apa-apa. Di kalangan buruh perempuan, didirikan Barisan Boeroeh Wanita yang diketuai oleh SK Trimurti. Kegiatannya ditujukan untuk memberi pendidikan dan kesadaran pada kaum buruh perempuan, tentang perlunya persatuan. Pada tanggal 1 Mei 1946 (Perayaan Hari Buruh), BBW telah berhasil mengumpulkan calon pemimpin buruh perempuan untuk dilatih selama dua bulan.

BBI mendapat dukungan kuat dari Menteri Sosial RI yang pertama, Mr. Iwa Kusumasumantri. Pada bulan November 1945, BBI mengadakan kongres pertama yang dihadiri bukan hanya oleh aktivis-aktivis BBI dan cabang-cabangnya, tapi juga dari aktivis-aktivis gerakan buruh yang tersebar di Sumatera dan pulau-pulaunya. Sjamsju Harja Udaja, seorang pemimpin BBI, mengajukan rancangan untuk mengubah BBI menjadi partai politik. Rancangan ini mengundang perdebatan di antara para tokoh. Sebagian bertujuan untuk membangun BBI sebagai suatu federasi buruh yang kuat, bebas dari partai-partai politik dan siap menggunakan pengaruhnya terhadap setiap pemerintahan bila perlu. Golongan lainnya, di bawah pimpinan Sjamsju Harja Udaja berusaha untuk menjadikan BBI sebuah partai politik yang menjadi alat politik dari gerakan buruh. Akhirnya mereka sepakat untuk mendirikan partai, tanpa harus membubarkan BBI. Partai Boeroeh Indonesia (PBI) muncul sebagai hasil kongres tersebut, dengan Sjamsju Harja Udaja sebagai ketua. Para aktivis yang tidak setuju dengan pembubaran BBI, terus menjalankan kegiatan organisasi ini. Cabang-cabang yang ada diperkuat, dan sangat berpengaruh pada gerakan buruh selanjutnya. Cabang Jakarta misalnya, dipimpin oleh Njono yang pada dekade 1950-an menjadi Sekjen SOBSI. Dalam perkembangan selanjutnya, terutama setelah bulan Januari 1946 PBI semakin menganggap diri sebagai partai oposisi dan oleh pemerintah diperlakukan seperti yang mereka kehendaki. Dalam kegiatannya, PBI menyebarkan gagasan sindikalis; instalasi industri yang diambilalih oleh buruh harus tetap dipegang oleh buruh, dan bukan oleh pemerintah. Perusahaan harus dijalankan kembali oleh buruh-buruhnya. Sikap bertentangan ditunjukkan oleh Partai Sosialis yang menguasai kabinet (Sjahrir) dan akibatnya PBI tidak mendapat sambutan luas sebagaimana mereka harapkan sebelumnya. Kelas buruh (industri) pada masa itu masih merupakan bagian kecil saja dari penduduk dan belum terorganisir secara politik, sehingga terlalu kecil untuk menjadi basis politik yang benar-benar kuat.

Pada periode-periode 1945-47 sejumlah serikat buruh kembali dibentuk, seperti Serikat Boeroeh Goela (SBG), Serikat Boeroeh Kereta api (SBKA), Serikat Boeroeh Perkeboenan Repoeblik Indonesia (Sarbupri), Serikat Boeroeh Kementrian Perboeroehan (SB Kemperbu), Serikat Boeroeh Daerah Autonom (SEBDA), Serikat Sekerjdja Kementrian Dalam Negeri (SSKDN), Serikat Boeroeh Kementrian Penerangan (SB Kempen), dan sebagainya. Banyak di antara pemimpin serikat-serikat buruh ini menjadi tokoh gerakan buruh pada masa sebelumnya, dan juga ikut dibuang oleh pemerintah Hindia Belanda. Dengan sekian banyak serikat buruh seperti ini, kembali muncul keperluan mendirikan sebuah federasi serikat buruh. Mengenai pembentukan federasi serikat buruh ini muncul perbedaan pendapat, sehingga pada tanggal 21 Mei 1946 didirikan Gaboengan Serikat-Serikat Boeroeh Indonesia (GASBI) sebagai hasil peleburan BBI. Perubahan nama ini juga terlihat dalam perubahan bentuknya, karena hanya organisasi yang dibentuk berdasarkan lapangan kerja, yang dapat bergabung di dalamnya. Kenyataan ini sulit diterima oleh organisasi buruh vertikal, seperti SB Minjak, SB Postel, Pegadaian, PGRI, Listrik dan lainnya. mereka kemudian membentuk Gaboengan Serikat Boeroeh Vertikal (GSBV) pada bulan Juli 1946.

‘Perpecahan’ ini tak berlangsung lama dan tanggal 29 November 1946 didirikan Sentral Organisasi Boeroeh Indonesia (SOBSI), yang menggantikan kedua federasi sebelumnya. Organisasi ini dipimpin oleh tokoh-tokoh gerakan buruh seperti Harjono, Asrarudin, Njono dan Surjono. Organisasi ini juga mendapat dukungan dari sejumlah kekuatan politik seperti Partai Sosialis, PBI, Pesindo, PBI, Barisan Tani yang mendukung pemerintahan Sjahrir di masa itu. Dalam azas pendiriannya dinyatakan bahwa SOBSI bukan partai politik, tapi dalam perjuangannya akan bekerjasama dengan partai-partai politik. Dasar organisasi yang dipilih SOBSI adalah demokratis-sentralisme, artinya pengurus sentral dalam melakukan tugas-tugasnya bertanggung jawab pada kongres. Federasi ini dengan cepat mendapat sambutan dari serikat-serikat buruh yang lain. LBI yang semula berdiri sendiri, dimasukkan ke dalam SOBSI juga mendapat perhatian, terlihat dari undangan yang dikirim WFTU untuk menghadiri sidang umum di Praha, Cekoslovakia. Sebagai wakilnya, SOBSI mengirim Setiadjid dan Oei Gie Hwat. Pada masa perang, dengan adanya blokade Belanda, maka hubungan badan sentral dengan cabang-cabangnya tidak berjalan dengan lancar. Perpecahan sesudah Perjanjian Renville tidak dapat dihindari karena adanya perbedaan pendapat dalam garis politik. SOBSI pada dekade 1950-an menjadi federasi serikat buruh terkuat di Indonesia, baik dari segi jumlah maupun aktivitasnya.

Golongan yang tidak setuju dengan pemerintahan Sjahrir, membentuk Gaboengan Serikat Boeroeh Revoloesioner Indonesia (GASBRI). Ketika terjadi Peristiwa Madiun 1948, sejumlah tokoh SOBSI mati ditembak atau ditangkap. Sejumlah tokoh lainnya yang berhasil menyelamatkan diri, terus bergerak, walaupun tidak dapat tampil ke permukaan. 16 serikat buruh yang semula bergabung dengan SOBSI memisahkan diri dari federasi tersebut.

Para tokoh yang semula bergabung kembali pada bulan Juli 1949, dan mendirikan Himpunan Serikat-Serikat Boeroeh Indonesia (HISSBI), bergabung di bawah Gaboengan Serikat Boeroeh Indonesia (GSBI). HISSBI tidak bertahan lama, dan hilang seiring dengan tampilnya SOBSI ke panggung gerakan buruh Indonesia. Di samping kedua federasi yang besar itu, golongan Islam mendirikan Serikat Boeroeh Islam Indonesia (SBII), tanggal 27 November 1948. Tidak seperti SOBSI, organisasi ini tidak memiliki hubungan yang dekat dengan pemerintah RI. Sementara itu di luar wilayah republik, pada periode 1946-49 terjadi sejumlah perkembangan dalam gerakan buruh. Di Jakarta, didirikan dua buah organisasi buruh yang dikendalikan orang-orang Tionghoa, yaitu Federasi Perkoempoelan Boeroeh Seloeroeh Indonesia (FPBSI), dan Poesat Organisasi Boeroeh (POB). Sementara itu di beberapa kota pulau Sumatra, organisasi buruh bermunculan, begitu pula di Kalimantan. Di Bogor, didirikan Gaboengan Serikat Boeroeh Indonesia (GABSI), dan di Purwakarta, organisasi sejenis dibentuk dengan nama Ikatan Serikat Boeroeh Indonesia (ISBI). Di Surabaya didirikan Gaboengan Perserikatan Boeroeh Indonesia (GPBI) dan Federasi Boereoh Indonesia (FBI). Di luar Pulau Jawa, sejumlah organisasi berdiri di Balikpapan, Banjarmasin, Makassar (Ujung Pandang), Pare-Pare, Manado dan lainnya.

Begitu banyaknya jumlah organisasi yang tidak jarang mengklaim diri mereka sebagai federasi tentu memiliki alasan tertentu. Perbedaan pendapat mengenai dasar organisasi dan persepsi politik adalah sumber perpecahan yang amat umum. Perpecahan dan penggabungan merupakan pemandangan umum pada masa itu. Kehidupan sosial-politik yang demokratis pada masa pasca-Proklamasi tidak mengizinkan terjadinya tindakan-tindakan sentraisasi yang amat ketat. Semua tindakan yang kelihatan mengarah pada sentralisasi, segera dituding sebagai tindakan yang tidak demokratis dan tidak sejalan dengan perjuangan kepentingan kaum buruh. Walau begitu sulit untuk menilai bahwa masa itu merupakan masa kekacauan, dalam pengertian tidak adanya serikat buruh yang dapat dijadikan pegangan. Pandangan yang melihat gejala tersebut (sampai tahun 1957) sebagai keruntuhan demoksi, sebenarnya telah melandaskan gagasannya pada perkembangan demokrasi yang terjadi di Barat. Pandangan seperti itu tak dapat dibenarkan, karena cenderung mengabaikan pengalaman historis kelas buruh Indonesia.

Buruh yang terlibat dalam organisasi tertentu di tahun 1950-an jumlahnya mencapai antara 3-4 juta orang. Kaum buruh ini bergabung di bawah sekitar 150 serikat buruh nasional, dan ratusan serikat buruh lainnya di tingkat lokal, yang tak memiliki afiliasi di tingkat nasional. Serikat-serikat buruh nasional memiliki jumlah anggota yang beragam. Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia (Sarbupri) misalnya mengklaim anggotanya sebanyak 600.000 orang. Sementara serikat buruh nasional seperti Perhimpunan Ahli Gula Indonesia (PAGI) hanya memiliki 600 anggota. Label ‘nasional’ yang dikenakan dengan begitu tidak menjamin jumlah anggota yang banyak. Di antara ratusan serikat buruh itu, dapat dilihat adanya empat federasi serikat buruh yang cukup besar dan tiga federasi yang lebih kecil, serta sejumlah organisasi lainnya yang juga mengklaim dirinya sebagai federasi. Keempat federasi serikat buruh itu adalah :

SOBSI dengan anggota sekitar 60% dari seluruh jumlah buruh yang terorganisir. Federasi ini memiliki organisasi yang baik, dan paling efisien dari segi administrasi. Seperti diketahui, federasi ini dibentuk di tahun 1946 ketika Indonesia sedang berada dalam perang kemerdekaan. Kementerian Perburuhan di tahun 1956 menyatakan federasi ini memiliki 2.661.970 anggota. Organisasi ini memiliki hubungan erat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang kembali ke panggung politik pada tahun 1951 di bawah pimpinan Dipa Nusantara Aidit. SOBSI terdiri atas 39 serikat buruh nasional dan sekitar 800 serikat buruh lokal. Di antaranya yang cukup penting adalah SBG, Sarbupri, Sarbuksi (Kehutanan), SBPP (Pelabuhan), SBKA, SBKB (Kendaraan Bermotor), SERBAUD (Angkatan Udara), SB Postel, Perbum (Minyak), SBTI (Tambang), SBIM (Industri Metal), SBRI (Rokok), Sarbufis (Film), SBKP (Kementerian Pertahanan), Kemperbu, SBPU (Pekerjaan Umum), SEBDA, dan SBPI (Percetakan). SOBSI juga memiliki afiliasi dengan World Federation of Trade Unions (WFTU). Njono yang menjadi Sekretaris Umum SOBSI juga menjabat sebagai Wakil Presiden WFTU.

Kongres Buruh Seluruh Indonesia (KBSI), yang didirikan pada tanggal 12 Mei 1953 terdiri atas serikat-serikat buruh yang non komunis. Jumlah anggotanya saat pembentukan mencapai 800. 000 orang, tapi segera berkurang seiring dengan terjadinya perpecahan di tingkat kepemimpinannya. Serikat buruh yang menjadi pendukung federasi ini adalah PERBUPRI (perkebunan), PBKA (kereta api), SKBM (minyak), SBP (pertambangan), SBKPM (penerbangan), OBPSI (perniagaan). Organisasi ini tak memiliki afiliasi dengan organisasi buruh internasional, dan amat terbatas kegiatannya pada hal-hal yang berhubungan dengan keadilan sosial.

SBII didirikan di bulan November 1948 oleh tokoh-tokoh Partai Islam, Masyumi yang menyadari pentingnya gerakan organisasi buruh sebagai basis pendukung partai. Pada tahun 1956 anggotanya diklaim sebanyak 275.000 orang dari berbagai bidang pekerjaan. Pimpinan SBII ini dipegang oleh Mr. Jusuf Wibisono, anggota Presidium Masyumi dan pernah menjadi Menteri Keuangan. Sesuai dengan nama yang disandang, organisasi ini melandaskan gagasannya pada ajaran-ajaran Quran. SBII ini memiliki afiliasi dengan International Conference of Free trade Unions (ICFTU). Selain itu SBII juga mengadakan kontak dengan gerakan buruh di negara-negara Islam.

Kesatuan Buruh Kerakjatan Indonesia (KBKI) didirikan pada tanggal 10 Desember 1952. Organisasi ini semula bernama, Konsentrasi Buruh Kerakjatan Indonesia, dan memiliki hubungan dengan Partai Nasional Indonesia. Dalam salah satu pernyataannya tertulis bahwa organisasi ini bekerja bersama PNI dalam mencapai tujuan-tujuannya. Azas yang melandasi organisasi ini adalah Marhaenisme (ajaran Soekarno). Pada tahun 1955 organisasi ini mengklaim memiliki anggota sebanyak 95.000 orang. KBKI ini juga adalah anggota PNI, dan keberhasilan KBKI dalam menggalang kekuatan (di tahun 1958 ditaksir jumlah anggotanya lebih dari setengah juta orang) tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan PNI. Walaupun berhubungan dengan gerakan buruh di luar negeri, dan turut berpartisipasi dalam aktivitas internasional, KBKI tetap memilih tidak bergabung dengan organisasi internasional.

Referensi :

Zaman bergerak

Sejarah Gerakan Buruh

Orang-orang di persimpanghan kiri jalan

Klu-klas  J 13011-8057590

oleh : Barbara Humphries

Perempuan sekarang membentuk lebih dari 50 % tenaga kerja di negara ini. Satu dari lima rumah tangga di pimpin oleh perempuan ….. dan mayoritas dari perempuan dapat berharap untuk mengambil upah di beberapa tahapan di kehidupan mereka. Ketenaga kerjaan juga menyebar pada perempuan-perempuan dengan anak dibawah umur.  Hal ini memang fenomena luas  dunia. Di Amerika Serikat , 99% kebijakan perempuan pada beberapa tingkatan membentuk komposisi/bagian tenaga kerja. Kecenderungan yang sama juga terjadi di dunia berkembang/negara berkembang.  Dua jenis pendapatan rumah tangga kini dibangun secara ketat.

Hal ini bukan berarti kesetaraan telah datang.  Perempuan dikonsentrasikan di ghettos dengan bayaran rendah—membersihkan dan merawat, pekerjaan catat-mencatat, dll.  Perempuan rata-rata mendapatkan 20%-30% lebih sedikit dibanding lelaki.  Bahkan pada beberapa profesi  upah rendah masih terjadi di bidang –bidang pekerjaan  di man a kaum perempuan terkonsentrasi- mengajar, kerja sosial,  ahli perpustakaan dan perawat.

Pekerjaan-pekerjaan tersebut mendapat upah rendah dan dikaitkan dengan syarat-syarat dan pengalaman. Hanya minoritas perempuan mendapat kedudukan sebagai eksekutif puncak.  40% perempuan yang bekerja paruh waktu mendapat bayaran rendah, keuntungan dan pensiun rendah. Kadang-kadang perempuan menutup jam nonsosial  [giliran fleksibel] dimana pekerja menginginkan jam non sosial ditutup tetapi tidak ingin membayar rata-rata jam lembur. Perempuan seiring harus mengambil pekerjaan ini karena mereka cocok dengan tanggungjawab domestik mereka.— mereka dapat bekerja sambil sedang menjaga anak-anak.

Kecenderungan untuk perempuan mengambil bagian dalam tenagakerja mewakili revolusi sosial dari tahun-tahun  ledakan setelah  perang, hanya 30 tahun lalu.  Setelah 1945 pembangunan kembali ekonomi didasarkan pada tenaga kerja laki-laki.  Sangat mungkin untuk menjalankan rumah tangga dengan satu jenis pendapatan.   Penguasa lokal bidang perumahan membolehkan sistem sewa rumah.  Di sekolah,  perempuan muda mengharapkan bahwa peran utama mereka di kehidupan hanya menikah dan memelihara keluarga.

Mereka dulu sangat tergantung dengan suami mereka.  Jika mereka bekerja—mereka akan me nganggap itu hanya untuk uang kecil.  Pada kenyataannya hal ini sering berarti uang untuk membayar biaya pakaian  untuk anak-anak.  Tetapi hal itu membuat/membolehkan majikan membayar perempuan lebih rendah daripada pria  dengan pekerjaan sama.  Bahkan persamaan pembayaran untuk perempuan telah menjadi kebijakan TUC sejak abad 19 yang tidak menjadi hukum hingga 1970-an.  Serangan/perjuangan dari perempuan di Fords telah membantu mendapat agenda pemerintahan buruh, 1964-1970.  agar persamaan upah diterapkan, ada perjuangan lebih lama seperti di Tricos di Brentford pada tahun 1976.

Tahun-tahun ledakan  setelah perang bukanlah khas untuk  kapitalisme.  Mereka yang marah/menyalahkan semua setan masyarakat tentang perempuan yang bekerja, lupa bahwa perempuan telah dengan teratur didorong ke pasar kerja,  nyata selama dua perang dunia terakhir, dimana pemerintah dengan giat berkampanye agar perempuan bekerja, bahkan pemerintah menyediakan perawatan dan kantin.  Tetapi kapitalisme, seperti yang diramal Karl Marx dalam Manifesto Komunis, telah ditulis 1848 , selalu mempunyai tujuan untuk mendorong  semua golongan rakyat ke bursa  tenaga kerja, termasuk perempuan dan anak-anak dibawah umur.  Takseorangpun terhindar  dari kendali untuk eksploitasi dan menambah nilai lebih.

Fleksibel

Perempuan dan anak-anak betul-betul dipertimbangkan untuk dipekerjakan oleh kapitalisme karena mereka akan lebih flesibel dan bekerja dengan upah rendah.  Pekerjaan buruh perempuan telah hilang dari tangan ke tangan tanpa ketrampilan, sebagai contoh pada industri tekstil pada abad 19 di Inggris,seorang pria pengrajin menempatkan buuh perempuan sebagai yang tidak memiliki keahlian. Selama perang dunia pertama mereda  didalam tekhnisi pabrik atau yang dimaksudkan pekerja dibayar sangat rendah , terutama buruh perempuan, untuk menggantikan pekerja trampil.

Mendorong perempuan ke bursa tenaga kerja tanpa perlindungan atau aturan yang ketat,  mempunyai akibat/konsekuensi yang menakutkan ke kehidupan keluarga dan kesehatan perempuan, yang juga harus memiliki tanggung jawab untuk mengurus anak dan budaya dimasyarakat lokal menuntut untuk melakukan pekerjaan dirumah. Ini yang mejadi dikenal pada awal abad ke 20 yang merupakan “bagian kedua”. Campur tangan gerakan buruh telah berakhir sejak adanya/dipekerjakannya buruh perempuan yang bekerja ditambang dalam abad ke19 di Inggeris, tetapi perempuan selalu bekerja dipabrik meskipun tidak dihormati dan tanpa kondisi keamanan.

Dalam sebuah pemberitaan kasus buruh perempuan yang buruk dalam industri korek api di bagian ujung timur London janji terhadap orang  yang cacat fospor, yang mana mengikis langit-langit mulut  mereka dan   sehingga mereka menjadi tidak bisa makan atau minum sebagai hasil dari kondisi ini! Kondisi ini dapat dibandingkan hari ini dengan pabrik mainan di Asia Tenggara dan Cina di mana buruh  telah terbakar sampai mati sebagai hasil bekerja di pabrik pada saat terjadi kebakaran-di mana pintu terkunci.

Perkawinan dan Melahirkan anak biasanya berakhir dengan pekerjaan untuk perempuan dalam abad ke-19 yang menjadi hak mereka pada tingkat kelahiran yang tinggi (Melahirkan  itu sendiri telah menjadi perhatian sejak tahun 1920-an sebagai bahaya atas pekerjaan di tambang!). Hidup juga menjadi sangat singkat! Dalam abad ke-20 pemerintah dalam bidang industri seperti industri lampu. , pertumbuhan pelayanan umum  dan kerja administrasi berarti lebih banyak pekerjaan yang tersedia dan cocok untuk perempuan.   Keluarga yang lebih kecil berarti perempuan lebih tersedia untuk pekerjaan untuk mayoritas kehidupan mereka.  Pada saat yang sama rumah tanggaa sekarang bertambah tergantung pada dua jenis pemasukan untuk membayar gadai, rekening dan lain-lain.

Berita feature  terbaru di majalah “Economist” sepenuh hati dan tanpa syarat mengucapkan selamat datang pada pekerjaan perempuan.  Perempuan ingin bekerja , majikan menginginkan mereka.  Apa masalahnya?  Inilah pendekatan pragmatis dari kapitalisme.  Majikan tidak peduli apakah mereka mempekerjakan selama perempuan dapat menghasilkan keuntungan dari mereka.  Hal ini merupakan peraturan, pendekatan biarkan pasar yang mengatur segalanya.  Biarkan pasar yang merencanakan.

Bagaimana dengan giliran kedua?  Apa yang terjadi bila tugas perawatan anak dan organisasi dari rumah ketika perempuan bekerja?  Berita feature Economist mengakui bahwa perempuan bekerja dalam dunia luas dengan jam kerja panjang, kadang meletakkan 4 jam  yang lainnya di rumah  setelah seharian di kantor.   Kebanyakan hanya melihat anak-anak mereka untuk dua jam sehari.  Perawatan anak untuk kebanyakan orang sangat sulit—perawat anak tak terdaftar,  pemikir anak atau anggota keluarga.  Tugas-tugas ini yang  secara tradisional telah dikerjakan di rumah—perawatan anak, memasak, membersihkan, dll secara sosial perlu tetapi belum pernah diakui.  Masyarakat kapitalis melihat peran utama perempuan sebagai penyedia [tidak dibayar] di rumah dari pelayanan ini.

Lembaga

Lembaga adalah peran dari keluarga di masyarakat kapitalis. Jika keluarga sebagai sebuah lembaga pecah, siapa yang akan merawat anak-anak, orang sakit, orang tua?  Politisi, gereja dan penyangga lain dari bangunan ini meratapi kemerosotan nilai-nilai keluarga, angka perceraian, dan anak-anak yang dilepaskan, utamanya karena mereka merasa bahwa hal ini akan meningkatkan tuntutan terhadap negara.   Ibu tunggal menganggap keuntungan.  Orang lanjut usia dirawat di rumah kediaman dan pusat kegiatan.  Semua terjadi  waktu  ketika pandangan kapitalisme dalam skala dunia sejak 1980-an telah memutar balik garis batas negara kesejahteraan.  Perempuan pekerja di sisi lain membutuhkan dukungan negara lagi—mereka membutuhkan perawatan negeri sebagai contoh.

Secara ironis tekanan dari pasar telah memecah kehidupan keluarga untuk para pekerja seperti yang diramal Marx di abad 19.  kaluarga tetap/stabil dan masyarakat melihat dengan nostalgis dari tahun 1950-an yang didukung oleh pekerjaan-pekerjaan untuk hidup di daerah dimana anda dilahirkan dan lainnya hidup keluarga meluas anda.  Sekarang perusakan industri dan masyarakat kelas pekerja telah berarti sangat tidak mungkin untuk orang berketrampilan untuk mendapatkan pekerjaan di daerah mereka yang dapat mendukung/menyangga keluarga.  Di sisi lain sangat mungkin untuk perempuan untuk mendapatkan pekerjaan.

Seorang bekas petambang akan keluar dari pekerjaan tetapi istrinya mungkin mendapat kerja menyusun rak di supermarket/pasar swalayan.  Hal ini tellah menentukan basis ekonomi dari keluarga inti.  Hal ini terletak di belakang angka perceraian dan pertumbuhan orang tua tunggal.  Politisi yang meratapi ketergantungan ibu tunggal pada negara memandang fakta ini bahkan jika mereka menikah, suami mereka akan sering tidak dpat menyangga mereka tanpa bantuan dari negara.

Krisis sekarang ini telah menghasilkan rumah tangga dimana kedua orang tua bekerja penuh waktu  untuk membayar pegadaian, rekenign dan pengeluaran lain dari peningkatan keluarga dan tidak ada pemasukan dimana disana tidak ada kemungkinan orang lain untuk mendapat upah yang pantas.  Hal ini bertambah membentuk hidup seperti ketika kita mengakhiri abad ke 20.  Seperti satu komentator menyebutnya—masalah untuk  perempuan bukan hidup setelah mati tetapi adakah hidup sebelum mati?

Keluarga adalah peletak dasar/landasan masyarakat kapitalis.  Sebagai lembaga, keluarga didukung oleh negara.  Partai konservatif Inggris melaksanakan kampanye tidak populer mereka: back to basic/kembali ke dasar.  Partai buruh baru juga menyokong keluarga inti sebagai jalan terbaik mendidik anak-anak.

Pendapat ini mengabaikan kenyataan bahwa jutaan manusia dan telah menciptakan situasi yang tidak toleran.  Pemerintahan partai buruh telah membuat konsesi di anggaran terakhir dalam hal penyediaan uang guna perawatan anak untuk perempuan yang ingin bekerja.  Tetapi hal ini terjadi setelah pemotongan tunjangan tahun lalu  untuk ibu tunggal.  Kebijakan merampas kesejahteraan  dan ke dalam kerja juga tergantung secara kritis pada perempuan mendapatkan baik pekerjaan maupun pelayanan perawatan anak yang memuaskan.

Asal mula keluarga dan penindasan terhadap perempuan kembali melewati kapitalisme ke lembaga kepemilikan pribadi.  Status kelas kedua perempuan bukanlah kondisi alami, tetapi muncul lebih sebagai hasil proses peradaban.  Tidak ada ketidaksamaan antar jenis kelamin pada awal pembentukan komunisme primitif.   Engels di dalam bukunya,”The origin of the family, the state and private property/asal mula keluarga, negara dan kepemilikan pribadi”, menganalisa bagaimana kepemilikan pribadi beriringan dengan monogami sebagamana hal tersebut hanya dapat dipertahankan oleh laki-laki yang mengetahui siapa keturunan.

Kepemilikan dalam bentuk ternak dikonsentrasikan di tangan lelaki.  Sebagai pemilik kekayaan, mereka menaklukkan perempuan.  Hal ini merupakan awal dari penindasan perempuan.  Keluarga telah ikut mengembangkan masyarakat kelas sebagai suatu unit ekonomi.  Diantara kelas yang berkuasa, bahkan hingga hari ini, perkawinan dibentuk untuk tujuan kepemilikan.  Cinta ada terlepas dari perkawinan. Sebagai sebuah lembaga, perkawinan untuk pemeliharaan kepentingan tuan tanah dan transaksi kepemilikan.

Fungsi

Untuk kaum pekerja, keluarga juga mempunyai fungsi ekonomi.  Sebelum munculnya negara kesejahteraan, fungsi ini sangat jelas bahwa anak-anak akan menghidupimu saat kamu tua.  Jika kamu bekerja di pertanian, perkawinan merupakan kewajiban bukan kesenangan- perkawinan yang ditetapkan terjadi untuk menjamin pasanganmu layak, secara ekonomi dapat hidup, mampu menghasilkan keturunan dan lain-lain.

Konsep ini masih ada di seluruh dunia hingga saat ini.  Kelahiran perempuan tidak diinginkan karena mereka secara tradisional bukan pencari nafkah, kecuali di rumah mertuanya.  Mereka kemudian dianggap beban bagi keluarga mereka sendiri. Itulah mengapa mas kawin ada—karena orang tua perempuan membayar orang tua pengantin lelaki untuk mebuang beban mereka.  Di bagian anak benua India, istri masih diharapkan untuk melompat ke onggokan kayu api penguburan suaminya sehingga keluarga tidak harus menjaga mereka.  Keluarga kelas pekerja  dilihat oleh kapitalisme sebagai suatu mekanisme untuk pemeliharaan dan reproduksi perbudakan upah yang akan menghasilkan keuntungan untuk sistem tersebut.

Dalam cahaya ini, pekerjaan dan kemandirian ekonomi  perempuan merupakan suatu langkah maju, langkah progresif dimana kaum sosialis akan mengucapkan selamat datang/menyambut mereka.  Bahkan di masyarakat kota yang terindustrialisasikan, sebaliknya konsep borjuis tentang cinta yang bebas belum terbebaskan dari pembatas ekonomi.  Masyarakat kapitalis mendukung dan memaksa keluarga sebagai suatu unit ekonomi.  Penyimpangan dari hal ini telah menghukum dan hidup sangat sulit untuk mereka yang tidak berkompromi/menyesuaikan dengan apa yang disebut norma keluarga inti.  Pada satu saat,  seorang perempuan muda yang melahirkan anak ditempatkan RSJ.  Tetapi kini meningkat, orang tidak menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam keluarga inti.  Secara sosial, orang lain mendukung jaringan kerja, seperti perkawanan, bahkan tetangga lebih penting.

Kaum sosialis secara konsisten telah berjuang untuk persamaan hak untuk perempuan, hak untuk memilih, untuk bekerja, persamaan upah dan kesempatan, tetapi juga untuk pengakuan watak sosial dari tugas domestik yang dimainkan di rumah,yaitu kewajiban negara menjalankan perawatan anak-anak, rumah makan dan pencucian.  Mereka juga telahmemperjuangkan hak untuk bercerai, aborsi dan KB—semuanya merupakan perjuangan yang sangat sulit pada masanya.

Sangat menarik bahwa negara Soviet yang baru terbentuk di Rusia, 1917, secara terhormat jauh lebih baik daripada pesaing borjuis, meskipun Rusia merupakan negara yang  relatif terbelakang  dibandingkan negara-negara Eropa lain pada waktu itu.   Konsep anak tidak sah dihapuskan.  Permintaan seperti meninggalkan/pengingkaran kerja-kerja sebagai orang tua dan pemendekan minggu kerja juga akan membuat hidup lebih toleran bagi orang tua yang bekerja.  Syarat perumahan seharusnya mengizinkan untuk fleksibilitas dan menampung semua gaya hidup bukan hanya keluarga inti tradisional.

Ke depan

Perempuan telah tertarik pada gerakan buruh khusunya ketika gerakan itu telah maju.  Pekerja perempuan mengorganisir dirinya dalam kenaikan keanggotaan serikat buruh pada tahun 1880-an.  Lebih baru lagi, 1970-an terlihat kenaikan dasyat dalam keanggotaan serikat buruh diantara perempuan di pelayanan umum.  Sekarang 78%dari keanggotaan UNISON adalah perempuan.  Perempuan-perempuan ini telah mengubah wajah pergerakan serikat buruh dan saat ini TUC telah mengakui hal ini dengan penerimaan pegawai perempuan untuk menerima pertumbuhan angkatan kerja tidak tetap.

Inilah langkah maju untuk perempuan yang bekerja.  Gerakan pembebasan perempuan tahun 1970-an secara besar-besaran  telah meningkat dengan gambaran perempuan yang masuk ke angkatan kerja.  Sebagai bayangan pucat dari gerakan hak pilih  yang berjuang  secara sukses  untuk hak perempuan untuk memilih,  gerakan ini didasari oleh [perjuangan] perempuan kelas menengah, ibu rumah tangga yang mencari peran untuk mereka sendiri.  Persoalan seperti hak untuk memilih, persamaan upah dan kesempatan tidak diangkat kecuali mereka mendukung gerakan buruh.

Pada awal 1980-an, gerakan buruh telah dibanjiri oleh permintaan/tuntutan dari perempuan untuk pemisahan seksi, kuota dan pembedaan diskriminasi.  Kebijakan ini akan diterapkan di wilayah angkatan kerja seperti kekuasaan lokal dan didalam gerakan buruh itu sendiri.  Hal ini akan membantu karir sedikit perempuan tetapi tidak mengubah kenyataan bahwa aktivis perempuan masih minoritas dalam tempat pertama gerakan buruh.   Pembedaan positif dalam kenyataannya, menutupi dominasi politik partai buruh dalam persoalan ekonomi dengan sayap kanan dan telah digunakan melawan calon dari sayap kiri.  Menyaksikan usaha dari kantor pusat Partai Buruh untuk menggunakan peralatan dari ‘daftar sementara perempuan’ mencoba menghalangi seleksi calon anggota parlemen dari sayap kiri, seperti Jhon McDonnel di Hayes dan Harlington.  Hal ini pada kenyataannya ditentang oleh seksi perempuan para pemilih.

Kaum Marxis tidak  hanya berhenti  untuk kemapanan perempuan hanya di dalam seksi dalam Partai Buruh atau serikat buruh.  Persoalan perempuan adalah persoalan kelas pekerja sebagai keseluruhan.  Sebagai contoh, upah minimum dan minggu kerja yang lebih pendek adalah ukuran keberpihakan/perhatian dari semua seksi/bagian kelas pekerja.  Secara historis, seksi perempuan di dalam partai buruh memainkan peranan seperti ketika mereka melibatkan perempuan yang tidak bekerja selama sehari.  Situasi ini, bagaimanapun tidak nampak sekarang.

Kaum sosialis menerima pekerjaan perempuan sebagai faktor progresif.  Perempuan tidak lebih lama lagi diperbudak tanpa status atau kemandirian ekonomi.  Tetapi tekanan pada perempuan dan kerusakan kehidupan keluarga merupakan bahaya bahwa jam dapat berputar kembali. Saksikan apa yang telah terjadi di Eropa Timur.  Di banyak negara di Eropa timur, khususnya Jerman Timur, perempuan bekerja dan mendapat pelayanan perawatan anak yang baik dan peninggalan kerja orang tua.  Penyatuan Jerman dan perdagangan besar telah membunuh kesempatan kerja ditambah dengan kapitalisme, yang diartikan bahwa perempuan melahirkan/memunculkan pukulan terberat  pengangguran di bekas negara Jerman Timur.

Kemunculan resesi, seperti pada 1930-an, merangsang seruan untuk perempuan dipindahkan dari angkatan kerja. Kaum Marxis akan bertahan dalam cobaan untuk mengarahkan perempuan kembali ke rumah dan akan menentang setiap usaha dari kaum reaksioner untuk mengembalikan kesempatan politik yang setara di tempat kerja.  Sekarang, hal ini akan berarti kemiskinan bagi jutaaan orang, lelaki seperti perempuan. Inilah mengapa sangat kritis bahwa kampanye sosialis untuk hak pekerja perempuan, adalah  bagian integral dari program sosialis untuk gerakan buruh.

I. ARTI PENTING EKONOMI POLITIK

Hubungan ekonomi adalah basis fundamental bagi seluruh kehidupan sosial dan penentu utama bagi keberadaan kelas dan pertentangan kelas. Pemahaman terhadap konsep Ekonomi Politik adalah penting dalam rangka memahami esensi setiap gejala yang ada dalam masyarakat, menilai perkembangan dan prospek suatu masyarakat atau sistem sosial, dan untuk memimpin perjuangan revolusianer massa demi suatu keadilan sosial yang sejati.

Aktivitas produksi dan reproduksi means of subsistence serta sistem pertukaran barang yang diproduksi merupakan basis bagi segala struktur sosial yang berlaku dalam masyarakat. Sejarah masyarakat menunjukkan bahwa cara kemakmuran didistribusi dan cara masyarakat terstatifikasi bergantung pada apa yang diproduksi, bagaimana cara produksinya, dan bagaimana produk itu dipertukarkan. Dalam prespektif ini, penyebab dasar dari semua perubahan sosial dan revolusi politik harus dicari pada perubahan dan tranformasi yang terjadi dalam cara produksi dan sistem pertukarannya. Penyebab tidak dapat ditemukan dalam, misalnya, filsafat. Tapi dalam ekonomi dari setiap zaman.

Sejarah masyarakat manusia secara objektif adalah sejarah pertentangan kelas, tidak terkecuali pada masyarakat kapitalistis. Adalah mustahil mengikuti garis sejarah ini tanpa pemahaman konprehensif terhadap kondisi ekonomi politik masyarakat kapitalis. Analisis ekonomi masyarakat yang tepat merupakan komponen penting dalam rangka mengejahwantahkan suatu sistem kekuasaan yang berbasiskan pada massa rakyat. Analisis itu merupakan kunci bagi strategi perjuangan dalam periode pertententangan kelas. Pemahaman terhadap konsep ekonomi Politik membimbing pada suatu perjuangan melawan ideologi kaum borjuis yang mengaburkan antagonisme kelas dalam masyarakat kapitalis.

Kapitalisme adalah sebuah sistem produksi sosial dimana terdapat kelas penghisap dan kelas terhisap – kapitalis dan buruh. Eksploitasi terhadap kelas pekerja merupakan titik pijak bagi studi Ekonomi Politik. Dengan konsep Ekonomi Politik dapat dipahami bagaimana masyarakat manusia diorganisasikan dan bagaimana organisasi tersebut berubah dan dapat diubah: bagaimana kapitalisme muncul, bagimana dan mengapa ia berubah, dan mengapa ia harus dilawan. Kepentingan dari kajian ini merupakan bagian tak terpisahkan dari perjuangan menentang eksploitasi.

II. APA ITU EKONOMI POLITIK ?

Dalam tingkat yang paling umum, Ekonomi Politik adalah studi tentang hukum-hukum dasar yang mengatur perkembangan cara produksi kapitalis. Namun, seperti halnya ilmu-ilmu sosial lainnya dalam masyarakat kelas, Ekonomi Politik memiliki watak keras. Artinya, Ekonom  Politik yang berwatak kerakyatan mewakili analisis kelas tertindas tentang struktur ekonomi masyarakat. Ia berhadapan dengan konsep yang dimiliki kaum borjuis.

Tujuan kelas borjuis dalam studi ekonomi adalah untuk  (1) meyakinkan massa bahwa kapitalisme adalah sistem ekonomi terbaik yang pernah ada, dan (2) untuk semakin memperbaiki cara berfugsinya sistem ini agar mampu melipatgandakan keuntungan. Lebih jauh, ia bertujuan (3) untuk mempertahankan kekuasaan kelas borjuis. Penting untuk dipahami bahwa ekonomi bojuis bukan hanya instrumen manipulatif untuk mengelabuhi massa. Ia adalah ekspresi akurat dari kepentingan dan batasan obyektif yang mengungkung kaum borjuis dan ahli-ahli teorinya. Karenanya, tujuan tersebut merupakan konsekuensi yang paling logis bagi sistem kapitalisme. Hal ini, tentu saja, dikombinasikan dengan penundukan ( subjugation ) kelas pekerja. Tidak heran bila kaum burjuis dan ekonomnya mengabaikan dan menutup-nutupi hubungan kelas eksploitatif. Mereka juga mengabaikan hukum-hukum ekonomi yang kontradiktif yang menggerakkan sistem kapitalisme.

Dalam sejarah perjuangan menentang feodalisme, ekonom-ekonom borjuis saat itu — seperti Adam Smith ( 1723-1790 ) dan David Ricardo ( 1772-1823 ) — memberi sumbangan penting bagi analisis ilmiah tentang cara kerja kapitalisme. Mereka mengembangkan teori bahwa nilai tercipta dari kerja. Analisis ini dibuat untuk menyingkap penindasan dan sifat parasit dari tuan tanah feodal, dan untuk meraih dukungan dari para pekerja demi kepentingan borjuasi dan kapitalisme. Saat itu, ekonomi borjuis adalah senjata ideologi dan politik yang penting bagi borjuasi dalam perjuangan revolusionernya melawan feodalisme. Para borjuasi secara umum memajukan kekuatan produksi dan ilmu sebagai alat menganalisis alam dan masyarakat. Jadi, analisis ekonomi tersebut hanya dapat dipahami sebagai bagian dari kepentingan borjuasi. Kemajuan ilmu pengetahuan terjadi akibat dari tuntutan kepentingan itu. Karena bertujuan memperkuat kekuasaan ( kelas ) borjuis, maka tidak berkepentingan memajukan kehidupan seluruh manusia.

Namun, pandangan ekonomi klasik bahwa kerja yang menciptakan nilai tidak hanya melayani- kelayani kepentingan kelas borjuis. Teori dari nilai kerja ( dari Ricardo ) dapat digunakan dalam menentang kaum borjuis. Caranya : dengan menyingkap watak eksploitatif dari corak produksi kapitalis. Akibatnya, para ekonom borjuis sepenuhnya meninggalkan usaha untuk secara ilmiah menegaskan hubungan kelas atau hukum gerak kapitalisme. Sebaliknya, mereka memusatkan perhatian untuk bahwa kapitalisme bersifat abadi dan tidak eksploitatif. Mereka berpikir bagimana meningkatkan keuntungan kapitalis, cara mengembangkan organisasi perusahaan kapitalis, cara mengontrol dan meningkatkan produktivitas buruh, dan seterusnya.

Ekonomi kelas borjuasi tidak semata hanya bersifat menipulatif yang tidak bertujuan. Sebaliknya, dengan membuktikan bahwa kapitalisme membuat semua orang bahagia dalam dunia yang tidak sempurna ini, ekonomi borjuis memainkan peranan penting dalam mempertahankan dominasi politik dan ideologi kaum borjuis. Pencaharian jalan demi pengembangan sistem dan mereduksi masalah-masalahnya sangat panting dalam mempertahankan corak produksi yang kapitalistis.

Sementara, tujuan kelas pekerja dalam bidang ekonomi adalah ( 1) untuk menyingkap asas eksploitatif  yang inheren dalam sistem kapitalisme, (2) menunjukkan hukum gerak kapitalisme dalam arah maju menuju penumbangan kapitalisme, (3) dan untuk menunjukkan keunggulan suatu sistem produksi yang berlandaskan pada kepentingan kelas pekerja atas kapitalisme. Kelas ini berkepentingan mengakhiri eksploitasi dan mengembangkan kekuatan produksi melampaui batas yang ada pada hubungan produksi yang kapitalistis. Mereka adalah satu-satunya kekuatan yang secara objektif mampu mengembangkan teori ilmiah yang utuh untuk menjelaskan bagaimana sesungguhnya mekanisme kapitalisme.

Dengan kata lain, pokok bahasan Ekonomi Politik yang dimaksud disini —dalam perspektif kelas-kelas tertindas— adalah hubungan sosial antara manusia dengan proses produksi  ( hubungan produksi ) dan hukum-hukum perkembangannya. Ini adalah topik yang luas yang meliputi hukum gerak produksi, distribusi dan konsumsi–Hukum-hukum yang mengatur semua hubungan ekonomi. Singkatnya, ekonomi politik, di sini, terutama, menyoroti hubungan produksi, khususnya hubungan kepemilikan dan hubungan kelas.

III. ASAL USUL HISTORIS DAN TAHAP-TAHAP PERKEMBANGAN KAPITALIS.

Selama ribuan tahun manusia hidup bersama dalam komunitas-komunitas tanpa kelas. Komunitas ini berkembang menjadi masyarakat berkelas dimana pembagian kelas secara mendasar terjadi antara mereka yang memiliki tanah atau alat produksi yang dibutuhkan untuk produksi dengan mereka yang dipaksa  berproduksi untuk kelas pemilik; penghisap dan terhisap. Perkembangan inilah yang menjadi karekter masyarakat perbudakan, feodalisme dan kemudian kapitalisme.

Kapitalisme muncul dari cara produksi feodalistis yang berkembang dalam kurun sekitar 1300 sampai 1800. Kapitalisme tidak berkembang secara merata dan dengan kecepatan yang sama. Kapitalisme pertama kali berkembang, dan dalam bentuk yang paling maju, di Eropa Barat.

Feodalisme memiliki ciri khusus di setiap negara. Namun, perlu diingat bahwa perkembangan cara produksi feodalistis dimanapun mengikuti satu pola umum. Hukum dasar ekonomi feodalisme terletak pada : produksi surplus bagi tuan tanah feodal dalam bentuk sewa feodal melalui eksploitasi petani yang bergantung pada mereka.

Jadi, basis hubungan produksi feodalisme adalah pemilikan tanah yang luas oleh tuan tanah, serta ketergantungan personal dari petani terhadap taun tanah . Petani penggarap lahan terikat pada tanah secara hukum. Walaupun petani menikmati penggunaan sebidang tanah yang diserahkan kepadanya, petani tetap diwajibkan bekerja untuk tuan tanah dan tidak punya hak melepaskan tanah yang telah diserahkan kepadanya. Sistem ekonomi demikian ini tak pelak membuat ketergantungan personal petani pada pemilik tanah.

Kontradiksi kelas yang mendasar dari masyarakat feodal adalah antara tuan tanah dan petani. Tuan tanah menempati posisi sebagai kelas penguasa. Sementara, petani , yang merupakan massa utama dari populasi dibawah feodalisme, secara politis adalah sebuah status tanpa hak.

Dalam feodalisme, proses signifikan dicapai dalam perkembangan kekuatan produksi dibandingkan dengan sistem pemilikan budak. Teknik pertanian diperbaiki. Bajak besi dan alat metal lainnya menjadi lebih umum. Ekspansi kekuatan produksi ini membantu meletakkan basis bagi corak produksi baru : Kapitalisme.

Sejumlah ciri yang diasosiasikan dengan kapitalisme, seperti produksi komoditas dan penggunaan uang, menjadi lebih nyata dalam feodalisme, sehingga mempercepat kejatuhan dirinya. Selama jaman ini, terdapat perkembangan lebih jauh atas produksi komoditas. Produksi pertanian dan produksi kerajinan perkotaan dipertukarkan secara lebih intensif. Evolusi pembagian kerja sosial dan pertumbuhan produksi membawa kepada suatu penguatan ikatan ekonomi antara berbagai regional dari suatu negara dan kepada formasi pasar nasional. Perkembangan navigasi dan perdagangan luar negeri meletakkan dasar bagi formasi pasar dunia. Lebih jauh, karena produksi komoditas bertumbuh, tuan feodal secara intensif membebankan kewajiban moneter kepada petani, sehingga meningkatkan penindasan atas petani. Mayoritas terbesar petani menjadi semakin miskin. Namun, bersama dengan itu muncul para petani kaya dan lintah darat, yang mengeksploitasi orang sedesanya dengan pinjaman yang berat. Mereka membeli produksi dan ternak petani dengan harga rendah.

Secara bertahap, sebuah kelas mulai bertumbuh (yang berakar pada petani kaya dan pedagang di perkotaan) yang dikaitkan bukan terutam pada hubungan feodalistis, pada produksi komoditas dan pertukaran. Kelompok ini merupakan tunas bagi kelas kapitalis yang sedang berkembang.

Perkembangan hubungan kapitalistis, yang mendorong maju perkembangan teknologi dan produksi komoditas, menghadapi sejumlah hambatan dari hubungan feodalistis yang ada. Misalnya, masyarakat feodal mengajukan beberapa peraturan tentang perindustrian, memberikan panduan eksplisit untuk apa, bagaimana, dan berapa banyak produksi komoditas dapat diorganisasikan. Peraturan tersebut bukan saja memberikan bangsawan feodal kontrol yang lebih besar atas proses produksi, namun, lebih jauh, juga menghalangi ekspansi manufaktur dan introduksi teknik-teknik baru. Hal ini tentu saja merupakan pembatasan terhadap wiraswastawan kapitalis yang sedang berkembang.

Transisi dari feodalisme ke kapitalisme merupakan suatu transformasi ekonomis dari hubungan produksi feodalistis ke hubungan produksi yang kapitalistis. Transformasi ini diikuti dengan perjuangan politis antara kekuatan feodalisme dan kapitalisme.

Proses pembangunan hubungan produksi yang kapitalistis mengakibatkan petani tercerabut dari lahan dan alat produksi pertanian. Keadaan ini memaksa mereka  menjadi tenaga kerja upahan yang tidak memiliki apapun. Para petani yang kehilangan lahan dan alat produksi dipaksa mencari kerja di perkotaan dimana mereka menemukan kelas kapitalis yang sedang bertumbuh. Dengan cepat, mereka menjadi tenaga kerja upahan. Namun demikian, proses proletarisasi ini hanya menyisakan sedikit sekali kesempatan kerja bagi petani. Kerja yang ada hanya menghasilkan upah yang rendah dan kondisi kerja yang buruk.

Karena hubungan produksi kapitalis semakin berakar kokoh, konflik antara feodalisme dengan kapitalisme kerap pecah menjadi perang sipil. Pada akhirnya borjuasi menggulingkan tuan feodal dengan revolusi politik, seperti pada revolusi Perancis 1789. Melalui revolusi ini borjuasi mengorganisasikan dirinya sebagai kelas penguasa dalam masyarakat. Dalam melakukan hal ini, mereka membuat persekutuan dengan beberapa kekuatan dari struktur feodal lama., terutama para raja. Pada periode setelah revolusi borjuasi, raja tidak lagi merupakan wakil dari para tuan tanah feodal, namun merupakan wakil kepentingan kelas kapitalis. Borjuasi dalam pemberontakan politik melawan feodalisme telah pula menanamkan konsep negara borjuasi modern.

Perebutan kekuasaan oleh borjuasi dibantu dengan kekuatan para pekerja dan petani. Mereka mengambil keuntungan dari antagonisme kelas antara tuan tanah dengan petani. Kaum borjuasi menjanjikan suatu masa depan yang lebih baik kepada petani dan mengambil kepemimpinan dalam perjuangan yang dilakukan petani dan kaum miskin kota melawan penindasan feodal. Namun demikian, keuntungan revolusioner yang dicapai dalam konteks ini dipakai oleh borjuasi dalam rangka mempromosikan kepentingan kelasnya.

Pada permulaan abad ke-19, kapitalisme telah muncul sebagai kekuatan ekonomis di Eropa dan Amerika Utara. Kapitalis borjuis  telah mampu merebut kekusaan politis setaraf dengan supremasi ekonomi yang telah dimilikinya. Karakter revolusioner kapital direfleksikan dalam perkembangan massif kekutan produksi dan proses kerja yang ditempa oleh revolusi industri. Di samping itu ia juga bertumpu pada proses institusionalisasi demokrasi borjuis dalam negara-negara kapitalis utama. Karakter kelas yang opresif dan eksploitatif dari kapital diekspresikan dalam praktek genocidenya yang meluas, perbudakan, perampasan dengan paksa dari hasil kerja petani dan pengrajin, dan eksploitasi anak-anak.

Kapitalisme merupakan suatu kekuatan revokusioner diseluruh dunia sampai sekitar abad ke-19. Namun demikian, perkembangan corak produksi kapitalis melahirkan pula kontradiksi internal. Kapitalisme telah sampai pada titik dimana ia dapat lagi memajukan kekuatan produksi. Gerak kompetisi yang anarkhis antar kapitalis semakin memperluas proses proletariatisasi. Kapital konsentrasi dalam tangan sekelompok kecil kapitalis. Eksploitasi kerja meningkat. Kontradiksi kapitalisme menjadi kuat. Pada tahap iniah lahirlah Imperialisme yang merupakan tahap tertinggi perkembangan kapitalisme ( ingat Great Depressiaon sebelum perang dunia II )

Demikianlah, kapitalisme yang merupakan sistem ekonomi yng sempurna ternyata secara internal menyimpan kontradiksi yang membawa pada kehancuran sendiri. Namun, kapitalisme juga telah mampu menunjukkan kemampuannya untuk dapat keluar dari kontradiksi tersebut. Institusi supra struktur ( misalnya : negara ), aparatus ideologi, manipulasi kesadaran, apparatus kekerasan merupakan terminology yang kerap dikaitkan dengan cara kapotalisme untuk tetap mempertahankan ekonomi politik.

HAKIKAT EKSPLOITASI KAPITALIS

PROFIT – TENAGA PENGGERAK KAPITALISME

Proses sirkulasi kapital direprentasikan dalam formula M- C- MI. Kapitalis memulai dengan sejumlah uang ( M ) yang dikonversikan menjadi komoditas (C) : mesin, bahan baku, dan tenaga kerja ; ia lalu membuat tenaga kerja mengolah bahan baku, dan menjual produk tersebut untuk mendapatkan sejumlah uang lebih daripada jumlah ketika ia memulai segalanya (MI). uang tambahan yang diperoleh dari penjualan inilah yang disebut dengan profit.

Kaum kapitalis selalu berkepentingan memperoleh kekuntungan dan keuntungan demi mencapai kemakmuran. Penggerak utama dari upaya ini bukanlah semata kebutuhan personal, namun, lebih jauh merupakan suatu syarat yang penting dari sistem ekonomi kapitalisme, yaitu : kompetisi. Kegagalan dalam meraih kesempatan memperoleh profit berarti mengurangi kekuatan kompetitif terhadap kapitalis lainnya. Hal ini berari pula tereliminasinya si kapitalis dalam perlombaan antar kapital.

Dengan demikian, nilai pakai bukan merupakan tujuan utama dari kapitalis. Keuntungan dari hanya satu transaksi ekonomi pun bukan merupakan tujuan dari aktivitas itu. Yang sesungguhnya merupakan tujuan utamanya adalah : proses yang tidak berkesudahan dalam rangka mencetak keuntungan.

BAGAIMANA KAPILTALIS DAGANG MEMPEROLEH KEUNTUNGAN ?

Bentuk awal kapitalisme adalah kapitalisme dagang. Cara kapitalis dagang meraih profit adalah sedikit berbeda dari cara kapitalis industri. Pada periode pra-kapitalisme, kelas pedagang menguntungan diri pada aktivitas dagang. Para pedagang menggabungkan aktifitas perdagangan dengan perampasan, dan memperkaya diri sendiri dengan penghisapan dan kekerasan.

Hukum yang berlaku adalah : membeli dimana ada kelebihan dan menjual dimana ada kelangkaan. Dengan ini maka mereka memperoleh profit. Mereka membeli dengan harga rendah dan menjual dengan harga tinggi. Oleh karena itu, kelas ini bukan merupakqn kelas yang self – sufficient. Maka terpisah dari aktivitas produksi masyarakat.

KEUNTUNGAN DALAM MASYARAKAT KAPITALIS

Dalam kapitalisme modern, seluruh produksi dipertujukan untuk pertukaran, dan hanya untuk pertukaran. Kemakmuran masyarakat kapitalis hadir sebagai suatu akumulasi komoditas dalam jumlah besar. Barang-barang ( baca : komoditas ) diproduksi untuk diganti di pasar. Bagian penjualan terbesar adalah antara kaum kapitalis sendiri. Kapitalis yang buruhnya menambang bahan baku (misalnya, biji besi) menjual pada kapitalis yang buruhnya memproduksi semi manufaktur ( misalnya, tabung besi ), yang lalu menjualnya pada kapitalis yang buruhnya memproduksi barang jadi ( misalnya, sepeda ), yang menjualnya pada pedagang-pedagang besar, yang menjualnya (lagi) kepada pedagang eceran.

Dapat pula dimana terjadi transaksi tidak terjadi antar kapital. Kapitalis dengan petani, atau kapitalis dengan para penghasil non-kapitalis. Nmaun, transaksi ini tidak dapat menjelaskan sumber keuntungan kapitalis secara keseluruhan.

Keuntungan kapitalis secara keseluruhan dalam suatu masyrakat kapitalis modern bukan berasal dari membeli murah dan menjual mahal.

SIKLUS PRODUKSI KAPITALIS

Rahasia profit kapitalis tidak dapat ditemukan pada mekanisme pertukaran dan sirkulasi. Sebaliknya, ia harus dicri pada lingkungan produksi. Karenanya, pusat perhatian dari pendekatan Ekonomi Politik ini adalah relasi-relasi produksi dan menjelaskan relasi-relasi komoditas dalam pasar.

Ketika kapitalis ingin memulai produksi maka ia mengawalinya dengan kapital dalam bentuk uang. Kapital tersebut dipergunakan untuk membeli bahan baku, menyewa tenaga kerja, membeli atau menyewa pabrik dan mesin-mesin. Singkatnya, mengubah uang menjadi berbagai komoditas (M-C) yang ditujuakn bukan hanya untuk dijual ( seperti para pedgang ), namun, lebih jauh mempergunakannya dalam proses-proses produksi. Mereka memperkerjakan buruh dipabrik untuk menjalankan mesin-mesin dalam rangka mengolah bahan baku. Pada akhirnya, komoditas-komoditas tersebut di transformasikan menjadi komoditas yang berbeda.

Komoditas yang telah diproduksi ini kemudian dijual dan si kapitais memperoleh kembali uangnya secara berlipat. Siklus ini dapat disimbolkan sebagai :

M—C—P—C baru—MI

M         : uang

C          : komoditas

P          : proses produksi

C baru  : komoditas yang telah diolah menjadi “baru”

MI        : keuntungan, berupa uang lebih

Bagimana M dapat menjadi MI, bagimana uang dapat berlipat dan darimana uang lebih (baca : profit) muncul ?

BAGAIMANA NILAI PRODUK TERBENTUK ?

Nilai suatu produk terbentuk dari :

1. jumlah yang dikeluarkan kapitalis untuk membeli bahan baku
2. jumlah yang  dikeluarkan untuk membangun pabrik dan membeli mesin ( dengan mengingat depresiasi )
3. jumlah yang dikeluarkan untuk membayar pekerja yang mengubah bahan baku menjadi produk jadi.

Namun sebenarnya, nilai tambah yang diberikan buruh untuk memproduksi barang jadi jumlahnya lebih besar dari nilai yang dibayarkan kepada buruh. Singkatnya, para buruh dibayar rendah daripada nilai tambah yang mereka berikan pada suatu barang.

UPAH

Ketika buruh menyewakan dirinya kepada kapitalis, berarti bahwa ia menyerahkan diri pada ketentuan kapitalis yang menentukan lama kerja, kapasitas kerja buruh, dan sebagainya. Buruh tidak menjual kerjanya, namun kapasitas kerjanya yang dijual. Mereka menjual tenaganya untuk kerja. Pembedaan antara kerja –– pengeluaraan aktual dari ketrampilan dan energi manusia — dan tenaga kerja — kapasitas untuk bekerja — adalah sangat penting.

Upah adalah harga tenaga kerja. Karena harga merupakan ekspresi nilai uang, maka tugas selanjutnya adalah menemukan bagaimana nilai tenaga kerja ditentukan.

NILAI TENAGA KERJA

Nilai komoditas bergantung pada waktu kerja yang dibutuhkan untuk produksi. Dalam sistem produksi komoditas, tenaga kerja ditentukan oleh waktu kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi, dan mereproduksi, barang tertentu. Namun, ini semata hanya merupakan rata-rata kuantitas kerja masyarakat.

Sebenarnya nilai tenaga kerja ditentukan oleh waktu kerja yang dihabiskan dalam rangka tenaga kerja tersebut hidup. Nilai tenaga kerja dtentukan oleh nilai yang dibutuhkan untuk menghasilkan, mempertahankan, dan melanggengkan tenaga kerja. Jumlah yang dibutuhkan bervariasi bergantung dari kerja yang dilakukan.

Singkatnya, nilai kerja bergantung pada (1) kebutuhan fisik, (2) kebutuhan tradisi yang berkembang secara historis, (3) kebutuhan untuk merawat keluarga, (4) biaya pendidikan dan pelatihan.

NILAI LEBIH

Nilai lebih adalah nilai yang dihasilkan buruh dalam aktivitas produksi yang diambil oleh kapitalis. Upah buruh dibayarkan menurut syarat-syarat yang dibutuhkan untuk mempertahankan tenaga kerja, sementara nilai lebih yang dihasilkan buruh tetap tidak dibayarkan pada buruh. Nilai lebih ini yang kemudian menjadi keuntungan kapitalis.

1. memperpanjang hari kerja tanpa peningkatan upah
2. mereduksi upah tanpa mengurangi waktu kerja maupun output
3. meningkatkan output per jam dengan (i) memaksa buruh untuk bekerja keras per jam dengan upah tetap, (ii) memperbaiki metode-metode produksi.

Kaum kapitalis selalu berjuang untuk meningkatkan nilai lebih yang dihasilkan buruh. Dengan demikian, kepentingan kapitalis dan pekerja beroposisi secara diametris. Masing-masing berjuang mengubah pembagian hari kerja kearah yang berlawanan ; yang satu ingin meningkatkan upah, yang lain meningkatkan keuntungan ; yang satu mengakhiri sistem upah-keuntungan, yang lain mempertahankan. Sejarah kapitalisme adalah sejarah konflik antara kelas borjuis dengan kelas pekerja.

Perjuangan demi nilai lebih merupakan basis ekonami bagi perjuangan kelas. Perjuangan kelas muncul dari esensi ekspolitasi kapitalis seperti yang di uraikan diatas tentu saja pertentangan ini mengambil bentuk yang berfariasi, ada yang secara langsung bersifat ekonomis, seperti terjadi di dalam pabrik, ada yang bersifat sosio-politis, seperti legislasi, struktur sosial, dan kebijakan internasional.

Rakyat bersatu, Bangkit melawan.

Rebut demokrasi, Tumbangkan sang penindas.